Hutan Provinsi Maluku, yang diperkuatdengan keterangan dari para petani di Desa Waiketam Baru, bahwa pekerjaan13konstruksi perluasan sawah yang diserahkan oleh Terdakwa untuk dikerjakan olehCIPTO alias KI FANG adalah di atas lahan yang pernah digusur oleh KanwilDepartemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Provinsi Maluku tahun1996/1997 untuk pembukaan lahan transmigrasi di lokasi UPTR Banggoi (DesaWaeketam Baru).

Hutan Provinsi Maluku tahun1996/1997 dan telah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian sebagai lahan sawahtadah hujan dan bertanam palawija.

Hutan Provinsi Maluku, yang diperkuatdengan keterangan dari para petani di Desa Waiketam Baru, bahwa pekerjaankonstruksi perluasan sawah yang diserahkan oleh Terdakwa untuk dikerjakan olehCIPTO alias KI FANG adalah di atas lahan yang pernah digusur oleh KanwilDepartemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Provinsi Maluku tahun1996/1997 untuk pembukaan lahan transmigrasi di lokasi UPTR Banggoi (DesaWaeketam Baru).

Peta Hasil Pengukuran dan Pembagian Lahan LP, LU I, dan Blok LU II Tahun1996/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi danPemukiman Perambah Hutan Provinsi Maluku.118Yang dalam bentuk fotocopy tetap terlampir dalam berkas, sedangkan yang aslinyadikembalikan kepada yang berhak8. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus).Demikanlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tingg!

Hutan Daerah Transmigrasi diSeluruh Indonesia sebagaima dimaksud dalam suratnya tertanggaltanggal 27 Januari 1996 Nomor : 19/M/I/1996, Lampiran : , Perihal :Pengamanan Arel Tanah yang dicadangkan untuk PermukimanTransmigrasi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pelepasan HakAtas Tanah untuk areal yang telah dicadangkan untuk permukimankepada pihak ketiga harus seijin Menteri Transmigrasi dan PemukimanPerambah Hutan Republik Indonesia.Bahwa atas dasar Surat Menteri Transmigrasi dan PemukimanPerambah

Hutan Republik Indonesia tertanggal tanggal 27 Januari 1996Nomor : 19/M/I/1996 tersebut, kemudian Kepala Kantor WilayahDepartemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan RepublikIndonesia mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Riau dan tembusannya disampaikankepada Kepala Kantor Pertanahan se Propinsi Riau sesuai dengansuratnya tanggal 23 Mei 1996 Nomor B.749/w4/1996, perihal :Pengamanan Areal HPL Transmigrasi, menyatakan bahwa :1Pembangunan Transmigrasi

Hutan :a.

Adei Crum Rubber Factory yang bergerak dalamperkebunan kakau/coklat.b. halaman 6 angka 6 yaitu :Bahwa berbagai protes warga transmigran termasukkeberatan Kepala Desa Sukamaju tampaknya tidak direspon dengan baik oleh Pemerintah Daerah setempat,kecuali oleh jajaran Departemen Transmigrasi danPemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia yangmenginstruksikan kepada Kepala Kantor WilayahDepartemen Transmigrasi dan Pemukiman PerambahHutan Daerah Transmigrasi di Seluruh IndonesiaHalaman 37 dari 101 Halaman

Hutan Republik Indonesia yangmendalilkan atas tanah a quo adalah dicadangkan untuk permukimanTransmigrasi.Dilain pihak Tergugat II Intervensi memperoleh hak atas tanahtersebut berasal dari Tanah Negara yang merupakan sisa daripelepasan kawasan hutan Nomor 027/KptsII/90 Tanggal 13 Januari1990 An.

sudah sekitar2 (dua) hingga 3 (tiga) minggu membuka lahan tersebut ;Bahwa saksi Ssering patroli melewati daerah tersebut dan bambuyang ditebang terdakwa tersebut tumbuh secara alami di daerah tersebut;Bahwa saksi melihat Rumah yang ditempati olen Terdakwa jugatermasuk dalam wilayah hutan;Bahwa sudah pernah dilakukan penyuluhan mengenai kawasanhutan tersebut dari pihak BKSDA;Bahwa alasan saksi tidak melakukan penangkapan sendiridisebabkan tidak ada anggaran untuk kami melakukan penangkapanterhadap perambah

hutan dan selain Terdakwa, masih ada orang lainyang merambah hutan di wilayah tersebut akan tetapi belum tertangkap ;Bahwa Izin Pemanfaatan TWA dikeluarkan oleh Dirjen dandiajukan melalui BKSDA Provinsi;Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2019/PN TubTerhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yangmelakukan penyemaian cabai bukan Terdakwa melaainkan adik terdakwayang akan ditanam di lokasi lain;2.

Bahwa benar ahli pernah memberikan keterangan ahli dalam perkaratindak pidana perambah hutan dan perkara illegal loging dikawasanhutan konservasi di Polres Seluma, Polres Lampung Barat, PolresTanggamaus, Polres Kepahiang; Bahwa benar ahli merupakan PNS (Pegawai Negeri Sipil) di BKSDABengkulu sejak tahun 2010 hingga saat ini dan jabatan saksi abhllisekarang ini adalah polisi kehutanan pertama; Bahwa benar ahli menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawabsaksi ahli selaku polisi kehutanan pertama adalah

ATAN (Sebagai kenek);Bahwa, dari ketiga pelaku perambah hutan tersebut kemudian dilakukanpendataan identitas, dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkanuntuk melakukan penangkapan maka saksi meninggalkan pelaku yangmasih beraktifitas melakukan penebangan dan segera melaporkankejadian tersebut ke atasan saksi yaitu Kasat Reskrim.;Dengan informasi tersebut maka Kasat Reskrim bersama Anggota lainyatiba di Ds. mangku Rajo Kec Lebong Selatan Kab.

ATAN (sebagai kenek);Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN Tub.Halaman 6 dari 23 HalamanBahwa, dari ketiga pelaku perambah hutan tersebut kemudian dilakukanpendataan identitas, dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkanuntuk melakukan penangkapan, maka saksi meninggalkan pelaku yangmasih beraktifitas melakukan penebangan dan segera melaporkankejadian tersebut ke atasan saksi yaitu Kasat Reskrim.

ATAN (sebagai kenek); Bahwa, dari ketiga pelaku perambah hutan tersebut kemudian dilakukanpendataan identitas, dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkanuntuk melakukan penangkapan maka saksi meninggalkan pelaku yangHalaman 5 dari 25 Halaman Putusan Nomor. 63/Pid.B/LH/2017/PN Tubmasih beraktifitas melakukan penebangan dan segera melaporkankejadian tersebut ke atasan saksi yaitu Kasat Reskrim.; Dengan informasi tersebut maka Kasat Reskrim bersama Anggota lainyatiba di Ds. mangku Rajo Kec Lebong Selatan

ATAN (sebagai kenek);Bahwa, dari ketiga pelaku perambah hutan tersebut kemudian dilakukanpendataan identitas, dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkanuntuk melakukan penangkapan maka saksi meninggalkan pelaku yangmasih beraktifitas melakukan penebangan dan segera melaporkankejadian tersebut ke atasan saksi yaitu Kasat Reskrim.;Dengan informasi tersebut maka Kasat Reskrim bersama Anggota lainyatiba di Ds. mangku Rajo Kec Lebong Selatan Kab.

Bahwa dalam gugatan point 9, Penggugat mendalilkan, "Penggugat jugamenemukan surat dari Departemen Transmigrasi dan PemukimanPerambah Hutan RI kepada Kantor Wilayah Propinsi Lampung Nomor2410.PA.02.15.2000 perihal permohonan pembatalan hak atas tanahkarena cacat hukum administrasi tanggai 11 Desember 2000", dengandemikian ada hubungan kausal antara terbitnya Sertifikat Hak Pakai atasnama Tergugat dengan hak atas tanah yang dipegang oleh DepartemenTransmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan RI, sehinggaDepartemen

Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan RIseharusnya sebagai pihak dalam perkara a quo;c.

secara fisik dikuasaioleh ahli waris pembuka umbui", akan tetapi dalam gugatan perkara a quoyang mengajukan Singa Marga bin Nurdin sebagai Penggugat I, MangMinak bin Ibrahim sebagai Penggugat Il, Sahlani bin Arif sebagaiPenggugat IIl dan Burhannudin bin Syah Alam sebagai Penggugat IV.Dengan demikian ahli waris yang lainnya mempunyai kepentingan yangsama dengan Penggugat , Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV;Dengan tidak diajukannya Gubernur Lampung, Departemen Transmigrasi danPemukiman Perambah

Hutan RI dan Ahli Waris yang lain yang mempunyaikepentingan yang sama, maka gugatan tersebut kurang pihak;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukaneksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:.

Hutan Propinsi Irian Jaya,diserahkan kepada para Transmigrasi Swakarsa termasuk kepadaHalaman 50 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.Tergugat Il Intervensill.C.

Hutan Propinsi IrianJaya Nomor: KEP.17/W.25/1994 Tanggal 9 Juni 1994 (fotokopidari fotokopi);Surat Pemerintah Provinsi Papua Dinas Kependudukan danPemukiman Nomor : 418 Tanggal 22 Juni 2005, Lampiran : 1(Satu) Berkas, Perihal : Warga Transmigrasi SwakarsaKilometer IX Kelurahan Koya Barat Jayapura (fotokopi darifotokopi);Keputusan Bupati Daerah Kepala Tingkat Il Jayapura Nomor59/KPTS/BUPJP/1981 Tanggal 17 September 1981 tentangPelepasan dan Penunjukan Tanah untuk Keperluan ProyekTransmigrasi Arso

Hutan Propinsi IrianJaya Nomor: KEP.17/W.25/1994 Tanggal 9 Juni 1994 TentangPenunjukan Transmigrasi Swakarsa Sebagai Pemegang HakAtas Tanah Yang Diberikan (fotokopi dari fotokopi);Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DepartemenTransmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Propinsi IrianJaya Nomor: KEP.053/W.25/1995 Tanggal 19 Juli 1995 TentangPenunjukan Transmigrasi Swakarsa Sebagai Pemegang HakAtas Tanah Yang Diberikan (fotokopi dari fotokopi);Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DepartemenTransmigrasi

Hutan Provinsi Irian Jaya NomorHalaman 136 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.Kep.17/W.25/1994, tanggal 9 Juni 1994, tentang Penunjukan TransmigranSwakarsa Sebagai Pemegang Hak atas Tanah yang Diberikan (Vide Bukti T28 dan Bukti T21) kolom 2 nomor urut 56, tercantum nama Sukanti Wibowodengan nomor Gambar Situasi/nomor Hak sebagaimana yang terdapat padakolom 3 nomor urut 56 adalah 7799/1993;Menimbang, bahwa hal tersebut menunjukkan terdapatketidaksesuaian antara usulan dari Kepala

(Vide Bukti T.ll Intv.110), dimana dalamlampiran Bukti T.Il Intv.110 tersebut tercantum nama Abdul Salam untuknomor surat ukur 7796/1993, sehingga atas ketidaksesuaian antara SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah Departemant Transmigrasi danPemukiman Perambah Hutan Provinsi Irian Jaya (Vide Bukti T.II Intv.110)dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalPropinsi Irian Jaya tersebut (Vide Bukti T35) Majelis Hakim berpendapatsepanjang kolom 2, nomor urut 87, yang tercantum nama Thoabia

Taman nasional Meru Betiri ;Bahwa, benar terdakwa mengangkut kayu tersebut pada hari Sabtu, tanggal. 16 Pebruari2012. sekira Jam. 06.30 Wib dan dalam melakukan pengangkutan kayu tersebut tidakdilengkapi dengan surat atau Dukumen yang sah ;Bahwa, benar kayu tersebut diangkut dengan menggunakan Kendaraan Truck dan maksudterdakwa kayu tersebut akan dijual kepada seseorangyang ada di Ambulu ;Bahwa, benar kayu tersebut diangkut oleh terdakwa darikawasan Taman Nasional MeruBetiri dan membeli dari para Perambah

Hutan; Bahwa, benar perbuatan yang dilakukan tersebut tidak benar dan dilarang oleh Pemerintahdan Undangundang;Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupunterdakwa/Penasihat HukumTerdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi halhal yang akan dikemukan dipersidangan,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebutdinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananyayang pada pokoknya sebagai

Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah DepartemenTrasmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Propinsi Irian JayaNomor : B. 383/W.25PPL/1994 Tanggal 29 Maret 1994 PerihalRevisi Surat Keputusan Hak Milik Atas Tanah Hasil dari ProyekTransmigrasi karena Perubahan Subyek Hak beserta Surat Suratyang berhubungan dengan itu;e.

Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun1973 maka Menteri/Departemen yang menyelenggarakan transmigrasi dipropinsi Irian Jaya adalah Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi danPemukiman Perambah Hutan Propinsi Irian Jaya dimana selanjutnyadisebut sebagai Penyelenggara Transmigrasi;d.

Bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun1973 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi menyebutkan"Transmigrasi dilaksanakan oleh instansi Pemerintah atau proyektransmigrasi berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah DepartemenTransmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Propinsi Irian JayaNomor : B.383/W.25PPL/ 1994 Tanggal 29 Maret 1994;e.

Bahwa jikalau Penggugat masih mempertanyakan dasar perubahansubyek hak milik dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 293 Desa Malawilidengan luas 2.500 M2 Gambar Situasi Nomor : 15364/1991 tanggal 20Nopember 1991, maka tidak patutlah dipertanyakan kepada Tergugat IVyang hanya sebagai Pelaksana Transmigrasi namun lebih tepatnya jikadipertanyakan kepada Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi danPemukiman Perambah Hutan Propinsi Irian Jaya sebagai PenyelenggaraTransmigrasi.7.

Pada bagian konsideran buktisurat tersebut tertulis MEMBACA : Surat Kepala Kantor Wilayah DepartemenTransmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Propinsi Irian Jaya NomorB.383/W.25PPL/1994 tanggal 29 Maret 1994 Perihal : Revisi Surat KeputusanHak Milik atas Tanah Hasil dari Proyek Transmigrasi karena perubahan subyekHak beserta suratsurat yang berhubungan dengan itu. Bukti ini menunjukkanHalaman 76 dari 80 Halaman.

tahun 2014 namun Desa Bukit Menyan yang berbatasan denganTWA Saksi sudah sebanyak 6 (enam) kali dalam rangka membagikanbantuan Kopi Sambung sekalian Sosialisasi dan pembagian pupuk bantuandi Desa Bukit Menyan;Bahwa Kondisi Kawasan TWA yang berbatasan dengan Desa Bukit Menyanyang Saksi linat sewaktu melakukan Operasi Gabungan pada tahun 2012dan tahun 2014 Kawasan TWA tersebut sudah rusak dan didalam KawasanTWA tersebut sebagian besar sudah banyak terdapat perkebunan kopi yangdilakukan oleh para Perambah

, namun hingga saatini Kepala Desa Bukit Menyan tidak ada melaporkan pada Saksi maupun keDinas Kehutanan dan Perkebunan Kepahiang baik secara tertulis maupunsecara lisan;e Bahwa Saksi tidak tahu pasti siapa saja perambah Hutan TWA tersebuttetapi yang Saksi baca di Koran bahwa Perambah tersebut berasal daridaerah Pagar alam dan Daerah Selatan;e Bahwa yang Saksi tahu dari membaca koran kalau yang menampung ataumembeli hasil panen dari Perambah TWA yang berbatasan dengan DesaBukit Menyan adalah Toke

hutan dan perkara illegal loging didalam Kawasan HutanKonservasi dan Ahli memiliki Sertipikat Keahlian Bidang Sistem InformasiGeografis atau Perpetaan;Bahwa Ahli bekerja di kantor BKSDA Bengkulu sejak tahun 2010 hinggasaat ini;Bahwa Jabatan Ahli sekarang adalah sebagai Polisi Kehutanan PelaksaLanjutan dan tugas tanggung jawab Ahli adalah selaku Polisi Kehutanandan Ahli juga menjabat sebagai Operator Pengukuran dan Pemetaan dalamSistem Informasi Geografis di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu;Bahwa

hutan tersebut telah melanggar peraturanyang ada;Bahwa dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan yang dilakukan paraperambah dengan melakukan kegiatan perkebunan didalam areal KawasanHutan Taman Wisata Alam Bukit Kaba tersebut bertentangan dengan fungsidari taman wisata alam tersebut yang mana atas perbuatan para perambahtersebut akan merusak ekosistem tumbuhan dan satwa liar yang ada dikawasan TWA Bukit Kaba;Bahwa kondisi kawasan hutan Taman Wisata Alam Bukit Kaba Register4/50 saat ini sudah banyak

hutan namun para perambahhutan saat itu tidak ada ditemukan dan yang dilakukan petugas saat itu adalahdengan melakukan perobohan pondok perambah;Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi RIS IRIANTO jugaditerangkan Saksi JUNERICH SUMANTRI SILALAHI bahwa kondisi Hutan TamanWisata Alam Bukit Kaba saat ini sudah sangat memperhatinkan dimana didalamKawasan Hutan Taman Wisata Alam yang berbatasan dengan Desa Bukit Menyansudah hampir semuanya ditanami tanaman kopi dan sudah seperti kebunkebundesa yang

Pada tanggal 30 Desember 1997, Menteri Transmigrasi danPemukiman Perambah Hutan dengan Surat Nomor 788/M/XII/1997mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan untuk lokasipemukiman transmigrasi penempatan T.A. 1997/1998 kepadaMenteri Kehutanan.I.

Bukti P3 : Surat Menteri Kehutanan Nomor 102/MenhutVII/1998 tanggal26 Januari 1998 perihal Persetujuan prinsip pelepasankawasan hutan untuk lokasi permukiman transmigrasipenempatan T.A. 1997/1998 kepada Menteri Transmigrasi danPemukiman Perambah Hutan. (Fotokopi dari fotokopi);4. Bukti P4 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat NusaTenggara Barat Nomor 29 Tahun 1996 Tentang PencadanganTanah Seluas + 700 Hektar Yang Terletak Di Lokasi WokoDesa Ranggo Keamatan Huu Kabupaten Daerah Tk.

Bukti P8Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi DANPemukiman perambah Hutan Propinsi Nusa Tenggara BaratUntuk Dan atas Nama Departemen Transmigrasi Dan PPHRepublik Indonesia, tanggal 1 Februari 1996. (Fotokopi darifotokopi);: Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 69 tahun 2008 TentangPengukuhan Desa UPT Woko menjadi Desa DefinitifKecamatan Pajo Kabupaten Dompu.

(Fotokopidari fotokopi);: Surat Menteri Kehutanan Nomor 102/MenhutVII/1998 tanggal26 Januari 1998 perihal Persetujuan prinsip pelepasankawasan hutan untuk lokasi permukiman transmigrasipenempatan T.A. 1997/1998 kepada Menteri Transmigrasi danPemukiman Perambah Hutan.

Jayadan Camat Tempuling tidak keberatan dengan rencana pembukaan perkebunanyang diperkirakan seluas +13. 000 Ha tersebut sepanjang telah mendapatkan jindari pihakpihak yang berwenang dan diperuntukkan bagi Warga DesaHarapan jaya dan sekitarnya untuk kesejahteraan masyarakat ;Menimbang, bahwa Penggugat pada pomt 2 c mendalikan SuratDepartemen Transmigrasi PPH, R.I Kantor Wilayah Propinsi Riau KantorDepartemen kabupaten Indragiri Hilir kepada kepala kantor wilayah DepartemenTransmigrasi dan pemukiman perambah

hutan propinsi Riau Nomor 224.PA.04.12.2000, tertanggal 20 November 2000, prihal Rekomendasi usaha pemanfaatanLahan Usaha II, lahan TSM dan lahan sisa HPL didesa harapan jaya, seluas 1 3000Ha, dalam kaitan pemberdayaan ekonomi kerakyatan masyarakat di DesaHarapan Jaya dan masyarakat sekitamya (Bukti P3), bukti surat tersebut padapokoknya menerangkan memohon persetujuan Bapak Kepala Kantor WilayahDepartemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah MHutan Propinsi RiauKiranya = berkenan memberikan persetujuan

harus mendapatkanyin terlebih dahulu ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P3 dapat dilihatKepala Kantor Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah HutanKabupaten Indragiri Hilr memohon persetujuan Bapak Kepala KantorWilayah Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah HutanPropinsi Riau agar berkenan memberikan persetujuan kepada KoperasiSumber Kemakmuran, akan tetapi dalam hat Penggugat tidak mengajukanbukti persetujuaan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasidan Pemukiman Perambah

Hutan Propinsi Riau dan dalam Hal ini apabiladikaitkan dengan Bukti Surat P2 yaitu Rekomendasi Izin PemanfaatanKayu (IPK) Pada Areal (HPL) Transmigrasi di Kecamatan TempulingKabupaten Indragiri Hilir tanggal 2 1 Juni 2000, pada Prinsipnya KantorWilayah Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan PropinsiRiau mendukung PT.

perkara a gou melainkan merupakanwewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;2 Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (PluriumLitis Consortium)a Bahwa dalam posita gugatan point 2, menyatakan pada tahun 1992 istriPenggugat Mendapatkan jatah tanah transmigrasi berdasarkan Surat KeputusanKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Irian Jaya NomorBPN.03/HM/1992.b Bahwa penunjukan dan pendataan peserta transmigrasi dilakukan oleh KantorWilayah Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah

Hutan PropinsiIrian Jaya atau Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)Kabupaten Sorong mengacu kepada Surat Kepala Kantor Wilayah DepartemenTransmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Propinsi Irian Jaya Nomor :B.383/W.25PPL/1994 tanggal 29 Maret 1994 Perihal Revisi Surat KeputusanHak Milik Atas Tanah Hasil dari Proyek Transmigrasi karena PerubahanSubyek Hak beserta SuratSurat yang berhubungan dengan itu.

Dengandemikian maka seharusnya ada pihak lain yang ditarik oleh Penggugat sebagaiTergugat dalam gugatannya, yaitu Kantor Wilayah Departemen Transmigrasidan Pemukiman Perambah Hutan Propinsi Irian Jaya atau Kantor DisnakertransKabupaten Sorong, tetapi oleh penggugat tidak ditarik sebagai Tergugat. Haltersebut adalah suatu kesalahan dalam surat gugatan oleh Penggugat yaitu tidaklengkapnya pihakpihak yang seharusnya digugat.

Hutan PropinsiSumatera Selatan.Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 302/KPTS/I/2002 tanggal 11Juni 2002 tentang Pemberian Pencadangan Tanah Untuk KeperluanPenyelenggaraan Transmigrasi di Kecamatan Pematang Panggang KabupatenOgan Komering Illir Atas Nama Dinas Transmigrasi dan Kependudukan PropinsiSumatera Selatan.Surat Pemberian Pencadangan Tanah Untuk Pembangunan Transmigrasi Nomor:522.575.1/1673l/Kehut tanggal 18 Juli 2002 dari Kepala Dinas KehutananPropinsi Sumatera Selatan kepada

Surat Pernyataan dari Kepala Desa Gajah Mati Nomor: 140/174/GM/1998tanggal 26 November 1998 yang diketahui Camat Pembantu Pematang Panggang,diberi tanda TT5.Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera SelatanNomor: 276/SK/I/99 tanggal 25 Mei 1999 tentang Pemberian Pencadangan TanahUntuk Keperluan Penyelenggaraan Transmigrasi di Kecamatan Pembantu PematangPanggang Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Illir Atas Nama KantorWilayah Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah

Hutan PropinsiSumatera Selatan, diberi tanda TT6.7 Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 302/KPTS/I/2002tanggal 11 Juni 2002 tentang Pemberian Pencadangan Tanah Untuk KeperluanPenyelenggaraan Transmigrasi di Kecamatan Pematang Panggang Kabupaten OganKomering Illir Atas Nama Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi SumateraSelatan, diberi tanda TT7.8 Foto Copy Surat Rekomendasi Arahan Lahan An.

DepartemenTransmigrasi dan PPH.Surat Pernyataan dari Kepala Desa Gajah Mati Nomor: 140/174/GM/1998 tanggal 26November 1998 yang diketahui Camat Pembantu Pematang Panggang.Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor: 276/SK/I/99 tanggal 25 Mei 1999 tentang Pemberian Pencadangan Tanah UntukKeperluan Penyelenggaraan Transmigrasi di Kecamatan Pembantu PematangPanggang Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Illir Atas Nama KantorWilayah Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah

Hutan PropinsiSumatera Selatan.Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 302/KPTS/I/2002 tanggal 11Juni 2002 tentang Pemberian Pencadangan Tanah Untuk Keperluan PenyelenggaraanTransmigrasi di Kecamatan Pematang Panggang Kabupaten Ogan Komering IIlir AtasNama Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Sumatera Selatan.Surat Pemberian Pencadangan Tanah Untuk Pembangunan Transmigrasi Nomor:522.575.1/1673II/Kehut tanggal 18 Juli 2002 dari Kepala Dinas Kehutanan PropinsiSumatera Selatan kepada

Putusan No.18/Pdt.G/2016/PN.Bkn.dalam BERITA ACARA SERAH TERIMA UNIT PEMUKIMANTRANSMIGRASI/DESA TRANSMIGRASI NOMOR : B.A. 03 / W.4D/1994;Bahwa adapun yang bertindak sebagai para pihak dalam BERITA ACARA SERAHTERIMA UNIT PEMUKIMAN TRANSMIGRASI/DESA TRANSMIGRASINOMOR : B.A. 03 / W.4D/1994 tersebut adalah Harli Sumateria / NIP.160018916 JabatanKepalaKantor Unit PemukimanTransmigrasidanPemukiman Perambah Hutan Desa II Sei Garo Kecamatan Siak HuluKabupaten Kampar sebagai PIHAK PERTAMA, yang mewakili Pemerintahdan

Harli Sumateria NIP. 160018916 sebagai Kepala KantorUnit Pemukiman Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan RI dan yangmenjadi PIHAK KEDUA sebagai Pihak yang menerima adalah Sdr.

TEKADsebagai Pjs.Kepala Desa Indra Sakti, serta mengetahui camat Siak Hulu dan kepalaKantor Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan RI KabupatenKampar;Bahwa dalam lampiran Berita Acara serah terima Unit Pemukiman Transmigrasidan Pemukiman perambah Hutan II Sei Garo Kecamatan Siak Hulu, dijelaskantentang DAFTAR JENIS BANGUNAN/BARANG INVENTARIS YANGDISERAHKAN, pada tanggal 28 Desember 1994 tersebut, selanjutnya dapat kamirincikan sebagai berikut :7.1.1 Unit Bangunan Balai Desa dalam kondisi

hutan Republik Indonesia maka diserahkanlah UPT / DesaTransmigrasi kepada Pemerintah Desa Indra Sakti yang tertuang dalam Berita AcaraSerah Terma UPT/ Desa Transmigrasi Nomor : B.A. 03 / W.4D/1994;Bahwa dalam lampiran Berita Acara Serah Terima disebutkan tentang daftarjenis bangunan / barang inventaris yang diserahkan pada tanggal 28 Desember 1994sebagai berikut;1. 1 Unit Bangunan Balai Desa dalam kondisi Baik.2 Unit Rumah Ibadah dalam kondisi Baik.1 Unit Balai Pengobatan / Puskesmas dalam kondisi

Yang diperoleh dari Pemerintah dan peruntukkannyaadalah untuk tanah fasilitas umumberdasarkan bukti P.3 berupa Foto Copy BeritaAcara Serah Terima Unit Permukiman Transmigrasi / Desa Transmigrasi secaraNasional dari Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan kepada MenteriDalam Negeri di Jakarta 1994, P.4 berupa Foto Copy Berita Acara Serah Terima EksUnit Permukiman Transmigrasi dari Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur KepalaDaerah Tingkat I di Jakarta 1994, P.5 berupa Foto Copy Berita Acara

Majelis Hakim telahkeliru karena dengan melihat dalam gambar barang bukti pada berkas perkara sajadan tidak melihat langsung fisik kapal Terdakwa Asdar, telah menyatakan bahwakapal Terdakwa tersebut adalah kapal kayu kecil yang lazim disebut perahubermesin dan jenis kapal Terdakwa yang ternyata berukuran hanya GT 3 ataukurang dari GT 5 (lima gross tonnage) ini, atau jauh di bawah kriteria GT 7 dalamPasal 158 ayat (2) huruf a UndangUndang Nomor : 17 Tahun 2008 tentangPelayaran;Contoh Kasus:e Ada kasus Perambah

Hutan yang ditangani oleh PPNS Kehutanan,kemudian pelakunya dikenakan/dijerat dengan UndangUndang Kehutanan,tetapi oleh Jaksa/Penuntut Umum pelaku tersebut didakwakan denganUndangUndang Korupsi, dengan demikian maka perkara tersebut diputusbebas atau lepas demi hukum, bukan dakwaan Jaksa tidak dapat diterima;Bahwa bila Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan dakwaan Jaksa tidakdapat diterima seharusnya Majelis Hakim tidak memerintahkan kepada Jaksa agarsegera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan

Fotokopi Surat dari Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Toba SamosirNomor : 522.4/124/2000 tanggal 26 Januari 2000, perihal : Usul penataanareal pemukiman perambah hutan, yang ditujukan kepada Bupati TobaPUTUSAN Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN Big, Halaman 16 dari 41 Halaman10.11.12.13.Samosir, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materaiyang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P5;Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 123 Tahun2003 tanggal 2 Juli 2003, tentang

;Bahwa Saksi pernah membuat usulan kepada Bupati Toba Samosir tentangpenataan areal pemukiman perambah hutan.;Bahwa Saksi selaku staf Bupati di Kabupaten Toba Samosir memilki kewajibanuntuk memberikan masukan dari sektor Kehutanan. Permasalahan yang Saksihadapi selama Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan di sekitar APLterdapat 3 (tiga) kawasan hutan register yaitu register 41, register 81 danregister 82 merambah Kawasan Hutan oleh masyarakat.

;Bahwa fungsi tim tersebut adalah untuk mengetahui ukuran tanah secarakeseluruhan dan permohonan masyarakat tersebut harus memenuhi syaratdengan objek adalah para perambah hutan dan tidak termasuk dalam kawasanhutan.;Bahwa sepengetahuan Saksi SK 281 adalah bahagian dari APL di Tele.;Bahwa benar Bupati yang mengatur APL tersebut.;Bahwa sepengetahuan Saksi tergantung permohonan, namun lazimnya APLtersebut diperuntukkan kepada keperluan masyarakat.

Fotokopi Surat dari Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Toba SamosirNomor : 522.4/124/2000 tanggal 26 Januari 2000, perihal : Usul penataanareal pemukiman perambah hutan, yang ditujukan kepada Bupati TobaPUTUSAN Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN Big, Halaman 16 dari 41 Halaman10.11.12.13.Samosir, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materaiyang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P5;Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 123 Tahun2003 tanggal 2 Juli 2003, tentang

;Bahwa Saksi pernah membuat usulan kepada Bupati Toba Samosir tentangpenataan areal pemukiman perambah hutan.;Bahwa Saksi selaku staf Bupati di Kabupaten Toba Samosir memilki kewajibanuntuk memberikan masukan dari sektor Kehutanan. Permasalahan yang Saksihadapi selama Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan di sekitar APLterdapat 3 (tiga) kawasan hutan register yaitu register 41, register 81 danregister 82 merambah Kawasan Hutan oleh masyarakat.

;Bahwa fungsi tim tersebut adalah untuk mengetahui ukuran tanah secarakeseluruhan dan permohonan masyarakat tersebut harus memenuhi syaratdengan objek adalah para perambah hutan dan tidak termasuk dalam kawasanhutan.;Bahwa sepengetahuan Saksi SK 281 adalah bahagian dari APL di Tele.;Bahwa benar Bupati yang mengatur APL tersebut.;Bahwa sepengetahuan Saksi tergantung permohonan, namun lazimnya APLtersebut diperuntukkan kepada keperluan masyarakat.

Woko Menjadi Desa Definitif KecamatanPajo Kabupaten Dompu;T5 ~Fotokopi Surat Menteri Kehutanan No. 102/MenhutVII/1998 perihalPersetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan untuk lokasi pemukimantransmigrasi penempatan T.A. 1997/1998, ditujukan kepada MenteriTransmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan;T6 Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 214 Desa Woko, atas nama MamanSantra, Surat Ukur tanggal 10032000, No. 87/Woko/2000, luas 10.000 M2;T7 Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 198 Desa Woko, atas namaSyamsudin

Woko Menjadi Desa Definitif KecamatanPajo Kabupaten Dompu; Fotokopi Surat Menteri Kehutanan No. 102/MenhutVII/1998 perihalPersetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan untuk lokasi pemukimantransmigrasi penempatan T.A. 1997/1998, ditujukan kepada MenteriTransmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan; Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 214 Desa Woko, atas nama MamanSantra, Surat Ukur tanggal 10032000, No. 87/Woko/2000, luas 10.000 M2; Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 198 Desa Woko, atas namaSyamsudin Gani

dariberbagai daerah di Pulau Jawa;2 Bahwa sebagai daerah transmigrasi, maka dibentuklah Pemukiman Transmigrasiyang pada awalnya disebut daerah Desa Raharja UPT II sei Gari yang merupakancikal bakal terbentuknya desa Indra Sakti yang dahulu tergabung kedalamwilayah kecamatan Siak Hulu dan sekarang mekar menjadi Kecamatan TapungKabupaten Kampar Provinsi Riau;3 Bahwa setelah berkembang dan dipandang mampu maka pada tahun 1994 olehpemerintah melalui Kepala Kantor Unit Pemukiman Transmigrasi danPemukiman Perambah

Hutan Republik Indonesia, maka diserahkanlah UnitPemukiman Transmigrasi/Desa Transmigrasi kepada Pemerintah Desa IndraSakti yang tertuang dalam BERITA ACARA SERAH TERIMA UNITPEMUKIMAN TRANSMIGRASI/DESA TRANSMIGRASI NOMOR : B.A.03 / W.4D/1994;4 Bahwa adapun yang bertindak sebagai para pihak dalam BERITA ACARASERAH TERIMA UNIT PEMUKIMAN ~~ TRANSMIGRASI/DESATRANSMIGRASI NOMOR : B.A. 03 / W.4D/1994 tersebut adalah HarliSumateria / NIP. 160018916 Jabatan Kepala Kantor Unit Pemukiman Transmigrasidan Pemukiman

Perambah Hutan Desa II Sei Garo Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sebagai PIHAK PERTAMA,yang mewakili Pemerintah dan Tekad Jabatan Pjs Kepala Desa Indra SaktiKecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sebagai PPHAK KEDUA;5 Bahwa adapun isi penyerahan yang tertuang dalam BERITA ACARA SERAHTERIMA UNIT PEMUKIMAN TRANSMIGRASI/DESA TRANSMIGRASINOMOR : B.A. 03 / W.4D/1994, tersebut pada lembar lembar kedua adalahsebagai berikut (kami kutip) :PERTAMA : PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA UnitPemukiman

Harli Sumateria NIP. 160018916 sebagai KepalaKantor Unit Pemukiman Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan RI danyang menjadi PIHAK KEDUA sebagai Pihak yang menerima adalah Sdr.TEKAD sebagai Pjs.Kepala Desa Indra Sakti, serta mengetahui camat Siak Huludan kepala Kantor Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah HutanRI Kabupaten Kampar;7 Bahwa dalam lampiran Berita Acara serah terima Unit Pemukiman Transmigrasidan Pemukiman perambah Hutan II Sei Garo Kecamatan Siak Hulu, dijelaskantentang DAFTAR