Besarnya dividen per lembar saham tidak selamanya samajumlahnya antara jumlah yang diakru pada akhir tahun dengan RUPS, karenapenetapan dividen final per saham dilakukan pada saat RUPS yangpenyelenggaraannya setelah tutup buku untuk tahun berjalan (biasanya sekitarbulan Mei Juni). Berdasarkan nilai dividen per lembar saham yangdiputuskan dalam RUPS, maka dilakukan kembali perhitungan honorariumdewan komisaris yang juga berpengaruh kepada bonus staf.

Kurs Buku 1 USD = Rp 10.950, RencanaDeviden USD 69,986,000, jml lembarsaham 49.900 atau USD 1,400/sahamHasil RUPS tgl. 05 Mei 2009 :Ditetapkan Deviden/saham USD 1,600Realisasi Deviden (87,25% dari lababersih)Kurs Buku 1 USD = Rp 10.709, RencanaDeviden USD 79,984,000, jml lembar49.990 atau USD 1,600/sahamPerhitungan Honorarium dan Bonus :a.

Honor Komisaris :Diakru dan dibiayakan pada tahun 2008 :Deviden/saham USD 1,400 maka HonorKomisaris dihitung dan dibiayakan padaTahun 2008 = USD 1,400 x 49.990 x100/90 x 10% x 10.950 ()Realisasi di tahun 2009 :Sesuai RUPS tanggal 05052009 Deviden/saham atas laba tahun buku 2008 USD1,600, maka Honor Komisaris dihitung dandibayar = USD 1,600 x 49.990 x 100/90 x10% x 10.950 (2)Kekurangan Beban Honor Komisaris(12)b Bonus Staf :Diakru dandibiayakan padatahun 2008 (1)Realisasi jumlahBonus Staf(2)Kekurangan

Laporan Keuangan Pemohon Banding (Audit Report halaman 30)diketahui bahwa jumlah perkiraan Bonus dan Honorarium tahun 2008 adalah :Honorarium KomisarisBonus StaffBonus Non Staff= Rp.85.149.633.333,00= Rp. 124.529.225.722,00= Rp. 47.696.106.824,00 bahwa dengan demikian maka jumlah kekurangan biaya Bonus danHonorarium sebesar Rp. 11.888.386.619,00 belum pernah di bukukan dandibiayakan pada tahun 2008, karena kepastian jumlah bonus dan honorariumuntuk tahun 2008 baru diketahui setelah dilakukannya RUPS

, karena penetapan dividenfinal per saham dilakukan pada saat RUPS yang penyelenggaraannya setelahtutup buku untuk tahun berjalan (biasanya sekitar bulan Mei Juni).berdasarkan nilai dividen per lembar saham yang diputuskan dalam RUPS,maka dilakukan kembali perhitungan honorarium dewan komisaris yang jugaberpengaruh kepada bonus staf.

Bahwa sebagai pemegang saham PT Tato, maka Penggugat berhak untukmeminta diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yaknimeminta pertanggungjawaban hukum Tergugat dan Tergugat Il yangberkaitan dengan Laporan/Data Keuangan PT Tato. Untuk itu pula makapada tanggal 15 Maret 2010, Penggugat mengirimkan surat teguran kepadaTergugat I, cq Turut Tergugat II dan Tergugat II, vide bukti P2;5.

Bahwa berdasarkan konfirmasi dari Tergugat Il dan Turut Tergugat III diketahuioleh Penggugat bahwa pada awal tahun 2010 yang lalu pihak Tergugat ,Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengadakan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) dengan tujuan untuk merombak dan menunjuk susunanpengurus dan pemegang saham baru PT Tato, dengan mengabaikan posisiPenggugat sebagai komisaris atau pemegang saham PT. Tato.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danlaporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinanlaporan tahunan;Bahwa adalah pasti, dari sejak tahun 2002 hingga tahun 2010 ini Tergugat tidak pernah memberitahu dan memberikan data kepada Penggugat perihalLaporan Keuangan Tahunan PT Tato, Dokumen Keuangan PT Tato danRisalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Tato.

dengan cara mengirim surat teguran kepada Tergugat I, Tergugat Ildan Turut Tergugat Il adalah keliru dan bertentangan dengan hukumperseroan yang berlaku, seharusnya menurut hukum apabila Penggugatselaku pemegang saham hendak meminta diselenggarakannya RapatUmum Pemegang Saham PT Tato, maka Penggugat harus mengirim suratpermintaan agar diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yangditujukan kepada Direktur Utama perseroan terbatas PT Tato bukan dengansurat teguran.

Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, makapemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapatmengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerahhukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkanpemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPStersebut.

rapat diputuskan bahwa untuk kepentingan operasionalperusahaan menghentikan sementara Terdakwa Ho Choliq Hanafi darijabatan Direktur terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2014 dan sejak tanggal01 Agustus 2014 segala tugas dan tanggung jawab direktur sementaradiambil alin oleh Komisaris Utama yakni saksi Hartono Santoso dan dalamrapat komisaris tersebut juga meminta Terdakwa untuk mempersiapkanlaporan pertanggungjawaban kinerja PT Kharisma Jaya Sakti untukdilaporkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

) yang akandiselenggarakan;Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014 diadakan RUPS dengan mengundangpara pemegang saham PT Kharisma Jaya Sakti termasuk di dalamnyaadalah Terdakwa namun Terdakwa tidak menghadiri RUPS yangHal. 2 dari 17 hal.

Putusan Nomor 613 K/PID/2017Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014 diadakan RUPS denganmengundang para pemegang saham PT Kharisma Jaya Sakti termasuk didalamnya adalah Terdakwa namun Terdakwa tidak menghadiri RUPS yangdiselenggarakan di Purwokerto dan salah satu keputusan dari RUPStersebut adalah menghentikan Ho Choliq Hanafi secara definitive;Bahwa Terdakwa selaku direktur yang telah diberhentikan secaradefinif berkewajiban untuk menyerahkan segala barang, dokumen ataupunasset perusahaan lainnya kepada

Putusan Nomor 613 K/PID/2017mempersiapkan laporan pertanggungjawaban kinerja PT Kharisma JayaSakti untuk dilaporkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yangakan diselenggarakan;Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014 diadakan RUPS dengan mengundangpara pemegang saham PT Kharisma Jaya Sakti termasuk di dalamnyaadalah Terdakwa namun Terdakwa tidak menghadiri RUPS yangdiselenggarakan di Purwokerto dan salah satu keputusan dari RUPStersebut adalah menghentikan Ho Choliq Hanafi secara definitif:Bahwa Terdakwa

RUPS Nomor: 003/KOMKJS/VIII/2014;e. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PN Surabaya Surat Kemenkumham RIDirjen Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU28271.40.22.2014,tanggal 5 September 2014;f. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PN Surabaya Risalan RUPSLB PTKharisma Jaya Sakti Nomor 2 tanggal 26 Agustus 2014;Hal. 9 dari 17 hal.

Notulen RUPS Luar Biasa PT. Samudra Rasaki Teknindo tertanggal 26Mei 2014 di Kantor Notaris Doddy Chandra Eriawan (Turut Tergugat ll)di Ruko Air Mas Blok E No. 16, Batam Centre, kota Batam (Vide Bukti P19 Penetapan PN Batam No. 52/Pdt.P/2015/P.BTM)adalah palsu ataudipalsukan dan sengaja digunakan oleh Tergugat sebagai alat bukti dalampermohonan pembatatalan PT. Samudra Rasaki Teknindo tertanggal 05Februari 2014b. Notulen RUPS Luar Biasa PT.

Bahwa fakta yang terungkap yakni RUPS Luar Biasa yang digunakansebagai syarat utama pembubaran Perseroan yang digunakan oleh Tergugatadalah palsu. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan dari DoddyChandra Eriawan, SH (Turut Tergugat Ill) Notaris di kota Batam, tertanggal19 Mei 2015, yang menerangkan bahwa Turut Tergugat Ill tidak pemahmembuat Notulen RUPS Luar Biasa PT. Samudra Rasaki Teknindotertanggal 26 Mei 2014 dan Notulen RUPS tertanggal 5 Juni 2014(Bukti Terlampir) ;7.

Bahwa menurut Pasal 87 ayal (1) dan Pasal 89 UUPT, pembubaranPerseroan dimulai sejak saat yang ditetapbkan dalam keputusan RUPS.Sedangkan RUPS Luar Biasa yang digunakan oleh Tergugat adalah palsuatau sengaja dipalsukan sehingga bisa dignnakan sebagai syarat utamauntuk membubarkan PT. Samudra Rasaki Teknindo. Padahal, Tergugattahu dan sadar bahwa Penggugat sedang berada di dalam penjara,sehingga tidak akan mungkin bisa mengikuti RUPS Luar Biasa.

Dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahuialamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam Surat Kabarsehingga tidak dapat diadakan RUPS;c. Dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroan demikianrupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusann yang sah,Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 178/PDT/2017/PT PBRmisalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masingmasing 50% (lima puluh persen) saham; atau ;d.

Sebabfaktanya, Penggugat tidak sedang berada di penjara pada waktu yangdimaksud oleh Penggugat adanya RUPS Luar Biasa. Hal ini mengulanglagi sesuai bantahan Tergugat pada poin 4 di atas;. Bahwa dalil Penggugat pada angka 11 dalam gugatan Penggugat adalahasumsi negatif semata dari Penggugat dan tidak berdasarkan faktahukum.

sejak tanggal permintaandiadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diterima, yaitusejak tanggal 17 Juli 2020, tidak juga diadakan pemanggilan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa pada Termohon (PT CahayaKarunia Persada).Bahwa merujuk pada Pasal 79 ayat (6) UUPT, dalam hal Direksi tidakmelakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15(lima belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan penyelenggaraanRUPS, permohonan penyelenggaran RUPS diajukan kembali kepadaDewan Komisaris.Bahwa

Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; ataub. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS,sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.Bahwa agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yangdimohonkan oleh Pemohon kepada Termohon Ill (Dewan Komisaris) PTCahaya Karunia Persada adalah sama dengan agenda yang dimohonkankepada Termohon II (Direktur) PT Cahaya Karunia Persada, yaitu sbb:a.

dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai Pasal 79 ayat(5) dan ayat (7) UUPT, maka pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada KetuaPengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi kedudukanPerseroan, yaitu di Jakarta Barat, untuk menetapkan pemberian izinkepada pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS.Pasal 80 UUPT dikutip sbb:(1) Dalam hak Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalamPasal

79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketuapengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanPerseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohonmelakukan sendin pemanggilan RUPS.Bahwa tempat kedudukan perseroan Termohon (PT Cahaya KaruniaPersada) adalah di Jakarta Barat (Vide Bukti P3, P4 dan P5).

(4)UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, padapokoknya mengatur permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kepadaDireksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya.

Sari Mutiara adalah sah dan berkeuatan hukum;

Prof H.M Yamin S.H Nomor: ^-A, medan adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Sari Mutiara Nomor: 101, tanggal 29 Oktober 2016 yang dibuat oleh turut terbanding semula turut tergugat adalah tidak sah menurut hukum;

Sari Mutiara Nomor:101, tanggal 29 Oktober 2016 yang dibuat oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat adalah tidak sah menurut hokum;

Pasal 82 ayat (1) dan (2) UndangUndang No. 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan:Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diselenggarakan denganmelakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada Para PemegangSaham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat) belas hari sebelumtanggal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diadakan dengantidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) diadakan.Bahwa

Halhal yang timbul dalam rapat.Bahwa oleh karena pelaksanaan RUPS LB pada tanggal 11 Desember2019 mengacu pada susunan Direksi dan Komisaris hasil keputusanRUPS LB yang terutang dalam Akta Nomor: 101 tanggal 29 Oktober2016, maka demi hukum RUPS LB pada tanggal 11 Desember 2019tersebut adalah batal demi hukum.Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang melaksanakan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS LB) pada tanggal 29 Oktober 2016sesual Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT.

Sari MutiaraNomor: 101 yang dibuat oleh Turut Tergugat, serta Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Sari Mutiara yangdilakukan pada tanggal 11 Desember 2019 bertempat di Kantor TurutTergugat di JI. Prof. HM Yamin SH Nomor: 6A, Medan yang dipimpinoleh Tuan Parlindungan Purba adalah tidak sah maka patut danberalasan secara hukum Pengadilan membatalkan Hasi keputusanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.

Pasal82 ayat (1) dan (2) undangundang No. 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas yang menyatakan :Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diselenggarakan denganmelakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada Para Pemegang Sahamdengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat) belas hari sebelumtanggal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diadakan dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) diadakan.Bahwa

dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari % (Satu perdua)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakill,kecuali Undangundang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlahkuorum yang lebih besar.12.

Tergugat 11 melalui RUPS LB tanggai7 Nopember 2007, Meski telahdicantumkan didalam akta No. 10 tanggai 3 Desember 2007, haruslah dibuktikandengan sebuah Akta Penjualan dan Pembelian Saham dihadapan Notaris yangterkena pajak Negara atas saham ;Bahwa pada tanggai 17 Nopember 2007, Tergugat 9 yang menjabat sebagai Komisarissesuai hasil RUPS LB tanggai 12 April 2007 pada Tergugat 15 membuat undanganuntuk mengadakan RUPS LB yang direncanakan tanggai 28 Nopember 2007bertempat di Jl.

Dan dilakukan secara melawan hukum dan melanggarketentuan Pasal 77 ayat (4) UU RI No. 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, kaidah hukumnya : Setiap penyelenggaraan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapatyang disetujui dan ditandatangani oleh semua perserta RUPS;Bahwa pelaksanaan RUPS LB tertanggal 28 Nopember 2007 atasundangan dari Tergugat 9 sebagai pemilik 125 saham dan masihmenjabat sebagai Komisaris sesuai hasil RUPS LB tertanggal 12 April2007, di mana tindakan

pasal1320 KUHPidana ; Bahwa benar perjanjian saham nominee antara Bong Kon Ho denganElsini Tirta, dan perjanjian saham nominee antara Bong Kon Ho denganH Suharno adalah sah ; Bahwa suatu Keputusan RUPS hanya dapat dibatalkan oleh KeputusanRUPS yang lain, karena RUPS adalah suatu lembaga tertinggi dalamsuatu Perseroan Terbatas, jadi bila muncul suatu Akta Pembatalan RUPSyang hanya dilakukan oleh seorang Kuasa Hukum PT tanp amealui suatuRUPS maka, Akta Pembatalan RUPS tersebut tidak sah ; Bahwa benar

Akta Pembatalan RUPS yang dibuat oleh MichaelHutagalung dan diaktakan oleh Notaris Grace Parulian untukmembatalkan Hasil RUPS tanggai 27 April 2007 adalah tidak sah ; Bahwa suatu kuasa bisa secara tertulis atau secara lisan baik kuasalisan dan kuasa tertulis adalah sah menurut KUHPerdata pasal 1793 ; Bahwa suatu hasil RUPS adalah sah menurut tanggai terjadinyakeputusan RUPS bukan menurut tanggai pengaktaan atau tanggaipengesahan dari Departemen Hukum dan HAM ;Bahwa bila muncul dua RUPS yang berbeda

Dan hasil dari rapat RUPS LB tersebut yaknimemberikan persetujuan kepada Tergugat 1 dan 9 untuk menjualsahamnya kepada Tergugat 11 dan 10 ;Bahwa kemudian Tergugat 9 yang menjabat sebagai Komisaris sesuaihasil RUPS LB tanggai 12 April 2007 telah memberikan persetujuan ataspenjualan saham kepada Tergugat 10 dan 11 melalui RUPS LB tanggai 7Nopember 2007, yang kemudian dikuatkan dengan Akta Notaris danTergugat 14 ;Bahwa tindakan Para Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugatsebagai pemegang saham

Pada RUPS Pertama;Bahwa, sehubungan dengan belum adanya ijin usaha dari Otoritas JasaKeuangan untuk PT.

Pengawas menyelenggarakan RUPS";Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, kKewenangan untuk mengajukanpenyelenggaraan RUPS = adalah merupakan kewenangan DewanPengawas yang diajukan kepada pemilik modal.

tentuakan menimbulkan pertanyaan:Bagaimana kekuatan hukum dari Rapat Koordinasi dibandingkan denganRapat Umum Pemegang Saham (RUPS)?

melaksanakan RUPS padatanggal28 September 2015, kalau Kabupaten Bogor Saksi tidak tahu; Bahwa saksi tidak tahu adanya Surat Keputusan Kabupaten Bogor; Bahwa Akta Notaris adalah wewenang Direksi; Bahwa RUPS Luar Biasa adalah dihadiri oleh pemegang saham dankomisaris harian;2.

Hal ini berarti Kehendak bersama parapemegang saham merupakan kehendak RUPS. Hasil RUPS merupakankehendak PT yang paling tinggi dan tidak dapat ditentang oleh pihak manapunkecuali keputusan RUPS tersebut melanggar undangundang atau melanggarakta pendirian PT/anggaran dasar;Menimbang, bahwa tindakan Tergugat !

Asih Ningrum tidak melakukanhal yang sama.bahwa dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor 5 tanggal 24 Juni 2008Pasal 8 ayat (3), mengatur halhal sebagai berikut:Dalam RUPS Tahunan:Direksi menyampaikan:e Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatpersetujuan RUPS.e Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat.b. Ditetapkan penggunaan laba, jika perseroan mempunyai saldo laba yang positif.c.

Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimanamestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b Akta Notaris Nomor 5 tersebutdiketahui bahwa penggunaan laba harus ditetapkan oleh RUPS. Oleh karena itu dalamketentuan mengenai pembagian dividen oleh perusahaan, maka harus terlebih dahuludiputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dividen tersebut dibagikankepada semua pemegang saham.

Dalam hal ini Pemohon Banding tidak melakukan RUPSyang menyetujui adanya pembagian dividen, oleh karenanya pengambilan tunai yang tidakdidasarkan pada RUPS, bukan merupakan pengambilan/pembagian dividen;bahwa hal ini dibuktikan dengan Neraca dan Laporan LabaRugi yang diaudit oleh auditorindependen KAP Drs. Harry & Rekan.

Falahindo adalahZULKIFLI dansemuapengurus yang ada sebelumnya, Dan itudidasarkandengan Berita acara Rapat RUPS Pengurus sebelum Akta Perubahan.b.

Yang mana pada saat itu telah dilakukanRapat oleh pengurus yang lama sebagai mana tertuangdalamBeritaacara RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang mana perubahantersebut telah di setujui dan disepakati oleh seluruh pengurustermasuk Penggugat dengan ditandatanganinya berita acara RUPS(Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham).

RUPS Luar biasa yang di lakukan 1 Maret 2016 tidak benar ada kuasakepada tuan Zulkifli ,Jobahwa penggugat hadir langsung menghadap danmenanda tangani baik RUPS ,akta pernyataan keputusan rapat No.03 tg!08 Maret 20165. Tidak benar RUPS di laksanakan pada tgl 02 Desember 2016,yang benardilakukan tgl 01 Desember 2016.Dan benar dilakukan perubahan aktaPT.Falahindo di kantor notaries tergugat 6 atas persetujuan RUPSPT.Falahindo.6.

Yang sebenarnya RUPS Luar Biasa dilakukan pada tanggal 01Maret 2016.

Pengurus PT.FALAHINDO. ...dan seterusnya.Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pat.G/2019/PN PdgDisini Perlu Tergugat 6 JelaskanBahwa memang RUPS tersebut tanpa dihadiri oleh Penggugat, akantetapi RUPS Luar Biasa tersebut dihadiri Zulkifli, Nawirman ( Tergugat 2),dan Tergugat 1 (ROSMAN MUCHTAR ) juga hadir, dan Tergugat 4( Fatrul Manzidi ) juga hadir, dan saham Penggugat yang tertera padaakta tersebut telah disetujui oleh Penggugat untuk dilepaskan di RUPS,dan keterangan Penggugat

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 94 UU No. 40/2007 tersebut dialas, sudah sepatutnya pada saat pelaksanaan RUPS terkaitpemberhentian PENGGUGAT sebagai anggota Direksi dari TERGUGAT Il,PENGGUGAT diundang untuk hadir dalam RUPS tersebut dan diberikankesempatan untuk memberikan pembelaan di hadapan RUPS.

sebagai pihak yang layakdigugat (quod non hal mana ditolak) karena kapasitasnya selaku Direksidan perserta rapat RUPS, maka Pengguggat juga seharusnya menarikpihak lain yaitu peserta RUPS lain yang hadir dalam RUPS danmenggunakan hak suaranya.Halaman 33 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 909/Pat.G/2018/PN.

jumlah kuorum yang lebih besar;(2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidaktercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua;(3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPSpertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum;(4) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhakmengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satupertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadiratau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorumyang

lebih besar;(5) Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat(4) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketuapengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanPerseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorumuntuk RUPS ketiga;(6) Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS keduatelah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketigaHalaman 40 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 909/Pat.G/2018/PN.

bukanlah keputusan pribadi, namun merupakankeputusan RUPS Tergugat Il".

TD Pardede (Vide bukti T.I s/d VIl7) terjadi ambivalensi yakni apakah maksud dari undangan rapattersebut adalah untuk mengadakan RUPS ataukah untuk mengadakanrapatahli waris Alm. DR. TD Pardede;Bahwa menggabungkan antara panggilan RUPS dengan panggilanrapat ahli waris adalah bertentangan dengan UU.

Danau Tobayang berhak atau berwenang menyelenggarakan RUPS tahunanmaupun RUPS lainnya atau RUPS luar biasa termasukmelakukan panggilan untuk mengadakan masingmasing RUPStersebut adalah Direksi dan bukanlah Komisaris sebagaimana yangdilakukan oleh Ny.

HDTI termasuk mengadakan RUPS luar biasa danmelakukan Panggilan RUPS luar Biasa (Vide Pasal 82, 83 UU No.1/1995), sehingga seharusnya Panggilan/Undangan RUPS luar biasa PT.Hal. 20 dari 31 hal. Put. No 609 K/Pdt/2011HDTI dilakukan oleh Direksi yang lain bukan oleh Ny. Sariaty Pardede(Termohon Kasasi l) selaku Presiden Komisaris PT. HDT1;Bahwa tindakan Ny.

Sariaty Pardede(Termohon Kasasi lI) selaku Presiden Komisaris (Vide bukti T. s/d VIII7) tersebut adalah tidak sah yang mengakibatkan RUPS dankeputusan RUPS tersebut juga tidak sah;3.

UndangUndang Nomor40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas maka RUPS tersebut tetap sah;Bahwa Akte Surat Kuasa Nomor: 11 tanggal 16 Januatri 1991 telahberakhir sejak diadakannya RUPS tanggal 20 Maret 2007, yang dibuat dihadapan Mutiara S.P.M.

serta pemegang sahamTerguat III pada kepengurusan yang sebelumnya, yang dianggap hadir hadirdalam RUPS LB Tergugat III pada Tanggal 25 Maret 2017, yangmelepaskan sahamnya kepada Tergugat dan tidak lagi menjabat sebagaiKomisaris Tergugat III;Bahwa TURUT TERGUGAT III adalah Notaris yang ditunjuk oleh Tergugat IIuntuk membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat dimana Agenda RUPSLB Tergugat Il adalah Persetujuan atas penghibahan/peralihan sahamdalam perseroan, dan Persetujuan perubahan susunan anggota

dilakukan RUPS LB Tergugat IIIyang dihadiri oleh Tergugat selaku undangan dan Tergugat II selakuDirektur dan Pemilik 24.775 (dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluhlima) saham Tergugat Ill, serta Tn.

LB Tergugat III Tanggal 25 Maret 2017 tidak pernahsungguhsungguh diadakan, Penggugat dan Il tidak pernah menerimaundangan RUPS LB Tergugat III bahkan sepngetahuan Penggugat dan IItidak pernah ada pertemuan antar pemegang saham (tidak pernah adarapat) dalam artian RUPS LB Tergugat III tidak pernah ada, sehingga haltersebut dapat diajukan pembatalannya sebagaimana yag diatur dalampasal 1449 KUHPerdata yang berbunyi : perikatanperikatan yang dibuatdengan paksaan, kekhilafan atau penipuan, menerbitkan

Bahwa agenda RUPS Tergugat Ill Tanggal 25 Maret 2017 adalah 1).Persetujuan atas penghibahan/peralinan saham dalam perseroan, 2).Persetujuan perubahan susunan anggota dewan komisaris dan anggotadewan direksi perseroan, sehingga pengurus Tergugat III menjadi :Direktur Utama : Ny.

Bukti PI.Il1, Akta RUPS LB PT. Surya Sukmana Leather No. 24 tanggal 25Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris Susanti Kusuma Dewi, SH. (copy daricopy);2. Bukti P.I.Il2, Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI. No. AHU0007563.AH.01.02 Tahun 2017 tertanggal 30 Maret 2017 beserta lampiran,(copy dari copy);3. Bukti P.I.Il3, Tiket Pesawat dari Jakarta ke Brisbane Australia tanggal 25Pebruari 2017 (print asli dari email);4.

Bahwa namun sejak tahun buku 2006 sampai dengan 2011 TERGUGAT tidak lagi membagikan Dividen dari Net Income (Laba Bersih) kepadaPENGGUGAT dengan perincian sebagai berikut :1.Pada tahun buku 2006 RUPS Tahunan menentukan Net Income (LabaBersih) sebesar Rp. 14.663.797.558,Pada tahun buku 2007 RUPS Tahunan menentukan Net Income (LabaBersih) sebesar Rp. 11.815.571.039,Pada tahun buku 2008 RUPS Tahunan menentukan Net Income (LabaBersih) sebesar Rp. 14.253.933.857,Pada tahun buku 2009 RUPS Tahunan menentukan

Net Income (LabaBersih) sebesar Rp. 7.280.021.917,Pada tahun buku 2010 RUPS Tahunan menentukan Net Income (LabaBersih) sebesar Rp. 20.405.166.722,Pada tahun buku 2011 RUPS Tahunan menentukan Net Income (LabaBersih) sebesar Rp. 21.339.131.537,Hal. 3 dari 91 hal.

Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat pada angka 7 halaman 5yang menyatakan bahwa Penggugat telah meminta haknya berupadeviden yang telah di tentukan dalam RUPS pada tahun 2006 2011, jelas Penggugat telah keliru atau memang sengajamengaburkan fakta adanya RUPS yang seolaholah telah terjadidari tahun 2006 2011.Faktanya RUPS yang pernah diadakan adalah hanya untuk tahun2006 dan 2008.

Pasal 79ayat (1) UUPT yang mewajibkan direksi untuk menyelenggarakan RUPSTahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, yangdidahului dengan pemanggilan RUPS, di mana Pasal 79 ayat (5)UUPT mewajibkan direksi untuk melakukan pemanggilan RUPS dalamjangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.

dalam Tergugat memiliki peranan besar dalam menentukan besaran dan cara pembayarandividen dalam sebuah RUPS Tahunan.

Sampang Mandiri Perkasa(selanjutnya disebut PT.SMP) yang diangkat berdasarkan hasil RUPS PT.

ditolak;e Bahwa saksi diangkat komisaris utama adalah hasil RUPS, pada RUPS luar biasasaksi mendapat rekomendasi dari Bupati secara tertulis No. 500/504/434/2011tentang pengangkatan Badan Usaha Milik Daerahy, namun saat RUPS saksi tidakhadir;Halaman 83 dari 220 Putusan No: 05/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SBy8484Bahwa RUPS tanggal 29 saksi tidak datang, dalam perjalanan ada perubahansetelah akta No. 15;Bahwa saksi pernah bertemu saudara Hari Utomo, pertama di RUPS bulan April2012, kemudian di RUPS 20 Mei

yang mengundang PT GSM, RUPS di Pendopo;e Bahwa dalam RUPS ada laporan keuangan 2012 atau tidak saksi lupa;e Bahwa tahun 2012 PT.

ada pint deviden jangan dibagi dullu, saat RUPS belumdibagi karena ada keputusan tersebut, point 4 minta dana talangan yang esensinyapinjaman yang nantinya akan diperhitungkan, karena PT GSM pemegang saham 51% semenamena naruk orang tidak bisa dan itu tertera dalam RUPS dan muncul 3nama maupun RUPS tangga 30 Desember yang memecat jawahir, kami menaruhdireksi juga tidak boleh, kami sebagai minoritas tidak bisa apaapa;Bahwa dana pinjaman dari PT Asa itu adalah setelah RUPS;Bahwa saksi tidak pernah

Sampang MandiriPerkasa (selanjutnya disebut PT.SMP) yang diangkat berdasarkan hasil RUPS PT.

Melarang Para Tergugat atau Kuasanya, pengurus perseroan yangditunjuk oleh RUPS perseroan dan/atau pihak terkait lainnya untukmelaksanakan isi Keputusan RUPS tanggal 28 Oktober 2018sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat PT. BorneoKarya Mandiri (BKM) tanggal 28 September 2018 dan SuratPernyataan Keputusan Rapat Nomor 90 yang dibuat oleh Tergugat IVsampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde);2.

Melarang Tergugat , Tergugat Il, Tergugat IIl dan/atau PemegangSaham untuk mengadakan RUPS khususnya pergantian Pengurusperseroan, sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukumyang tetap (in kracht van gewijsde):3.

Menyatakan Keputusan RUPS tanggal 28 September 2018 yangtertuang dalam Surat Pernyataan Berita Acara Rapat RUPS PT.Borneo Karya Mandiri (BKM) tanggal 29 Oktober 2018 Nomor 90 yangdibuat oleh Tergugat IV tidak sah dan batal menurut hukum sertamengembalikan kedudukan hukum Penggugat selaku DirekturPerseroan sebagaimana sebelum adanya RUSP tanggal 28 September2018;4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepadaPenggugat, sebagai berikut :a.

Menyatakan Keputusan RUPS tanggal 28 September 2018 yangtertuang dalam Surat Pernyataan Berita Acara Rapat RUPS PT.Borneo Karunia Mandiri (BKM) tanggal 29 Oktober 2018 Nomor 90yang dibuat oleh Tergugat IV tidak sah dan batal menurut hukumserta mengembalikan kedudukan hukum Penggugat selaku DirekturPerseroan sebagaimana sebelum adanya RUSP tanggal 28September 2018:Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1097 K/Pdt/20204.

pemegang 75% nilai saham, maka RUPS telahdilaksanakan sesuai dengan AD (Anggaran Dasar) pendirian PT BorneoKarunia Mandiri sehingga sah menurut hukum, oleh karenanyaperbuatan Tergugat , Il, Ill dalam menyelenggarakan RUPS danTergugat IV dalam menerbitkan Berita Acara Rapat PT Borneo KurniaMandiri Nomor 90 tanggal 29 September 2018 adalah bukan merupakanperbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan

Antara Pasal 105 dan 106 memiliki hubungan yang terkaitdengan pemberhentian Direksi yaitu dalarn hal Direksi akandiberhentikan melalui RUPS "konteks Pemberhentian Permanen" (Pasal105 berlaku) akan tetapi dalarn hal Direksi diberhentikan oleh Komisarisdan bukan melalu' RUPS maka "konteksnya PemberhentianSementara".

Dalarn perkara a quoPemohon Kasasi tidak diberikan kesempatan membela diri sehinggapertimbangan Judex Facti Tingkat Banding yang menyatakan bahwaPemohon Kasasi telah sah karena hadir dalam RUPS dan dapatmengemukakan Pendapatnya dalam RUPS adalah salah dan itu tidakpernah terjadi.

Pemohon Kasasi hadir dalam RUPS akan tetapi tidakdiberikan waktu untuk berbicara atau membela diri ini terbukti banwadidalam Risalah RUPS tidak ada termuat bahwa Pemohon Kasasi telahmemberikan pembelaan diri, bahkan pada jawaban, duplik, Kesimpulan danpersidangan Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II tidak membantahdalildalil Pemohon Kasasi tentang tidak diberikannya hak membela diri.Dengan demikian Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II telah nyatamelakukan perbuatan melawan hukum;Bahwa pada saat

Miftahul HudaSH,LL.M, yang menerangkan bahwa: Bahwa RUPS adalah satusatunya organ yang berwenang mengangkatdan memberhentikan Direksi maupun Komisaris, dengan demikianKomisaris tidak mempunyai kewenangan memberhentikan Direksi.Sedangkan terhadap Direksi yang telah diberhentikan sementara dalamwaktu 30 hari tidak segera dilakukan RUPS maka direksi tersebut kembalipada posisinya dan dalam pemberhentian sementara idealnya harus adaalasanalasan pemberhentian";Bilamana hal tersebut dihubungkan dengan

(vide: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 451/Pdt.G/ 2008/PN.JKT.BAR, hal.29) untuk itu kesaksiankesaksian tersebut seharusnyatidak dapat dijadikan pertimbangan oleh Judex Facti tingkat bandingkarena keterangan yang diberikan adalah sebelum tahun 2007sedangkan dalam Putusan RUPS tertanggal 18 April 2007 yang dibuatoleh Rusnaldi, SH. Notaris di Jakarta sesuai dengan bukti P3, PemohonKasasi telah diterima laporan pertanggung jawabannya dengan baikmelalui RUPS PT.

Bahwa judex facti telah Kkeliru) menerapkan hukum denganmempertimbangkan seolaholah jual beli saham dengan Akta No.37 telahmendapat persetujuan RUPS yang diadakan pada tanggal 8 April 2003kekeliruan ini dapat dijelaskan sebagai berikut : RUPS tanggal 8 April 2003 ini berisi pernyataan para pemegang sahamdapat menyetujui rencana penjualan saham kepada Termohon Kasasi ,jadi bukan RUPS untuk melakukan jual beli saham kepada TermohonKasasi ; Pasal 52 (3) UUPT menytakan : dalam hal ini pemindahan hak

Barartiharus dilakukan RUPS persetujuan pemindahan/penjualan saham terlebihdahulu, baru kemudian dilakukan pelaksanaan jual beli saham selambatlambatnya 90 hari sejak persetujuan tersebut diberikan (bandingkandengan Pasal 59 UU No.40/2007) ; Dengan demikian, di samping RUPS Persetujuan Penjualan Saham, harusdilakukan lagi RUPS mengenai pelaksanaan jual beli saham yangkemudian dituangkan dalam Akta jual beli saham ; Yang terjadi pada RUPS tanggal 8 April 2003 hanyalah RUPS PersetujuanPemegang Saham

untuk menjual saham itu kepada Termohon Kasasi dan bukan mengenai pelaksanaan jual beli saham yang seharusnyadilakukan RUPS lagi khusus untuk pelaksanaan jual beli saham ini ; Oleh karena RUPS tentang pelaksanaan jual beli saham tidak atau belumada, maka jual beli saham dengan Akta No.37 telah melanggar prosedurjual beli saham, sehingga Akta No.37 tidak sah dan batal demi hukum atauharus dibatalkan ;.

Bahwa judex facti telah keliru menerapkan RUPS Persetujuan PenjualanSaham, kekeliruan mana dapat dijelaskan sebagai berikut : Pasal 52 UU No.1/1995 menyatakan : pemberian persetujuan ataupenolakan pemindahan hak atas saham, memerlukan persetujuan organperseroan. Berarti jual beli saham harus mendapat persetujuan dari paraHal. 15 dari 21 hal. Put.

RUPS tak mungkinmenjual saham, karena jual beli saham dituangkan dalam akta otentik, apabilapenjual mendalilkan bahwa pembeli belum membayar harga saham, makapenjual wajib membuktikannya ;Hal. 19 dari 21 hal. Put.

DimanaTerdakwa yang memimpin rapat tersebut dan dalam melakukanrapat RUPS tersebut' tidak dihadiri oleh kedua saksitersebut seharusnya berdasarkan UndangUndang No. 40 tahun2007 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 79 ayat 1direksi melakukan pemanggilan sebelum penyelenggaraan RUPSkemudian padapasal 82 = ayat (1) disebutkan bahwapemanggilan dilakukan selambat lambatnva 24 hari sebelumtanggal penyelenggaraan RUPS namun kenyataannya Terdakwatidak memberitahukan kepada saksi Paul Chan dan Tat HoiAndrew

selaku pengurus perusahaan atau melakukanpemanggilan terhadap kedua saksi tersebut di atas karenadalam RUPS pada tanggal 30 Juni 2007 telah menghasilkanperubahan susunan pengurus perseroan dan persetujuan ataspengalihan aset perseroan terbatas PT.

yang diuraikan dalam surat ukurtanggal 20 Februari 1986 Nomor 13/1986;Kemudian setelah melakukan RUPS tersebut Terdakwamenerangkan dalamAkta Notaris Slamet Soepratikno, SH JI. Pucang Anom No. 25Surabaya pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2007 Nomor : 16mengenai : pernyataan keputusan rapat umum luar biasapemegang saham PT.

Tat Hoi Andrew Chan merasadirugikan disebabkan karena RUPS tersebut tanpa kehadirankedua saksi sehingga Paul Chan al, Chan Tam Hoi dan Sadr.Tat Hoi Andrew Chan sudah tidak lagi menjabat sebagaidireksi perusahaan tersebut (dihentikan dari jabatannya)juga karena salinan akta pernyataan keputusan rapat umumluar biasa pemegang saham PT. New Surabaya Nomor: 16tanggal 30 Juni 2007 (hasil notulen RUPS luar biasa yangtelah dinotariilkan oleh Sdr.

Menyatakan barang bukti berupa: 1 bendel foto copylegalisir notulen RUPS dibawah tangan tanggal 20 Juni2007 dan 1 bendel fotocopy legalisir minute akta tgl 30Juni 2007 No.16 terlampir dalam perkara;4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5000, (lima riburupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.190/PID.B/2010/ PN.SBY. tanggal 19 Juli 2010 yang amarlengkapnya sebagai berikut1.

(satu) lembar data peserta RUPS LB PT Kajun Karkam Perkasa, yangsudah dilegalisir;19) 1 (satu) bendel fotokopi surat panggilan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPS LB) PT Kajun Karkam Perkasa yang ditujukan BambangWiweko, S.H., tanggal 26 Mei 2016 dan tanda terima surat, tanggal 1 Juni2016, yang sudah dilegalisir;20) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Kuasa Khusus dari Nicolson Rodney Philipkepada Valery Sarumpaet untuk menyelenggarakan RUPS LB PT KajunKarkam Perkasa selaku ketua rapat, yang sudah

dilegalisir;21) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Kuasa Khusus dari Theresia Titin Uwanikepada Nicolson Allan Mcintosh untuk menyelenggarakan RUPS LB PTKajun Karkam Perkasa selaku yang dikuasakan, yang sudah dilegalisir;22) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Kuasa Khusus dari Nicolson Rodney Philipkepada Nicolson Allan Mcintosh untuk menyelenggarakan RUPS LB PTKajun Karkam Perkasa selaku pemegang saham, yang sudah dilegalisir;23) 1 (satu) bendel asli Salinan Akte PT Kajun Karkam Perkasa berkedudukandi

(satu) lembar data peserta RUPS LB PT Kajun Karkam Perkasa, yangsudah dilegalisir;Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 800 K/Pid/201819) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Panggilan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPS LB) PT Kajun Karkam Perkasa yang ditujukan BambangWiweko, S.H., tanggal 26 Mei 2016 dan tanda terima surat, tanggal 1 Juni2016, yang sudah dilegalisir;20) 1 (satu) bende!

halaman Putusan Nomor 800 K/Pid/201818)19)20)21)22)23)24)25)26)27)1 (satu) lembar data peserta RUPS LB PT Kajun Karkam Perkasa,yang sudah dilegalisir;1 (satu) bende!

fotokopi Surat Panggilan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS LB) PT Kajun Karkam Perkasa yangditujukan Bambang Wiweko, S.H., tanggal 26 Mei 2016 dan tandaterima surat, tanggal 1 Juni 2016, yang sudah dilegalisir;1 (satu) bendel fotokopi Surat Kuasa Khusus dari Nicolson RodneyPhilip kepada Valery Sarumpaet untuk menyelenggarakan RUPS LBPT Kajun Karkam Perkasa selaku Ketua Rapat, yang sudah dilegalisir;1 (satu) bendel fotokopi Surat Kuasa Khusus dari Theresia Titin Uwanikepada Nicolson Allan