Ditemukan 741 data
62 — 86
terkait persyaratan/janjitertentu, dan isi akta tersebut sudah tidak berlaku lagi;Aktifitas Yayasan Bhakti Sosial Mulia Citra berkedudukan di Jakartaseharusnya diberhentikan atau di non aktifkan;37.Bahwa Tergugat VII, Tergugat VIII, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat Vill menolak eksistensi Yayasan Bhakti Sosial Mulia Citra berkedudukan diJakarta yang didalilkan oleh Penggugat sebagai perusahaan dari Yayasan BhaktiSosial Mulia Citra berkedudukan di Surabaya, dan dari uraian di atas terbuktiketidak absahan
37 — 16
dimaskudSHM No. 266, demi untuk menjaga dan menjamin keutuhan tanah dimaksud.PETITUM GUGATANBerdasarkan dalil dan fakta yuridis yang Penggugat jelaskan dalam gugatan ini,Penggugat dapat membuktikan kebenaran hak kepemilikannya atas tanah terpekaraSHM No. 266.Juga berdasarkan faktafakta yuridis yang Penggugat uraikan, dapat membuktikanhubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat maupun dengan Tergugat Il,lll, IV, V dan VI maupun keingkaran Tergugat membayar sewa sejak 1992 sampaisekarang maupun ketidak absahan
144 — 51
Bahwa gugatan penggugat patutdi pertanyakan ke absahan suratpembagian jika dicermati. Karena surat pembagian milikpenggugat tidak menyebutkan bahwa Johanis Walasendowmempunyai bagian yang diberikan kepada Josina Walansendowsebagaimana surat pembagian tertanggal 19 Januari 1951;c. Bahwapenggugatitu sendiri dalam surat pembagian tertanggal 19Januari 1951 tidak menyebutkan batasbatas kepemilikan tanah;Hal22 dari 45 halaman putusan No.131/PDT/2020/PT MNDd.
286 — 232
Peramasalahan mengenaipemberian tanda tangan dari pihakpihak itu bisa saja dibuat diluar negeri akantetapi jika kuasa akan di jalankan di Indonesia, maka aturan yang berlaku yaituHukum Indonesia;Bahwa Ahli berpendapat untuk pembuatan Surat Kuasa di luar negeri harus dilegalisir bisa di mintakan ke pengadilan setempat di tempat pembuatan SuratKuasa atau bisa di kedutaan atau di konsulat;Bahwa menurut Ahli legalisir Surat Kuasa yan dibuat di luar negeri sangatmenentukkan sekali ke absahan atau kekuatan
Adanyapemberian legalisir Surat Kuasa yang dibuat di luar negeri dari kedutaan ataukonsulat bahwa memang benar surat kuasa itu dibuat di sini dan dapatmenunjukkan ke absahan dari Akta atau Surat Kuasa tersebut;Bahwa menurut Ahli Surat Kuasa yang dibuat di luar negeri tidak mendapatkanlegalisir dari kedutaan atau konsulat, maka perlu dipertanyakan ke absahan daripembuatan Surat Kuasa tersebut;Bahwa Ahli berpendapat penggunaan Surat Kuasa yang dibuat di luar negeritidak mendapatkan legalisir dan akan
50 — 10
Penggugat menurut hukum berhak mendapat hak prioritas mengajukanPermohonan hak kepada Kantor Pertanahan Jakartab TERGUGAT II, Selaku Pembeli seharusnya sebelum melakukan jual beli atastanah dan Bangunan tersebut terlebih dahulu meneliti secara cermat dan hatihati apa benar tanah dan Bangunan tersebut milik Tergugat I dan II dan apatanah dan Bangunan tersebut dalam keadaan kosong atau ada yang menempatidiatas tanah dan Bangunan tersebut, ternyata Tergugat III tidak melakukanpenelitian terlebih dahulu ke absahan
330 — 412
Putusan Majelis Arbitrase yangmenyatakan bahwa kontrak tersebut tidak sah tidak secara otomatismengakibatkan ketidak absahan klausula arbitrase ; 15. Bahwa Model undangundang Arbitrase UNCITRAL adalah konsepUndangundang Arbitrase yang dikembangkan oleh PerserikatanBangsaBangsa sebagai model yang diusulkan untuk dipergunakan olehNegaranegara.
93 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
haruslah dinyatan tidakdapat diterima, dikarenakan berdasarkan Pasal 16 ayat (2) dan (3) PMK93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (untukselanjutnya disebut PMK 93/2010), dengan jelas telah diatur bahwa:(2) Penjual/pemilik barang bertanygung jawab terhadap gugatanperdata maupun tuntutan pidana yang timbul akibat tidakdipenuhinya peraturan perundangundangan di bidang lelang(3) Penjual/pemilik barang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugiterhadap kerugian yang timbul karena ketidak absahan
Ir. EDHIE SUKIANTO TEJOPURNOMO
Tergugat:
1.FERISAL TAUFIK ROSADI, SH
2.AGUS GUNAWAN, SH
3.Ir. WINOTO BASUKI
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
129 — 59
diajukan dalam bentuk suatu gugatan bukan permohonan,yang merupakan kompetensi Pengadilan Negeri ; Dan, jika Pengadilan hanya memberikan Putusan Sela tanpa memeriksaperkara pokok yang menjadi permasalahan, sehingga Pengadilan keliru danberpendapat bahwa perkara a quo merupakan wewenang Pengadilan Niagadan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;Dengan tidak memeriksa perkara pokok, maka Pengadilan telah mengabaikandalildalil yang diajukan oleh Penggugat tentang ketidak absahan
122 — 68
mempunyai Hutangdengan Saudara Syofinal di tahun 2018 Melalui pertemuankluarga setelah Alm AlmahumMeninggal DiniaKelau Almh Yusnaini meninggal di tahun 1999 Ada lebih kurang 19 tahunbaru hal ini diberitahukan kepada Tergugat.Alangkah teganya seorang anak kepada lbunya menggantung hutangibunya umpai dengan saat ini, dan kenapa masalah ini tidakdibicarakan dan diselesaikan disaat setelah Almh Yusnaini meninggaldunia, Bukan disaat sengketa seperti ini baru masalah dimunculkan.Tergugat sendlri meragukan ke Absahan
59 — 22
Artinya sepanjang pihak lain dapat membuktikan ketidak absahan akta otentiktersebut, maka sifat dari akta tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian keluar, yangotomotis kesempurnaan akta tersebut menjadi tidak sempurna.
291 — 225 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oei Ping Oen sebagaiPresiden Yayasan Stichting Oei Hap Yoe ;Dengan demikian posisi Penggugat Irawan Hardjo Suwito d/h.Oei Ping Oen adalah tidak sah pula sebagai Presiden Yayasan ;Namun sangat disayangkan sekali ketiga tingkat peradilan judexfacti tidak pernah secara cermat dan teliti mempertimbangkanadanya ketidak absahan kedudukan Irawan Hardjo Suwito d/h.Oei Ping Oen dengan mengacu pada artikelartikel anggarandasar Yayasan maupun alatalat bukti surat authentik yangmembuktikan tidak sahnya pengangkatan
31 — 20
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dijelaskan pulabahwa:"Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugiterhadap kerugian yang timbul karena ketidak absahan barang dandokumen persyaratan lelang.".
155 — 92
melawan hukum, terjadiya insinkronisasiantara yang dipaparkan dalam posita denganyang diminta dalam petitum gugatan Penggugat itu, menurut hukum acara perdata mengakibatkan suatuKetidak sempurnaan atau kekeliruan yang nyata dalam suatu surat gugatan, maka konsekwensi yuridisnya gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolakatau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa yang menjadi dasar dari gugatan Penggugat adalah mengenai terjadinya perbuatan melawan hukum yang disebabkan oleh ketidak absahan
Bahwa sekiranyapun Penggugat dapat membuktikan mengenai ketidak absahan penyelenggaraan RUPS ke2 yang dilakukan oleh Tergugat,namum hal tersebut tidak dapat dikaitkan dan tidak boleh merugikan Tergugat VII, sebab dalam penyelenggaraan RUPS ke2 tersebut sama sekali tidak adasangkut pautnya dengan Tergugat VII dan Tergugat VII secara yuridis sama sekali tidak turut terlibat dalam penyelenggaraan RUPS ke2 tersebut, sehinggasangat tidak relevan dan tidak logis bila Tergugat VII dinyatakan melakukan perbuatan
50 — 36
., M.Si. harus menunjukkan, melampirkan kewenangannyaHalaman 9 dari 60 Putusan Nomor 38/PDT/2018/PT.PLG.untuk menunjuk dan memberikan Surat Kuasa kepada Pengacara, ataumelimpahkan surat kuasa substitusi dari BPJS Pusat di Jakarta,atasannya, karena BPJS adalah lembaga/institusi Pemerintah Pusat,yang tidak otonom berdiri sendiri di Palembang.Bahwa masalah LegalStanding ini harus jelas dipersidangan, karenamenyangkut ke absahan surat kuasa beracara.Menunjuk jawaban/tanggapan kami di atas, kami berpendapat
45 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor21/Pdt.G/2014/PN.Pyh. haruslah dibatalkan dan Majelis HakimPengadilan Tinggi mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amarputusan di bawah ini;Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan Majelis HakimPengadilan Tinggi Padang dalam pertimbangan hukumnya sebagaimanakutipan tersebut di atas, dengan alasan sebagai berikut:v Karena Penggugat dalam mendalilkan gugatan nya dalam positamaupun petitum gugatannya a quo secara nyatanyata dan tegasberpijak pada permasalahan tentang ketidak absahan
58 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Masalah hukumnya adalahkewenangan Hakim, akan tetapi Hakim Kasasi pun juga harus berdasarkankepada buktibukti hukum, analisaanalisa hukum, peristiwaperistiwa hukumyang sebenarbenarnya telah terjadi, dan juga harus berdasarkan saksisaksiyang sah dan berharga menurut hukum, walaupun Hakim mempunyaikewenangan tetapi dilarang keras sewenangwenang dalam memutuskanhukum.Apakah Judex Juris Hakim Agung Kasasi tidak meneliti dengan secermatcermatnya terhadap ketidak absahan saksisaksi dari pihak Termohon
123 — 46
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1061PMK.06/2013Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dijelaskan pula bahwa :"Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugiterhadap kerugian yang timbul karena ketidak absahan barang dandokumen persyaratan lelang. "Halaman 32 dari 62 Putusan PerdataGugatan Nomor 51/Pdt.G/2016/PN PKLk.
1.Mushar
2.Mustaza
Tergugat:
T.Jafar. TM
95 — 46
sangat jelas tanah objec tersebut tergugatpemiliknya dan sampai saat ini fisik tanah masih tergugat kuasai daritahun ke tahun dan di akui oleh para saksi saksi sebatas maupun parasaksi lain yang mengetahui asul usul objec tanah tersebut.Kemudian sudah pasti kiranya tergugat tidak melawan hukum, dan tidakada kerugian yang timbul bagi Penggugat dkk yang seperti di sampaikanoleh penggugat dkk melalui kuasa hukumnya,Mohon sudi kiranya Bapak Kuasa Hukum Penggugat dkk mengkaji ulangkebenaran atau ke absahan
Terbanding/Penggugat I : Sandra Pasaribu
Terbanding/Penggugat II : Daniel Pasaribu
Terbanding/Penggugat III : Ramona Pasaribu
Terbanding/Penggugat IV : Natalia Pasaribu
Terbanding/Penggugat V : Michael Pasaribu
Terbanding/Turut Tergugat : Badan pertanahan Kota Bandung
Turut Terbanding/Tergugat II : Tjetje Rusniady Hustawan
Turut Terbanding/Tergugat III : Hendrik Lumanaw
37 — 12
1915No.275 Luas 176 meter persegi, berikut bangunanbangunan yangberdiri diatasnya perceel tersebut dan tercatat sebagai pemegang hakHENLY HUSAWATI d/h LIE THE HOENG) yang dikeluarkan oleh subdirektorat Agraria Kotamadya Bandung seksi pendaftaran tanah, adalahsah dan berharga dst " ;PERIHAL PENGGEMBOKAN ATAS OBJEK TANAH DAN BANGUNAN :21.22.23.24.25.Bahwa sebagaimana terurai dan terbukti dalildalil Para Tergugat mengenaikeabsahan kepemilikan atas tanah dan bangunan atas nama Para Tergugatdan ketidak absahan
122 — 21
Pol: Skep/1553/XII/2000, dikarenakan Penggugat telahmeninggalkan tugas lebih dari 30 hari kerja secara berturutturut (Disersi), selain itupermasalahan mengenai tidak dibayarkannya gaji Penggugat serta hakhak lainnyatidaklah berkaitan secara langsung dari aspek prosedur maupun subtansi penerbitanobjek sengketa sehingga tidak berdampak pada ke absahan objek sengketa, dengandemikian dalil Penggugat tidaklah beralasan hukum dan ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa tidak terdapatcacat