Maka Hak pemajakannya berada di belanda bukan diIndonesia;7. bahwa oleh karena itu menurut Pemohon Banding, koreksi Pemeriksa atasbiaya bunga Belanda tersebut seharusnya dibatalkan;bahwa sesuai dengan uraian di atas, menurut Pemohon Banding jumlah PPh23/26 final yang masih harus dibayar untuk Masa Pajak April 2009 adalahsebagai berikut: No Jumlah Rupiah menurutUraian Terbanding1 Penghasilan Kena Pajak /DPP 02 PPh Pasal 23/26 Final yang terutang 0Kredit Pajak:a. PPh ditanggung Pemerintahb.

Terlebihlagi, pabrikpabrik itu telan mendatangkan keuntungan yang sudahdinikmatinya sendiri bertahuntahun yaitu dari tahun 2002 pada saatPT Garuda Pancaarta (Termohon Kasasi 5/dahulu Terbanding5/Penggugat 5) membeli sahamsaham induk perusahaan dari PTSweet Indolampung (Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding1/Penggugat 1), PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 2/dahuluTerbanding 2/Penggugat 2), PT Gula Putin Mataram (TermohonKasasi 3/dahulu Terbanding 3/Penggugat 3) dan PT IndolampungDistillery (Termohon

Nomor 1698 K/Pdt/201512.tertanggal 17 Juli 1993 merupakan perjanjian yang sah dan berlakumengikat karena Daddy Hariadi selaku penandatangan kedua perjanjian inimendapat kuasa untuk mewakili Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding1/Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung) dari Dean Gusman dan telahdisetujui oleh Hindarto Budiono, masingmasing selaku Direktur Utama danKomisaris Utama Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1(PT Sweet Indolampung) saat itu, sebagaimana tertuang di dalam 2 (dua)Surat Kuasa

Nomor 1698 K/Pdt/20155.3.5.4.5.5.5.6.telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Marubeni Corporation (dahuluPembanding/Tergugat 2) sebagai penjamin kepada Para kreditur awal;Bahwa dengan adanya kesediaan Pemohon Kasasi/dahuluPembanding/Tergugat 1 (PT Mekar Perkasa) untuk mnegikatkan diribersamasama dengan Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding1/Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung) dan Termohon Kasasi2/dahulu Terbanding 2/Penggugat 2 (PT Indolampung Perkasa) selakuPara debitur dari Marubeni Corporation (dahulu

Pembanding/Tergugat2) sebagaimana dalam AktaAkta Notaris harus dipandang sebagaipembayaran sebagian utangutang yang keberadaannya sudah tidakdibantah lagi (diakui) oleh Para debiturnya sendiri, dan ataspembayaran sebagian utang Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding1/Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung) dan Termohon Kasasi2/dahulu.

Selain itu, Mahkamah Agung R.I. melalui Putusan Kasasi PerkaraTerdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Putusan KasasiPerkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi telah mengakui danmenegaskan adanya utang Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding1/Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung) dan Termohon Kasasi2/dahulu.

Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp15.027.231.301,00Menurut Terbanding1. Koreksi Saat Pemeriksaanbahwa Daftar Hasil Temuan PPN SPHP Tahun 2010: Berdasarkandata/informasi yang diberikan seksi Pengawasan dan KonsultasiKPP WP Besar Tiga, Faktur Pajak Masukan yang berasal dari PTBadak NGL dan PT Arun NGL harus dikoreksi disebabkan tidakberhubungan langsung dengan kegiatan usaha PT Pertamina(Persero).

Putusan Nomor 380/B/PK/PJK/2017Menimbang, bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00040/207/08/058/12 tanggal 27Desember 2012 Masa Pajak Maret 2008 sebagaimana telah dibetulkan denganKeputusan Terbanding Nomor KEP00034/WPJ.07/KP.0603/2014 tanggal 25Februari 2014 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal AsingLima dengan perhitungan sebagai berikut: Jumlah Rupiah Menurut No. i Mra Pemohon Banding Terbanding1 Dasar Pengenaan Pajaka.

. , DPP PPN AlasanNo Deskripsi Koreksi , Ref(Rp) (Rp) Terbanding1 SUCOFINDO, PT 46.132.013 4.613.200 B.2.2.aJawaban TidakANGGADHARMA NUSAPERSADA, PT 914.702.792 91.470.279 AdaaGREEN EARTH INDONESIA, PT 8.000.000 800.000Subtotal 968.834.805 96.883.4792 ASIH EKA ABADI, PT 113.129.677 11.312.967Pasal 9 ayat 8PERSEKBNR LAW FIRM 162.303.666 16.230.366 UU B.2.2.bINDOCATER, PT 665.000 66.500 PPN ORIX INDONESIA FINANCE, PT 181.044.000 18.104.400 MULIA ABADI, CV 53.370.000 5.337.000 Subtotal510.512.343 51.051.233

Putusan Nomor 1530/B/PK/PJK/2017Bahwa perhitungan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00018/207/12/058/13 tanggal 26Juli 2013 Masa Pajak Mei 2012 sebagai berikut: Jumlah Rupiah MenurutNo Uraian Sancing Terbanding1 Dasar Pengenaan Pajakla. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspor 0 0a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 1.068.359.285 1.068.359.285a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN 0 0a.4.

Perincian Menurut Menurut KoreksiPemohon Banding Terbanding1. Dasar Pengenaan Pajak:la. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 61.318.928.805 61.318.928.805 lb. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN,tidak dipungut, dibebaskan dan tidak terhutang 5.453.055.600 5.453.055.600 lc. Jumlah Seluruh Penyerahan 66.771.984.405 66.771.984.405 2. Perhitungan PPN Kurang Bayar:la. PPN yang harus dipungut/ dibayar sendiri 6.131.892.876 6.131.892.876 lb.

Putusan No. 393/Pdt.G/2020/PTA Smg.b. bukti saksiJudex factie tidak cermat dan banyak menuliskan di dalam salinan putusanketeranganketarangan yang tidak diterangkan para saksi.Saksi Terbanding1).

Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp12.740.242.152,00Menurut Terbanding1.Koreksi Saat PemeriksaanTemuan PPN SPHP Tahun 2010:Berdasarkan data/informasi yang diberikan seksi Pengawasandan Konsultasi KPP WP Besar Tiga, Faktur Pajak Masukanyang berasal dari PT Badak NGL dan PT Arun NGL harusdikoreksi disebabkan tidak berhubunganBahwa Daftar Hasillangsung dengankegiatan usaha PT Pertamina (Persero).

Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp19.005.226.168Menurut Terbanding1.Koreksi Saat Pemeriksaanbahwa Daftar Hasil Temuan PPN SPHP Tahun 2011: Berdasarkandata/informasi yang diberikan seksi Pengawasan dan KonsultasiKPP WP Besar Tiga, Faktur Pajak Masukan yang berasal dari PTBadak NGL dan PT Arun NGL harus dikoreksi disebabkan tidakberhubungan langsung dengan kegiatan usaha PT Pertamina(Persero).

Pospos yang dikoreksi Jumlah (Rp)1 Koreksi DPP penyerahan yang tidak terutang PPN 86.175.828.966,002 Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 46.643.576,00Pengenaan sanksi administrasi Pasal 13 ayat (3) UU KUP 46.643.576,00 Bahwa berikut Pemohon Banding sandingkan perhitungan PPN untuk MasaPajak Oktober 2009 berdasarkan Pemohon Banding dengan SKPKB PPN yangditerbitkan oleh KPP Wajib Pajak Besar Satu sebagai berikut: Jumlah Rupiah Menurut UraianPemohon Banding Terbanding1 Dasar Pengenaan Pajak

Tentang Kedudakan Para Pemohon Kasasi Sebagai Pihak Dalam Berperkara.Bahwa Para Pemohon Kasasi merupakan pihak yang berperkara padatingkat Judex Facti di mana semula sebagai Tergugat 1, 2, 3, 4/Terbanding1, 2, 3, 4 dan oleh karena Para Pemohon Kasasi merupakan pihak yangbersangkutan dalam perkara a quo, maka sesuai dengan Pasal 23 UndangUndang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman beralasanhukum apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq.

Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :Halaman 3 dari 50 halaman Putusan Nomor 864/B/PK/PJK/2017 Jumiah Rupiah menurutNo Uraian KoreksiPemohon Banding Terbanding1 Dasar Pengenaan Pajakla. Atlas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspor 0 a 0a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 22.731.207.180 22.470.685.318 739.473.1356a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN 0 0 0a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 2.094.464 2.094.464 0a.5.

Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp18.607.407.223,00Menurut Terbanding1:Koreksi Saat Pemeriksaanbahwa Daftar Hasil Temuan PPN SPHP Tahun 2010: Berdasarkandata/informasi yang diberikan seksi Pengawasan dan KonsultasiKPP WP Besar Tiga, Faktur Pajak Masukan yang berasal dari PTBadak NGL dan PT Arun NGL harus dikoreksi disebabkan tidakberhubungan langsung dengan kegiatan usaha PT Pertamina(Persero).

Sengketa Perdata incasu kepemilikan, dimana kedudukan Pembanding dalam perkara a quoadalah orang pribadi sedangkan subyek Tergugat adalah penguasa/pemerintahyang sangat berbeda dengan kedudukan para pihak dalam sengketa perdata(kepemilikan);4 Bahwa apa yang dimohonkan Pembanding/Penggugat di dalamgugatan perkara a quo pada pokoknya adalah Mohon kepada PengadilanTata Usaha Negara Bandar Lampung untuk menyatakan BATAL/TIDAKSAH surat keputusan yang menjadi obyek sengketa yang dikeluarkanoleh Tergugat/Terbanding1

Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp2.125.750.000Menurut Terbanding1. Koreksi Saat Pemeriksaanbahwa Daftar Hasil Temuan PPN SPHP Tahun 2011: Berdasarkandata/informasi yang diberikan seksi Pengawasan dan KonsultasiKPP WP Besar Tiga, Faktur Pajak Masukan yang berasal dari PTHalaman 4 dari 52 halaman. Putusan Nomor 1036/B/PK/PJK/2016Badak NGL dan PT Arun NGL harus dikoreksi disebabkan tidakberhubungan langsung dengan kegiatan usaha PT Pertamina(Persero).

Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp26.272.152.121Menurut Terbanding1. Koreksi Saat Pemeriksaanbahwa Daftar Hasil Temuan PPN SPHP Tahun 2011: BerdasarkanHalaman 4 dari 52 halaman. Putusan Nomor 1038/B/PK/PJK/2016data/informasi yang diberikan seksi Pengawasan dan KonsultasiKPP WP Besar Tiga, Faktur Pajak Masukan yang berasal dari PTBadak NGL dan PT Arun NGL harus dikoreksi disebabkan tidakberhubungan langsung dengan kegiatan usaha PT Pertamina(Persero).

Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp13.576.746.734,00Menurut Terbanding1.Koreksi Saat PemeriksaanBahwa Daftar Hasil Temuan PPN SPHP Tahun 2010: Berdasarkandata/informasi yang diberikan seksi Pengawasan dan Konsultasi KPP WP Besar Tiga, Faktur Pajak Masukan yang berasal dari PTBadak NGL dan PT Arun NGL harus dikoreksi disebabkan tidakberhubungan langsung dengan kegiatan usaha PT Pertamina(Persero).

URAL Jumlah Rupiah Menurut:Pemohon Banding Terbanding1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN:a.1. Ekspor 6.538.981 .264 6.581.231.767a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 406.020.942 406.020.942a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN 0 0a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0 0a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 958.684.279 958.684.279a.6. Jumlah 7.903.686.485 7.945.936.988b.

Hal ini terbukti dari posita gugatan,di mana Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugatmenyatakan bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/ Tergugat 4 danPara Turut Termohon Kasasi, dahulu Para Turut Terbanding/Para Tergugattelah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan ParaTermohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat, karena telahmenggembosi harta kekayaan Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding1/Penggugat 1 (PT Indolampung Perkasa), yang pada saat itu masih dimilikioleh

Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015Corporation, Singapore Branch, dahulu bernama The Sakura Bank, Limited,Singapore Branch) dengan Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding1/Penggugat 1 (PT Indolampung Perkasa).

Ltd, Singapore Branch (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu TurutTerbanding 1/Tergugat 1), Sumitomo Mitsui Banking Corporation, SingaporeBranch (Turut Termohon Kasasi 2, dahulu Turut Terbanding 2/Tergugat 2)dengan PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding1/Penggugat 1) dan Guarantee Facility Agreement tanggal 3 Oktober 1996yang dibuat antara Turut Termohon Kasasi 4, dahulu Turut Terbanding 4/Tergugat 4 dengan PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 1, dahuluTerbanding 1/Penggugat 1)

Putusan Nomor 1699 K/Pdt/201579.80.antara Turut Termohon Kasasi 4, dahulu Turut Terbanding 4/Tergugat 4dengan PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding1/Penggugat 1).

Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015debitur dan/atau pemberi jaminan dan/atau pihak terkait lainnya, PTIndolampung Perkasa (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding1/Penggugat 1) dan PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 3, dahuluTerbanding 3/Penggugat 3) yang jelasjelas mempunyai kewajiban untukmembayar hutang kepada Marubeni Corporation (Turut Termohon Kasasi4, dahulu Turut Terbanding 4/Tergugat 4) berdasarkan Putusan KasasiNomor 2446 K/Pdt/2009 (vide bukti T51a/bukti asli) dan Putusan KasasiNomor 2447 K/