Ditemukan 5426 data
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Mochtar Kusumaatmadja, bahwa di dalamhukum perdata perlu dibedakan bidangbidang hukum yang netral dari nilai danyang tidak netral dari nilai.
112 — 34
TEDJO SURJONO Bin (Alm) MOCHTAR, padapokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa Saksi menerangkan bahwa tugas dan tanggung jawab saksiselaku Direktur PT. Adya Graha, yaitu :1. Memimpin dan mengendalikan jalannya perusahaan sehari hari;2. Menetapkan target penerimaan dan pembiayaan sertapengembangan perusahaan dalam rapat tahunan;3. Menyetujui dan menandatangani kontrak kerja dengan pemberitugas atau kontrak kerja sama dengan pihak lain;4.
100 — 40
perusahaan PT.PP tidak ada memberitahukan atau meminta izin kepada perusahaanPT Adyagaraha tentang perubahan tersebut.Bahwa Saksi menerangkan bahwa Asbuld Drawing dan Shop Drawingyang terdapat gambar desain site plan pekerjaan PembangunanGedung Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko tahun 2012 dan 2013yang dibuat oleh PT Perumahan Pembangunan dan gambar desain siteplan tersebut berbeda dengan yang dibuat perusahaan PT Adya Graha(konsultan perencana) / TATA LETAK GEDUNG BEROBAH.TEDJO SURJONO Bin (Alm) MOCHTAR
335 — 446
I Int29;30.Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No.Pol/STTLP/407/X1V2013/SPKTIl tertanggal 16 Desember 2013 atasnama Pelapor Ali Mochtar Dasoppang, SE (Karyawan PTPN ll(Persero)/Karyawan BUMN) terhadap pelaku tindak pidana MuhammadNazri atas tindak pidana secara bersamasama melakukan pengrusakanPut No.04/Pdt G/2013/PNB) Hal 192 dari 286 halamanmelanggar PAsal 170 Jo. 406 KUH Pidana di perkebunan PTPN I(Persero) Kebun Sei Semayang Jalan Gajah Mada KelurahanTunggurono Kecamatan Binjai
HERDIAN RAHADI, SH.
Terdakwa:
SRI WAHYUNIATI, SH, M.Si
149 — 66
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2547 K/PID.SUS/2011 tanggal 7 Maret2012 dengan Terdakwa Mochtar Mohamad, Walikota Bekasi halaman 234236,dinyatakan bahwa : dalam perbuatan yang dilakukan dalam kelompok secarabersamasama dengan telah terjadinya penyerahan sejumlah uang sebagaipembayaran tahap pertama oleh salah seorang dari bagian dari kelompoktersebut, dan dari pihak penerima telah ada salah seorang dari bagian kelompoktersebut yang menerima, maka perbuatan tersebut telah selesai dilakukan.
268 — 110
Menerima hadiah, walaupun anggapannya uang yang ia terimaitu dalam hubungannya dengan kematian keluarganya, lagi pula penerimabarangbarang itu bukan terdakwa melainkan istri dan/atau anakanakterdakwae Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 07 Maret 2012 Nomor 2547 K/PID.SUS/2011 dengan terdakwa Mochtar Muhamad, Walikota Bekasihalaman 234236 : "dalam perbuatan yang dilakukan dalam kelompok secarabersamasama, dengan telah terjadinya penyerahan sejumlah uang sebagaipembayaran tahap pertama oleh salah seorang
107 — 18
bahwa setiap orang dalam pasal ini mengandung pengertian yangsama dengan barang siapa yang berarti bukan hanya orang sebagai pegawai negeri,tetapi mencakup juga pegawai swasta, pengusaha, bahkan badan hukumsebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor : 892 K/Pid/1983 tanggal 18Desember 1984 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1198 K/PID.SUS/2011tanggal 27 Juli 2011 dengan Terdakwa Gayus Halomoan Partahanan Tambunan joPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 2547 K/PID.SUS/2011 tanggal 7 Maret 2012dengan Terdakwa Mochtar
481 — 983 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mochtar Kusumaatmadja, SH., LL.M., dalam bukunyaPengantar Ilmu Hukum, terbitan Alumni, 2001, pada halaman 87,menerangkan sebagai berikut:"Perbuatan hukum yang melawan hukum adalah perbuatan yangmenimbulkan akibat hukum yang tidak dikehendaki oleh subyekhukum pelaku) perbuatan itu, dan perbuatan tersebutbertentangan dengan asasasas dan kaidah hukum positif sertamenimbulkan kerugian pada subyek hukum lain,. misalnyaperbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) yang diaturdalam pasal 1365 KUH Perdata
389 — 910 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penuntut UmumKPK tidak pernah mendakwa seorang Terdakwa dengan dakwaanpertama pasal 21 UU Tipikor bersamasama dengan dakwaan keduaterkait pasalpasal tindak pidana pokok/primernya sebagaimana beberapacontoh kasus sebagai berikut : Dalam kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan AKIL MOCHTARselaku Terdakwa, Penyidik KPK menduga bahwa AKIL MOCHTARdalam proses pemeriksaan telah menyuruh supirnya DARYONO untukmelarikan diri agar tidak ditangkap dan diperiksa oleh Penyidik KPK.Dalam kasus ini, AKIL MOCHTAR
1.Noor Maria Ulfa, S.H.
2.SUCIPTO S.H., M.H.
3.HANGRENGGA BERLIAN,S.H.,M.H
4.ANDREAS TARIGAN, SH.MH
5.Abram Marojahan, SH.,MH
Terdakwa:
1.HABIB ALWI ALMUTHOHAR
2.H. SALIM ACHMAD,DRS.,M.M
142 — 48
Melaju, Pontianak Timur, atas nama MUHAMAD TAHIR BIN BATJOK;
- Asli Buku Tanah Hak Milik Nomor: 18, tanggal 17 Djuni 1963, Kampung Benua Melaju, Pontianak Timur, terakhir tercatat atas nama FATIMAH binti HADJI, ABDUL KADIR, MARJAM binti HADJI ABDUL KADIR, dan SALEHA binti HADJI ABDUL KADIR;
- Asli Buku Tanah Hak Milik Nomor: 20, tanggal 9 September 1963, Kampung Benua Melaju, Pontianak Timur, terakhir tercatat atas nama SURYATI, ISKANDAR, NURHAYATI, SYAMSUL BAHRI, NURHAYANA, PARIDA, MOCHTAR
70 — 13
yangsama dengan barang siapa yang berarti bukan hanya orang sebagai pegawai negeri,tetapi mencakup juga pegawai swasta, pengusaha, bahkan badan hukumsebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor : 892 K/Pid/1983 tanggal 18Desember 1984 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1198 K/PID.SUS/2011Halaman 181 dari 251 Putusan No : 26/Pid.SusTPK/2014/PN.Pbrtanggal 27 Juli 2011 dengan Terdakwa Gayus Halomoan Partahanan Tambunan joPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 2547 K/PID.SUS/2011 tanggal 7 Maret 2012dengan Terdakwa Mochtar
81 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
MOCHTAR LIBUY.
Terbanding/Terdakwa : Drs.Mardinas N.SYAIR, MM
103 — 102
MOCHTAR LIBUY. MM bertanda tangan serta bercapstempel Badan Ketahanan Pangan Prop. Jawa Timur.647)a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dariBendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlahRp. 4500.000, ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) untukBiaya Perjalanan Dinas an. KUSMANTO selama 4( Empat ) hari ke Jakarta oleh KUSMANTO bertanda tanganpada tanggal 07 Oktober 2011.b. 1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : ..../ DPRDPS /2011, Tanggal 07 Oktober 2011 an.
MOCHTAR LIBUY. MMbertanda tangan serta bercap stempel Badan Ketahanan PanganProp. Jawa Timur.647) a. 1 (Satu)Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari BendaharawanDPRD Kab.
HIMAWAN APRIANTO SAPUTRA, SH
Terdakwa:
PT. PEPUTRA SUPRA JAYA di Wakili SUDIONO
616 — 1122
., JUFRI MOCHTAR THAYIB,SH., SUHARMONO, SH., dan SANTOSO SH., Advokat/Penasihat Hukum padaKANTOR HUKUM ZULKARNAIN SOLEMAN, SE, SH. & REKAN berkedudukandi Jalan Blora Nomor 32 33 Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 03/SKZS/VII2017 tanggal 3 Juli 2017 dan didampingi olehPenasihat Hukumnya, yaitu R. LINDAWATI, SH., E.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ARFIYANTI BELINDA, SH PGL YANTI Diwakili Oleh : HANKY MUSTAV SABARTA, S.H., M.H.
98 — 81
Mochtar Libuy. MMbertanda tangan serta bercap stempel Badan Ketahanan Pangan Prop.Jawa Timur.647) a. 1 ( Satu ) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dariBendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.4500.000, ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) untuk Biaya PerjalananDinas an. Kusmanto selama 4 ( Empat ) hari ke Jakarta oleh Kusmantobertanda tangan pada tanggal 07 Oktober 2011.b.1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : ..../ DPRDPS / 2011,Tanggal 07 Oktober 2011 an.
Mochtar Libuy. MM bertanda tanganserta bercap stempel Badan Ketahanan Pangan Prop. Jawa Timur.647) a. 1( Satu ) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari BendaharawanDPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4500.000, ( Empat JutaLima Ratus Ribu Rupiah ) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. Kusmantoselama 4 ( Empat ) hari ke Jakarta oleh Kusmanto bertanda tanganpada tanggal 07 Oktober 2011.. 1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : ..../ DPRDPS / 2011,Tanggal O07 Oktober 2011 an.
78 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mochtar Libuy. MM bertanda tangan serta bercapstempel Badan Ketahanan Pangan Prop. Jawa Timur.1 ( Satu ) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari BendaharawanDPRD Kab. Pesisir Selatan, Vang sejumlah Rp 4500.000,00 ( EmpatJuta Lima Ratus Ribu Rupiah ) untuk Biaya Perjalanan Dinas an.Hal. 253 dari 593 hal. Put.
Mochtar Libuy. MM bertanda tangan serta bercapstempel Badan Ketahanan Pangan Prop. Jawa Timur.1 ( Satu ) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari BendaharawanDPRD Kab. Pesisir Selatan, Vang sejumlah Rp 4500.000,00 ( EmpatJuta Lima Ratus Ribu Rupiah ) untuk Biaya Perjalanan Dinas an.Hal. 524 dari 593 hal. Put.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : RAHMAT REALSON, SH.MM Diwakili Oleh : HANKY MUSTAV SABARTA, S.H., M.H.
90 — 55
MOCHTAR LIBUY.
RAHMAT HIDAYAT, SH
Terdakwa:
ALWI OMRI HARAHAP
691 — 221
Saksi Tengku Said Mochtar, dibawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut ;Bahwa telah terjadi kebakaran yang diketahui terjadi pada hari Sabtutanggal 23 Februari 2019 sekira jam 11.00 Wib dalam perizinan PT. SumberSawit Sejahtera (PT. SSS) bertempat di Desa Kuala Panduk KecamatanTeluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau ; Bahwa saksi mengetahui adanya kebakaran lahan setelah dihubungi olehSdr.
296 — 255 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mochtar Kusumaatmadja, SH, LL.M, dalam bukunyaPengantar Ilmu Hukum, terbitan Alumni, 2001, pada halaman 87,menerangkan sebagai berikut :perbuatan hukum yang melawan hukum adalah perbuatan yangmenimbulkan akibat hukum yang tidak dikehendaki oleh subyekhukum pelaku perbuatan itu, dan perbuatan tersebut bertentangandengan asasasas dan kaidah hukum positif serta menimbulkankerugian pada subyek hukum lain ; misalnya perbuatan melanggarhukum (onrechtmatige daad) yang diatur dalam pasal 1365KUHPerdata.Prof
642 — 1271 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa sumber utamakaidah hukum di Indonesia yang terpengaruh oleh tradisi civil lawsystem adalah peraturan perundangundangan, bukan putusanhakim (judge made law) sebagaimana dalam tradisi common lawsystem (Lihat tulisan H.Syarif Mappiasse, Hakim Tinggi berjudulPengembangan Hukum Teoretis di Indonesia (Dalam Kajian TeoriDan Praktik Pengadilan)). Begitu pula dengan Prof.