Ditemukan 108 data
25 — 5
berikut : Mengabulkan permohonan Pemohon dengan alasan; Semula Termohon selingkuh dengan seorang lakilaki bernama PIL ataspengakuan Termohon sendiri, sehingga selalu. terjadi pertengkaranperselisinan teruSs menerus,namun rumah tangga masih bisa diteruskan; Pemohon semula tetap mempertahankan rumah tangga,dengan harapanTermohon bisa menyadari perbuatannya dan untuk kepentingan anak,tetapi kemudian Termohon selingkuh lagi dengan lakilaki yang sama,bahkan dipergoki Pemohon sendiri sedang berhubungan intem
AGUS ZAINAL, S.T
Tergugat:
INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH SINJAI PROVINSI SULAWESI SELATAN
460 — 280
Bahwa berkaitan dengan AUDIT KERUGIAN NEGARA olehAparat Pengawas Intem Pemeritahan (APIP) oleh Negara telahmenggariskan melalui peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun2008 tentang Sistem Pengendalian intem Pemerinta, Pasal 48ayat (2) huruf a mengatur, aparat pengawasan intempemerintah melakukan pengawasan intem melalui: audit.
46 — 30
BPRS Danagung Syariahselaku Satuan Pengawas Intem (SPI), berdasarkan surattugas No. 106/DS/ST/08/2015 tertanggal 31 Agustus 2015 ;Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING /TURUT TERGUGAT ;Pengadilan Tinggi tersebut :1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal30 Nopember 2016, Nomor 109/Pen.Pdt/2016/PT YYK tentangPenunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara iniditingkat banding ;2.
14 — 3
sosial yang bersifat umum, izin untuk itu merupakan wewenang dariKepala Daerah Tingkat Vsederajat jika jumlah harga nominal undian maksimumRp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) sedangkan jumlahnya yang lebih tinggimerupakan wewenang dari Mentri Sosial;Menimbang, bahwa yang berhak mengadakan undian adalah suatuorganisasi yang diakui sebagai badan hukum atau suatu organisasi yang bukanbadan hukum tetapi telah berdiri paling sedikit satu tahun selain dari padaNegara ataupun suatu perkumpulan yang bersifat intem
20 — 9
sosial yang bersifat umum, izin untuk itu merupakan wewenang dariKepala Daerah Tingkat Vsederajat jika jumlah harga nominal undian maksimumRp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) sedangkan jumlahnya yang lebih tinggimerupakan wewenang dari Mentri Sosial;Menimbang, bahwa yang berhak mengadakan undian adalah suatuorganisasi yang diakui sebagai badan hukum atau suatu organisasi yang bukanbadan hukum tetapi telah berdiri paling sedikit satu tahun selain dari padaNegara ataupun suatu perkumpulan yang bersifat intem
25 — 3
sosial yang bersifat umum, izin untuk itu merupakan wewenang dariKepala Daerah Tingkat Vsederajat jika jumlah harga nominal undian maksimumRp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) sedangkan jumlahnya yang lebih tinggimerupakan wewenang dari Mentri Sosial;Menimbang, bahwa yang berhak mengadakan undian adalah suatuorganisasi yang diakui sebagai badan hukum atau suatu organisasi yang bukanbadan hukum tetapi telah berdiri paling sedikit satu tahun selain dari padaNegara ataupun suatu perkumpulan yang bersifat intem
19 — 3
keperluansosial yang bersifat umum, izin untuk itu merupakan wewenang dari Kepala DaerahTingkat I/sederajat jika jumlah harga nominal undian maksimum Rp.10.000, (sepuluhribu rupiah) sedangkan jumlahnya yang lebih tinggi merupakan wewenang dari MentriSosial;Menimbang, bahwa yang berhak mengadakan undian adalah suatu organisasiyang diakui sebagai badan hukum atau suatu organisasi yang bukan badan hukum tetapitelah berdiri paling sedikit satu tahun selain dari pada Negara ataupun suatuperkumpulan yang bersifat intem
121 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bank Mataram Dhanarta telah dilikuidasi oleh Pemerintah dan haktagihnya telan beralih kepada Deparlemen Keuangan RI adalah masalah intem danteknis dan merupakan tugas dan kewajiban dari Pemohon Kasasi sebagai agenuntuk membagikan dan memberikan bagian dari Departemen Keuangan RI sebagaipemegang hak tagih darn PT.
12 — 7
Termohontidak pemah meninggalkan rumah selama mengonirak;Termohon merasa persoalan hubungan badan suamiistri pasti bisa teratasiseandainya terjalin komunikasi yang baik dan diselesaikan secara intem danbersama sama antara pemohon dan termohon.
24 — 13
Simalungun sejak tahun 2005 tidak pernah melaksanakan RapatTahunan namun ternyata Koperasi tetap berjalan terus sampai pada akhirmyadibentuk Tim 11 (sebelas) untuk melakukan Audit Intem guna melakukanpenghitungan kekayaan koperasi, yang menghasilkan adanya uang sejumlahRp 1.434.439.581 (satu milyar empat ratus tiga puluh empat juta empat ratus tigapuluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) yang tidak dapatdipertanggung jawabkan oleh Terdakwa sebagai Bendahara ;n Menimbang, bahwa Pembentukan
23 — 5
sosial yang bersifat umum, izin untuk itu merupakan wewenang dariKepala Daerah Tingkat Vsederajat jika jumlah harga nominal undian maksimumRp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) sedangkan jumlahnya yang lebih tinggimerupakan wewenang dari Mentri Sosial;Menimbang, bahwa yang berhak mengadakan undian adalah suatuorganisasi yang diakui sebagai badan hukum atau suatu organisasi yang bukanbadan hukum tetapi telah berdiri paling sedikit satu tahun selain dari padaNegara ataupun suatu perkumpulan yang bersifat intem
115 — 51
TAPI AKUTAKUT lalu ia anak berkata DAK APA SEKALI INI BAE, TENANG BAEKAGE KALO ADO APOAPO KAGE AKU YANG TANGGUNG JAWAB,kemudian kemudian ia anak menjemput koroban MAWAR CAHAYA BINTISUHARTO untuk ke hotel All Night di SOMA, kemudian sesampainya didalam kamar hotel All Night di SOMA ia anak dan korban berciumanbibirdan membuka baju dan celana masing masing kemudian ia anak dankorban MAWAR CAHAYA BINTI SUHARTO berhubungan intem yang manaposisi korban MAWAR CAHAYA BINTI SUHARTO di bawah sedang ia anakhalaman
15 — 1
untuk keperluansocial yang bersifat umum, izin untuk itu merupakan wewenang dari Kepala DaerahTingkat I/Sederajat jika jumlah harga nominal undian maksimum Rp.10.000,sedangkan yang jumlahnya lebih tinggi merupakan wewenang dari Menteri Sosial;Menimbang, bahwa yang berhak mengadakan undian adalah suatu organisasiyang diakui sebagai badan hukum atau suatu organisasi yang bukan badan hukumtetapi telah berdiri paling sedikit satu tahun selain dari pada Negara ataupun suatuperkumpulan yang bersifat intem
173 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
Salahsatunya adalah bukti foto copy surat Bank Lippo 11 Oktober 2004 dan 23November 2004:bahwa bukti foto copy tidak harus selalu dikesampingkan, sebabapabila dari segala keadaan cukup persangkaan telah ada utang, maka buktifoto copy harus diterima sebagai bukti persangkaan;bahwa alasan cacat hukum promissory note karena tidak memenuhiKetentuan aturan intemal Pemohon Peninjauankembali juga tidak dapatdibenarkan, oleh karena halangan adanya cacat hukum hal tersebut adalahurusan intem Pemohon Peninjauankembali
BARRY SUGIARTO, SH
Terdakwa:
MONANG MANURUNG
29 — 8
sosial yang bersifat umum, izin untuk itu merupakan wewenang dariKepala Daerah Tingkat I/sederajat jika jumlah harga nominal undian maksimumRp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) sedangkan jumlahnya yang lebih tinggimerupakan wewenang dari Mentri Sosial;Menimbang, bahwa yang berhak mengadakan undian adalah suatuorganisasi yang diakui sebagai badan hukum atau suatu organisasi yang bukanbadan hukum tetapi telah berdiri paling sedikit satu tahun selain dari padaNegara ataupun suatu perkumpulan yang bersifat intem
179 — 90
CTB) disebutkan secarategas, susunan direksi dan Komisaris PT.CTB sebagai Direktur adalah yangmenjalankan Tugas Pengawas Intem Perusahaan Pariwisata Tawangmangu danKomisaris Utama PT. CTB adalah Direktur Utama Perusahaan Daerah AnekaJasa dan Niaga Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, bukan orang perorang,Noerhadi Setiyanto dan atau Drs.
CTB adalahDirektur; yaitu Yang menjalankan Tugas Pengawas Intem PerusahaanPariwisata Tawangmangu;Komisaris Utama; yaitu direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Jasa danNiaga Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;Komisaris I; yaitu direktur Tehnik dan Pemasaran Perusahaan Daerah AnekaJasa dan Niaga Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;Komisaris II; yaitu. Kepala Bagian Koperasi, Perdagangandan BUMDSekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah;Komisaris I; yaitu.
CTByaitu Yang menjalankan Tugas Pengawas Intem Perusahaan PariwisataTawangmangu dan atau Komisaris Utama PT. CTB, yaitu Direktur UtamaPerusahaan Daerah Aneka Jasa dan Niaga Propinsi Daerah Tingkat I JawaTengah).6 Bahwa ternyata mekanisme sebagaimana tersebut dalam UU No.40 Tabun 2007tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, oleh karena ternyata Pemohonselaku pemegang saham PT.
19 — 5
keperluansosial yang bersifat umum, izin untuk itu merupakan wewenang dari Kepala DaerahTingkat I/sederajat jika jumlah harga nominal undian maksimum Rp.10.000, (sepuluhribu rupiah) sedangkan jumlahnya yang lebih tinggi merupakan wewenang dari MentriSosial;Menimbang, bahwa yang berhak mengadakan undian adalah suatu organisasiyang diakui sebagai badan hukum atau suatu organisasi yang bukan badan hukum tetapitelah berdiri paling sedikit satu tahun selain dari pada Negara ataupun suatuperkumpulan yang bersifat intem
29 — 5
sosial yang bersifat umum, izin untuk itu merupakan wewenang dariKepala Daerah Tingkat Vsederajat jika jumlah harga nominal undian maksimumRp.10.000, (sepulunh ribu rupiah) sedangkan jumlahnya yang lebih tinggimerupakan wewenang dari Mentri Sosial;Menimbang, bahwa yang berhak mengadakan undian adalah suatuorganisasi yang diakui sebagai badan hukum atau suatu organisasi yang bukanbadan hukum tetapi telah berdiri paling sedikit satu tahun selain dari padaNegara ataupun suatu perkumpulan yang bersifat intem
PAHALA ERIC S. SITANGGANG, SH
Terdakwa:
LESTON DAMANIK alias MIL
46 — 6
yang bersifat umum, izin untuk itu merupakan wewenang dariKepala Daerah Tingkat I/sederajat jika jumlah harga nominal undian maksimumRp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) sedangkan jumlahnya yang lebih tinggimerupakan wewenang dari Menteri Sosial:;Menimbang, bahwa yang berhak mengadakan undian adalah suatuorganisasi yang diakui sebagai badan hukum atau suatu organisasi yang bukanbadan hukum tetapi telah berdiri paling sedikit satu tahun selain dari padaNegara ataupun suatu perkumpulan yang bersifat intem
26 — 4
sosial yang bersifat umum, izin untuk itu merupakan wewenang dariKepala Daerah Tingkat Vsederajat jika jumlah harga nominal undian maksimumRp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) sedangkan jumlahnya yang lebih tinggimerupakan wewenang dari Mentri Sosial;Menimbang, bahwa yang berhak mengadakan undian adalah suatuorganisasi yang diakui sebagai badan hukum atau suatu organisasi yang bukanbadan hukum tetapi telah berdiri paling sedikit satu tahun selain dari padaNegara ataupun suatu perkumpulan yang bersifat intem