Ditemukan 532 data
Terbanding/Tergugat I : Malia Mildawani
Terbanding/Tergugat II : R. Ricky Primansyah
Terbanding/Tergugat III : Drs. Budhiana
Terbanding/Tergugat IV : Bonni Irawan
44 — 26
inimenghukum TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT menetapkan dendadengan bunga majemuk sebesar 1,5% (satu koma lima persen) setiap bulanketerlambatan sampaiputusanini mempunyai kekuatan hukum yangmengikat dimulai dari bulan pertama keterlambatan: Bahwa TERGUGAT REKONVENSI/Penggugat belum membayarkan Hakhak PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT yang secara jelas dan tegastelahdiakui oleh TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT pada saatmediasi ke dua di hadapan hakim mediator dan kuasa hukum TERGUGATREKONVENSI, sebagaimana diaur
114 — 32
Dengan meninggalnyaJeane Syaneke Tumengkol maka beralih juga segala kewajiban pewariskepada Penggugat Il dan Penggugat Ill;Bahwa menurut KUHPerdata, pembayaran atau penyelesaian utang yangditinggalkan pewaris atau utangutang yang timbul sehubungan denganpewaris diaur dalam Bab ke 17, bagian 2, Buku II KUHPerdata tentangpembayaran utang.
395 — 76
Abdul Hadi (para Terdakwa dalam perkaralain/splitzing) melakukan penggalian dengan rencana akanmembuat sawah baru harus sesuai dengan aturan dalam Pasal 105ayat (1) dan (2) UU RIL No.4 Tahun 2009 Tentang PertambanganMineral dan Batubara yang diaur lagi dalam Pasal 8 Permen ESDMRI No. 32 Tahun 2015 tentang perubahan atas Permen ESDM RINo. 32 Tahun 2013 tanggal 19 Nopember 2013 Tentang Tata CaraPemberian ljin Khusus dibidang Pertambangan Mineral danBatubara, apabila tidak sesuai dengan aturan tersebut
261 — 197 — Berkekuatan Hukum Tetap
juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluhsembilan rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut dan ataumerugikan perekonomian negara, yang lebih jelasnya akan diuraikan sebagaiberikut : Bahwa sebagai upaya untuk mengatasi terjadinya krisis moneter danmengembalikan secepatnya kepercayaan masyarakat terhadap mata uangrupiah dan perbankan nasional, Pemerintah telah mengambil kebijaksanaanuntuk menjamin pembayaran bagi kewajiban Bank Umum kepadakrediturnya sebagaimana yang diaur
Pembanding/Penggugat II : Ega Angelica Makalalag Diwakili Oleh : JURIAN ACHDA MAKALALAG
Pembanding/Penggugat III : Jurian Achda Makalalag Diwakili Oleh : JURIAN ACHDA MAKALALAG
Terbanding/Tergugat I : P.T. Bank Bukopin Tbk
Terbanding/Tergugat II : PT. Flora Fortuna
Terbanding/Tergugat III : Notaris Nuraini Zachman
Terbanding/Tergugat IV : Notaris Haji Rakhmat Syamsul Rizal
Terbanding/Tergugat V : Deni Handoko, S.Sos
Terbanding/Tergugat VI : Notaris Muharzah Aman, S.H.
Terbanding/Tergugat VII : Notaris PPAT Halimah Sa adiyah, S.H.
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Badan Pertanahan Kota Bekasi
286 — 95
Dengan meninggalnyaJeane Syaneke Tumengkol maka beralih juga segala kewajiban pewariskepada Penggugat II dan Penggugat III;Bahwa menurut KUHPerdata, pembayaran atau penyelesaian utang yangditinggalkan pewaris atau utangutang yang timbul sehubungan denganpewaris diaur dalam Bab ke 17, bagian 2, Buku Il KUHPerdata tentangpembayaran utang.
68 — 20
ANDI HAMZAH, SH dalam bukunya yang berjudulPemberantasan Korupsi ditinjau dari Hukum Pidana diterbitkan oleh Pusat StudiHukum Pidana Universitas Trisakti Jakarta 15 juni 2002, halaman 120,memberikan pengertian paling tepat dipakai pengertian melawan hukum sebagaitidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati Keuntungan (korupsi) tersebut.Bahwa Pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana diaur pada Pasal 3ayat (1) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,menyebutkan :Hal 67 dari 111 Putusan
89 — 19
sebelumnya;e Bahwa benar terhadap barang bukti berupa kendaraan bermotorbaik itu mobil maupun sepeda motor merupakan milik terdakwahasil dari penipuan yang telah dilakukan oleh terdakwa kepadasaksi saksi yang menjadi korbannya;e Bahwa benar terhadap keseluruhan barang bukti terdakwamengetahui dan membenarkannya;PERTIMBANGAN HUKUM :Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan Kumulatif yakni Pertama diatur dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1)ke1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Dan Kedua diaur
533 — 1311
KerugianBahwa adanya kerugian (schade) bagi korban juga merupakan syaratagar Gugatan berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata dapat dipergunakanberbeda dengan kerugian karena Wanprestasi yang hanya mengenal kerugianmateril, maka kerugian karna perbuatan melawan hukum disamping kerugianmateril, yurisprudensi juga mengakui konsep immaterial yang juga akan dinilaidengan uang.Bahwa pengganti kerugian yang dialami karena adanya suatu perbuatanmelawan hukum tidak diaur secara tegas dalam udangundang, oleh karena
222 — 76
SRI MARYATI, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa saksi adalah karyawan swalayan Semangat Baru bagian gudangtransit barang milik Pemohon;Bahwa saksi bekerja pada Pemohon sejak tahun 2006;Bahwa saksi bekerja pada bagian gudang yang mencatat barang masukdan barang keluar yang akan dijual di Swalayan SB Housewere;Bahwa sepengetahuan saksi gudang tempatnya bekerja yang terletak diAur Kuning Bukittinggi adalah tempat dikontrak oleh Pemohon, bukanmilik Pemohon, tetapi saksi tidak
Gede Taat Aryana
Tergugat:
1.PT.BANK PAN INDONESIA, Tbk cq PT.BANK PAN INDONESIA, Tbk KCU Kuta
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Denpasar
Turut Tergugat:
2.Chaidy
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar
126 — 90
limit telahdilakukan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan lelang dan daliPenggugat terkait harga limit sudah sepatutnya ditolak olah Majelis Hakim.Halaman 30 dari 107 Putusan Nomor:144/Pdt.G/2021/PN.Dps.TERGUGAT II TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM1.Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil/alasanPenggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perbuatan ParaTergugat dan Turut Tergugat yang telah melelang objek jaminan hutangPenggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimanayang diaur
76 — 27
Komodo Jaya adalahpenanggungjawab umum yang membawahi administrasi keuangan maupunoperasional perusahaan daerah secara keseluruhan sedangkan teknisnya olehdirektur masingmasing.Bahwa dasar pembentukan Perusahaan Daerah Komodo jaya diaur dalam PerdaNomor 14 Tahun 2001 tentang Perusahaan daerah Komodo Jaya yang manadidalam Bab V diatur mengenai tugas kewajiban direksi Perusahaan Daerah.Bahwa Struktur organisasi PD.
254 — 100
Pemberian tersebut dilarangdijadikan tindaka pidana, apakh benar dia menerima, apabila tidak, makatidak ada yang dilanggarBahwa secara materiil harus dibuktikan bahwa dia menerima dan dibuktikanbarang yang diterimaBahwa semua unsur dalam pasal harus dibuktikan diaur dalam pasal 191ayat 1 KUHAP,Bahwa dalam pidana suap mutlak diperlukan pembuktian materiil, harusdibuktikan menerima atau tidak, harus ditunjang oleh bukti.Bahwa apabila keterangan saksi kontradiktif terdapat perbedaan tanggal,waktu, hari