Ditemukan 6290 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ruas ruis rup rugi rudi rupi rupo rupa
Penelusuran terkait : Permohonan Ijin rups Pmh Permohonan rups
Pengadilan PT BANTEN Perdata
Register : 18-03-2021 — Putus : 13-04-2021 — Upload : 14-04-2021
Putusan PT BANTEN Nomor 50/PDT/2021/PT BTN
Tanggal 13 April 2021 — Pembanding/Penggugat : Supriyadi SKom MM Diwakili Oleh : ISBANRI, SH.
Terbanding/Tergugat I : Arif Rifai Madawi Direktur Utama PT Pelabuhan Cilegon Mandiri PTPCM BUMD Kota Cilegon
Terbanding/Tergugat II : H.Budi Mulyadi selaku Direktur Keuangan dan Umum PT.Pelabuhan Cilegon Mandiri PT PCM BUMD Kota Cilegon
Terbanding/Tergugat III : Akmal Irfanuddin selaku Direktur Operasional PT.Pelabuhan Cilegon Mandiri PT.PCM BUMD Kota Cilegon
Terbanding/Tergugat IV : Hj. Ati Marliati selaku mantan Komisaris PT.Pelabuhan Cilegon Mandiri PT.PCM BUMD Kota Cilegon
Terbanding/Tergugat V : Mr. Kim Yong Ho selaku Presiden Direktur PT.Lotte Chemical Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat I : Irjen Firli Bahuri selaku ketua KPK RI
Terbanding/Turut Tergugat II : Kiagus Ahmad Badaruddin selaku ketua PPATK RI
Terbanding/Turut Tergugat III : Agung Firman Sampurna selaku Ketua BPK RI
Terbanding/Turut Tergugat IV : DR. Ardan Adiperdana, Ak., M.B.A selaku Ketua BPKP RI
Terbanding/Turut Tergugat V : Prof. H. M Ti
554 — 388
  • (Vide : Bukti Surat : Akta Notaris Hasil RUPS PT.Pelabuhan Cilegon Mandiri Tahun 2017 Sampai Dengan Tahun 2019 danBukti Surat Mengenai Permohonan Penyertaan Modal Rp.98.000.000.000,).Halaman 18 dari 115 PutusanNomor 50/PDT/2021/PT BTN.11.Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, cerita Penggugat padaposita gugatan sangat menyesatkan dan tidak sesuai kebenaran formil danmateriil.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-11-2015 — Upload : 20-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 261 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 18 Nopember 2015 — Drs. SYACHRIAL K. DAMOPOLII, MBA
72 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PPSU (YusufWantah) didampingi oleh Kepala Biro Perekonomian Pemerintah PropinsiSulawesi Utara (Abdi Buchari) kembali mendatangi BPPN dan memintaperpanjangan waktu pelunasan hutang sampai akhir September 2002;Bahwa pada tanggal 21 Januari 2003, dilaksanakan RUPS (Rapat UmumPemegang Saham) di Bali. Dan dibentuk Tim Pencari Investor dan yangdiKetuai oleh Freddy Sualang (Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Utara).Maksud dan tujuan dibentuk Tim Pencari Investor karena PT.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-04-2011 — Putus : 25-08-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN PADANG Nomor 173/Pid.B/2011/PN.PDG
Tanggal 25 Agustus 2011 — H. Ir. AZHAR LATIF
176 — 61
  • Tahun 2005 Tentang PengelolaanKeuang Daerah, bentuk Laporan KeuanganPem pren ada 4 (empat) macam, yaitu:Vw Realisasi Anggaran (LRA);Neraca;eS Laporan Arus Kas, danGN 4) Catatan Laporan Keuangan Atas Asset/KekayaanQ, yang dilampiri.c) Bahwa Permendagri No. 2 Tahun 2007 tentang BaganOrganisasi PDAM menetapkan adanya Direksi, BadanPengawas dan Kepala Daerah selaku RUPS pada PDAM.Dan menjalankan organisasi tersebut, PDAM KotaPadang mempedomani bentuk pertanggungjawabanpengelolaan keuangannya dengan mengacu
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus
Register : 10-10-2017 — Putus : 14-03-2018 — Upload : 26-03-2018
Putusan PN PELALAWAN Nomor 281/Pid.Sus/2017/PN PLW
Tanggal 14 Maret 2018 — Penuntut Umum:
NOVRIKA.SH
Terdakwa:
KUD. PEMATANG SAWIT Yang diwakili oleh Pengurus Kuasa An. HAIRUL PAGAB Bin UDIN
483 — 674
  • Nusantara Sentosa Raya dan dilaporkan kepada ParaPemegang Saham melalui RUPS;Bahwa luas lahan yang sudah ditanami PT. Nusantara Sentosa RayaLebih kurang 11.000 ha (sebelas ribu hektar), yang belum ditanamisebanyak 12.000 ha (dua belas ribu hektar), dari 11.000 ha (Sebelasribu hektar) tersebut dapat menghasilkan Rp. 9.000.000.000,(Sembilan milyar rupiah) pertahun;Bahwa perpindahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dariPT. Siak Raya Timber kepada PT.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 28-01-2014 — Putus : 19-01-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 36/Pdt.G/2014/PN.JKT.Sel.
Tanggal 19 Januari 2015 — TIM LIKUIDASI PT.BANK RATU (Dalam Likuidasi), lawan 1. PT AJI SATRIA SENA KARYA (PT.ASSK)Aji Satria Sena Karya, 2. PEMERINTAH RI CQ KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM CQ DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA 3. PEMERINTAH RI CQ GUBERNUR KEPALA DAERAH TK I PROPINSI JAWA BARAT CQ WALIKOTA BEKASI CQ PANITIA PENGADAAN TANAH KOTA BEKASI,
125 — 82
  • Bahwa hingga saat ini,Penggugat selaku Tim Likuidasi PT Bank Ratu (Dalam Likuidasi) belumdibubarkan dalam RUPS sebagaimana ketentuan yang berlaku.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 14-05-2013 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 817 K/PID.SUS/2013
Tanggal 14 Mei 2013 — EKA FERIAR WINTARA, SE Bin ARSYAH MERDJANI
113 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu hakekat penyisihan laba bersih tersebutsecara yuridis tidak dapat disamakan dengan penyisihnan modal perseroandari kekayaan Negara yang dipisahkan, baik pengelolaan maupunpertanggungjawabannya.Bahwa mengacu pada Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Negara BUMNNomor : PER05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007, ditentukan bahwa danaProgram Kemitraan yang bersal dari penyisihan laba bersih setelah pajakditetapkan oleh RUPS untuk Persero, selanjutnya pada ayat (6) ditegaskanbahwa pembukuan dari
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 01-06-2012 — Putus : 19-12-2012 — Upload : 11-02-2013
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 11/G/2012/PTUN.SMD
Tanggal 19 Desember 2012 — - PEMDA KABUPATEN KUTAI TIMUR melawan - KEPALA CABANG BANK MANDIRI, Tbk. SANGATTA; - KEPALA KP PAJAK PRATAMA BONTANG; - KEPALA KANWIL DJP KALIMANTAN TIMUR.
171 — 81
  • KTE dibentuk berdasarkan RUPS ; bahwa saksi pernah melihat Berita Acara Penyitaan oleh Kejaksaan Agung RI, tanggal3 September 2010 ; = eae enbahwa yang saksi tahu ada permintaan pemblokiran dari Kejaksaan Agung RI danKantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang, dan kemudian ditindak lanjuti oleh BankMandiri Cab. Sangatta ; bahwa saksi pernah melihat Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang,ditujukan kepada Kepala Cabang PT.
Pengadilan PN MENGGALA Perdata Perjanjian
Register : 02-02-2012 — Putus : 17-01-2013 — Upload : 07-08-2014
Putusan PN MENGGALA Nomor 4 /Pdt.G/2012/PN.MGL
Tanggal 17 Januari 2013 — TAJUWIT,DKK LAWAN PT Aruna Wijaya Sakti (PT AWS)
192 — 741
  • Notaris di Jakarta tentangPerjanjian Pokok Peralihan JualBeli Asset dari PT PPA kepada PT CentralProteinaprima Tbk.c Pada tanggal 8 Juni 2007 Keputusan RUPS PT Dipasena Citra Darmaja yangberkedudukan di Jakarta telah menyepakati untuk mengganti nama perseroantersebut dengan nama PT Aruna Wijaya Sakti (PT AWS) dan memindahkantempat kedudukannya ke Tulang Bawang Kabupaten Tulang Bawang.
    Pada tanggal11 Juni 2007, Keputusan RUPS tersebut telah dibuat dalam Pernyataan KeputusanRUPS di hadapan Notaris Yulia, S.H yang isinya adalah merubah bagian awalpada Anggaran Dasar PT DCD yang berjudul: NAMA DAN TEMPATKEDUDUKAN pada Pasal dan pada bagian Modal Pasal 4.
    Perubahan tersebuttelah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan HAM dengan NomorW706508HT.01.04TH.2007 tanggal 12 Juni 2007 yang isinya menyetujuiperubahan nama PT Dipasena Citra Darmaja (PT DCD) menjadi PT Aruna WijayaSakti (PT AWS).20d Berdasarkan Pernyataan Keputusan RUPS tanggal 21 Juni 2008 telah disetujui untukdilakukan perubahan Anggaran Dasar PT AWS sebagaimana diamanatkan olehUndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 yang telah dibuat dihadapan NotarisYulia, S.H. dengan Akta Nomor 24 pada tanggal
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 02-09-2019 — Putus : 20-12-2019 — Upload : 29-01-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 1006/Pid.B/2019/PN Dps
Tanggal 20 Desember 2019 — Penuntut Umum:
I Ketut Sujaya, SH
Terdakwa:
Drs. I Ketut Sudikerta
521 — 1566
  • Kerjasama membangun hotel dengan cara membeli saham 55% dan berapajumlahnuya tidak mendapat persetujuan dari RUPS PT. Pecatu Gemilang.Atas bantahan dari terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;2. Saksi SUGIHARTO, SH.,MH.
    Akta No. 112tentang Pernyataan Keputusan RUPS PT. Marindo Gemilang diperlihatkan didepan persidangan. Bahwa rencana atas pelepasan hak atas tanah Balangan setelah pembayaranadalah akan membangun hotel dan Alim Markus telah mengundang konsultan dariLondon untuk membangun hotel, dan press release di koran pada bulan Agustus2014 yang hadir Alim Markus, I Ketut Sudikerta dan isteri I Ketut Sudikerta danGunawan Prioambodo dan acara tersebut berkaitan penandatangan MoU untukmembangun hotel.
    RUPS (Rapat umum pemegang saham)2.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 14-09-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 23-11-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 147/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 23 Nopember 2020 — Pembanding/Tergugat I : PT. DHARMA PUTRA KARSA Diwakili Oleh : PT. DHARMA PUTRA KARSA
Terbanding/Penggugat : HAWANI BACHTIAR
Turut Terbanding/Tergugat II : BACHTIAR
503 — 408
  • DHARMA PUTRA KARSA, berkedudukan di Jalan Mayjen SutoyoNo.69 Balikpapan, Kalimantan Timur, yang diwakili oleh HandyAliansyah sebagai Direktur berdasarkan RUPS Luar biasatanggal 17 Juli 2013, Akta No.15, dalam hal ini memberikankuasa kepada Dadang Idris Soeanda, S.H. dan Fajar Triyudha,S.H. Advokat dari Kantor Hukum JL & Rekan, beralamat diWisma Daria Lt. 2 Ruang 208, Jl.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Wanprestasi
Register : 06-08-2007 — Putus : 12-05-2008 — Upload : 10-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 270/Pdt.G/2007/PN.JKT.PST.
Tanggal 12 Mei 2008 — PT. PRASETYA INDRABRATA >< PERUM PERHUTANI,Cs
166 — 21
  • rendemen naik menjadi 28 %;Bahwa sebelum menggunakan mesinmesin baru, Perhutanimenggunakan mesinmesin yang usianya sudah 10 tahun karenanyahasilnya kurang maksimal;Bahwa kerja sama patungan ini menurut saksi ada potensimenguntungkan;Bahwa perjanjian Uji Coba merupakan salah satu tindak lanjut dari MoU,dan tindak lanjut yang lain adalah perjanjian utuk penyusunan feasibilityStudy/FS (studi kelayakan):Bahwa pendirian Perusahaan patungan ini sudah dilaporkan ke MenegBUMN dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 14-11-2018 — Putus : 24-06-2019 — Upload : 03-07-2019
Putusan PTUN PALU Nomor 37/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 24 Juni 2019 — Penggugat:
2.IRLAN ORUWO
3.TORONEI POWANI
4.PATMOS SARARUPA
5.MAXILEMBA BALEBU
Tergugat:
1.Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
2.Kepala Kantor Pertanahan Kab. Morowali
Intervensi:
PT SINERGI PERKEBUNAN NUSANTARA
590 — 1023
  • Sinergi PerkebunanNusantara, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaNomor : PT.SPN/RUPS/171/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016, Dalam halini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :VICTOR POSAWA, S.H. Warga Negara Indonesia., Pekerjaan Advokat /Penasehat Hukum., Alamat Jalan Cendrawasi Irg.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-09-2015 — Putus : 07-06-2016 — Upload : 08-12-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 390/PDT.G/2015/pn BDG
Tanggal 7 Juni 2016 — SUHENDRA KAIDUN, dkk LAWAN Hendiwan Soetrisno, dkk
109 — 15
  • bersangkutan sendiri apayang dilihat, dengar dan alami sendiri.misalnya berita acara lelang, beritaacara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) suatu PerseroanTerbatas.2.
Pengadilan PT JAKARTA
Register : 23-11-2016 — Putus : 31-01-2017 — Upload : 01-02-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 719/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 31 Januari 2017 —
157 — 75
  • dan kewajibanbagi Para Penggugat dan Para Tergugat, bahkan Akta Nomor 28tersebut sama sekali tidak mengenal dan menyebut sedikitpuntentang Para Penggugat, sehingga sangat tidak berdasar dansangat aneh kalau Para Penggugat mendalilkan Para Tergugatwanprestasi kepada Para Penggugat dan selanjutnya menuntutPara Tergugat untuk membayar sejumlah uang sebagaimanadilakukan Para Penggugat dalam posita dan petitum gugatannya.Ilsi Akta Nomor 28 tersebut adalah hanya mengungkapkan tentangadanya persetujuaan RUPS
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-02-2016 — Putus : 30-05-2016 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 30 Mei 2016 — Drs. LUKMAN HAKIM (Terdakwa)
88 — 31
  • Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),kredit topeng atas beberapa nasabah, yang limit di atasRp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) harus ada persetujuan dariDirektur Utama, dibuat secara fiktif, yang totalnya saksi tidak tahu, danada deposito atas 2 (dua) orang nasabah yaitu Emelda AY dan suaminyayaitu Kurnia Wirawan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus jutarupiah) yang dicairkan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan nasabahbersangkutan;Bahwa setiap tahun ada laporan ke Pemda, dalam bentuk RUPS
    perubahan ke1 Perda Nomor 5 tahun 2003;e kemudian perubahan ke 2 Perda nomor 24 tahun2007;e perubahan ke3 Perda no 6 tahun 2009;e perubahan ke 4 Perda Nomor 5 tahun 2012.Bahwa Saksi tidak tahu struktur organisasi yang lengkap sejak PD BPRdidirikan yang saksi tahu direktur pertama adalah bapak EKO dankemudian tahun 2012 ada pergantian dirut kepada pak LUKMAN HAKIMdan dirut terakhir bulan Juli 2015 diganti dengan bapak DESTRAMDANIsampai dengan sekarang;Bahwa pada tahun 2012 saksi pernah mengikuti RUPS
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-08-2015 — Putus : 14-12-2015 — Upload : 10-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 85/Pid.Sus/TPK /2015/PN.Jkt.Pst
Tanggal 14 Desember 2015 — Pidana Korupsi - NOTO HARTONO
168 — 150
  • Asiana TechnologiesLestary atas dasar RUPS sebagaimana akte notaris tahun 2008;Bahwa terdakwa ketahui PT.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 28-02-2014 — Putus : 24-07-2014 — Upload : 18-08-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 41/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 24 Juli 2014 — POERNOMO;1.GUBERNUR BANK INDONESIA,2.KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,
96 — 53
  • 12 / 23 /PBI / 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan ( Fit and Proper Test ) besertapenjelasannya dinyatakan bahwa pengertian Pegawai adalah Setiap orang yangbekerja dan tercatat dalam administrasi kepegawaian bank;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Pengadilanberkesimpulan bahwa Penggugat adalah Calon Direksi dari Bank TabunganNegara (sebelumnya Kepala Cabang Bank Tabungan Negara Semarang) yangHalaman 122 dari 125 halaman Putusan No.41/G/2014/PTUNJKTtelah disetujui oleh RUPS
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 30-12-2019 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 902/Pdt.G/2019/PN Mdn
Tanggal 5 Mei 2021 — Penggugat:
HELMI SYAHNAN
Tergugat:
1.PT. PLN Persero
2.LELI HERAWATI
3.NAZLIANA HABIBIE S
4.TENGKU RAJA MORA HARTAWAN
5.TENGKU RATU CITRA HARTATI
6.ANANDA KUMAR
7.KANTOR SBU DISTRIBUSI WILAYAH III SUMATERA BAGIAN UTARA
8.MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI REPUBLIK INDONSIA
9.Direksi PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, Cq. Kantor SBU Distribusi Wilayah III Sumatera Bagian Utara
10.Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia
Turut Tergugat:
1.KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
2.LOLITA PULUNGAN, SH
3.HAYATI HARAHAP
136 — 21
  • ., berdasarkan AktaPernyataan Keputusan RUPS No 99 tanggal 16 Mei 2019;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 06-09-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 318 K/Pdt/2017
Tanggal 6 September 2017 — JOHANNES HUTASOIT DKK VS NEGARA REPUBLIK INDONESIA C.q. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;
191 — 145 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • melawan hukum dari masingmasing Tergugat;Uraian diatas menunjukkan dan membuktikan bahwa gugatan ParaPenggugat adalah kabur (obscuur), oleh karena itu cukup beralasan bagiMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untukmenyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijkverklaard);Eksepsi Tergugat II:Dalam Eksepsi:1.Gugatan Error in Persona;Bahwa dapat kami jelaskan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, bahwakedudukan Menteri BUMN adalah selaku Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS
Pengadilan PA MUARA ENIM Perdata Agama Harta Bersama
Register : 10-06-2015 — Putus : 30-11-2015 — Upload : 14-04-2017
Putusan PA MUARA ENIM Nomor 0448/Pdt.G/2015/PA.ME
Tanggal 30 Nopember 2015 — perdata
92 — 13
  • Tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyisebagai berikut: Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat(1) memuat sekurangkurangnya tata cara penggunaan laba dan pembagiandividen, Pasal 61 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas yang berbunyi sebagai berikut: Setiap pemegang sahamberhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabiladirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasanvajar sebagai akibat keputusan RUPS