Ditemukan 836 data
Urut Berdasarkan
Register : 05-07-2012 — Putus : 13-05-2013 — Upload : 26-08-2013
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 06/PDT.G/2012/PN.KSP Tanggal 13 Mei 2013 — 1. RUBINO
2. JUDY FENNY
Melawan:
1. Drs. H.T. ZAINAL ABIDIN
2. SURTINAH
3. AGAM FIRMANSYAH
4. DARA MEUTIA SURIFANNI
5. ISKANDARSYAH
6. NUR KEUMALA PUTRI
7. SUMARDI,SH
8. Pemerintah R.I. cq. Kementerian Dalam Negeri, cq. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
9. Pemerintah R.I. cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional, cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
10. Pemerintah R.I.cq.Kepala Badan Pertanahan Nasional,cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,cq.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang dahulu Kabupaten Aceh Timur
11. Pemerintah R.I. cq. Kejaksaan Agung R.I cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam cq. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Tamiang dahulu Kabupaten Aceh Timur
118 — 16
118 — 16
.=> Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh TeukoeOemar selaku Kepala Kejaksaan pada KejaksaanPengadilan Negeri di Kuala Simpang tersebutdiatas merupakan tindakan yang sah secara hukumyang telah di dasarkan oleh semua peraturanperundangundangan yang berlaku pada saat itu.Pasal 36 Undangundang RI Nomor 74 Tahun 1957 TentangPencabutan "Regeling Of De Staat Van Oorleg En Van Beleg"dan Penetapan Keadaan Bahaya ayat (2) " Pejabat yangmelakukan pensitaan tersebut diatas harus membuat laporanpensitaan
Pasal 36 Undangundang RI Nomor 74 Tahun 1957 TentangPencabutan "Regeling Of De Staat Van Oorleg En VanBeleg" dan Penetapan Keadaan Bahaya ayat (2)" Pejabat yang melakukan pensitaan tersebut diatasharus membuat laporan pensitaan dan menyampaikanyakepada penguasa Darurat dalam waktu tiga kali duapuluh empat jam". * Kemudian berdasarkan Surat Permohonan Hak Milik atassebidang Tanah Negara yang diajukan oleh Nama ; M.
Register : 28-08-2015 — Putus : 28-10-2015 — Upload : 30-10-2015
Putusan PT BANDUNG Nomor 364/Pdt/2015/PT.BDG Tanggal 28 Oktober 2015 — PT. SUMBER TIRTA MAS ABADI sebagai Penggugat
Melawan
1. BUPATI BEKASI sebagai Tergugat I
2. PT. SUNAN HERITAGE DEPELOPMENT sebagai Tergugat II
3. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI sebagai Tergugat III
116 — 63
116 — 63
karena jikaPenggugat tidak percaya kepada Institusi yang ikan Izin lokasiPenggugat untuk apa Penggugat meminta Izin Ses tersebut termasukmempermasalahkan Izin lokasi orang lain apa staat alau bukan Izin lokasiyang diberikan Tergugat ;.Bahwa terbitnya Izin Lokasi milik Tergug elalui proses prosedural yangbenar dan sesuai ketentuan hukum ingga tidak ada perbuatan melawanhukum yang dilakukan Tergug Seon Il maupun Turut Tergugat,sebagaimana dicurigai oleh s at, dan Tergugat II sangat berkeberatandengan
Upload : 16-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1095 K/PID/2011 Terdakwa; Maria Zaitun Destiana, SE binti Tengku Hasan Samani (alm)
67 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1095 K/PID/2011berikut : "Terwile van het onderzoek naar materiele waarheid gelat bijons het beginsel, dat het gehele process, zoals het moet leiden tot hetvonnis, rechtstreeks voor de rechter gevoerd moet worden en datverdachte in staat moet om het gehele process te volge en een dat voortsgetsreefd moet worden naar het beste bewjs".
Register : 03-06-2013 — Putus : 24-03-2014 — Upload : 02-04-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 381/PDT. PLW/2013/PN. DPS. Tanggal 24 Maret 2014 — Dr. NYOMAN HANDRIS PRASETYA Als. HANDRIS PRASETYA MELAWAN PUTU YUDISTIRA, SH
29 — 18
29 — 18
Staat Blaad No. 227 Tahun 1927) pada bagian 4 (empat)mengatur tentang Pelaksanaan Keputusan (eksekusi) dan khususmengenai Perlawanan Eksekusi di atur dalam Pasal 206 ayat 6, Pasal225 s/d Pasal 239 RBG tersebut.
Register : 01-07-2020 — Putus : 14-09-2020 — Upload : 28-09-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 979/Pid.Sus/2020/PN Mks Tanggal 14 September 2020 — Penuntut Umum:
ANDI SAHRIAWAN, SH. MH
Terdakwa:
STEVANIE R. THE
66 — 19
ANDI SAHRIAWAN, SH. MH
Terdakwa:
STEVANIE R. THE
66 — 19
No. 419 tgl. 22 Desember 1949,Obat Keras yaitu Obatobatan yang tidak digunakan untuk kepentingantehnik, yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membaguskan,mendesinfeksikan dan lainlain tubuh manusia baik dalam bungkusanmaupun tidak, yang ditetapkan oleh Secretaris Van Staat, Hoofd van hetDepartement van Gesondheid.c) Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI No.: 633/Ph/62/b, tanggal25 Juni 1962, Obat keras adalah semua obat yang pada bungkus luar olehHalaman 13 Putusan Nomor:979/Pid.
Register : 18-11-2013 — Putus : 13-02-2014 — Upload : 15-07-2014
Putusan PN KOTABARU Nomor 371/Pid.B/2013/PN.Ktb Tanggal 13 Februari 2014 — H. DASIR IRIANTO Als. H.DASIR Bin (Alm) SAMIYO
185 — 23
185 — 23
hak dari Penuntut Umum untuk melakukan penuntutanterhadap seseorang yang secara nyata telah melakukan sesuatu tindak pidana ;Menimbang, bahwa adapun syarat yang dimaksud di atas yang olehpembentuk undangundang telah dirumuskan di dalam suatu ketentuan undangundang di luar KUHP sebagai contoh misalnya syarat seperti yang telah dirumuskanoleh pembentuk undangundang di dalam Pasal 268 KUHPerdata yang menentukanantara lain De liifstraffelijke rechtsvordering wegens het misdrijt van verduisteringvan staat
kan niet worden aangevangen,voor dat het eindvonnis over het geschil vandien staat is uitgesproken Yang artinya Tuntutan menurut hukum acara pidanamengenai kejahatan penggelapan kedudukan itu tidak dapat dimulai sebelumperselisihan mengenai kedudukan tersebut mendapat putusan Hakim.
Register : 19-05-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 26-11-2015
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 340/Pdt.G/2015/PA.Mpw Tanggal 12 Nopember 2015 — Halifah binti Ahmad dkk
VS
SaâÃÂÃÂdiah binti Abdul Razak
Taleb bin Bulel
63 — 7
63 — 7
tanah milik almarhum Abdul Razak alias Derazak bin Hasan yangbelum dibagi kepada ahli warisnya, dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa tanah objek sengketa dimaksud, untuk dapatditetapkan sebagai harta peninggalan dari pewaris, harus dibuktikansetidaknya mengenai: 1) Kepemilikan pewaris atas tanah objek sengketa,dan 2) Kejelasan letak, luas dan batasbatas tanah objek sengketa.Menimbang, pada dasarnya setiap jengkal tanah di republik ini adalahmilik negara atau dikenal dengan asas vrij staat
Register : 03-01-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 05-06-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg Tanggal 17 April 2017 — HEARA HALAWA; Melawan; PT. PERISAI JAYA MANDIRI;
61 — 24
61 — 24
Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Rechts Staat),hakhak privat setiap warga negara (Subjektive Privat Rechts) haruslahmendapat perlindungan dari segala tindakan melawan hukum yangdilakukan pihak lain ( incasu Tergugat ), oleh karenanya Penggugat selakupihak yang telah dirugikan hak serta kepentingannya (Justicia Balance),dengan ini memohon mengajukan gugatan ini ke Pengadilan HubunganIndustrial Pada Pengadilan Negeri Kota Bandung untuk mendapatkankeadilan.c.
Putus : 22-05-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 487 K/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 22 Mei 2017 — YAYASAN PENDIDIKAN WIJAYA KESUMA (YPWK) VS 1. MIRZA VIOLETA, S.E.,, DKK
42 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
keterlambatan pelaksanaan putusanini sejak diucapkan;Dalam Provisi:1.Bahwa, sejak keputusan PHK oleh Tergugat, hingga saat diajukannyagugatan ini, Para Penggugat tidak lagi diperbolenkan menjalankankewajibannya sebagai karyawan/buruh oleh Tergugat dan dalam hal inibukan disebabkan oleh keinginan Para Penggugat, akan tetapi terjadisebagai akibat perselisinan kepentingan yang diakhiri dengan perselisihanpemutusan hubungan kerja oleh Tergugat;Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (rechts staat
Putus : 30-05-2016 — Upload : 25-08-2016
Putusan PN GORONTALO Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Gto Tanggal 30 Mei 2016 — - NILDA TANTU sebagai Penggugat LAWAN - PIMPINAN PT. MULTI NABATI SULAWESI UNIT MALEO sebagai Tergugat
98 — 11
98 — 11
Pesangon, Uang Penghargaan dan Uang Penggantian Hak,sesuai Pasal 169 ayat (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yang berbunyi :Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156ayat (2), uang penghargaan masa kerja I (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3),dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);14 Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Recht Staat
Register : 28-12-2012 — Putus : 27-11-2014 — Upload : 11-02-2016
Putusan PN BANTUL Nomor 74 /Pdt.G /2013 /PN.Bantul Tanggal 27 Nopember 2014 — SUDIYONO Bin PUJOHARTONO Alias NGADIMAN (Alm), dkk
melawan
Ny. DEWI GAYATRI BUJONOWATI Binti GATOT SUPARLAN. dkk
130 — 48
130 — 48
Ngadirah dan Almarhum Supardjan yang berupa Tanah sawah yangasalnya dari Liyeran Ahmad Danuri adalah di beli oleh Almarhumah Mbok Pujohartono dankarena dirinya tidak / belum mempunyai Staat C Desa Timbulharjo maka Tanah Tanahtersebut di titipkan Staat C atas nama Almarhumah Ny.
Register : 02-03-2015 — Putus : 31-03-2015 — Upload : 30-04-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 127/Pid.Sus/2015/PN.Jmb Tanggal 31 Maret 2015 — VERI VERDIAN Als fERI Bin ZAKIRUDIN
23 — 7
23 — 7
2015/PN.JmbReasonable Doubt) bahwa tindak pidana benarbenar terjadi danbahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat
Putus : 24-08-2017 — Upload : 17-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 839 K/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 24 Agustus 2017 — IRLAND JOHNY FREEDO WAWORUNTU VS PT FREEPORT INDONESIA
55 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Fl denganmembatalkan PHK sepihak bagi Penggugat;Bahwa selain itu, untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinyaoleh Tergugat, Penggugat mohon kepada Pengadilan PerselisinanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura untukmenghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsoom) sebesarRp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatanpelaksanaan putusan ini sejak memiliki kekuatan hukum tetap;Bahwa dalam suatu negara hukum Republik Indonesia (rechts staat), hakhak privat
Register : 02-12-2011 — Putus : 09-01-2012 — Upload : 07-09-2012
Putusan PT MEDAN Nomor 719/PID/2011/PT-MDN Tanggal 9 Januari 2012 —
46 — 33
46 — 33
PKPN (Pusat Koperasi Pegawai Negeri) / PKPRI (PusatKoperasi Pegawai Republik Indonesia) Kabupaten Labuhan Batu, atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum PengadilanNegeri Rantau Prapat, bertindak secara bersamasama maupun sendirisendiri,sebagai orang yang turut melakukan, dengan sengaja dan dengan melawanhukumbertindak selaku saudagar, pengurus, atau komisaris perseroan terbatasmaskapai sero Bumiputra atau dari perhimpunan koperasi yang dengansenagaja mengumumkan daftar (staat
Putus : 10-07-2014 — Upload : 15-12-2014
Putusan PN NUNUKAN Nomor 77 /Pid.Sus/2014/PN.Nnk Tanggal 10 Juli 2014 — SAHRUL Bin SADAN
52 — 19
52 — 19
Beyond a ReasonableDoubt) bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalahyang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangkauntuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindungan terhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengantetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) diNegara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasaratas hukum (Rechts staat
Putus : 01-10-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan PN NUNUKAN Nomor 126 /Pid.B/2014/PN.NNK Tanggal 1 Oktober 2014 — HAJI BURHANUDDIN Bin BURHANUDDIN
60 — 24
60 — 24
ReasonableDoubt) bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa paraterdakwalah yang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangkauntuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindungan terhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengantetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) diNegara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasaratas hukum (Rechts staat
Putus : 18-06-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 730 K/Pdt/2012 Tanggal 18 Juni 2013 — SUJONO, PT. TOBU INDONESIA STEEL, ; THE HONGKONG SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED
104 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
104 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
rechterpartijen in de gelegenheid stellen zieh uit te spreken over de omstandigheden, dieeene buitensporige onevenredigheid van de wederzijdsche verplichtingen zoudenkunnen rechtvaardigen;(4) Indien de rechter eene beslissing neemt, als in het eerste lid bedoeld, zal hij bij zijneuitspraak in het geding tevens de gevolgen voor beide partijen naar billijkheidregelen, met dien verstdnde dat, ingeval van nietigveridaring van de overeenkomstpartijen zoveel mogelijk zullen moeten worden hersteld in den staat
derechter partijen in de gelegenheid stellen zich uit te spreken over deomstandigheden, die eene buitensporige onevenredigheid van dewederzijdsche verplichtingen zouden kunnen rechtvaardigen;(4) Indien de rechter eene beslissing neemt, als in het eerste lid bedoeld, zalhij bij zijne uitspraak in het geding tevens de gevolgen voor beidepartijen naar billijkheid regelen, met dien verstande dat, ingeval vannietigverklaring van de overeenkomst partijen zoveel mogelijk zullenmoeten worden hersteld in den staat
Register : 05-03-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 30-04-2021
Putusan PN AMBON Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Amb Tanggal 19 April 2021 — Penggugat:
LUTER BALI
Tergugat:
GENERAL MANAGER PT.HAYATI INDOKAISA TRIASA
120 — 41
LUTER BALI
Tergugat:
GENERAL MANAGER PT.HAYATI INDOKAISA TRIASA
120 — 41
Pasal 161:(1) Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yangdiatur dalam perjanjian kerja/peraturan perusahaan atau perjanjiankerja bersama pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungankerja setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikanSurat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturutturut;Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 3/Pdt.SusPHI/2021/PN.Amb19.20.21.Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Rechts Staat),hakhak privat setiap Warga Negara (Subjektive
Register : 03-10-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Smg Tanggal 17 Januari 2019 — Penggugat:
Rony Yuhan Saputra
Tergugat:
PT. Palliser Indonesia
77 — 33
Rony Yuhan Saputra
Tergugat:
PT. Palliser Indonesia
77 — 33
Dalam hal ini berdasarkan Pasal 155 ayat (1) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tindakan PemutusanHubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugatbatal demi hukumPasal 155 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksudPasal 151 ayat (3) batal demi hukum.12.Bahwa, Indonesia sebagai Negara hukum (Recht Staat) harus melindungihakhak privat setiap Warga Negara dari semua perbuatan melanggarhukum yang dilakukan oleh
Register : 06-03-2012 — Putus : 07-11-2012 — Upload : 07-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 120/PDT.BTH/2012/PN.JKT.PST Tanggal 7 Nopember 2012 — PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. >< NICOLAS S. LAMARDAN, Dkk.
103 — 51
103 — 51
No. 232/PDT.G/1998/PN.Jkt.Tim, yang dikeluarkan oleh Pengadilan NegeriJakarta Pusat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan penetapan sitaeksekusi tersebut didasarkan kepada Putusan No. 232/PDT.G/1998/PN.Jkt.Tim, yangmerupakan putusan yang dapat dieksekusi (executable, sehingga tidak ada alasan bagiPelawan untuk tidak melaksanakan sita eksekusi tersebut;Bahwa sebagai masyarakat yang hidup dinegara hukum (Recht staat) sudah seharusnyasemua pihak menghormati putusan Pengadilan, apalagi