Ditemukan 740 data
325 — 236
Peramasalahan mengenaipemberian tanda tangan dari pihakpihak itu bisa saja dibuat diluar negeri akantetapi jika kuasa akan di jalankan di Indonesia, maka aturan yang berlaku yaituHukum Indonesia;Bahwa Ahli berpendapat untuk pembuatan Surat Kuasa di luar negeri harus dilegalisir bisa di mintakan ke pengadilan setempat di tempat pembuatan SuratKuasa atau bisa di kedutaan atau di konsulat;Bahwa menurut Ahli legalisir Surat Kuasa yan dibuat di luar negeri sangatmenentukkan sekali ke absahan atau kekuatan
Adanyapemberian legalisir Surat Kuasa yang dibuat di luar negeri dari kedutaan ataukonsulat bahwa memang benar surat kuasa itu dibuat di sini dan dapatmenunjukkan ke absahan dari Akta atau Surat Kuasa tersebut;Bahwa menurut Ahli Surat Kuasa yang dibuat di luar negeri tidak mendapatkanlegalisir dari kedutaan atau konsulat, maka perlu dipertanyakan ke absahan daripembuatan Surat Kuasa tersebut;Bahwa Ahli berpendapat penggunaan Surat Kuasa yang dibuat di luar negeritidak mendapatkan legalisir dan akan
67 — 211
Gugatan Penggugat Kabur; ++ 22 20+ 2222222Pada point 8 Gugatan Para Penggugat mendasarkan ketidak absahan IjazahTergugat II Intervensi dengan mempersoalkan legalitas PKBMLPMP KelurahanBada sebagai penyelenggara pendidikan yang tidak memiliki yin sehingga IjazahTergugat II Intervensi tidak sah. rumusan ini mengandung logikka hukum yangterputus karena kalau legalitas PKBMLPMP yang dipersoalkan, maka semua produkPKBMLPMP adalah tidak sah bukan hanya Ijazah Tergugat II Intervensi saja.Sementara disisi
46 — 33
(tiga juta rupiah) setiap hariapabila Tergugat lelai dan tidak memenuhi isi putusan ini dan memintaputusan serta merta walaupun ada upaya hukum;Bahwa sebagaimana Tergugat jelasakn diatas, tidak ada hubunganhukum sama sekali antara objek sengketa versi Para Penggugatdengan objek Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat, lagi pula ParaPenggugat di muka persidangan sudah mengakui ke absahan daripada surat/dokumen pendukung penerbitan Sertifikat Hak Miliktersebut (vide petium point 3,4), maka dari itu
123 — 68
mempunyai Hutangdengan Saudara Syofinal di tahun 2018 Melalui pertemuankluarga setelah Alm AlmahumMeninggal DiniaKelau Almh Yusnaini meninggal di tahun 1999 Ada lebih kurang 19 tahunbaru hal ini diberitahukan kepada Tergugat.Alangkah teganya seorang anak kepada lbunya menggantung hutangibunya umpai dengan saat ini, dan kenapa masalah ini tidakdibicarakan dan diselesaikan disaat setelah Almh Yusnaini meninggaldunia, Bukan disaat sengketa seperti ini baru masalah dimunculkan.Tergugat sendlri meragukan ke Absahan
297 — 230 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oei Ping Oen sebagaiPresiden Yayasan Stichting Oei Hap Yoe ;Dengan demikian posisi Penggugat Irawan Hardjo Suwito d/h.Oei Ping Oen adalah tidak sah pula sebagai Presiden Yayasan ;Namun sangat disayangkan sekali ketiga tingkat peradilan judexfacti tidak pernah secara cermat dan teliti mempertimbangkanadanya ketidak absahan kedudukan Irawan Hardjo Suwito d/h.Oei Ping Oen dengan mengacu pada artikelartikel anggarandasar Yayasan maupun alatalat bukti surat authentik yangmembuktikan tidak sahnya pengangkatan
62 — 26
Artinya sepanjang pihak lain dapat membuktikan ketidak absahan akta otentiktersebut, maka sifat dari akta tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian keluar, yangotomotis kesempurnaan akta tersebut menjadi tidak sempurna.
98 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
haruslah dinyatan tidakdapat diterima, dikarenakan berdasarkan Pasal 16 ayat (2) dan (3) PMK93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (untukselanjutnya disebut PMK 93/2010), dengan jelas telah diatur bahwa:(2) Penjual/pemilik barang bertanygung jawab terhadap gugatanperdata maupun tuntutan pidana yang timbul akibat tidakdipenuhinya peraturan perundangundangan di bidang lelang(3) Penjual/pemilik barang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugiterhadap kerugian yang timbul karena ketidak absahan
64 — 86
terkait persyaratan/janjitertentu, dan isi akta tersebut sudah tidak berlaku lagi;Aktifitas Yayasan Bhakti Sosial Mulia Citra berkedudukan di Jakartaseharusnya diberhentikan atau di non aktifkan;37.Bahwa Tergugat VII, Tergugat VIII, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat Vill menolak eksistensi Yayasan Bhakti Sosial Mulia Citra berkedudukan diJakarta yang didalilkan oleh Penggugat sebagai perusahaan dari Yayasan BhaktiSosial Mulia Citra berkedudukan di Surabaya, dan dari uraian di atas terbuktiketidak absahan
145 — 51
Bahwa gugatan penggugat patutdi pertanyakan ke absahan suratpembagian jika dicermati. Karena surat pembagian milikpenggugat tidak menyebutkan bahwa Johanis Walasendowmempunyai bagian yang diberikan kepada Josina Walansendowsebagaimana surat pembagian tertanggal 19 Januari 1951;c. Bahwapenggugatitu sendiri dalam surat pembagian tertanggal 19Januari 1951 tidak menyebutkan batasbatas kepemilikan tanah;Hal22 dari 45 halaman putusan No.131/PDT/2020/PT MNDd.
40 — 16
dimaskudSHM No. 266, demi untuk menjaga dan menjamin keutuhan tanah dimaksud.PETITUM GUGATANBerdasarkan dalil dan fakta yuridis yang Penggugat jelaskan dalam gugatan ini,Penggugat dapat membuktikan kebenaran hak kepemilikannya atas tanah terpekaraSHM No. 266.Juga berdasarkan faktafakta yuridis yang Penggugat uraikan, dapat membuktikanhubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat maupun dengan Tergugat Il,lll, IV, V dan VI maupun keingkaran Tergugat membayar sewa sejak 1992 sampaisekarang maupun ketidak absahan
TABARDI
Tergugat:
YASNI
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sijunjung
165 — 49
masih hidup bukan Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang harusmembuktikan;Menimbang, bahwa Saksisaksi yang dihadirkan oleh TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu Saksi Syahril, Saksi Usman C, Saksi EliAfrida dan Saksi Rostina dalam keterangannya tidak ada yang dapatmenjelaskan perbedaan serta manakah di antara surat bukti P.7 dan surat buktiT.20 yang dapat menunjukkan dalil eksepsi dari Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi mengenai ketidak absahan
33 — 20
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dijelaskan pulabahwa:"Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugiterhadap kerugian yang timbul karena ketidak absahan barang dandokumen persyaratan lelang.".
50 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
keputusan DPN INKINDO Nomor: 48/SKDPN/X1/2008 tanggal 20 November 2008 tentangPenyelenggaraan dan Kepanitiaan Musyawarah Provinsi Luar BiasaIkatan Nasional Konsultan Indonesia Kalimantan Selatan, pihakPenggugat beserta beberapa orang Pengurus dan Anggota DPPINKINDO Kalimantan Selatan beserta seorang Anggota Advokasi hukumtelah menyerahkan surat dari Penggugat (Kuasa Hukum) Nomor 050/MTA/X1I/08.BJM tanggal 12 Desember 2008 yang menguraikan tentangPendapat, Tanggapan dan Analisis Yuridis tentang ke absahan
40 — 15
Harianja;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut majelispihak Penggugat telah berhasil membuktikan tentang kebenaran asal muasalperolehan atas objek tanah sengketa serta keabsahan prosedur penerbitan SHMNo.588 tanggal 24 September 2008 dan sekaligus telah pula berhasil membuktikantentang ketidak absahan (cacat) dari SHM No. 227 atas nama Hj. Damsijah AbdulWahid di atas tanah objek sengketa dan karena itu harus dinyatakan bahwa SHM no.588 a.n.
45 — 19
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Snt8.10.11.12.13.Bahwa Para Penggugat telah menanyakan tentang ke absahan atas tanahhak yang dimilki oleh tergugat atas tanah orang tua (ayah) Para Penggugatke Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Muaro Jambi, Namun sampaidengan saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sengeti tidak adasatu alas hakpun yang menyatakan tanah tersebut milik Tergugat berartitanah tersebut masih merupakan hak milik orang tua (ayah) ParaPenggugat;Bahwa Penguasaan yang dilakukan oleh
1.Johnny Bokau
2.Wis M. Sumolang
3.Noldy Hardi Lumuko
4.Modie Paulus Elia Najoan
5.Jhonson Najoan
6.Selvie Charly Ester Wowor
7.Irma Nirwana Bokau
8.Maxi Karel Senduk
Tergugat:
Hukum Tua Desa Boyong Atas, Kecamatan Tenga
120 — 61
dalil tentangKeputusan Tergugat merupakan penetapan tertulis, dikeluarkan oleh Pejabat TUN,merupakan Tindakan hukum, bersifat konkrit, individual, dan final, serta telah menimbulkanakibat hukum bagi Penggugat, juga dalil tentang kepentingan Para Penggugat Bahwadalildali tersebut adalah juga dalil tentang hal yang menjadi syarat yang harus dipenuhioleh Penggugat dalam pengajuan Gugatanya.Bahwa hal tersebut juga Tergugat tidak akan menanggapinya secara spesifik kecuali dalildalil yang menyanggah ke absahan
124 — 24
Pol: Skep/1553/XII/2000, dikarenakan Penggugat telahmeninggalkan tugas lebih dari 30 hari kerja secara berturutturut (Disersi), selain itupermasalahan mengenai tidak dibayarkannya gaji Penggugat serta hakhak lainnyatidaklah berkaitan secara langsung dari aspek prosedur maupun subtansi penerbitanobjek sengketa sehingga tidak berdampak pada ke absahan objek sengketa, dengandemikian dalil Penggugat tidaklah beralasan hukum dan ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa tidak terdapatcacat
166 — 98
melawan hukum, terjadiya insinkronisasiantara yang dipaparkan dalam posita denganyang diminta dalam petitum gugatan Penggugat itu, menurut hukum acara perdata mengakibatkan suatuKetidak sempurnaan atau kekeliruan yang nyata dalam suatu surat gugatan, maka konsekwensi yuridisnya gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolakatau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa yang menjadi dasar dari gugatan Penggugat adalah mengenai terjadinya perbuatan melawan hukum yang disebabkan oleh ketidak absahan
Bahwa sekiranyapun Penggugat dapat membuktikan mengenai ketidak absahan penyelenggaraan RUPS ke2 yang dilakukan oleh Tergugat,namum hal tersebut tidak dapat dikaitkan dan tidak boleh merugikan Tergugat VII, sebab dalam penyelenggaraan RUPS ke2 tersebut sama sekali tidak adasangkut pautnya dengan Tergugat VII dan Tergugat VII secara yuridis sama sekali tidak turut terlibat dalam penyelenggaraan RUPS ke2 tersebut, sehinggasangat tidak relevan dan tidak logis bila Tergugat VII dinyatakan melakukan perbuatan
1.Mushar
2.Mustaza
Tergugat:
T.Jafar. TM
101 — 50
sangat jelas tanah objec tersebut tergugatpemiliknya dan sampai saat ini fisik tanah masih tergugat kuasai daritahun ke tahun dan di akui oleh para saksi saksi sebatas maupun parasaksi lain yang mengetahui asul usul objec tanah tersebut.Kemudian sudah pasti kiranya tergugat tidak melawan hukum, dan tidakada kerugian yang timbul bagi Penggugat dkk yang seperti di sampaikanoleh penggugat dkk melalui kuasa hukumnya,Mohon sudi kiranya Bapak Kuasa Hukum Penggugat dkk mengkaji ulangkebenaran atau ke absahan
60 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Masalah hukumnya adalahkewenangan Hakim, akan tetapi Hakim Kasasi pun juga harus berdasarkankepada buktibukti hukum, analisaanalisa hukum, peristiwaperistiwa hukumyang sebenarbenarnya telah terjadi, dan juga harus berdasarkan saksisaksiyang sah dan berharga menurut hukum, walaupun Hakim mempunyaikewenangan tetapi dilarang keras sewenangwenang dalam memutuskanhukum.Apakah Judex Juris Hakim Agung Kasasi tidak meneliti dengan secermatcermatnya terhadap ketidak absahan saksisaksi dari pihak Termohon