Ditemukan 610 data
8 — 1
Advokat padakantor Dewan Pengurus Cabang (DPC) Asosiasi PengacaraSyariah Indonesia (APSI) cabang Madura yang beralamat di Jl.Segara Kel Jungcangcang No 192 Kec. Kota Kab.
30 — 6
ABDUL KHOSIM bin ABDULLOH. bahwa awal saksi kenal dengan terdakwa pada waktu kumpulkumpul di tanah suciMekah kemudian terdakwa saksi ajak bekerja di perusahaan saksi apalagi terdakwasebagai pengurus APSI ;bahwa nama perusahaan saksi yaitu PT.
79 — 20
yaitu Undangundang nomor 18tahun 2003 tentang Advokat, berdasarkan pasal 32 ayat (3)menyatakan bahwa untuk sementara tugas dan wewenang OrganisasiAdvokat dijalankan bersamasama oleh lIkatan Advokat Indonesia(IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat HukumIndonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI),Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan HukumIndonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI
159 — 64
,Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 462/Pid.B/2020/PN Bywketiganya para Advokat berkantor di Pusat Mediasi dan Bantuan Hukum(PMBH) Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Jember berkedudukandi Jalan Ikan Bandeng, Perum Alam Hijau Blok B104 Kelurahan Sempusari,Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 15 Juli 2020;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 462/Pid.B/2020/PNByw tanggal 14 Juli 2020 tentang penunjukan
68 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 3181 K/PDT/2013SPI, AKHI, HKHPM dan APSI sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (3)UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;Bahwa proses verifikasi Advokat wajio dilalui untuk menghindari adanyaAdvokat Gadungan sekaligus untuk memenuhi ketentuan Pasal 30 ayat (1)dan ayat (2) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yangmenyatakan:Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi Advokat adalah yangdiangkat sesuai dengan ketentuan undangundang ini;Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan
20 — 6
., dengan surat kuasa khusustanggal 3 Mei 2018 yang terdaftar dalam register Kepaniteraan PengadilanAgama Wonosari Nomor 71/SKKS/2018/PA.Wno, tanggal 7 Mei 2018;Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokatyang bersangkutan atas nama Pambuka Agung Nugroho, S.H.I dan ZunitaSari, S.H yang disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, keduanya adalahanggota Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) dan Kartu Anggotatersebut masingmasing berlaku hingga 31 Desember 2018 dan berdasarkanBerita
Acara Pengambilan Sumpah yang bersangkutan masingmasing telahdiambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tanggal 23Februari 2017;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa Penggugat adalah seorangAdvokat Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI), telah memenuhi syaratformil dan meteriil untuk menjadi kuasa Penggugat dalam perkara ini, sehinggakuasa hukum tersebut telah memiliki /egal standing serta berkualitas
77 — 10
., Advokat berkantor di d/a Dewan PengurusCabang Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) AlamatPerum Graha Mentari No.
14 — 1
Advokat pada kantor Dewan Pengurus Cabang(DPC) Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Madurayang beralamat di Jl.
52 — 37
limit lelang yang ditetapbkan oleh Penjual in casuTergugat Ill adalah sebesar Rp. 5.500.000.000, (lima milyar limaratus juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam surat tertanggal 16November 2017 Perihal Penetapan Harga Limit Jaminan.Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 16 November 2017,Tergugat Ill menyatakan bahwa penetapan Harga limit tersebutberdasarkan Laporan Penilaian dari Penilai Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) Andreas Parlindungan Siregar dengan nomor laporanpenilaian : 09801/PNL/APSi
/X/17 tanggal 27 Oktober 2017.Bahwa nilai Limit sebesar Rp.5.500.000.000,00 (lima milyar limaratus juta rupiah) tersebut bahkan telah melebihi Nilai Likuidasisebesar Rp.5.382.000.000,00 (lima milyar tiga ratus delapan puluhdua juta rupiah) sebagaimana tertulis dalam laporan penilaiannomor : 09801/PNL/APSi/X/17 tanggal 27 Oktober 2017.
10 — 2
Penggugat adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat diwakili oleh KuasaHukum, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan SuratKuasa Penggugat tersebut serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimanapertimbangan berikut ini;Menimbang, bahwa Penerima Kuasa dari Penggugat adalah advokatyang telah terdaftar pada Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) danPenerima Kuasa dari Tergugat adalah advokat yang telah terdaftar padaAsosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI
Siti Fatimah
Tergugat:
PT. Bank Panin, tbk
72 — 22
;Keduanya adalah Advokat pada Kantor DPC APSI Gresik beralamat di Perum GrandVerona Blok D34 Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, berdasarkansurat kuasa khusus tertanggal 28 September 2018,Selanjutnya disebut sebagai KUASA PENGGUGAT ;MELAWAN :PT. Bank Panin, Tbk. Kantor Pusat Jakarta Cq. PT. Bank Panin, Tok. Kantor CabangUtama Surabaya (KCU) Cq. PT. Bank Panin, Tbk. Kantor MikroCenter Gresik, beralamat di JI. RA.
42 — 15
., SHEI, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor padakantor Advokat " Pusmedbankum DPC Apsi Kab.
sebagai Advokat dan Fotokopi Kartu Tanda PengenalAdvokat (KTPA) dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang masihberlaku atas nama Agung Supangkat, S.H dan Sugeng Hermawan, S.H;Bahwa, kemudian kuasa hukum Tergugat menyerahkan surat kuasakhusus tanggal 11 Mei 2020 yang dengan register kuasa nomor 238/SK/5/2020.tanggal 14 Mei 2020 dengan dilampiri Fotokopi Berita Acara pengambilansumpah sebagai Advokat dan Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA)dari Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI
8 — 0
., Advokat pada kantor AsosiasiPengacara Syariah Indonesia (APSI) Cabang Madura yangberalamat di JI.
11 — 1
(APSI) dan Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Penerima Kuasatelah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untukperkara Cerai Talak di Forum Pengadilan Agama Klaten, dengan memuatmateri telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikanserta telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan Nomor142/KH/2017/PA.KIt., tanggal 17 April 2018, maka Majelis Hakimberpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sahdan karenanya Penerima Kuasa
13 — 0
Advokat dan Konsultan Hukumpada Kantor Pusat Mediasi dan Bantuan Hukum DewanPengurus Pusat Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia(PUSMEDBANKUM DPP APSI) beralamat di JalanHarsono RM Dalam Nomor 6 Ragunan Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2019yang telah didaftar pada Register Surat KuasaPengadilan Agama Jakarta Utara Nomor189/SK.Kh/2019/PAJU .tanggal 19 Juni 2019 selanjutnyadisebut sebagai Penggugat;MelawanTergugat, Tempat Tanggal Lahir jakarta, 09 april 1974, Agama Islam
31 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nilai juncto Pasal 4A ayat (8) UndangUndang Nomor 8Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa danPajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 menyebutkan sebagai berikut :"Kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah :Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik ;Jasa di bidang pelayanan sosial ;Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangka ;a9 5 pJasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa gunausaha dengan hak apsi
48 — 20
Berdasarkan Surat Keterangan No.11/I/RSUD/2018 yang dikeluarkanoleh Pemerintah Kabupaten Bekasi Rumah Sakit Umum Daerahtertanggal 30 Januari 2018 bahwa Penggugat telah berprofesi sebagaiPENGACARA sebelum memutuskan berpindah/bergabung denganorganisasi advokat APSI, dan dimandatkan untuk menjadi Ketua DPCuntuk menetap di Kediri.2. Bahwa berdasarkan Kartu) Keluarga Lama yang dikeluarkanDisdukcapil Kab.
88 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan Sampai bulan April 2014, organisasi KAl hanya memiliki Aktapendirian dengan Nomor 08 tanggal 28 Notaris Rini Syahdiana, S.H. saja,sedangkan legalitas lainnya seperti keterangan domisili, NPWP, pendaftaranbadan hukum di Kemenkumham RI, tidak ada;Maka atas kondisi emergensi/darurat tersebut, para pendiri dan sebagianpengurus DPP KAI, Ketua Dewan Kehormatan serta organisasi pendiri KAI,yaitu HAPI, APSI, Ikadin dan IPHI berinisiatif mendeklarasikan terbentuknyaKomite Penyelamat Organisasi (KPO) KAI
68 — 18
surat kuasasebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya perkara tersebut;Menimbang bahwa Penggugat telah menguasakan perkaranya kepadaUmi Choiriyah,SH, M.H. dengan Surat Kuasa Khusus, yang ditanda tanganioleh Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa tanggal 22 Juni 2020 yang terdaftardalam register nomor : 686/AD/825/G/20 tertanggal 25 April 2020 disamping ituPenerima kuasa juga telah melampirkan bukti Ssumpah sebagai Advokat29dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 Maret 2019 danKartu APSI
PRIYANTO
Tergugat:
PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Magelang
216 — 69
Untuksementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksuddalam Undangundang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia(IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia(IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat PengacaraIndonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), HimpunanHalaman 26 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2020/PN MkdKonsultasi Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara SyariahIndonesia (APSI