Ditemukan 19086 data
115 — 172
100 — 40
202 — 27
92 — 37
98 — 20
61 — 38
22/TIPIKOR/2013/PTY
Nomor :PUTUS AN22 / TIPIKOR / 2013 / PTY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta yang mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsidalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah inidalam perkara terdakwa : 2 === 22 22222 o onn neeNama lengkapTempat lahirUmur atau tanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanPUJI HARTONO, S.Ip. bin MARTODIHARDJO;Kulon Progo; 79
53 — 40
16/TIPIKOR/2013/PTY
PUTUSANNomor :16 / TIPIKOR / 2013 / PTY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta yang mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsidalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah inidalam perkara terdakwa : 22 2222 2222 nnn eneNama lengkapTempat lahirUmur atau tanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanTerdakwa didampingiDIDIK HARTADI, SE. 46 tahun / 26 Nopember
Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 24 Juli2013 No.16/Tipikor/2013/PTY tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara terdakwa ini di tingkat banding ; ll.
544 — 368
Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 13 September2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016; Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Wakil Ketua PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal13 Oktober 2016 s/d tanggal 11 Desember 2016,; Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Wakil Ketua PengadilanTinggiTipikor Jambi, sejak tanggal 12 Desember 2016 s/d tanggal10 Januari 2017; Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Wakil Ketua PengadilanTinggi Tipikor
165 — 52
172 — 18
Sebagai Ahli di Bidang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, Ahli bertugas memberika keterangan Ahli dibidang pengadaanbarang/jasa pemerintah dalam penyelidikan, penyidikan serta persidangan perkarapidana/tipikor, dalam persidangan di pengadilan perdata, PTUN dan Persaingan Usaha; Bahwa Ahli memiliki keahlian khusus dibidang pengadaan barang/jasa Pemerintah dalam halini saksi memiliki pengalaman dan sertifikasi sebgai berikut :a) Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari Bappenas.b) Sertifikasi
Bahwa selama ini Ahli sudah 24 (dua puluh empat) kali menjadi Ahli yang berkaitan denganPengadaan Barang dan Jasa yang berhubungan dengan penggunaan anggaran dari APBNmaupun APBD baik di Komisi Pemberantasan Korupsi, Penyidik Polri maupun PenyidikKejaksaan;173Bahwa dasar Ahli melaksanakan tugas sebagai Ahli pada saat ini adalah sesuai suratpermintaan dari ODirektur TIndak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Nomor:R/204/TIPIKOR/2014/BARESKRIM tanggal 25 Februari 2014 perihal Permintaan BantuanKeterangan
PT Bumi Swarga Loka.1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan dari Pengadilan/ Niaga/Ham/Tipikor danHubungan Industrial Jakarta Pusat, Nomor: W10.U1/2203/Pdt.02/V/2013/03,tanggal 30 Mei 2013, an. PT Bumi Swarga Loka.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemasok Barang, Sertifikat Kompetensi &Kualifikasi Perusahaan, Nomor: A 003.202.0230120, tanggal 23 Januari 2013,ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, an. PT Bumi Swarga Loka.1 (satu) lembar fotocopy NPWP: 01.858.192.6038.000, an.
PT Bumi Swarga Loka;h. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan dari Pengadilan/ Niaga/Ham/Tipikor danHubungan Industrial Jakarta Pusat, Nomor: W10.U1/2203/Pdt.02/V/2013/03,tanggal 30 Mei 2013, an. PT Bumi Swarga Loka; i. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemasok Barang, Sertifikat Kompetensi &Kualifikasi Perusahaan, Nomor: A 003.202.0230120, tanggal 23 Januari 2013,ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, an.
Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10..000,(sepuluh ribu Rupiah); Demikianlah perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hariKamis, tanggal, 4 Juni 2015 oleh SUWONO, SH, M.Hum, SE sebagai Hakim Ketua Majelis,ENCANG HERMAWAN, SH (Hakim Ad Hoc Tipikor) dan NOFALINDA ARIANTI, SH, MH(Hakim Ad Hoc Tipikor) masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakandalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum/at, tanggal 5 Juni 2015 oleh
268 — 132
160 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
1125 — 1571
Taman Kemang Nomor 18 Kebayoran BaruJakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/HI/Tipikor Semarang di bawahNomor 363/Pid/K.Kh/2019/PN Smg tanggal 30 Juli 2019;Terdakwa Il didampingi oleh Team Penasihat Hukum TJAHYONO,SH., AGUS IMAN SANTOSO, SH., TAMRIN MAHATMANTO, SH., masingmasing Advokat yang beralamat di JI.
SUMARGONO (saat itupejabat di RSUD Kraton) dalam perkara dugaan Tipikor PengadaanAlkes dan KB Tahun 2012, pemotongan dilakukan pada periodeNovember 2014 September 2015 dengan cara Terdakwa terlebin dahulu telah meminjam uang ke Bank Mandir KotaPekalongan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)yang dipergunakan untuk biaya pengacara Rp75.000.000,00 (tujuhpuluh lima juta rupiah) dan Rp125.000.000,00 (seratus dua puluhlima juta rupiah) dikelola oleh sdri.
SUMARGONO (saat itu pejabat di RSUDKraton) dalam perkara dugaan Tipikor Pengadaan Alkes dan KBTahun 2012, pemotongan dilakukan pada periode November 2014 September 2015 dengan cara Terdakwa terlebin dahulu telahmeminjam uang ke Bank Mandiri Kota Pekalongan sebesarRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dipergunakan untukbiaya pengacara Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)dan Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dikelolaoleh sdri.
Tenaga memodifikasi safety box 1200 xRp.2.000 =Rp.2.400.000Rp.15.000 KSO 550.000.000Untuk Keperluan Jasa penangananperkara Tipikor Alat Kesehatan RSUDKraton termin ke V kepada pengacaraSlamet Haryanto Rp. 50.000.000 dariWadir Auk RSUD Kraton, tanggal 30Oktober 2016 Ongkospemindahan brg2Aset ke PendopoKab.Pkl150.000Ongkos tenaga pindahan barangbarangRSUD Kraton ke PendopoKab.PekalonganDiserahkan kepada M.
M.H., dan EDY SEPJENGKARIA, S.H., C.N., M.H., Hakim AdHoc Tipikor masingmasing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebutdiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa,tanggal 10 Desember 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantuoleh ERMA SARI SUWARNO PUTRI, S.H.
97 — 47
21/TIPIKOR/2013/PTY
PUTUS ANNomor: 21 / TIPIKOR / 2013 / PT. YDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak PidanaKorupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Terdakwa : = 7 22 22 2= ==1. Nama lengkap:A. TUNJUNG MIHARTOBin R.
Yk/VI/2013; 2ooe en nee nanan neceswn n Setelah membaca: mM Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 21 Agustus 2013No.21/TIPIKOR/2013/PTY. Tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksadan mengadili perkara terdakwa ini di tingkat banding ;M@ Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmi putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal18 Juni 2013 No.05/Pid.Sus/2013/P.Tpikor. Yk.
186 — 110
AMIEK SUMINDRIYATMI, SH, Hakimhakim Ad Hoc Tipikor padaPengadilan Tinggi Jakarta, masingmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan SuratPenetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 12 Pebruari 2014 Nomor : 08/Pid/TPK/2014/PT.DKI ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari Kamis Tanggal 06 Maret 2013 oleh Ketua Majelis tersebut dandihadiri oleh para Hakim Anggota, serta dibantu
82 — 39
Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Ambontanggal 20 Maret 2014 Nomor : 02/Pid.SusTpk/2014/PN.Amb. tentangPenetapan Hari Sidang ;3. Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa WELEM PUTILEHALAT,SE. beserta seluruh lampirannya ;4. Telah mendengarketerangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa ;5.
kerugian keuangan Negara atauperekonomian Negara, dalam undangundang No.1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara secara tegas ditetapbkan bahwa lembaga /instansi yangberwenang untuk melakukan audit terhadap keuangan Negara adalah BPK / BPKP,namun tidak menghilangkan kewenangan aparat penegak hukum melakukanperhitungan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara berdasarkan faktayang terungkap di persidangan sebagaimana telah banyak dilakukan HakimHakim baikdi peradilan umum maupun peradilan Tipikor
198 — 51
166 — 74
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiadalah genus/kekhususan dari Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga dalam hal ini berlakuadagium Lex Specialis De Rogat Lex Generalis;Menimbang, bahwa mengenai kwalifikasi sebagaimana disebut diatas persoalan hukumnya amat bergantung apakah pada saat Terdakwamelakukan TIPIKOR
87 — 20
PENGADILAN TIPIKOR BANDUNGJL.L.L.L.R.E. MARTADINATA No.74BANDUNGPUTUSANNomor :11 /Pid.Sus.TPK/2014/PN.BdgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriKils. Bandung yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaratindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan pemeriksaanbiasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraterdakwa :I.
Hakim Pengadilan Tipikor Bandung masingmasing sejak. Perpanjangan Wakiltanggai 11 Maret 2014 s/d tanggai 09 April 2014, denganjenis Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);Ketua Pengadilan Tipikor Bandungmasingmasing sejak tanggai 10 April 2014 s/d tanggai 08Juni 2014, dengan jenis Tahanan Rumah Negara Bandung ;.
73 — 16