M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyetorkan uang kompensasi dalam rangka Pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik untuk Jalur SUTT 150 kV Cibinong Gandaria kepada Termohon pada Bidang Tanah Span Nomor : T.20 s/d T.21 nomor Persil 61 dengan luas 67 m2 yang terletak di Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok dengan Hasil Penilaian dari KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan dengan

juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) yang Objek Kompensasi menjadi Jaminan di Bank;

Izin Usaha : 2.09.0030. dan telan mendapat lisensi dari MenteriAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 37/KEP.600.15/1/2016Tanggal 26 Januari 2016 Tentang Pemberian Lisensi Penilai PertanahanKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Anas Karim Rivai dan Rekansebagaimana telah diperpanjang dengan Keputusan MenteriAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor33/SK600.PT.01.01/I/2019 Tanggal 24 Januari 2019 Tentang PemberianLisensi Penilai Pertanahan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP

sebesarRp. 569.831.981, (lima ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tigapuluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) yangmerupakan hasil Penilain Kantor Jasa Penilai Publik Anas Karim Rivai danRekan sesuai Sesuai Surat KJPP Tanggal 23 Mei 2018 No.

SngPertanahan Anas Karim Rivai dan Rekan sesuai Surat KJPP Tanggal 23Mei 2018 No.

antara Rp250.000 ( dua ratus limpa puluh ribu rupiah) Rp1.250.000(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi;Menimbang, bahwa disisi lain Termohon Kebertan dalam jawabnnyamenyatkan bahwa penilaian nilai penggatian tanah untuk Pemohon Keberatantelah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku dikarenakan penilaian gantikerugian terhadap tanah milik Pemohon Keberatan adalah terhadap tanahkosong yang ditetapkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Anas Karim Rivai danRekan, Sesuai Surat KJPP

UM.002/13/IV/SKPPP/2018 Tanggal 16 April2018 Tentang Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa Untuk PelaksanaanPekerjaan Penilai Publik (Appraisal) Penilai Tanah Pelabuhan Patimban (buktiT.K.I7), Surat Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten SubangNo.57/KEP.1231.13/IV/2018 tanggal 23 April 2018 tentang Penetapan jasapenilai Publik (KJPP) Anas Karim&Rekan (bukti T.K.18).Menimbang, bahwa saksi Termohon Keberatan yaitu saksi BudiWaluyono menerangkan bahwa dalam menjalankan tugasnya melakukanpenilaian atas

Pertamina RU VI Balongan karena terkenapembebasan lahan untuk proyek Petrochemical Balongan dan sudahdilakukan pengukuran dan penilaian harga oleh Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) sehingga tanah sawah Persil Nomor 90 S.I Kohir Nomor C243 seluas kurang lebih 6.586 M2 (Enam ribu lima ratus delapan puluhenam meter persegi) yang terletak di Blok Tameng Desa SukarejaKecamatan Balongan Kabupaten Indramayu dengan batas batas :Sebelah Utara : Tanah Milik Uut Utarih;Sebelah Timur : Tanah Milik H.

Bahwa Penggugat adalah bukan Penggugat yang beritikad baik,terbukti selama puluhan tahun (25 tahun) tidak pernah ada teguran baiklisan atau tertulis dari PENGGUGAT, setelahn mengetahui akan terkenapembebasan lahan dari PT Pertamina RU V Balongan, untuk projekPetrochemical Balongan dan sudah dilakukan pengukuran dan penilaianharga oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), PENGGUGAT berimajinasi,mengkhayal dan mulai mengganggu Para TERGUGAT seolaholah objektanah sawah aquo adalah milik PENGGUGAT, yang

nyatanyata sudahdiakui oleh KJPP bahwa objek tanah aquo adalahmilik Para TERGUGAT.Objek tanah sawah a quo adalah milik Para TERGUGAT yang diperolehsecara benar dan sah, oleh karenanya tidak perlu diletakkan sita jaminan,maka Para TERGUGAT menolak dalil Gugatan PENGGUGAT angka 6halaman 5 sd. 7dan karenanya harus ditolak karena tidak berdasar hukum;Halaman 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN IdmBahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas Para TERGUGAT memohonkepada Yang Mulia

Foto copy Resume Penilaian Pengadaan Tanahuntuk KepentinganUmum Petrochemical Complex Jawa Barat dari KJPP AbdullahFitiriantoro & amp; Rekan. diberi tanda T31 A;41. Foto copy Resume Penilaian Pengadaan Tanahuntuk KepentinganUmum Petrochemical Complex Jawa Barat dari KJPP AbdullahFitiriantoro & amp; Rekan., diberi tanda T31 B;42. Foto copy Resume Penilaian Pengadaan Tanahuntuk KepentinganUmum Petrochemical Complex Jawa Barat dari KJPP AbdullahFitiriantoro & amp; Rekan. diberi tanda T31 C;43.

Bank Rakyat Indonesia Cabang Wates
4.Kantor JasaPenilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan KJPP MBPRU

Putusan No. 52/Pdt.G/2020/MS.AcehMenimbang, bahwa terhadap eksepsi yang berkaitan dengan gugatankurang pihak (plurium litis consortium) sebagaimana telah diberikanpertimbangan oleh Mahkamah Syariyah Meulaboh, adalah eksepsi yang tidakrelevan diajukan, oleh karena Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) merupakanlembaga professional dalam menentukan tarif harga suatu objek setelahmelakukan survey tentang tarif harga di daerah tempat objek, sehinggaMahkamah Syariyah Aceh berpendapat bahwa meskipun lembaga

Terhadap hal ini Mahkamah Syariyah Aceh berpendapatbahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena dalam penentuanharga, Tergugat telah melibatkan lembaga Kantor Jasa Penilaian Publik(KJPP) Syarif, Endang dan Rekan sebagai lembaga yang berkompetenmemberikan penilaian berdasarkan nilai pasar dan nilai likuidasi (bukti TII4b);Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 jo pasal 20 ayat 1huruf (a) UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan(UUHT), maka pelaksanaan eksekusi Hak

Fotocopy Laporan Penilaian Pengadaan Jasa Penilai/Penilai PublikTanah Bandara Rembele Bener Meriah Kaupaten Bener MeriahProvinsi Aceh, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan asli,diberi tanda P13;Fotocopy Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah untukPembangunan Perluasan Bandara Rembele di Gampong Karang Rejodan Bale Atu)~ Kecamatan Bukit Kabupaten Bener MeriahNomor:32.2/PPTBM/BPN.11/X/2014 tentang Penetapan BesarnyaNilai Ganti Kerugian berdasarkan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP

TanahUntuk Pembangunan Perluasan Bandara Rembele di Gampong KarangRejo dan Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, telahdiberi materai cukup dan telah sesuai dengan asli diberi tanda P14;Fotocopy Lampiran Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanahuntuk Pembangunan Perluasan Bandara Rembele di Gampong KarangRejo dan Bale Atu) Kecamatan Bukit Kabupaten Bener MeriahNomor:32.2/PPTBM/BPN.11/X/2014 tentang Penetapan BesarnyaNilai Ganti Kerugian berdasarkan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP

dari Menteri Keuangan R.I dan dalam pelaksanaanpenilaian, KJPP tersebut bertindak secara objektif, independen danHalaman 28 dari 89 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 286/Padt.Plw/2020/PN Lbpmemiliki kompetensi selaku Penilai, karenanya penilaian yangdilakukan oleh Penilai tersebut dapat dipertanggungjawabkan.aa.

Penetapan Nilai Limit Lelang dilakukan oleh Terlawan selaku penjualObyek Lelang berdasarkan hasil penilaian Penilai / KJPP (vide PMKPetunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 43 ayat (2) ;b.

Dilakukan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) karena lelang yang dilakukan adalah Lelangeksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungandengan Nilai Limit Lelang paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satumilyarRupiah), vide PMK PetunjukP elaksanaan Lelang Pasal 45 huruf b;c. Nilai Limit Lelang ditetapkan paling sedikit sama dengan Nilai Likuidasi(vide PMK Pelaksanaan LelangPasal 49).d.

diberi tanda sebagai Bukti T.I56;57.KJPP Sukardi Israr & Rekan No.

sebesar Rp. 3.346.400.000, (tiga milyar tiga ratusempat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dan Nilai Likuidasi sebesarRp. 2.342.500.000, (dua milyar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratusribu rupiah (T.156) Hasil penilaian KJPP Sukardi Israr & Rekan No.

Adapun nilai gantirugi tersebut menurut Majelis Hakim sangatlah tidak adil oleh karena diatas bidangbidang tanah milik orang lain termasuk tanah dari JosepDengah sekarang ini menjabat anggota DPRD Kabupaten MinahasaUtara, tanah tersebut dinilai oleh APPraisal KJPP Wiryadi & Rekan sebagaipenilai tanah untuk pembangunan jalan tol ManadoBitung sebesarRp.1.667.523,(satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus duapuluh tiga rupiah)dan sudah terbayar padahal tanah dari Josep Dengahtersebut masih

Bahwa telah nyata terungkap dalam persidangan, nilaipembanding dengan angka Rp. 1.667.523,(satu juta enam ratus enampuluh tujuh ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) milik Josep Dengahsekarang ini menjabat anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara, tanahtersebut dinilai oleh APPraisal KJPP Wiryadi & Rekan sebagai penilaiHalaman 12 dari 15 hal. Put.

Berbeda dengan penilaianpenilai dari Kantor Jasa Penilai Publik KJPP SIH Wiryadi dimana dalamkesaksiannya menerangkan bahwa dalam kapasitasnya sebagai penilaisesuai lisensi dan sertipikasi kKeahlian yang dimiliki, metode penilaian yangdigunakan adalah mengikuti Standar Penilaian Indonesia 306 (SPI 306)yang mulai berlaku 1 November 2013, sehingga menurut pandanganPemohon Kasasi dahulu Para Termohon, Nilai Ganti Kerugiansebagaimana dimaksud UU No.2 Tahun 2012 atau yang diartikan samadengan Nilai Penggantian

Menyatakan hasil penilaian KJPP Amin Nirwan Alfiantori dan Rekansebesar Rp4.425.800.000,00 (empat miliar empat ratus dua puluh limajuta delapan ratus ribu rupiah) untuk Termohon Kasasi/PemohonKeberatan sah dan telah memenuhi kaidah peraturan perundangundangan yang berlaku;3.

Menyatakan hasil penilaian KJPP Amin Nirwan Alfantori dan rekansebesar Rp4.425.800.000,00 (empat miliar empat ratus dua puluh limajuta delapan ratus ribu rupiah) untuk Termohon Kasasi/PemohonKeberatan sah dan telah memenuhi kaidah peraturan perundangundangan yang berlaku;3.

USWATUN HASANAH, MSi, selaku Ketua Tim Appraisal dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) MBPRU YOGYAKARTA, beralamat di Graha Mulia Lt. 2A,Jl.

Selokan Mataram, Sombomerten, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok,Kabupaten Sleman, dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada : RIOJAKA TAMA, SE, MEcDev, YOS HENDRA, SE, MM, MEcDev, Ak, CA, MAPPI(Cert), ANGGER FAHRUL FEBRIANTO, SPd, EDI HARTOYO, ST, MUHAMMADSAEFULLAH, SE, RIFKI KHOIRUDIN, SE, MEcDev, MAPPI (Cert), RAHMANHAKIM AMd, SSi dan EKO WAHANA RIZQI, SH, MEcDev, semuanya adalahpegawai pada Kantor Jasa Penilai Publik Muttagin Bambang Purwanto RozakUswatun (KJPP MBPRU), berdasarkan Surat

Uswatun Hasanah, Msi) selaku Ketua TimAppraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta;Turut digugat olen Penggugat, dikarenakan Tergugat Ill adalah pihak yangbertanggung jawab danberkewajiban untuk melakukan perhitungandan penilaian ganti kerugian atas obyek ganti kerugian baik yang bersifatfisik maupun non fisik, sebagaimana usaha tambak yang digarapPenggugat, yang terdampak Rencana Pembangunan Bandara BaruYogyakarta, di Kab.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini ;Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono) ;Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut Tergugat Ill telahmengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 15 Nopember 2016 sebagaiberikut :50 DALAM EKSEPSI:1.Bahwa penilaian terhadap aset yang dicantumkan pada gugatan yangdilayangkan tersebut dilakukan oleh instansi KJPP MBPRU & Rekan ;.

UswatunKhasanah, Msi adalah error in persona karena menunjuk kepada perseoranganbukan terhadap instansi KJPP MBPRU & Rekan ;. Bahwa Dra. Uswatun Khasanah, Msi selaku Tergugat Ill adalah pimpinan cabangKJPP MBPRU & Rekan yang kantornya berkedudukan di Yogyakarta ;.

Bahwa pihakpihak yang tanahnya menjadi obyek untuk diberikan gantikerugian yang tidak menerima atau menolak nilai ganti kerugian yangditetapkan oleh KJPP, maka tindakan hukum yang bisa dilakukan adalahmelakukan Permohonan Keberatan kepada Pengadilan Negeri setempatterhitung paling lama 14 hari sejak musyawarah penyampaian nilai gantkerugian;Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 12/PDT/2021/PT BBL.5.

gugatanPenggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam PERMA Nomor 3Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan GantiHalaman 7 dari 9 Putusan Nomor 12/PDT/2021/PT BBL.Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi PembangunanUntuk Kepentingan Umum, maka dengan tidak diajukannya Keberatan olehPembanding semula Penggugat dalam tenggang waktu 14 hari sejakpenyampaian nilai ganti Kerugian yang telah ditetapkan oleh KJPP

dihubungkanbukti transfer sebesar Rp.1.032.175.000, (satu milyar tiga puluh dua jutaseratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;Menimbang bahwa uang sebesar Rp.1.032.175.000, tersebut adalahuang operasional PT.MASJ yang diberikan oleh saksi Kiswadi Boestami alsAkian yang diambil oleh terdakwa dengan cara memainkan selisih harga BBMsolr subsidi dengan dengan harga industry dan mark up jumlah yang dibeli ;Menimbang bahwa mengenai kerugian PT.MASJ dalam hal pembelian BBMSolar berdasarkan hasil investigasi dari tim KJPP

Pengadilan Tinggi tidakHalaman 7 dari 9 Putusan Nomor 23/Pid/2018/PT BBLakan mempertimbangkan sebagai kerugian PT.MASJ karena KJPP tersebutbukanlah auditor Akuntan Publik ;Menimbang bahwa mengenai Pidana yang dijatunkan kepada terdakwamenurut Pengadilan Tinggi terlalu berat karena uang yang digelapkan terdakwahanya selisih harga BBM dan mark up jumlah yang dibeli, yang jumlahnyaRp.1.032.175.000. yang diambil dalam kurun tahun 2010 sampai tahun 2014,selain itu menurut pertimbangan Majelis kurangnya

Diberi tanda bukti P 14 ;Fotokopi Surat Perjanjian antara PT PLN (Persero) dengan Lembaga Penilai KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Dwi Haryantono Agustinus Tamba Nomor0066.PJ/DAN.02.06/UIP NUSRA/2016 tanggal 10 November 2016 tentang Jasa CalonHalaman 4 Penetapan Nomor : 43/Pdt.P/2019/PN Sbw16.17.18.19.20.2ds22.23.24.Lembaga Penilaian/KJPP Kompensasi ROW atas Tanah, Bangunan dan Tanamanyang berada di bawah Jalur SUTT 70 Kv SumbawaTano Taliwang.

Fatmawati;Bahwa, terkait penetapan nilai ganti rugi yang dikeluarkan oleh Tergugat Il, ParaPenggugat selalu sepakat dan tidak pernah mengajukan keberatan atas besaranganti rugi atas tanah tersebut;Bahwa atas tanah milik Penggugat atas dua bidang tersebut telah dilakukanpenilaian oleh Tergugat melalui KJPP Anas Karim Rivai & Rekan sesuai denganResume Nilai Penggantian Wajar Pembebasan Lahan Mass Rapid Transit (MRT)Koridor dan Stasiun Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru KotaAdministrasi Jakarta

Sehingga sudah sapatutnya Para Penggugat mendapatganti Kerugian atas pembebasan objek sengketa yang akan dijadikan sebagaiStasiun dalam proyek pembangunan MRT;37.Bahwa, sesuai dengan penetapan nilai ganti rugi yang tetapkan oleh Tergugat sebagaimana hasil penilaian yang dilakukan oleh KJPP Anas Karim Rivai danRekan atas objek sengketa dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.297.082.000,(satu miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu rupiah).Maka Para Penggugat berhak mendapat

Pemohon mohon kepadaPengadilan Negeri Jakarta Selatan agar berkenan memeriksa dan memutuspermohonan keberatan ini dengan memanggil pihakpihak untuk bersidang pada hariyang ditentukan untuk itu, dan selanjutnya memberikan keputusan yang amarnyaberbunyi sebagai berikut:1.2.3sMengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.Menetapkan bentuk dan/atau bersarnya ganti kerugian yang tetapkan olehTergugat berdasarkan hasil penilaian KJPP

menerima ganti rugiatas pembebasan tanah MRT tersebut, maka selanjutnya Majelis akanmempertimbangkan mengenai berapakah besarnya ganti rugi yang harus diberikanPara Penggugat;Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya pemberian ganti rugi yangharus diberikan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat, maka Majelisberpedoman pada bukti P2 berupa Resume nilai penggantian wajar pembebasanlahan MRT koridor dan stasiun Kelurahan Pulo, Kecamatan kebayoran Baru, KotaAdministrasi Jakarta Selatan dari Appraisal, KJPP

Sdr.RIJA HUSAENLSE,MAPPI, pimpinan Kantor Jasa Penilai Publik RISA HUSAENI(KJPP RIJA HUSAENI) , beralamat kantor di Jl.Basuki Rahmat No.8E It.4, JakartaTimur, Provinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai :TERGUGAT III;4. PT.BALAI LELANG UTAMA INDONESIA, beralamat kantor di Jl.Balik Papan Rayano.2931, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT IV;5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI KEUANGAN RI.

menjadi ragu dan menarik diri dikarenakan adanya rasa kwatir atasberita dan issuissu yang menyatakan bahwa Perusahaan Penggugat sedangbermasalah dengan Bank Tergugat.Bahwa pada tanggal 09 November 2012 Penggugat dikejutkan dengan suratyang dikeluarkan oleh Tergugat, dimana dalam surat tersebut Tergugatmenyatakan akan mengambil langkah litigasi dengan jalan melakukan penjualansecara lelang terhadap jaminan Hak Tanggungan Penggugat dengan hanyamendasarkan laporan Taksasi Jaminan Kredit yang dilakukan KJPP

) AbdullahFitriantoro & Rekan secara diamdiam karena tanpa sepengetahuan dariPENGGUGAT dan penetapan nilai limit lelang agunan oleh Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan tersebut yang dinilai terlalurendah oleh PENGGUGAT.Bahwa atasdalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT sebagaimanadimaksud pada butir (5) di atas, PENGGUGAT secara jelas telah mengajukanGugatan dalam perkara a quo kurang pihak, mengingat pihak Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan yang

berkedudukan danberkantor pusat di Jakarta Selatan adalah penilai independen yang melakukanpenilaian atas asset / harta kekayaan PENGGUGAT yang diagunkan kepadaTERGUGAT berdasarkan surat laporan KJPP Abdullah Fitriantoro & RekanNomor 1872/LAP/0.4KJPP/X/12 tanggal 29 Oktober 2012 dan tentunya dalammelakukan penilaian properti dimaksud menggunakan cara dan metode yangdapat dipertanggungjawabkan, sehingga sudah seharusnya pihak Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan ditarik masuk

)Bandarlampung;ii Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Kendari;li Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Palu;Yang mana instansiinstansi tersebut adalah pihakpihak yang melakukanlelang di muka umum atas agunan / jaminan kredit PENGGUGAT denganmenggunakan dasar laporan hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan sebagai salah satu pertimbanganuntuk menentukan nilai limit obyek lelang.8 Bahwa tangkisan (eksepsi) TERGUGAT dalam perkara

Di dalam perkara nomor 20/PDT.G/2012/PN.KLD tersebut pihak Penggugatnya sama, yakniPENGGUGAT a quo dan pihak Tergugatnya tunggal, yakni KJPP AbdullahFitriantoro & Rekan.Bahwa petitum Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkaranomor 20/PDT.G/2012/PN.KLD adalah :a Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.69Menyatakan membatalkan Laporan Penilaian Nomor 1872/LAP/0.4KJPP/X/12 yang telah dibuat dan dikeluarkan oleh Tergugat.Menyatakan Laporan Penilaian Nomor 1872/LAP/0.4KJPP/X/12tidak dapat

teman lainnya entah kemana, dan berselang beberapasaat kemudian Okta tersebut datang lagi yang dikawal oleh beberapa orang Polisibersenjata lengkap, seolaholah para Penggugat adalah Teroris yang kejammelukai atau mempergunakan bom bunuh diri, pada hal para Penggugat hanyalahperempuan atau kaum ibuibu yang patuh dan taat dengan hukum dan sangatmendukung program pemerintah, guna mempertanyakan agar pihak Tergugatuntuk melengkapi atau menyesuaikan perkataannya tersebut (tentang suratmenyurat dari KJPP

PLN sebagai Tergugat keberatan menjelaskan sebelumnyakepada para Penggugat, bahwa penggantian nilai Kompensasi keuangan padaKepMen ESDM Nomor 38 Tahun 2013 menjelaskan salah satunya pasal 4 yangberbunyi : Formula penghitungan kompensasi atas tanah, bangunan dan tanamanberada dibawah Sutt/Sutet ditetapbkan 15% x Luas Tanah x Nilai Pasar Bangunan =15% x LB x Nilai Pasar Bangunan dan Tanah berdasarkan kepada Nilai PasarTanah dimana nilai pasar ditentukan KJPP;Bahwa sementara Tergugat keberatan (PT.

PLN menyebutkan itu adalah ditentukan oleh KJPP, dalam waktu itujuga PT PLN menyebutkan dia tidak mengetahui kantor KJPP dan siapa tim KJPPtersebut, atas pembicaraan yang diwakili oleh OKTA, nomor handphone082288531803;Bahwa dari hal tesebut di atas PT. PLN tidak transparan untuk menentukankompensasi terhadap para Penggugat, yang artinya PT. PLN berbuat seenaknyadengan tidak memakai dasar hukum yang jelas;Bahwa jelas dari perbuatan yang dilakukan oleh PT.

Mineraltentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan dan Tanaman yang Berada diBawah Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran UdaraHalaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 97/PDT/2019/PT PDGTegangan Ekstra Tinggi Nomor 38 Tahun 2013 beserta perubahannya (bukanKepMen ESDM Nomor 38 tahun 2013 seperti yang PENGGUGAT sampaikandidalam Petitum), terutama dalam penghitungan besaran Kompensasi yangakan dibayarkan (Pasal 4 PerMen ESDM Nomor 38 tahun 2013) denganmelibatkan Lembaga Penilai (dalam hal ini KJPP

PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)
2.KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ASAHAN
3.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) MUTTAQIN BAMBANG PURWANTO ROZAK USWANTUN &REKAN

Penggugat:
1.Suroto
2.Sujilah
Tergugat:
1.Bupati Sleman
2.Kepala Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Andi Tiffani dan Rekan
Turut Tergugat:
Kepala Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Sleman

Terbanding/Tergugat I : Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) Damianus Ambur & Rekan
Terbanding/Tergugat II : SUNARDI
Terbanding/Turut Tergugat : NUR KHASANAH