Ditemukan 51531 data
27 — 20
setelah diteliti dalam memori bandingnya tersebut ternyataPembanding tidak mengemukakan keberatankeberatannya terhadappertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo dalam halPermohonan Cerai Talak/Konpensi;Menimbang, bahwa sekalipun Pembanding tidak mengemukakankeberatankeberatan terhadap pertimbangan dan putusan dalamPermohonan Cerai Talak / Konpensi, Majelis Hakim Banding akanmempertimbangkan pemeriksaan Majelis Hakim tingkat pertama secarakeseluruhan dan pertimbangan hukum yang mendasari
putusannya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membacadan mempelajari dengan seksama berkas perkara, begitu pula pertimbanganhukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari dalam putusannya,Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan danpertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengabulkanPermohonan Cerai Talak telah tepat dan benar serta diambil alih oleh MajelisHakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri, namun demikianMajelis Hakim Tingkat Banding
132 — 44
Putusan PUT46458/PP/M.XIH/15/2013PengadilanPajak NomorJenis Pajak Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2009Pokok Sengketa bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi atasPeredaran Usaha sebesar Rp36.145.000.000,00;Menrut bahwa Terbanding dalam rangka mempertahankan koreksi positif atas Peredaran UsahaTerbanding sebesar Rp36.145.000.000,00 menyampaikan alasan yang mendasari koreksinya baik secaralisan maupun tertulis, hasil analisa pengujian terhadap bukti, fakta, kesimpulan
dan Penjelasan Tertulis yang dikutip dalam putusan ini, serta memberikan penjelasansecara lisan maupun tertulis terkait dengan hasil analisa terhadap bukti serta fakta yangterungkap di dalam persidangan;Menurut bahwa Pemohon Banding dalam rangka mendukung alasan pengajuan bandingnya, PemohonPemohon Banding secara implisit memohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan koreksi positifBanding atas Peredaran Usaha sebesar Rp36.145.000.000,00 yang dilakukan Terbanding denganmenyampaikan alasan yang mendasari
Beberapa alasan yang mendasari adalah: . bahwa Terbanding tidak menemukan bukti dan aliran dana yang menunjukkan bahwa'uang masuk dan keluar senilai total Rp3.145.000.000,00 adalah benarbenar dariEnggal Karjono;. bahwa yang ada di rekening koran hanya setoran dan penarikan tunai dengan nilai yangbesar.
92 — 43
Purworejo denganmenyebutkan pekerjaanTerdakwa adalah swasta haltersebut mendasari datayang diberikan dariTerdakwa sedangkanpekerjaan Terdakwa yangsebenarnyaggota TNI ADdengan pangkat Sersan Duakemudian persyaratan nikahtersebut diajukan ke KUAKec. Bayan Kab. Purworejo.Bahwa selanjutnya Terdakwapada hari Jumat tanggal 4Juni 2004 sekira pukul08.00 telah menikah secarasah dengan Saksi di rumahorang tua Terdakwa = yangbernama Sdr. Suroto (Saksi3) di Ds. Grantung Kec.Bayan Kab.
Purworejo denganmenyebutkan pekerjaan Terdakwa adalah swastahal tersebut mendasari data yang diberikan dari24Terdakwa sedangkan pekerjan Terdakwa yangsebenarnya adalah anggota TNI AD dengan pangkatSersan Dua kemudian persyaratan nikah tersebutdiajukan ke KUA Kec. Bayan Kab. Purworejo.3. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Jumattanggal 4 Juni 2004 sekira pukul 08.00 telahmenikah secara sah dengan Saksi 1 di rumahorang tua Terdakwa yang bernama Sdr. Suroto(Saksi 3) di ds. Grantung Kec.
Untuk memakai atau menyuruhorang lain pakai surat tersebutseolah olah isinya benar dantidak dipalsuKedua :Unsur kesatu : Setiap OrangUnsur Kedua : Menelantarkan orang laindalam lingkup Rumah tangganya.Unsur Ketiga : Padahal menurut hukumyang berlaku baginya atau karenapersetujuannya aatas perjanjiania wajib memberikan kehidupanperawatan atau pemeliharaankepada orang tersebut.Bahwa = mengenai Dakwaan kesatu tersebutMajelis mengemukakan pendapatnya sebagaiberikut : Unsur Kesatu : Barang siapa.Dengan mendasari
Purworejodengan menyebutkan perkerjaan Terdakwa adalahswasta, hal tersebut mendasari data yang diberikan Terdakwa sedangkan pekerjaan Terdakwayang sebenarnya adalah anggota NI AD denganpangkat Sersan Dua kemudian persyaratan nikahtersebut diajukan ke KUA kec. Bayan Kab.Purworejo.2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada hariJumat tanggal 4 Juni 2004 sekira pukul 08.00Wib telah menikah secara syah dengan saksi 1 dirumah orang tua Terdakwa yang bernama Sdr.Suroto (Saksi 3) di Desa grantung kec.
Purworejodengan menyebutkan pekerjaan Terdakwa adalahSwasta hal tersebut mendasari data yang diberikan Terdakwa sedagkan perjaan Terdakwa yangsebenarnya adalah anggota TNI AD dengan pangkatsersan Dua kemudian persyaratan nikah tersebutdi ajukan ke KUA kec. Bayan Kab. Purworejo.2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada hariJumat tanggal 4 Juni 2004 sekira pukul 08.00Wib telah menikah secara syah menurut agamaislam dengan Saksi 1 di Rumah orang tuaTerdakwa yang bernama Sdr.
Terbanding/Penggugat : AMIN SALUFO
Turut Terbanding/Tergugat IV : Kepala Desa Sausu Tambu dahulu Desa Sausu
Turut Terbanding/Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional RI Cq Badan Pertanahan Parigi
Turut Terbanding/Tergugat V : I NYOMAN SUDANA
Turut Terbanding/Tergugat III : Camat Kecamatan Sausu
37 — 18
atau apakah suratketerangan hak warisan memiliki korelasi wilayah atau objek dan batasbatas yang sama dengan dengan sertifikat hak milik nomor 00194 bukti(T11), atau apakah dengan mendasari surat keterangan hak warisanbukti (P1) pihak Terbanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugatdalam Rekonvensi telah mengolah dan menggarap secara terusmenerus dalam objek sengketa ?
Halini telah jelas pula sebagaimana pertimbangan Judex factie dalamputusannya halaman 29 parafrap ke 4 yang menyatakan ;menimbang, bahwa bukti surat P2 sampai dengan P22 tidakrelevan lagi untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, olehkarenanya bukti surat tersebut di kesampingkan,Sementara di lain hal pula, berdasarkan fakta persidangan,Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensidengan mendasari surat keterangan hak penggarapan tanah nomorVE.306/C II/KDS/IV87 yang di peroleh dari
Danbila dihitung rentang waktu pengolahan atas objek sengketa olehPembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensiatau sejak perkara aquo di ajukan pada Pengadilan Negeri Parigi yaknitelah lebih dari 20 tahun ;Bahwa mendasari uraian tersebut di atas, maka sudah cukup dalipertimbangkan untuk mengabulkan Eksepsi Pembanding/Tergugat dalamKonvensi/pPenggugat dalam Rekonvensi ;B. Dalam Pokok PerkaraDalam KonvensiHalaman 17 dari 28 halaman Putusan No. 43/PDT/2019/PT. PAL1.
PALpembanding/tergugat konvensi/penggugat rekonvensi, sebagaimanaakta jual beli yang di keluarkan oleh notaris/ppat Wanda Syahril, tanggal09092015. akta jual beli di maksud, sebagaimana tertuang dalamsertifikat hak milik nomor 00194 atas nama Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi. terkait adanyaperalinan, telah pula dibenarkan melalui dalil gugatanTerbanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensipada poin 8 ;Bahwa mendasari adanya akta jual beli yang di keluarkan
PAL Bahwa tidak satupun saksi Terbanding/Penggugat dalamKonvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang membantah kebenaranbahwasanya sejak tahun 1987 objek sengketa telah dikuasai dandigarap oleh Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugatdalam Rekonvensi ;Bahwa mendasari uraian PEMBANDING/TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI tersebut di atas, maka telah cukup faktafaktahukum untuk mengabulkan Gugatan Rekonvensi PEMBANDING/TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI ;Bahwa berdasarkan pertimbangan serta alasanalasan
Sri Widiastuti, SH. MH.
Terdakwa:
Yufi Gian Andras
101 — 16
Bahwaselanjutnya dengan mendasari Pasal 172 Ayat (1)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer diketahui yang termasuk alat bukti yangsah ialah:a. keterangan saksi;b. keterangan ahli;c. keterangan terdakwa;d. surat; dane. petunjuk.Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer yang dimaksud dengan keteranganSaksi sebagai alat bukti adalan keterangan yangdinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian padaPasal 173 Ayat
(6) huruf a menerangkan dalam menilalkebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harusdengan sungguhsungguh memperhatikan persesuaianantara keterangan Saksi satu dan yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikanoleh para Saksi yang hadir di persidangan telahbersesuaian satu dan yang lain, maka dari itu MajelisHakim berpendapat untuk perkara Terdakwa ini telahdiperoleh alat bukti keterangan Saksi.Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal
175 Ayat (1)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer yang dimaksud dengan keteranganTerdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yangdinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ialakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alamisendiri.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atasmaka Majelis Hakim menilai keterangan yang telahHal 11 dari 22 hal, Putusan Nomor 40K/PM.
menurut ketentuan peraturanperundangundangan atau surat yang dibuat olehpejabat mengenai hal yang termasuk dalam tatalaksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yangdiperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atausesuatu keadaan;c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuatpendapat berdasarkan keahliannya mengenaisesuatu hal atau sesuatu keadaan yang dimintasecara resmi dari padanya;dand. surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari
28 — 20
dasar dasar apa yangdipertimbangkan didalamnya, Pengadilan Tinggi Agama perlu mempertimbangkankeberatan Pembanding, sebagai berikut ;DALAM EKSEPSI Menimbang, bahwa keberatan Pembanding, sebagaimana tertuang dalammemori banding tanggal 19 September 2012, dalam Eksepsi pada pokoknyaadalah sebagai berikut : Bahwa posita gugatan Penggugat kabur, tidak jelas atau obscure libel, karenayatanyata dalam berkas gugatan Terbanding / Penggugat, dalildalil gugatanyang berisi alasanalasan, peristiwa hukum yang mendasari
139 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa gugatan a quo, merupakan gugatan kabur/obscur libel, hal inididasari oleh alasanalasan di bawah ini:Bahwa terhadap gugatan a quo, nyatanyata bahwa posita gugatan a quotidak menjelaskan kejadian atau peristiwa serta dasar hukum (rechtground) dan yang mendasari gugatan.
Nomor 897 kK/Pdt.SusPHI/2017jelasnya dasar hukum dalil gugatan, yaitu posita (fundamentum petendi)tidak menjelaskan kejadian atau peristiwa secara jelas dan rinci yangmendasari gugatan, serta tidak menjelaskan dasar hukum (recht ground)yang mendasari gugatan (vide Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata,Sinar Grafika, 2005, halaman 449);Bahwa akibat tidak adanya dalil gugatan a quo yang menjelaskan secarajelas dan rinci mengenai perbuatan "pengakhiran hubungan kerja secarasepihak", maka nyatanyata gugatan
Bahwa gugatan a quo , diajukan oleh Penggugat yang tidak memiliki /ega/standing, hal ini didasari oleh alasanalasan di bawah ini:Bahwa dalam gugatan a quo, Penggugat ternyata tidak menyebutkandasar hukum atau ketentuan hukum yang mendasari Penggugatmengajukan gugatan a quo, sehingga tidak jelas dasar hukum danketentuan hukum mana yang mendasari Penggugat mengajukangugatan a quo.
telahmengajukan eksepsi mengenai: gugatan tidak jelas dan kabur (gugatanobscuur libel), Karena dalil posita gugatan tidak menyebut secara jelasdan rinci mengenai dalil Penggugat yang mengemukakan adanya"pengakhiran hubungan kerja secara sepihak";Lebih lengkap mengenail dalildalil eksepsi tersebut dapat PemohonKasasi/T ergugat kutip kembali sebagai berikut: Bahwa terhadap gugatan a quo, nyatanyata bahwa posita gugatana quo tidak menjelaskan kejadian atau peristiwa serta dasar hukum(recht ground) dan yang mendasari
Hal inisebagaimana telah dikuat oleh pendapat hukum mantan Hakim AgungMahkamah Agung, Yahya Harahap yang dalam bukunya menjelaskan,eksepsi gugatan kabur dapat diajukan atas alasan tidak jelasnya dasarhukum dalil gugatan, yaitu posita (fundamentum petendi) tidakmenjelaskan kejadian atau peristiwa secara jelas dan rinci yangmendasari gugatan, serta tidak menjelaskan dasar hukum (rechtground) yang mendasari gugatan (vide Yahya Harahap, Hukum AcaraPerdata, Sinar Grafika, 2005, halaman 449);Bahwa akibat
92 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini juga Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.42 K/Kr/1965, tertanggal 811966 ;Kepentingan umum terlayani, karena kebijakan yang mendasariTerdakwa/Pemohon Kasasi melakukan perbuatan dan tindakan tersebutyang mendasari uraian peristiwa hukum dalam Surat Dakwaan dan SuratTuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari,Sebagaimana telah diketahui dan dikenal Terdakwa/Pemohon Kasasiselaku Pit Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari yang diangkat olehBupati Tanah Laut sendiri
Terlebin lagi pada Pasal 333A menyatakan PeraturanPemerintah ini diberlakukan paling lambat mulai tahun anggaran 2009(terlampir) ;Dengan demikian sebagaimana Peraturan pelaksana yakni PermendagriNo. 59 Tahun 2007 dikaitkan atau dinubungkan dengan dasar dan dalilyang mendasari putusan Judex Facti adalah Tidak Tepat dan Keliru,karena peraturan pelaksanaan ternyata telah berubah dan digantisedangkan dasar dan dalil Yudex Factie yang mendasari pertimbanganhukumnya adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat
Hai ini juga Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.42 K/Kr/1965, tertanggal 811966 ;Kepentingan Umum Terlayani, karena Kebijakan yang mendasariTerdakwa/Pemohon Kasasi melakukan perbuatan dan tindakan tersebutyang mendasari uraian peristiwa hukum dalam Surat Dakwaan dan SuratTuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari,Sebagaimana telah diketahui dan dikenal Terdakwa/Pemohon Kasasiselaku Plt Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari yang diangkat olehBupati Tanah Laut sendiri
putusan Judex Facti adalah Tidak Tepat dan Keliru,karena peraturan pelaksanaan ternyata telah berubah dan digantisedangkan dasar dan dalil Judex Facti yang mendasari pertimbanganhukumnya adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP.
50 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Juni 2007;Bahwa perbuatan Tergugat yang menolak untuk menerbitkan ataumenandatangani permohonan suratsurat tanah Penggugat dengan alasanbahwa ada pihak lain yang mengakui tanah Penggugat tersebut adalahjelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebab Tergugatsebagai pelayan masyarakat seharusnya tidak serta merta menerimabegitu saja pengakuan orang lain atas tanah Penggugat tanpa didasaripada bukti yang benar menurut hukum, akan tetapi seharusnya Tergugatdapat melihat bukti hukum yang mendasari
Bahwa perbuatan Tergugat yang menolak untuk menerbitkan ataumenandatangani permohonan Suratsurat tanah Penggugat dengan alasanbahwa ada pihak lain yang mengakui tanah Penggugat tersebut adalahjelasjelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebabTergugat sebagai pelayan masyarakat seharusnya tidak serta mertamenerima begitu saja pengakuan orang lain atas tanah Penggugat tanpadidasari pada bukti yang benar menurut hukum, akan tetapi seharusnyaTergugat dapat melihat bukti hukum yang mendasari
dapat diakui sebagai Pemilikyang Sah dari tanah / lahan yang berkonflik dimaksud dengan tujuan agar dapatditerbitkan suratsurat tanah atas namanya sebagaimana yang dimaksud olehPihak Termohon PK / Penggugat dalam surat gugatannya, maka oleh karena itusudah sepantasnya juga jika Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) RepublikIndonesia yang Memeriksa Peninjauan Kembali (PK) atas perkara ini untukmemutuskan gugatan ini untuk ditolak.Adapun alasan putusan penolakan tersebut didasarkan karena sengketayang mendasari
33 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mendasari format gugatan yang sedemikian itu (in casu gugatanPenggugat) maka jelas tidak terlinat adanya pihak yang bersengketa karenabaik Penggugat, maupun Tergugat dan Tergugat Il kesemuanyamenguasakan (memberi kuasa) kepada Sdr. Alexander M.
Dengan demikianmaka mendasari pertimbangan hukum sedemikian itu, patut dinyatakanbahwa Judex Factie (Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah) telah tidaklengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd);.
Mendasari penggolongan alatalat bukti tersebut,makan jelas kiranya alat bukti petunjuk adalah alat bukti yang digunakanuntuk pembuktian perkara pidana.
H. ABDUL RAJAB JULA
Tergugat:
ASDAR ANDI BENNU, SP, SE atas nama PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
91 — 39
Tidak jelasnya dasar hukum dan dasar fakta dalil gugatanCc.Bahwa surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap(onduidelijk) dan tidak jelas dan tegas, karena tidak menguraikan dasarfakta peristiwa atau kejadian yang mendasari gugatan, serta pokok pokokgugatan tidak di sertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu (eenduiddelijk en bepaalde conclusie);Hal mana seharusnya penggugat menyatakan dengan jelas dan tegassejak kapan tergugat menguasai tanah objek sengketa aquo, lalukemudian mendirikan
dalildalil yang dikemukakan oleh penggugat dalam gugatannya, kecuali halhal yang di akuisecara tegas kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan tergugat;Bahwa apa yang telah kami kemukakan dalam eksepsi secara mutatis danmutandis di anggap merupakan bagian dan merupakan satu kesatuan yangtak terpisahkan dalam pokok perkara;Bahwa setelah membaca dan memahami serta menganalisa formulasi Suratgugatan yang diajukan oleh penggugat, kami kesulitan untuk memahamidan menganalisa mengenai alasan alasan yang mendasari
Gugatan Obscuur Libel dengan alasan :Bahwa surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap(onduidelijk), Karena tidak menguraikan dasar fakta peristiwa ataukejadian yang mendasari gugatan, serta pokok pokok gugatan tidak disertal dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duiddelijk enbepaalde conclusie);Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelasdan tegas mengenai batas batas, letak, dan luas tanah objek sengketaaquo yang di kuasai oleh Tergugat;Bahwa dalam posita
122 — 49
Mediator kepada Penggugat dengan Tergugatagar perkara harta bersama in casu diselesaikan secara damai ataukekeluargaan namun tidak berhasil, maka telah terpenuhi maksud PERMANomor 1 Tahun 2016 ;Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan materipokok perkara, Majelis memandang perlu mempertimbangkan apakah gugatanPenggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebuah gugatan atau tidak ;Menimbang, bahwa setelah memeriksa gugatan Penggugat, telahdiuraikan dasar hukum dan fakta kejadian yang mendasari
Bukti P. 2 adalah bukti yang mendasari diajukannyagugatan harta bersama. Bukti P.3 tidak memiliki kaitan hukum langsung dengangugatan harta bersama, namun lebih berkaitan dengan faktor penyebabperceraian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya bukti tersebutharus dikesampingkan ;Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan bukti bahwa benar adanyaharta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi objek sengketaantara Penggugat dan Tergugat.
Bukti 1.5 dan 1.6merupakan bukti yang mendasari diajukannya gugatan harta bersama ;Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugatbahwa tanah dan bangunan rumah tersebut dibeli setelah Penggugat danTergugat melangsungkan pernikahan, oleh karena itu Majelis menilai bahwaketerangan saksisaksi dari Penggugat tersebut cukup sebagai bukti bahwatanah dengan rumahnya~ atau objek sengketa sebagai harta bersamaPenggugat dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaansetempat
10 — 1
Kandangan Kediri;4 Bahwa alasan yang mendasari permohonan ini adalah:e Pemohon dengan calon istri Pemohon telah saling mengenal satu samalain sudah 1 tahun dan telah saling jatuh cinta;e Calon istri Pemohon sudah hamil 4 bulan;5 Bahwa calon istri kedua Pemohon tersebut bersedia dimadu oleh Pemohon;6 Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istriistrinya tersebut apabilatelah diberi ijin oleh Pengadilan;7 Bahwa untuk permohonan tersebut, Pemohon sanggup memenuhi syaratsyarat sebagai berikut:e Adanya
10 — 1
denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat(1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008,ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan para saksidengan dibuktikan Kutipan Akta Nikah (Bukti P1) harus dinyatakan terbukti bahwa antaraPenggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai seoranganak ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
orangorang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimanadikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernamaSAKSI I dan SAKSI II telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalildalil yang mendasari
JOSEPH TOMBOKAN
36 — 36
Balikpapan dalam register Nomor226/Pdt.P/2020/PN Bpp;> Berita Acara Persidangan, dimana sidang pertama tanggal 02September 2020, Pemohon tidak hadir, walaupun telah dipanggildengan sah dan patut sebagaimana Relas panggilan kepadaPemohon melalui ECourt;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir, maka Hakimmenganggap bahwa Pemohon tidak bersungguhsungguh dalammengajukan Permohonannya, sehingga atas perkaranya tersebut tidak dapatdilanjutkan pemeriksaannya;Menimbang, bahwa dari uraian diatas dengan mendasari
18 — 0
Foto copy Kutipan Akta nikah Nomor :Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah melakukanhubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yaitu: XXXX, umur 20tahunBahwa Pemohon berkehendak unutk beristri lebih dari seorang ( berpoligami )dengan seorang perempuan berstatus janda meninggal mempunyai anak 5 yangbernama : XXXX , umur 36 tahun, pendidikan terakhir SMA , agama Islampekerjaan swasta, bertempat Jalan F. tendean Tanjung Selor Kabupaten BulunganKALTIM>Bahwa alasan yang mendasari
334 — 258
Bahwa mendasari dari tanggal terbitnya Surat Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Tergugat pada tertanggal07 Agustus 2017, dengan tanggalpengajuan gugatan ini pada tanggal 11 10 2017 maka oleh karenanyagugatan yang diajukan oleh Penggugat ini masih dalam tenggang waktu sesuaiketentuan dalam Pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 jo UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) ; III. Kepentingan Penggugat : 725.
dan perempuan pendamping yang biasadi kenal dalam usaha hiburan dengan nama sebutan Purel ; Bahwadikarenakan Karaoke, Makanan Dan Minuman INUL VIZTA Kediriadalah tempat hiburan karaoke keluarga maka biasanya tamu yang datangadalah pelanggan yang banyak di kenal oleh karyawan Karaoke, MakananDan Minuman INUL VIZTA Kediri ; Bahwa tempat hiburan Karaoke, Makanan Dan Minuman INUL VIZTA Kedirimilik dan yang dikelola oleh Penggugat buka setiap hari kecuali hari rayakeagamaan semisal bulan Ramadhan atau mendasari
kejadian selanjutnya dari sekitar jam 01.00 WIB sampai sekitarjam 02.00 WIB dini hari tanggal 14 Juli 2017 seluruh karyawan "Karaoke,Makanan Dan Minuman INUL VIZTA Kediri yang ada langsung dilakukaninterogasi oleh sekitar 7 (tujuh) orang a quo yang ternyata benar daripetugas Kepolisian Daerah Jawa Timur di mana saat itu ditunjukkan olehsalah satu dari sekitar 7 (tujuh) orang a quo akan Surat Tugas ke resepsionisCan S@CUrity ; n nnn nnn nnn nn enn nnn nnn enn nre nnn mn nnn nenn nnnBahwa setelahnya mendasari
94 — 17
Penggugat sehingga dengan demikian sangat tidak benar jikaPenggugat mempunyai alas hak berupa jual beli terhadap objek sengketa;Bahwa sangat benar alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa awalkepemilikan objek sengketa adalah Milik Lelaki SEMPO;Bahwa tidak benar alasan gugatan penggugat kalau mengatakan sebelum meninggaldunia Lelaki SEMPO telah memberikan kuasa menjual kepada Lelaki HADDISE dandisaksikan oleh HASNAWATI, COLENG, SYARIFUDDIN, BAHAR, H.AMIR,ILYAS dan KADIR dan adapun hal yang mendasari
oleh Tergugat II dengan system bagi hasil dengan Tergugat I, namunsecara tiba tiba orang tua langsung ingin mengambil alih tanpa ada persetujuan dariTergugat I sebagai orang yang menyuruh Tergugat IJ untuk mengerjakan objeksengketa;Bahwa mengenai alasan gugatan Penggugat Nomor 16 dan 17 adalah benar adanya,namun perlu Tergugat II sampaikan bahwa Laporan Penggugat tidak ditindak lanjutioleh pihak Kepolisian hal disebabkan bukan hanya karena perkara ini bukan tindakpidana tetapi ada hal lain yang mendasari
oleh Tergugat II dengan system bagi hasil dengan Tergugat I, namunsecara tibatiba orang tua langsung ingin mengambil alih tanpa ada persetujuan dariTergugat I sebagai orang yang menyuruh Tergugat IJ untuk mengerjakan objeksengketa;16Bahwa mengenai alasan gugatan Penggugat Nomor 16 dan 17 adalah benar adanya,namun perlu Tergugat II sampaikan bahwa Laporan Penggugat tidak ditindak lanjutioleh pihak Kepolisian hal disebabkan bukan hanya karena perkara ini bukan tindakpidana tetapi ada hal lain yang mendasari
17 — 3
hukumnya, telah mengajukan surat bukti yangdiberi tanda (TI,Il1) yaitu foto copy surat sertifikat hak milik No.709diterbitkan oleh BPN Pekanbaru tanggal 6 Januari 2004 dan tidak ajukanSaksisaksi oleh Tergugat I, Il tersebut ;Menimbang, bahwa merujuk pada dalil gugatan Penggugattersebut diatas, yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah apakahada perjanjian pengakuan hutang antara Penggugat dan para Tergugatdan apakah hutanghutang tersebut telah dibayar atau belum pihakpenghutang ;Menimbang, bahwa mendasari
Tuan Raja Djusmar Djohan ;Menimbang, bahwa selain dari pada itu dalam akta pengakuanhutang tersebut dicantum Clausula bahwa asli surat pemilikan atassebidang tanah yang diserahkan sebagai jaminan selama pengakuanhutang ini berlangsung wajib diserahkan kepada dan disimpan olehpihak ke 2 (dua) dan setelah hutang pihak pertama lunas seluruhnya,maka surat tersebut dikembalikan kepada pihak pertama atau kuasanyayang sah bersamaan dengan penyerahan pelunasan hutang pihakpertama ;Menimbang, bahwa mendasari
(seratus enam puluh juta rupiah) ;Menimbang, bahwa mendasari pada faktafakta tersebutpengakuan Tergugat dalam jawabannya maka Majelis Hakim dapatmenyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada suatu ikatanperjanjian pengakuan hutang dengan jaminan SKGR tertanggal 23Februari 1999 No. 37/5922/LB/11/1999 Reg Camat 23 Februari 1999 No.493/037 KT sebagaimana tersebut dalam bukti P1 ;17Menimbang, bahwa selanjutnya apakah hutang hutang denganjaminan tanah SKGR tertanggal 23 Februari 1999 No. 37/5922
122 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
melakukanpelanggaran kerja maka Termohon Kasasi bersedia untukmengundurkan diri dan atau diputuskan hubungan kerjanya.Bahwa merujuk kepada Surat Pernyataan yang telah dinyatakan olehJudex Facti mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi TermohonKasasi, dan ternyata sebagaimana bunyi amar putusan dalam perkara aguo pada poin 4 dan 5 terbukti bahwa Termohon Kasasi kembalimelakukan Pelanggaran Kerja yang sanksi dari Pelanggaran tersebutadalah pemutusan hubungan Kerja (PHK), maka seharusnya mengacudan mendasari
Kasasi, telah dinyatakan bahwa antaraPemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah terjadi disharmoni dalamhubungan kerja, dikarenakan atas pelanggaran kerja yang telahdilakukan oleh Termohon Kasasi yang sebelumnya telah membuatpernyataan, selain itu atas perbuatan Termohon Kasasi akan menjadipreseden buruk dan contoh yang tidak baik bagi rekan kerja dan bawahanTermohon Kasasi bahkan bagi karyawan lainnya dan ini sudah pasti akanmenjadi hal yang tidak baik bagi kelangsungan dan masa depanperusahaan;Mendasari
seluruhnya;Judex Facti Telah Lalai Memenuhi SyaratSyarat Yang Diwajibkan OlehPeraturan Perundangundangan Yang Mengancam Kelalaian Itu DenganBatalnya Putusan Yang BersangkutanBahwa Judex Facti dalam perkara ini telah lalai memenuhi syaratsyaratyang diwajibkan oleh undangundang yang mengancam kelalaian itudengan batalnya putusan yang bersangkutan dengan alasanalasanyuridis sebagai berikut:e Judex Facti Dalam Putusannya Tidak Mempertimbangkan Setiap BuktiDan Data Yang Diajukan Dalam PersidanganBahwa mendasari
landasan hukum dalam menjembatani hubunganindustrial antara Pemohon Kasasi dan Pekerja, termasuk Termohon Kasasidan juga merupakan landasan hukum untuk menyelesaikan permasalahanyang berhubungan dengan Hubungan Industrial;Maka yang menjadi landasan hukum bagi Pengusaha dan Pekerja dalam halini Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang hukum mengikat dalamhubungan industrial adalah Perjanjian Kerja Bersama dan Buku PedomanHubungan Industrial PT Freeport Indonesia yang berlaku dari waktu ke waktu;Bahwa mendasari
maksud dan tujuan dari pasal tersebut akanmenyimpang apabila terhadap pekerja telah berkalikali diberikantindakan pembinaan akan tetapi kembali lagi melakukan pelanggarankerja, oleh karenanya tidak akan mungkin untuk dilakukan pembinaanterus menerus karena akan menimbulkan ketidakberlakuan padaperaturan perusahaan sedangkan ketentuan Pasal 161 UU 13/2003mendasari apa yang diatur dalam perjanjian kerja dan peraturanperusahaan, maka sangatlah tidak tepat apabila Judex Facti dalamperkara a quo hanya mendasari