Ditemukan 108 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 26-09-2017 — Putus : 11-01-2018 — Upload : 12-12-2018
Putusan PA BANTUL Nomor 1079/Pdt.G/2017/PA.Btl
Tanggal 11 Januari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
255
  • berikut : Mengabulkan permohonan Pemohon dengan alasan; Semula Termohon selingkuh dengan seorang lakilaki bernama PIL ataspengakuan Termohon sendiri, sehingga selalu. terjadi pertengkaranperselisinan teruSs menerus,namun rumah tangga masih bisa diteruskan; Pemohon semula tetap mempertahankan rumah tangga,dengan harapanTermohon bisa menyadari perbuatannya dan untuk kepentingan anak,tetapi kemudian Termohon selingkuh lagi dengan lakilaki yang sama,bahkan dipergoki Pemohon sendiri sedang berhubungan intem
Register : 02-10-2020 — Putus : 17-11-2020 — Upload : 17-11-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 90/G/2020/PTUN.Mks
Tanggal 17 Nopember 2020 — Penggugat:
AGUS ZAINAL, S.T
Tergugat:
INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH SINJAI PROVINSI SULAWESI SELATAN
460280
  • Bahwa berkaitan dengan AUDIT KERUGIAN NEGARA olehAparat Pengawas Intem Pemeritahan (APIP) oleh Negara telahmenggariskan melalui peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun2008 tentang Sistem Pengendalian intem Pemerinta, Pasal 48ayat (2) huruf a mengatur, aparat pengawasan intempemerintah melakukan pengawasan intem melalui: audit.
Register : 25-11-2016 — Putus : 16-01-2017 — Upload : 16-01-2017
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 109/PDT/2016/PT YYK
Tanggal 16 Januari 2017 —
4630
  • BPRS Danagung Syariahselaku Satuan Pengawas Intem (SPI), berdasarkan surattugas No. 106/DS/ST/08/2015 tertanggal 31 Agustus 2015 ;Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING /TURUT TERGUGAT ;Pengadilan Tinggi tersebut :1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal30 Nopember 2016, Nomor 109/Pen.Pdt/2016/PT YYK tentangPenunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara iniditingkat banding ;2.
Register : 19-12-2016 — Putus : 08-02-2017 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 533/Pid.B/2016/PN Sim
Tanggal 8 Februari 2017 — ANTONIUS DAMANIK alias ADAM
143
  • sosial yang bersifat umum, izin untuk itu merupakan wewenang dariKepala Daerah Tingkat Vsederajat jika jumlah harga nominal undian maksimumRp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) sedangkan jumlahnya yang lebih tinggimerupakan wewenang dari Mentri Sosial;Menimbang, bahwa yang berhak mengadakan undian adalah suatuorganisasi yang diakui sebagai badan hukum atau suatu organisasi yang bukanbadan hukum tetapi telah berdiri paling sedikit satu tahun selain dari padaNegara ataupun suatu perkumpulan yang bersifat intem
Register : 20-12-2016 — Putus : 19-01-2017 — Upload : 08-02-2017
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 553/Pid.B/2016/PN Sim
Tanggal 19 Januari 2017 — Fernando Sinaga
209
  • sosial yang bersifat umum, izin untuk itu merupakan wewenang dariKepala Daerah Tingkat Vsederajat jika jumlah harga nominal undian maksimumRp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) sedangkan jumlahnya yang lebih tinggimerupakan wewenang dari Mentri Sosial;Menimbang, bahwa yang berhak mengadakan undian adalah suatuorganisasi yang diakui sebagai badan hukum atau suatu organisasi yang bukanbadan hukum tetapi telah berdiri paling sedikit satu tahun selain dari padaNegara ataupun suatu perkumpulan yang bersifat intem
Register : 09-01-2017 — Putus : 21-02-2017 — Upload : 03-03-2017
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 1/Pid.B/2017/PN Sim
Tanggal 21 Februari 2017 — K A D I M I N
253
  • sosial yang bersifat umum, izin untuk itu merupakan wewenang dariKepala Daerah Tingkat Vsederajat jika jumlah harga nominal undian maksimumRp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) sedangkan jumlahnya yang lebih tinggimerupakan wewenang dari Mentri Sosial;Menimbang, bahwa yang berhak mengadakan undian adalah suatuorganisasi yang diakui sebagai badan hukum atau suatu organisasi yang bukanbadan hukum tetapi telah berdiri paling sedikit satu tahun selain dari padaNegara ataupun suatu perkumpulan yang bersifat intem
Register : 04-04-2016 — Putus : 26-04-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 104/Pid.B/2016/PN Sim
Tanggal 26 April 2016 — Roni Adiputra Purba als Kuyuk
193
  • keperluansosial yang bersifat umum, izin untuk itu merupakan wewenang dari Kepala DaerahTingkat I/sederajat jika jumlah harga nominal undian maksimum Rp.10.000, (sepuluhribu rupiah) sedangkan jumlahnya yang lebih tinggi merupakan wewenang dari MentriSosial;Menimbang, bahwa yang berhak mengadakan undian adalah suatu organisasiyang diakui sebagai badan hukum atau suatu organisasi yang bukan badan hukum tetapitelah berdiri paling sedikit satu tahun selain dari pada Negara ataupun suatuperkumpulan yang bersifat intem
Putus : 03-11-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2202 K/Pdt/2008
Tanggal 3 Nopember 2010 — INDOVER BANK (ASIA) LIMITED VS PT. ANWID GRAHA
12178 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bank Mataram Dhanarta telah dilikuidasi oleh Pemerintah dan haktagihnya telan beralih kepada Deparlemen Keuangan RI adalah masalah intem danteknis dan merupakan tugas dan kewajiban dari Pemohon Kasasi sebagai agenuntuk membagikan dan memberikan bagian dari Departemen Keuangan RI sebagaipemegang hak tagih darn PT.
Register : 01-02-2016 — Putus : 26-05-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan PA PONOROGO Nomor 193/Pdt.G/2016/PA.Po
Tanggal 26 Mei 2016 — PEMOHON X TERMOHON
127
  • Termohontidak pemah meninggalkan rumah selama mengonirak;Termohon merasa persoalan hubungan badan suamiistri pasti bisa teratasiseandainya terjalin komunikasi yang baik dan diselesaikan secara intem danbersama sama antara pemohon dan termohon.
Register : 12-09-2011 — Putus : 12-10-2011 — Upload : 06-09-2012
Putusan PT MEDAN Nomor 526/PID/2011/PT.MDN
Tanggal 12 Oktober 2011 — DONNA F BR.DAMANIK
2413
  • Simalungun sejak tahun 2005 tidak pernah melaksanakan RapatTahunan namun ternyata Koperasi tetap berjalan terus sampai pada akhirmyadibentuk Tim 11 (sebelas) untuk melakukan Audit Intem guna melakukanpenghitungan kekayaan koperasi, yang menghasilkan adanya uang sejumlahRp 1.434.439.581 (satu milyar empat ratus tiga puluh empat juta empat ratus tigapuluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) yang tidak dapatdipertanggung jawabkan oleh Terdakwa sebagai Bendahara ;n Menimbang, bahwa Pembentukan
Register : 14-09-2016 — Putus : 27-10-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 397/Pid.B/2016/PN Sim
Tanggal 27 Oktober 2016 — : RUDI ARITONANG
235
  • sosial yang bersifat umum, izin untuk itu merupakan wewenang dariKepala Daerah Tingkat Vsederajat jika jumlah harga nominal undian maksimumRp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) sedangkan jumlahnya yang lebih tinggimerupakan wewenang dari Mentri Sosial;Menimbang, bahwa yang berhak mengadakan undian adalah suatuorganisasi yang diakui sebagai badan hukum atau suatu organisasi yang bukanbadan hukum tetapi telah berdiri paling sedikit satu tahun selain dari padaNegara ataupun suatu perkumpulan yang bersifat intem
Register : 12-01-2021 — Putus : 20-01-2021 — Upload : 10-03-2021
Putusan PT PALEMBANG Nomor 1/PID.Anak/2021/PT PLG
Tanggal 20 Januari 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
11551
  • TAPI AKUTAKUT lalu ia anak berkata DAK APA SEKALI INI BAE, TENANG BAEKAGE KALO ADO APOAPO KAGE AKU YANG TANGGUNG JAWAB,kemudian kemudian ia anak menjemput koroban MAWAR CAHAYA BINTISUHARTO untuk ke hotel All Night di SOMA, kemudian sesampainya didalam kamar hotel All Night di SOMA ia anak dan korban berciumanbibirdan membuka baju dan celana masing masing kemudian ia anak dankorban MAWAR CAHAYA BINTI SUHARTO berhubungan intem yang manaposisi korban MAWAR CAHAYA BINTI SUHARTO di bawah sedang ia anakhalaman
Putus : 12-10-2016 — Upload : 31-01-2017
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 1495/Pid.B/2016/PN Lbp
Tanggal 12 Oktober 2016 — • Nama lengkap : JHONLY KENNEDY SIMARE-MARE • Tempat lahir : Medan • Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/5 Agustus 1990 • Jenis kelamin : Laki-laki • Kebangsaan : Indonesia • Tempat tinggal : Jl. Besar Namo Rambe Desa Kuta Tengah Kec. Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang • Agama : Kristen • Pekerjaan : Tidak Tetap • Pendidikan : -
151
  • untuk keperluansocial yang bersifat umum, izin untuk itu merupakan wewenang dari Kepala DaerahTingkat I/Sederajat jika jumlah harga nominal undian maksimum Rp.10.000,sedangkan yang jumlahnya lebih tinggi merupakan wewenang dari Menteri Sosial;Menimbang, bahwa yang berhak mengadakan undian adalah suatu organisasiyang diakui sebagai badan hukum atau suatu organisasi yang bukan badan hukumtetapi telah berdiri paling sedikit satu tahun selain dari pada Negara ataupun suatuperkumpulan yang bersifat intem
Putus : 18-05-2005 — Upload : 20-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4PK/N/2005
Tanggal 18 Mei 2005 — PT Polysindo Eka Perkasa Tbk; PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (PERSERO)
173129 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Salahsatunya adalah bukti foto copy surat Bank Lippo 11 Oktober 2004 dan 23November 2004:bahwa bukti foto copy tidak harus selalu dikesampingkan, sebabapabila dari segala keadaan cukup persangkaan telah ada utang, maka buktifoto copy harus diterima sebagai bukti persangkaan;bahwa alasan cacat hukum promissory note karena tidak memenuhiKetentuan aturan intemal Pemohon Peninjauankembali juga tidak dapatdibenarkan, oleh karena halangan adanya cacat hukum hal tersebut adalahurusan intem Pemohon Peninjauankembali
Register : 31-10-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 527/Pid.B/2019/PN Sim
Tanggal 4 Desember 2019 — Penuntut Umum:
BARRY SUGIARTO, SH
Terdakwa:
MONANG MANURUNG
298
  • sosial yang bersifat umum, izin untuk itu merupakan wewenang dariKepala Daerah Tingkat I/sederajat jika jumlah harga nominal undian maksimumRp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) sedangkan jumlahnya yang lebih tinggimerupakan wewenang dari Mentri Sosial;Menimbang, bahwa yang berhak mengadakan undian adalah suatuorganisasi yang diakui sebagai badan hukum atau suatu organisasi yang bukanbadan hukum tetapi telah berdiri paling sedikit satu tahun selain dari padaNegara ataupun suatu perkumpulan yang bersifat intem
Register : 08-09-2014 — Putus : 03-09-2014 — Upload : 08-09-2014
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 120/Pdt.P/2014/PN.Krg
Tanggal 3 September 2014 — pemohon Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah (PD. CMJT), lawan Termohon 1. Nurhadi Setiyanto 2. Drs. Surachman,
17990
  • CTB) disebutkan secarategas, susunan direksi dan Komisaris PT.CTB sebagai Direktur adalah yangmenjalankan Tugas Pengawas Intem Perusahaan Pariwisata Tawangmangu danKomisaris Utama PT. CTB adalah Direktur Utama Perusahaan Daerah AnekaJasa dan Niaga Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, bukan orang perorang,Noerhadi Setiyanto dan atau Drs.
    CTB adalahDirektur; yaitu Yang menjalankan Tugas Pengawas Intem PerusahaanPariwisata Tawangmangu;Komisaris Utama; yaitu direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Jasa danNiaga Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;Komisaris I; yaitu direktur Tehnik dan Pemasaran Perusahaan Daerah AnekaJasa dan Niaga Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;Komisaris II; yaitu. Kepala Bagian Koperasi, Perdagangandan BUMDSekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah;Komisaris I; yaitu.
    CTByaitu Yang menjalankan Tugas Pengawas Intem Perusahaan PariwisataTawangmangu dan atau Komisaris Utama PT. CTB, yaitu Direktur UtamaPerusahaan Daerah Aneka Jasa dan Niaga Propinsi Daerah Tingkat I JawaTengah).6 Bahwa ternyata mekanisme sebagaimana tersebut dalam UU No.40 Tabun 2007tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, oleh karena ternyata Pemohonselaku pemegang saham PT.
Register : 22-08-2016 — Putus : 08-09-2016 — Upload : 28-09-2016
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 340/Pid.B/2016/PN Sim
Tanggal 8 September 2016 — RIDUAN SIDABALOK ALS BALOK
195
  • keperluansosial yang bersifat umum, izin untuk itu merupakan wewenang dari Kepala DaerahTingkat I/sederajat jika jumlah harga nominal undian maksimum Rp.10.000, (sepuluhribu rupiah) sedangkan jumlahnya yang lebih tinggi merupakan wewenang dari MentriSosial;Menimbang, bahwa yang berhak mengadakan undian adalah suatu organisasiyang diakui sebagai badan hukum atau suatu organisasi yang bukan badan hukum tetapitelah berdiri paling sedikit satu tahun selain dari pada Negara ataupun suatuperkumpulan yang bersifat intem
Register : 02-10-2017 — Putus : 07-11-2017 — Upload : 08-11-2017
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 455/Pid.B/2017/PN Sim
Tanggal 7 Nopember 2017 — Jemson Sinaga
295
  • sosial yang bersifat umum, izin untuk itu merupakan wewenang dariKepala Daerah Tingkat Vsederajat jika jumlah harga nominal undian maksimumRp.10.000, (sepulunh ribu rupiah) sedangkan jumlahnya yang lebih tinggimerupakan wewenang dari Mentri Sosial;Menimbang, bahwa yang berhak mengadakan undian adalah suatuorganisasi yang diakui sebagai badan hukum atau suatu organisasi yang bukanbadan hukum tetapi telah berdiri paling sedikit satu tahun selain dari padaNegara ataupun suatu perkumpulan yang bersifat intem
Register : 04-06-2018 — Putus : 14-08-2018 — Upload : 31-12-2019
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 278/Pid.B/2018/PN Sim
Tanggal 14 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
PAHALA ERIC S. SITANGGANG, SH
Terdakwa:
LESTON DAMANIK alias MIL
466
  • yang bersifat umum, izin untuk itu merupakan wewenang dariKepala Daerah Tingkat I/sederajat jika jumlah harga nominal undian maksimumRp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) sedangkan jumlahnya yang lebih tinggimerupakan wewenang dari Menteri Sosial:;Menimbang, bahwa yang berhak mengadakan undian adalah suatuorganisasi yang diakui sebagai badan hukum atau suatu organisasi yang bukanbadan hukum tetapi telah berdiri paling sedikit satu tahun selain dari padaNegara ataupun suatu perkumpulan yang bersifat intem
Register : 18-01-2017 — Putus : 28-02-2017 — Upload : 23-03-2017
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 12/Pid.B/2017/PN Sim
Tanggal 28 Februari 2017 — EDDY FEBRUMAN SIAHAAN
264
  • sosial yang bersifat umum, izin untuk itu merupakan wewenang dariKepala Daerah Tingkat Vsederajat jika jumlah harga nominal undian maksimumRp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) sedangkan jumlahnya yang lebih tinggimerupakan wewenang dari Mentri Sosial;Menimbang, bahwa yang berhak mengadakan undian adalah suatuorganisasi yang diakui sebagai badan hukum atau suatu organisasi yang bukanbadan hukum tetapi telah berdiri paling sedikit satu tahun selain dari padaNegara ataupun suatu perkumpulan yang bersifat intem