Berdasarkan suratketerangan penggarap tanah negara bebas (GG) tanggal26072014 nomor: 593.82/34/2012/VII/2014 s/d nomor:593.82/42/2012/VII/2014 ( Fotocopy sesuai denganfotocopy );Fotocopy Surat Risalah Panitia Pemeriksaan tanah "A" yang menjadi dasar terbitnya SHGB No. 12, riwayat tanah adalahbahwa status tanah yang dimohon adalah tanah negarayang belum terdaftar dengan sesuatu hak, asalnya digarapoleh Holid, seluas + 19.920 M* yang terletak di DesaMekarsari, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumiberdasarkan

/34/2012/VII/2014 tertanggal 26Juli 2014 ( Fotocopy sesuai denga fotocopy );Fotocopy Surat Keterangan Penggarap Tanah NegaraBebas (GG) Nomor : 593.82/35/2012/VII/2014 tertanggal 26Juli 2014 ( Fotocopy sesuai denga fotocopy );Fotocopy Surat Keterangan Penggarap Tanah NegaraBebas (GG) Nomor : 593.82/36/2012/VII/2014 tertanggal 26Juli 2014 ( Fotocopy sesuai denga fotocopy );Fotocopy Surat Keterangan Penggarap Tanah NegaraBebas (GG) Nomor : 593.82/37/2012/VII/2014 tertanggal 26Juli 2014 ( Fotocopy sesuai

denga fotocopy );Fotocopy Surat Keterangan Penggarap Tanah NegaraBebas (GG) Nomor : 593.82/38/2012/VII/2014 tertanggal 26Juli 2014 ( Fotocopy sesuai denga fotocopy );Fotocopy Surat Keterangan Penggarap Tanah NegaraBebas (GG) Nomor : 593.82/039/2012/VII/2014 tertanggal26 Juli 2014 ( Fotocopy sesuai denga fotocopy );Fotocopy Surat Keterangan Penggarap Tanah NegaraBebas (GG) Nomor : 593.82/40/2012/V1I/2014 tertanggal 26Juli 2014 ( Fotocopy sesuai denga fotocopy );Fotocopy Surat Keterangan Penggarap

Tanah NegaraBebas (GG) Nomor : 593.82/041/2012/VII/2014 tertanggal26 Juli 2014 ( Fotocopy sesuai denga fotocopy );Fotocopy Surat Keterangan Penggarap Tanah NegaraBebas (GG) Nomor : 593.82/27/2012/IX/2014 tertanggal 18September 2014 ( Fotocopy sesuai denga fotocopy ):;Fotocopy Surat Keterangan Penggarap Tanah NegaraBebas (GG) Nomor : 593.82/14/2012/IX/2014 tertanggal 18September 2014 ( Fotocopy sesuai denga fotocopy );Fotocopy Surat Keterangan Penggarap Tanah NegaraBebas (GG) Nomor : 593.82/30/2012

T 13SBukti T 13 TBukti T 13 UBukti T 13 VBukti T 13 WBukti T 13 XBukti T 13 YBukti T 13 ZBukti T 13 AABukti T 13 BBBukti T 13 CCasli );Fotocopy Surat Keterangan Penggarap Tanah NegaraBebas (GG) Nomor : 593.82/041/2012/VII/2014 tanggal26 Juli 2014 atas nama SAJUD ( Fotocopy sesuai dengan asli );Fotocopy Surat Fisik Bidang Tanah(SPORADIK) tanggal 15 Desember 2015 ( FotocopysesualPernyataandenganasli );Fotocopy Surat Keterangan Penggarap Tanah NegaraBebas (GG) Nomor : 593.82/40/2012/VII/2014 tanggal26

Bahwa benar di desa Margaluyu Kecamatan Tanjungsari telahdilakukan tahapan pengadaan tanah berdasarkan Keputusan BupatiSumedang Nomor: 593.82/Kep.273HUK/2011 tanggal 08 Agustus2011 dengan perincian klasifikasi sebagai berikut:a. Darat Perumahan Kelas dengan nilai Rp. 235.000./m?b. Darat Perumahan Kelas 2 dengan nilai Rp. 190.000./m?c. Darat Perumahan Kelas 3 dengan nilai Rp. 120.000./m?d. Sawah Kelas 1 dengan nilai Rp. 115.000./m?Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 37/Pdt.Sus/2016/PN.SMD10e.

Bahwa selanjutnya dilakukan perubahan atas Surat KeputusanBupati Sumedang Nomor: 593.82/Kep.315HUK/2011 Tanggal 08Januari 2011 dengan Surat Keputusan Bupati Sumedang No.:593.82/KEP.273HUK/2011 Tanggal 28 September 2011 denganperincian klasifikasi sebagai berikut:a. Darat Perumahan Kelas dengan nilai Rp. 240.000./m?b. Darat Perumahan Kelas 2 dengan nilai Rp. 193.000./m?a. Darat Perumahan Kelas 3 dengan nilai Rp. 122.000./m?7.

/10SPH10/PPT/2012 atas nama Emah;BuktiTI7 : Foto Copy Surat Pernyataan Pelepasan danPenyerahan Hak Atas Tanah, Tanaman dan Bangunan Untuk1710.11.12.13.14.15.16.17.Kepentingan Pembangunan Jalan Tol CileunyiSumedangDawuanNo. 593.82/9SPH9/PPT/2012 atas nama Umar;BuktiTI8 : Foto Copy Keputusan Bupati SumedangNomor: 520/Kep.198Distan/2012 tentang Penetapan Harga DasarGanti Kerugian Tanaman di Kabupaten Sumedang;BuktiTI9 : Foto Copy Keputusan Bupati SumedangNomor: 640/Kep.227DPU/2014 tentang Penetapan

/9SPH9/PPT/2012 atas nama Umar;Bukti T.2 : Foto Copy Surat Pernyataan Pelepasan danPenyerahan Hak Atas Tanah, Tanaman dan Bangunan UntukKepentingan Pembangunan Jalan Tol CileunyiSumedangDawuanNo. 593.82/10SPH10/PPT/2012 atas nama Emah;Bukti T.3 : Foto Copy Surat Pernyataan Pelepasan danPenyerahan Hak Atas Tanah, Tanaman dan Bangunan UntukKepentingan Pembangunan Jalan Tol CileunyiSumedangDawuanNo. 593.82/150SPH46/PPT/2012 atas nama Dahlan;Bukti T.4 : Foto Copy Surat Pernyataan Pelepasan danPenyerahan

Hak Atas Tanah, Tanaman dan Bangunan UntukKepentingan Pembangunan Jalan Tol CileunyiSumedangDawuanNo. 593.82/426SPH82/PPT/2012 atas nama Itoh;Bukti T.5 : Foto Copy Keputusan Bupati SumedangNomor: 593.82/Kep.273Huk/2011 tentang Pengesahan PenetapanHarga Ganti Rugi Tanah oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) didesa Margaluyu Kecamatan Tanjungsari untuk Pembangunan JalanTol CileunyiSumedangDawuan di Kabupaten Sumedang TahunAnggaran 2011;Bukti T.6 : Foto Copy Keputusan Bupati SumedangNomor: 593.82/Kep.315Huk

Dokumen Akta Pelepasan Hak Nomor : 593.82/393/26.73/2010tanggal O7 Agustus 2010 yang dibuat dan ditandatanganidihadapan Camat Martapura;b. Surat Hibah tanggal 2 Agustus 2010;c. Surat Keterangan Nomor : 593.82/02/2009/2010 tanggal 06Agustus 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh LurahMartapuraKetiga Dokumen / Surat tersebut ditandatangani oleh Iskandar BinAbdullah selaku Pihak Penerima Hibah dan Halimah BintiAbudllah sebagai Pihak yang menghibahkan;10.

Tanda Register Surat Keterangan dan Surat Pernyataan PengakuanHak atas Tanah (SPPHT) No Reg : 593.82/65/2673/2001 tanggal 1Juni 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Camat Martapura.Adalah SAH milik PENGGUGAT3. Menyatakan tanah persawahan seluas 10.000 m yang terletak Jl.Diponegoro Rt02/RW 02 Tanjung Aman Martapura, Kab. OKU Timuradalah SAH milik Penggugat.4.

Menyatakan:Hal. 9 dari 44 hal.105.10a.Dokumen Akta Pelepasan Hak Nomor : 593.82/393/26.73/2010tanggal 07 Agustus 2010 yang dibuat dan ditandatangani olehCamat Martapura;Surat Hibah tanggal 2 Agustus 2010;.

/65/2673/2001 tanggal 1 Juni 2002yang dibuat dan ditandatangani oleh Camat Martapura yang menyatakanadanya tanah persawahan seluas 10.000 M2 yang terletak di JlDiponegoro RI 02/RW O02 Tanjung Aman Martapura Kabupaten OganKomering Ulu Timur adalah SAH milik PENGGUGAT;Menimbang, bahwa dengan demikian Dokumen Akta Pelepasan HakNomor : 593.82/393/26.73/2010 tanggal 07 Agustus 2010 yang dibuatdan ditandatangani oleh Camat Martapura, Surat Hibah tanggal 2Agustus 2010 dan Surat Keterangan Nomor : 593.82

Surat ...... a 2005, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan MenteriNegara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 03Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan dan PembatalanKeputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, dengan buktialas hak : 2.1 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal09 Juli 2003 Nomor64.02.33/593.82/PHAT/Tgr.S/1478/VII/2003 yang diketahuioleh Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Desa Loa Lepudan Camat Tenggarong Seberang ; 2.2 Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal

09 Juli2003 Nomor 9/64.02.33/593.82/SKT/332/VII/2003 , yangdiketahui oleh Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala DesaLoa Lepu dan Camat Tenggarong Seberang ; Dad Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 30 Juni2003 yang diketahui oleh Ketua RT II dan Kepala DesaLoa Lepu ;2.4 Surat Pernyataan Tidak Sengketa dan PemasanganTanda Patok Batas tanggal 30 Juni 2003 yang diketahuioleh Ketua RT MII dan Kepala Desa Loa Lepu ;Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Petitum Penggugat yangmenyatakan Tergugat tidak melakukan

15 Desember 2005 Nomor : 302 520.144.3 2005 sebagaimana yang diatur dalam PeraturanMenteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 03 tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan danPembatalan kKeputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara,telah diterbitkan sesuai prosedur hukum yang berlaku,diterbitkan setelah adanya permohonan dari Tergugat MIIIntervensi (R.MUSLIANTO) berdasarkan alas hak yangdimilikinya yaitu : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 09Juli 2003 Nomor64.02.33/593.82

/PHAT/Tgrs.S/1478/VI1I/2003, yangdiketahui Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Desa LoaLepu dan Camat Tenggarong Seberang ; Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 09 Juli 2003Nomor : 09/64.02.33/593.82/SKT/33 2/VII/2003, yangdiketahui Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Desa LoaLepu dan Camat Tenggarong Seberang ; # Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 30 Juni 2001,yang diketahui oleh Ketua RT.

Kutai Karta Negara kepadaPanitia A & Juru Ukur dll, Nomor : 500/327/BPN44.3/2005, tanggal 10 Oktober 2010, PerihalUndangan Pemeriksaan dan Pengukuran Tanah atas namaPosman Sitorus dkk (18 Orang) ; Foto copy sesuai dengan aslinya Permohonan UntukT 9T 10T 11T 12T 13T= 14 Te TA awiewwies 34 Mendapatkan Hak Mlik, tanggal 21 Agustus 2005, atasnama pemohon R.MUSLIANTO ; Foto copy sesuai dengan aslinya Surat PernyataanPelepasan Hak Atas Tanah, tanggal 09 Juli 2003Nomor : 64.02.33/593.82/PHAT/Tgr.s/ 1478

Bahwa pada tanggal 4 April 2013, TERGUGAT telah melaksanakankewajibannya untuk mengurus perubahan peruntukan obyek sengketatersebut ke instansi yang berwenang dengan menitipkan buktiperubahannya berupa Informasi Tata Ruang (ITR) Nomor :593.82/1469/DCK, tertanggal 20 Maret 2013 kepada Notaris Richard YerryPuryatma,S.H.,M.Kn..; 9.

Surat Kepala Dinas Cipta Karya Kebuapten Badung Nomor :593.82/1469/DCK. Tertanggal 20 Maret 2013, yang padapokoknya menyatakan bahwa permohonan informasi TataRuang atas nama Dokter KETUT RINA, denganpembangunan Pondok Wisata pada zona budidaya 4 (b.4)sesuail dengan zonanya, sepanjang memenuhi ketentuan TataBangunan dan Lingkungan Yang berlaku ;b.

Surat Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten BadungNomor : 593.82/1470/DCK, tertanggal 20 Maret 2013, yangpada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Informasi TataRuang atas nama Dokter KETUT RINA, dengan rencanapembangunan Pondok Wisata pada zona budidaya 4 (b.4)sesuai dengan zonanya, sepanjang memenuhi ketentuan TataBangunan dan Lingkungan yang berlaku ;Atas penyerahan 2 (dua) buah surat tersebut, maka TERGUGATtelah memenuhi kewajiban perjanjian yang dimanatkan dalamperjanjian yang dibuat oleh Notaris

,MKn., masing masing :(a), Surat Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung Nomor :593.82/1469/DCK tertanggal 20 Maret 2013 dan (b) Surat KepalaDinas Cipta Karya Kabupaten Badung Nomor : 593.82/1470/DCKtertanggal 20 Maret 2013. atas penyerahan 2 (dua) surat tersebut diatas, PENGGUGAT Rekonvensi (Penjual) telah memenuhi kewajibansebagaimana dimaksud dalam pernjian Pasal 1. Berdasarkanpenyerahan surat tersebut, maka Notaris RICHARD YERRYPURYATMA, S.H.

Foto copy Informasi Peta Tata Guna Tanah No.47354/2012 danInformasi Peta Tata Guna Tanah No. 47356/2012, keduanyatertanggal 28 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh BadanPertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Badung, lalu diberi tandabukti10.Foto copy Surat dari Cipta Karya Kabupaten BadungNo.593.82/1469/DCK perihal Informasi Tata Ruang tertanggal 20Maret 2013, lalu diberi tanda bukti11.Foto copy Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, berupatanda terima pelayanan pendaftaran pencatatan blokir

Bahwa belum habis atas sewa terhadap tanah dan bangunan yang terletakdi Jalan Rangga Gempol No.1A Bandung, Penggugat telah membeli tanahdan bangunan tersebutdengan cara pemberian ganti rugi kepada Tergugat sesuai dengan surat keputusan Tergugat Nomor : 593.82/2186DisrumTentang Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Yang Dikuasai OlehHalaman 13 dari 97 Halaman Putusan Perkara No.126 /G/2018/PTUNBDGPemerintah Kotamadya Daerah Tingkat Il Bandung.

Asas Kecermatan, yaitu. tindakan Para Tergugat yang telahmenerbitkan Objek Sengketa tidak cermat sedangkan diketahui atastanah dan bangunan yang terletak di Jalan Rangga Gempol No.1AKota Bandung telah dilepaskan haknya kepada Penggugatberdasarkan Surat keputusan Tergugat Nomor : 593.82/2186DisrumTentang Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Yang DikuasaiOleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat Il Bandung.

Kepentingan Penggugat Tidak dirugikanBahwa sejak Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah yang dikuasai olehPemerintah Kotamadya Daerah Tingkat Il Bandung Nomor : 593.82/2186Disrumtanggal 13 Oktober 1998 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 593696 tentang Pengesahan Pelepasan Hak atas Tanah yang di kuasai PemerintahKotamadya Daerah Tingkat Il Bandung kepada Penyewa (Sdr.

Bahwa disini kami menemukan fakta adanya perbedaan identitas antara SKKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 593696 tanggal 24 Agustus 1998dengan Surat Walikotamadya Kepala Daerah daerah tingkat II No 593.82/2186Disrum tanggal 13 oktober 1998.

Bahwa dengan itu Penggugat lalu berpendapat tindakan Tergugat telah menimbulkanketidak pastian hukum dalam hal kepemilikan hak atas tanah yang diperolehPenggugat berdasarkan Surat keputusan Tergugat Nomor : 593.82/2186DisrumTentang Surat Keputusan pelepasan Hak atas Tanah yang dikuasai oleh pemerintahKotamadya Daerah Tingkat Il Bandung tertanggal 13 Oktober 1998 dan berdasarkanSurat keputusan Menteri Dalam Negeri RI.

II Bogor.Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa baratNomor 593.82/SK.303.S/AGRDA/28989 tanggal 31 Maret 1989tentang Perpanjangan masa berlakunya Surat Keputusan GubernurKepala Daerah Tingkat Jawa barat Nomor 593.82/SK.216.S/AGRDA/177 86 tanggal 26 Desember 1986 tentang Surat KeputusanKepala Daerah Tingkat Jawa Barat tentang Persetujuan Lokasi IzinPembebasan Tanah Seluas + 5 Ha terletak di Desa Kemiri MukaKecamatan beji Kotip Depok Kabupaten Daerah Tingkat II Bogoruntuk pembangunan Pasar

PetamburanJaya Raya.Bahwa dalam Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat Jawa BaratNomor 593.82/SK.303.S/AGRDA/28989 tanggal 31 Maret 1989,yang dalam klausulnya pada bagian Menimbang,menyebutkanmengenai:1.

Bahwa perbuatan Terlawan dengan tidak menyerahkan Pasar KemiriMuka kepada Pemerintah Kabupaten Bogor ataupun kepada TurutTerlawan Il hingga saat ini adalah telah melanggar Surat KeputusanGubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Barat Nomor:593.82/SK.216.S/AGRDA/17786.d.

Petamburan Jaya Rayabelum melaksanakan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Barat Nomor 593.82/SK.216.S/AGRDA/17786 tentangPersetujuan Lokasi dan Izin Pembebasan Tanah Seluas + 5Ha terletak diDesa Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kotip Depok, Kabupaten DaerahTingkat Il Bogor untuk Pembangunan Pasar Depok Lama Atas Nama PT.Petamburan Jaya Raya pada dictum kedua butir 2 dan atas tanahtersebut masih tercatat sebagai asset Pemerintah Kota Depok.g.

/SK.216.S/AGRDA/17786 tanggal 26 Desember1986, dan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor: 593.82/SK.303.S/AGRDA/28989 tanggal 31 Maret 1989; Bahwa benar diatas tanah Pasar Kemiri Muka telah berdiri bangunan yangdibiayai oleh APBD Pemerintah Kota Depok dan terinventarisasi sebagaiaset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Depok, yaitu:1.

Bahwa di Desa Jatimulya telah dilakukan tahapan pengadaan tanahberdasarkan Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Nomor : 593.82/Kep.312PPT/2015 Tanggal 28 Juli 2015 dengan perincian klasifikasi sebagaiberikut:a. Zoning 1/Tanah Pemukiman/ dengan nilai Rp. 1.200.000,/m2b. Zoning 2/Tanah Pemukiman/ dengan nilai Rp. 950.000,/m2c. Zoning 3/ Tanah Pemukiman/ dengan nilai Rp575..000,/m2d. Zoning 4/Tanah Sawah/ dengan nilai Rp.525.000,/m2.

Bahwa selanjutnya dilakukan perubahan atas Surat Keputusan PanitiaPengadaan Tanah Nomor : 593.82/Kep.312 PPT/2015 Tanggal 28 Juli2015 dengan Surat Keputusan Wakil Bupati Sumedang No : 590/KEP.409HUK/2015 Tanggal 5 Oktober 2015 dengan Perincian klasifiaksi sebagaiberikut :a. Zoning 1/Tanah Pemukiman/ dengan nilai Rp. 1.530.000,/m2b. Zoning 2/Tanah Pemukiman/ dengan nilai Rp. 1.207.000,/m2c. Zoning 2a/ Tanah Persawahan/ dengan nilai Rp869..000,/m2d.

/405SPH38/PPT/2015 Atas Nama Angga Wijaya, selanjutnyabertanda T.lll2 ;Fotocopy Kwitansi/Bukti Pembayaran No 27/JTM/CSD/VII/2015 Atas NamaAgus Sukaryadi, selanjutnya bertanda T.III3 ;Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Hak Atas TanahNo. 593.82/379SPH23/PPT/2015 Atas Nama Angga Wijaya, selanjutnyabertanda T.III4 ;Fotocopy Kwitansi/Bukti Pembayaran No 28/JTM/CSD/VII/2015 Atas NamaSari , selanjutnya bertanda T.III5 ;Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Hak Atas TanahNo.

593.82/380SPH24/PPT/2015, selanjutnya bertanda T.III6 ;Fotocopy Kwitansi/Bukti Pembayaran No 124/JTM/CSD/VII/2015 BidangNomor 02656 berada di zoning 2 dengan nilai Rp.1.207.000.00 (satu jutadua ratus tujuh ribu rupiah)/Meter 2, selanjutnya bertandaT.III7;Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Hak Atas TanahNo. 593.82/470SPH94/PPT/2015, selanjutnya bertanda T.III8 ;Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus/2016/PN.SMD9.

Fotocopy Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Nomor : 593.82/KEP.312PPT/2015 Tentang Penetapan Hasil Musyawarah Harga Ganti Rugi untukpenggunaan Jalan Tol Cileunyi SumedangDawuan Kabupaten Sumedang,selanjutnya diberitanda T.III9 ;10.

KDH Tk JabarNomor 593.82/Sk249.5/AGRDA/22387 tanggal 10 Februari 1987 tentangGambar Peta Site Plan, yang menyatakan sebagai lahan fasilitas umum(fasum) dan fasilitas social (fasos) Tergugat atas sebidang tanah seluas2.049 m? (dua ribu empat puluh sembilan meter persegi) berlokasi diKelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, yang berbatasandan atau/masuk dalam area wilayah Perumahan Ciparigi Indah;6.

KDH Tk Jabar Nomor 593.82/Sk249.5/AGRDA/22387 tanggal 10 Februari 1987tentang Gambar Peta Site Plan;Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 138 K/Pdt/20187.10.11.12.Menghukum Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanyauntuk membongkar bangunan diatasnya, menyerahkan, dan mengembalikandalam keadaan kosong kepada Penggugat jika perlu dengan bantuan alatkekuasaan negara yaitu sebidang tanah seluas 2.049 m?

Bahwa dengan seluruh syarat untuk membeli rumah Jalan Suatama No. 10telah terpenuhi, maka pada tanggal 26 Mei 1999 dikeluarkan surat pelepasanhak Pemerintah Kota Bandung No. 593.82/SI 1133 DISPERUM yang padaintinya adalah Pemerintah Kota Bandung melepaskan hak atas tanah JalanSuatama No. 10, (P6) ;9.

Foto copy Surat Pelepasan Hak Pemerintah Kota Bandung No. 593.82/Si 1133 DISPERUM, diberi tanda bukti P6 ;7. Foto copy Kutipan Akta Kematian No. 822/2002 tertanggal 20 Desember 2002diberi tanda bukti P7 ;Halaman 22 dari 54 hal Putusan Nomor 493/ Pdt/G/2016/PN.Bdg8. Foto copy Kutipan Akta Kematian No 05/2005 tertanggal 6 Februari 2005. diberitanda bukti P8 ;9. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No 234/1976 tertanggal 30 April 1976,diberi tanda bukti P9 :10.

Foto Copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Yang Dikuasai OlehPemerintah Kotamadya Daerah Tingkat Il Bandung No. 593.82/ 1333Disperum, diberi tanda bukti T5 ;6. Foto copy Bukti Pembayaran PBB atas nama TERGUGAT Tahun 2010 s/d2013, 2015 s/d 2017, diberi tanda bukti T 6 ;7. Foto copy Bukti Pembayaran PBB atas nama Tergugat Tahun 2014 dan KartuKeluarga No. 33273061805110035, diberi tanda bukti T7 ;8.

Foto copy Surat Pelepasan Hak Pemerintah Kota Bandung No. 593.82/SI 1133 DISPERUM, diberi tanda bukti P 6 ;7. Foto copy Kutipan Akta Kematian No. 822/2002 tertanggal 20 Desember 2002,diberi tanda bukti P7 ;8. Foto copy Kutipan Akta Kematian No. 05/2005 tertanggal 6 Februari 2005,diberi tanda bukti P8 ;9. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No 234/1976 tertanggal 30 April 1976,diberi tanda bukti P9 ;10.

Foto Copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Yang Dikuasai OlehPemerintah Kotamadya Daerah Tingkat Il Bandung No. 593.82/ 1333Disperum, diberi tanda bukti T5 ;6. Foto copy Bukti Pembayaran PBB atas nama TERGUGAT Tahun 2010 s/d2013, 2015 s/d 2017, diberi tanda bukti T6 ;7. Foto copy Bukti Pembayaran PBB atas nama Tergugat Tahun 2014 dan KartuKeluarga No. 332730618051 10035, diberi tanda bukti T7 ;8.

Kasimd Gugatan Penggugat Kabur (Exceptio Obscuur Libel)Bahwa alasan Penggugat dalam point 5 dasar dan alasan Penggugat adalah :"Bahwa sekitar Tahun 1996 / 1997 terjadi tukar guling tanah antara Tergugat Idengan Tergugat II, dimana Tergugat I mengambil / menggunakan tanahtergugat II untuk Pembangunan SMUN 1 Dompu.Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat IIDompu Nomor : 593.82/617/PEM tanggal 15 September 1989 tentangPenyerahan tanah kebun milik Pemerintah Daerah Tingkat IT

KasimSebelah timur : Sungai LajuGugatan Penggugat Kabur (Exception Obscuur Libel)Bahwa Gugatan Penggugat dalam point 5 sebagai dasar dan alasanpenggugat adalah Bahwa sekitar tahun 1996/1997 terjadi tukar gulingtanah antara tergugat I dan tergugat II, dimana tergugat I mengambil ataumenggunakan tanah tergugat II untuk pembangunan SMUN Dompue Bahwa sesuai dengan surat Keputusan Bupati Kepala DaerahTingkat II Dompu Nomor: 593.82/617/PEM tanggal 15September 1989 tentang penyerahan tanah kebun milikpemerintah

Kasim juga karenatanah tersebut merupakan tanah milik Pemerintah Kabupaten Dompu yang sudahdiserahkan kepada Yayasan Cokroaminoto sesuai dengan surat Keputusan BupatiKepala Daerah Tingkat IT Dompu Nomor: 593.82/617/PEM tanggal 15 September1989 tentang Penyerahan tanah kebun milik Pemerintah Daerah Tingkat IT Dompukepada Yayasan Cokroaminoto untuk dijadikan lokasi pembangunan SMACokroaminoto di kelurahan Karijawa Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu.4 Bahwa gugatan penggugatan dalam gugatan poin 5 yang

Bahwapernyataan Penggugat tidak benar, yang benar adalah objek sengketa tersebutmerupakan tanah miliki Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu yang telah diserahkankepada Yayasan Cokroaminoto pada tahun 1989 yang dibuktikan dengan SuratKeputusan Nomor: 593.82/617/PEM tanggal 15 September 1989 tentang Penyerahantanah kebun milik Pemerintah Daerah Tingkat II Dompu kepada YayasanCokroaminoto untuk dijadikan lokasi pembangunan SMA Cokroaminoto di kelurahanKarijawa Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu.5 Bahwa gugatan

bangunan Yayasan Cokro Aminoto sekarang ini menjadiobyek sengketa saksi tidak tahu ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat, Tergugat I, danTergugat HI menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi lagi maupun alat buktilainnya karena dipandang sudah cukup;Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat I untuk menguatkan dalildaliljawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:1 Foto Copy SK Bupati Kepala Daerah Tingkat IT Dompu Nomor : 593.82

Bahwa dengan seluruh syarat untuk membeli rumah Jalan Suatama No. 10telah terpenuhi, maka pada tanggal 26 Mei 1999 dikeluarkan surat pelepasanhak Pemerintah Kota Bandung No. 593.82/SI 1133 DISPERUM yang padaintinya adalah Pemerintah Kota Bandung melepaskan hak atas tanah JalanSuatama No. 10, (P6) *9.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas menjadi benar pula dalil ParaPenggugat dihalaman 4 point ke 8 yang pada pokoknya menyatakan : ...8etelah seluruh syarat terpenuhi maka pada tanggal 26 Mei 1999Pemerintah Kodya Bandung menerbitkan Surat Pelepasan Hak No. 593.82 /SI1133 Disperum guna melepaskan hak atas tanah Jalan Suatama No. 10kepada Tergugat :.

Foto copy Surat Pelepasan Hak Pemerintah Kota Bandung No. 593.82/SI 1133 DISPERUM, diberi tanda bukti P6 :7. Foto copy Kutipan Akta Kematian No, 822/2002 tertanggal 20 Desember 2002,diberi tanda bukti P7 ;Halaman 22 dari 54 hal.

Foto Copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Yang Dikuasai OlehPemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 593.82/ 1333Disperum, diberi tanda bukti T5 ;6. Foto copy Bukti Pembayaran PBB atas nama TERGUGAT Tahun 2010 s/d2013, 2015 s/d 2017, diberi tanda bukti T 6 :7. Foto copy Bukti Pembayaran PBB atas nama Tergugat Tahun 2014 dan KartuKeluarga No. 33273061805110035, diberi tanda bukti T78.

Foto Copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Yang Dikuasai OlehPemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 593.82/ 1333Disperum, diberi tanda bukti T5 ;6. Foto copy Bukti Pembayaran PBB atas nama TERGUGAT Tahun 2010 s/d2013, 2015 s/d 2017, diberi tanda bukti T6 ;7. Foto copy Bukti Pembayaran PBB atas nama Tergugat Tahun 2014 dan KartuKeluarga No. 332730618051 10035, diberi tanda bukti T7 ;8.

Bahwa di Desa Jatimulya telah dilakukan tahapan pengadaan tanahberdasarkan Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Nomor : 593.82/Kep.312PPT/2015 Tanggal 28 Juli 2015 dengan perincian klasifikasi sebagaiberikut:a. Zoning 1/Tanah Pemukiman/ dengan nilai Rp. 1.200.000,/m2oO. Zoning 2/Tanah Pemukiman/ dengan nilai Rp. 950.000,/m2QOZoning 3/ Tanah Pemukiman/ dengan nilai Rp575..000,/m2a. Zoning 4/Tanah Sawah/ dengan nilai Rp.525.000,/m2.

Bahwa selanjutnya dilakukan perubahan atas Surat Keputusan PanitiaPengadaan Tanah Nomor : 593.82/Kep.312 PPT/2015 Tanggal 28 Juli2015 dengan Surat Keputusan Wakil Bupati Sumedang No : 590/KEP.409HUK/2015 Tanggal 5 Oktober 2015 dengan Perincian klasifiaksi sebagaiberikut :a. Zoning 1/Tanah Pemukiman/ dengan nilai Rp. 1.530.000,/m2oO. Zoning 2/Tanah Pemukiman/ dengan nilai Rp. 1.207.000,/m2QOZoning 2a/ Tanah Persawahan/ dengan nilai Rp869..000,/m2a.

/405SPH38/PPT/2015 Atas Nama Angga Wijaya, selanjutnyabertanda T.llk2 ;Fotocopy Kwitansi/Bukti Pembayaran No 27/JTM/CSD/VIV2015 Atas NamaAgus Sukaryadi, selanjutnya bertanda T.lll3 ;Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Hak Atas TanahNo. 593.82/379SPH23/PPT/2015 Atas Nama Angga Wijaya, selanjutnyabertanda T.llk4 ;Fotocopy Kwitansi/Bukti Pembayaran No 28/JTM/CSD/VIV2015 Atas NamaSari , selanjutnya bertanda T.IIl5 ;Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Hak Atas TanahNo. 593.82

/380SPH24/PPT/2015, selanjutnya bertanda T.IIk6 ;Fotocopy Kwitansi/Bukti Pembayaran No 124/JTM/CSD/VIV2015 BidangNomor 02656 berada di zoning 2 dengan nilai Rp.1.207.000.00 (satu jutadua ratus tujuh ribu rupiah)/Meter 2, selanjutnya bertanda T.Ill7;Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Hak Atas TanahNo. 593.82/470SPH94/PPT/2015, selanjutnya bertanda T.II8 ;Halaman 40 dari52 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus/2016/PN.SMD9.

Fotocopy Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Nomor : 593.82/KEP.312PPT/2015 Tentang Penetapan Hasil Musyawarah Harga Ganti Rugi untukpenggunaan Jalan Tol Cileunyi SumedangDawuan Kabupaten Sumedang,selanjutnya diberitanda T.Ill9 ;10.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubemur KDH TK Jawa Barat No.593.82/SK.522Pem.Um/1983 tanggal 23 Maret 1983 dan Surat KeputusanNo. 593.82/SK.499Pem.Um/1983 tanggal 24 Maret 1983 perihal Izin Lokasidan Pembebasan Tanah disebutkan bahwa PENGGUGAT memperolehpersetujuan lokasi dan izin pembebasan tanah seluas + 10 Hektar dan + 15Hektar, selurulmya + 25 Hektar untuk pembangunan perumahan sederhanadengan fasilitas KPRBIN terletak di Desa Pondok Karya (dfh PondokBetung), Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten

Zaenal dan Sertipikat Hak Milik No.696/Pondok Karya atas nama Azis Zaenal tersebut telah merugikan hakPENGGUGAT karena TERGUGAT XIl seharusnya tidak menerbitkan SertifikatHak Milik atas nama TERGUGAT karena bidang tanah tersebut merupakanhak milik PENGGUGAT berdasarkan Surat Pelepasan Hak Tanggal 2 Juni1975 dan telah dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan sehinggaditerbitkan Gambar Situasi tanggal 2 April 1983 No. 3056/1983 dan juga telahditerbitkan Surat Keputusan Gubemur KDH TK Jawa Barat No.593.82

/SK.522Pem.Um/1983 Tanggal 23 Maret 1983 dan Surat KeputusanGubemur KDH TK Jawa Barat No. 593.82/SK.499 Pem.Um/1983 Tanggal 24Maret 1983 untuk Izin Lokasi dan Pembebasan Tanah ;Bahwa tindakan TERGUGAT XII menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas namaTERGUGAT bertentangan dengan ketentuan ketentuan pertanahankhususnya Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang PendaftaranTanah, bahkan tindakan TERGUGAT XII tersebut merupakan perbuatanmelawan hukum ( Onrechtmatige Daad) sebagaimana diatur dalam Pasal1365

/SK.522Pem.Um/1983 Tanggal 23 Maret 1983 dan Surat KeputusanGubemur KDH TK Jawa Barat No. 593.82/SK.499Pem.Um/1983 Tanggal24 Maret 1983 untuk Izin Lokasidan Pembebasan Tanah;Hal. 41 dari 50 hal.

Putusan No. 93/Pdt/2017/PT.BTNNo.695/Pondok Karya dan Hak Milik Sertipikat Hak Milik No.696/PondokKarya atas nama Azis Zaenal (Pembading/Tergugat ) adalah sah menuruthukum;Bahwa Surat Pelepasan Hak Tanggal 2 Juni 1975 , pengukuran oleh KantorPertanahan sehingga diterbitkan Gambar Situasi tanggal 2 April 1983 No.3056/1983 ,Surat Keputusan Gubemur KDH TK Jawa Barat No.593.82/SK.522Pem.Um/1983 Tanggal 23 Maret 1983 , Surat KeputusanGubemur KDH TK Jawa Barat No. 593.82/SK.499Pem.Um/1983 Tanggal24 Maret

Tanah Milik Tjiang KimBQN G pastHalaman 5 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 06/G/2015/PTUN.Mks2.Bahwa adapun Penggugat memperoleh tanah tersebutberdasarkan jual beli dari Syamsuddin Samy dan HengkySartian Thung selaku ahli waris dari almarhum IntjeKoemala persil 27 DVV Il, kohir 65 Cl atas nama IntjeKoemala serta buktibukti pendukung lainnyaS@perti :1.Fotocopy surat dari Walikota tanggal 17 Nopember3.Fotocopy surat dari Gubernur tanggal 06 Oktober4.Fotocopy Surat Keputusan Walikota Nomor 543/S.Kep/593.82

/98 tentang Penetapan Kembali bentuk danbesarnya uang ganti rugi atas tanah milik IntjeKOe@Mald. 7222225.Fotocopy Surat Keputusan Walikota Nomor 87.a/S.Kep/593.82/2001 tentang Penetapan Kembali bentukdan besarnya uang ganti rugi atas tanah milik IntjeKO@Mala.2 22 noone nnn nnn nnn nnn nnn7.Fotocopy surat keterangan hak waris almarhum IntjeKoemala dari Balai HartaPEM GG All M1 ema ee8.Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Nomor 117/PK/Pdt/2009.9.Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Nomor 184/Pdt.G/2001.3.

Bukti P4 = :Foto copy Surat Walikotamadya Kepala DaerahTingkat Il Ujung Pandang Nomor : 592.2/988/T.PEM kepadaPimpro Pembebasan tanah untuk Jalan Tol Ujung Pandangperihal penyelesaian pembayaran ganti rugi atas tanahIntje Koemala yang terkena proyek jalan tol tertanggal 17Nopember 1997; (foto copy dari foto copy).5.Bukti P5 : Foto copy Surat Keputusan WalikotamadyaMakassar Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor :543/s.kep/593.82/98 Tentang Penetapan Kembali BentukDan Besarnya Ganti Rugi, Atas

Tanah Yang TerkenaPembebasan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan JalanTol Di Kecamatan Tallo Atas Nama Intje Koemala tanggal 11Nopember 1998; (foto copy dari foto copy yang dilegalisir )6.Bukti P6 : Foto copy Surat Keputusan Walikota MakassarNomor : 8/7.a/s.kep/593.82/2001 Tentang PenetapanKembali Bentuk Dan Besarnya Ganti Rugi, Atas Tanah YangTerkena Pembebasan Tanah Untuk KepentinganPembangunan Jalan Tol Di Kecamatan Tallo Atas Nama IntjeKoemala tanggal 24 Pebruari 2001; (Sesuai aslinya )7.Bukti

Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Garapan Atas Tanah Nomor :593.82/ 846/Pemt tanggal 28 April 2011, pihak yang melepaskan hak sdr.NAWIR dan Pihak yang menerima pelepasan hak sdr. Ir.

Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Garapan Atas TanahNomor : 593.82/ 847/Pemt tanggal 28 April 2011, pihak yang melepaskanhak sdr. ABBAS dan Pihak yang menerima pelepasan hak sdr. Ir.

Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Garapan Atas Tanah Nomor :593.82/ 847/Pemt tanggal 28 April 2011, pihak yang melepaskan hak sdr.ABBAS dan Pihak yang menerima pelepasan hak sdr. Ir.

Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dikuasaioleh Pemerintah Kota Bandung tanggal 05 Agustus 2002 No.593.82/1729Disrum yang ditandatangani oleh AA. Tarmana, Walikota Bandung, tanah danbangunan mana, serta dengan hakhak Penggugat di atasnya untukselanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai objek sengketa. 2.

Penggugat selaku Penerima Pelepasan Hak telah melakukankewajibannya membayar ganti rugf kepada Pemerintah Kota Bandung antaralain Penggugat telah membayar uang seluruhnya sebesar Rp.425.469.825, (empat ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapanratus dua puluh lima rupiah) dan pembayaran tersebut telah diterima olehPemerintah Kota Bandung sebagaimana ternyata dari Surat PernyataanPelepasan Hak Atas Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Bandungtanggal 5 Agustus 2002 No.593.82

Bahwa pembayaran ganti rugi atas pelepasan obyek sengketa a quosebesar Rp.425.469.825, (empat ratus dua puluh lima juta empat ratusenam puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh limarupiah)sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanahyang dikuasai oleh Pemerintah Kota Bandung Bandung tanggal 5 Agustus2002 No.593.82/1729DISRUM biaya pelepasan tanah tersebut sebesarRp. 14.852.500, ( empat belas juta delapan ratus lima puluh dua ribulima ratus rupiah) adalah telah dibayar oleh

Surat Pernyataan PelepasanHak Atas Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Bandung tanggal05 Agustus 2002 No.593.82/1729 Disrum yang ditandatangani oleh AATarmana, Walikota Bandung.Bahwa Surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah No.512/SPPHT/XII/2001tanggal 03 Desember 2001 maupun Surat Pernyataan Pelepasan HakAtas Tanah yang dimiliki oleh Penggugat adalah bukan bukti kepemilikanmenurut hukum.Halaman 18 dari 48 halaman Putusan Perdata Nomor 361 /Pdt.G/2015/PN.BdgBerdasarkan hal tersebut, maka gugatan

Bahwa benar, mengenai adanya pelepasan hak atas tanha berikut bangunantersebut dituangkan pula dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak AtasTanah Yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Bandung tanggal 05 Agustus2002 No.593.82/1729 Disrum yang ditandatangani oleh AA Tarmana,Walikota Bandung. 5.

PPA dan kami hanya mempunyai hubungan hukum denganpemilik asal.Bahwa pada tanggal 2 Agustus 1988 PT.PPA mengirimkan surat kepadaorang tua Penggugat dengan surat No.P183/PPA/VIII/1988 perihalpemberitahuan pembangunan tanah bekas Kopen berdasarkan SK GlobalGubernur No.593.82.SK.31.S.AGR.DA.83.83, sehubungan surat PT.PPApada tanggal 3 Agustus 1988, orang tua Penggugat melalui kuasahukumnya dari LBH Harbin mengirimkan surat Somasi kepada PT.PPAdengan Nomor. 001/HARBIN/SK/ KB/VIII/1988, perihal pemberitahuanlarangan

Ocim selaku mantan RT dan masyarakat sekitaryang mengetahui asalasul tanah tersebut (Bukti P9)Bahwa pada bulan Juli 2017, Penggugat sangat kaget melihat adapembangunan pagar dan memasang Plang menyatakan tanah tersebutmilik PT.PPA berdasarkan SK Gubernur No.593.82.SK.31.S.AGR.DA.83.83(terlampir) yang dilakukan oleh tukang suruhan Sdr. Yusuf yang mengakupihak dari PT.PPA.

Kopen Seblu Cs sebagaimana kami uraikan diatas dan pada saat ituPT.PPA tidak dapat membuktikan kepemilikan tanah tersebut, kecuali SKGubernur No.593.82.SK.31.S.AGR.DA.83.83 sedangkan SK Gubernurbukan bukti kepemilikan melainkan hanya sebagai syarat untukpembebasan tanah. Kami menduga adanya surat/dokumen tidak benar olehPT.PPA.Bahwa dapat kami informasikan kepada Majelis hakim, Bukti Serifikat HGBNo.1 Tahun 1986 yang dijadikan bukti kepemilikan atas tanah yang tersebutHal 7 putusan PT.

SK915/HGB/85, SK Gub TK Jabar tanggal 12 Mei 1982 No. 593.82/SK.602Pem.Um/82. Bahwa Tergugat melepaskan hak yang di antaranya yaitu:i) Kohir no 201 Persil 16, seluas 6.225m2 (enam ribu duaratus duapuluhlima meter persegi) tertulis atas nama Seblu Sedinil) Kohir no 201, seluas 2.505 m2 (dua ribu lima ratus lima meter persegi)atas nama Kopen Seblu Sedinill) Kohir no.

SK 915/HGB/85, SK Gub TK Jabar tanggal 12Mei 1982 No. 593.82/SK.602Pem.Um/82. (BUKTI P2 sampai P5). Bahwa disebutkan dalam Pasal 7 akta Pelepasan Hak yaitu: Pihak Pertama(pemilik awal) menjamin kepada Pihak Kedua (PPA) bahwa tanah tersebuttidak digadaikan, tidak dijadikan untuk kepentingan siapapun juga, bebas dariHal 11 putusan PT.

( Penggugat ) Jo AktaPengikatan jual beli nomor 933/W/X/2015, tanggal, 23 oktober 2015 seluas10x15 Selaku Penjual An.Laode Mustafa adalah TIDAK SAH DAN TIDAKMENGIKAT SECARA HUKUM, Sehingga pertimbangan hukum Ketua / Majelishakim tersebut pada halaman 18 Alinea 6 dan 7adalah keliru dan tidak benar.Alasan Banding Ke duaBahwa begitu pula pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 19 alinea2 dan 3 yang pada intinya mengatakan bahwa Bukti T.I,II,III1 berupa SuratKeputusan Walikota Nomor.578/S.Kep/593.82

/97, tertanggal 4 November 1997An.Intje Koemala, Bukti T.I,I,II2 berupa Surat Keputusan WalikotaNomor.543/S.Kep/593.82/98, tertanggal 11 November 1998 An.Intje Koemaladan Bukti TLL TH3 berupa Surat Keputusan WalikotaNomor.87.a/S.Kep/593.82/2001, tertanggal 24 February 2001 An.Intje Koemalaadalah Tentang Penetapan Kembali bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanahyang terkena pembebasan jalan Tol di Kecamatan Tallo atas nama IntjeKoemala adalah merupakan pertimbangan hukum yang sangat kelirudanterkesanKetua

Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dikuasaioleh Pemerintah Kota Bandung tanggal 05 Agustus 2002 No.593.82/1729Disrum yang ditandatangani oleh AA.

Penggugat selaku Penerima Pelepasan Hak telahmelakukan kewajibannya membayar ganti rugi kepada Pemerintah KotaBandung antara lain Penggugat telah membayar uang seluruhnya sebesarRp.425.469.825, (empat ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluhsembilan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) dan pembayaran tersebuttelah diterima oleh Pemerintah Kota Bandung sebagaimana ternyata dariSurat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dikuasai oleh PemerintahKota Bandung tanggal 5 Agustus 2002 No.593.82

Bahwa pembayaran ganti rugi atas pelepasan obyek sengketa a quosebesar Rp.425.469.825, (empat ratus dua puluh lima juta empat ratusenam puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah)sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanahyang dikuasai oleh Pemerintah Kota Bandung Bandung tanggal 5 Agustus2002 No.593.82/1729DISRUM biaya pelepasan tanahtersebutsebesar Rp.14.852.500, (empat belas juta delapan ratus lima puluhdua ribu lima ratus rupiah) adalah telah dibayar oleh

Surat PernyataanPelepasan Hak Atas Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah KotaBandung tanggal O05 Agustus 2002 No.593.82/1729 Disrum yangditandatangani oleh AA Tarmana, Walikota Bandung;e Bahwa Surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah No.512/SPPHT/XII/2001tanggal 03 Desember 2001 maupun Surat Pernyataan Pelepasan HakAtas Tanah yang dimiliki oleh Penggugat adalah bukanbuktikepemilikan menurut hukum; Berdasarkan hal tersebut, maka gugatan seperti ini termasuk kedalamkategori gugatan yang tidak jelas, terutama

Bahwa benar, mengenai adanya pelepasan hak atas tanha berikutbangunan tersebut dituangkan pula dalam Surat Pernyataan PelepasanHak Atas Tanah Yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Bandung tanggal 05Agustus 2002 No.593.82/1729 Disrum yang ditandatangani oleh AATarmana, Walikota Bandung..