. : 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Koropsi sebagaimana telah diubah denganUndang No. : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang No. : 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koropsi;Bahwa pemberian uang sejumlah Rp.25.000.000, (dua puluh lima jutarupiah) tidak pernah dibuktikan dalam persidangan, hanya berdasarkanketeranganketerangan saksi yang bukti fisiknya tidak ada.

Berdasarkan uraian diatas dengan tidakterpenuhinya unsurunsur sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1)huruf b Undang Undang No. : 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Koropsi sebagaimana telah diubah dengan Undang No. : 20tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang No. : 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Koropsi, maka unsurunsur yang lainmaupun unsurunsur dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tidak perludibuktikan. sehingga seharusnya terdakwa Drs.

. : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Koropsi, maka unsurunsur yang lain maupun unsurunsur dalam pasal55 ayat (1) ke 1 KUHP tidak perlu dibuktikan. sehingga seharusnya terdakwaDrs. Harianto M.Si dilepaskan dari dakwaan dan tuntutan sesuai yang dimaksudPasal 191 ayat (2) KUHAP (onslaag van alle recht vervolging);Dari uraianuraian tersebut diatas mohon Ketua Pengadilan Tingi Surabayacq.

., tanggalBi tS eopetenyrabsenr BOD Ss gman ana1.Pengadilan Tindak Pidana Koropsi Tingkat Banding tersebut ; Telah M@MbDaCa : non non nnn non nn nn non nn nnn nn enn nnnPenetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 01 Juni 2016 Nomor: 34 / PID SUS TPK / 2015/ PT.MKS. tentang Surat Penetapan Hakim Majelisuntuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding danPenetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 01 Juni 2016Nomor : 34 / PID SUS.TPK / 2016 / PT.MKS. tentang Penunjukan

., tanggal22 September 2015 ; 22222 n nnn nena nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnnPengadilan Tindak Pidana Koropsi Tingkat Banding tersebut ; Telah M@MbaCa 2 nena nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn cen eee1.

dengan putusan Sela Nomor : 22/Pid.Sus/TPK/2015/PNBna tanggal 31 Juli 2015 (perkara lain) tidak ada korelasinya sehingga Majelis HakimPengadilan Tinggi berpendapat memori banding Jaksa Penuntut Umum tentang ini tidakperlu di tanggapi (hasrus dikesampingkan) ;Menimbang, bahwa menanggapi memori banding Jaksa Penuntut Umum tentanglamanya hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Pengadilan negeri/Tipikor banda Acehyang menghukum Terdakwa selama (satu) tahun 6 (enam) bulan pidana penajaradengan mengaitkan koropsi

Tipikor/2014/PT.BNATuntutan dari Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDS05 / Lsm/Ft.1/12/ 2013,tanggal 12 Juni 2014, yang pada pokoknya agarMajelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Koropsi pada PengadilanNegeri Banda Aceh yang mengadili perkara ini memutuskan :1. Menyatakan Terdakwa I. Ir. TEUKU ZAHEDI, M.T BIN TEUKU ABBAS,Terdakwa II. RIDWAN, S.T BIN M. JAMIN dan Terdakwa III.

Effendi BinAchmad Yusuf.6.Menetapkan agar terdakwaterdakwa membayar biaya perkaramasingmasing sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Koropsi padaPengadilan Neger Banda Aceh Nomor: 08/ Pid.Sus/TPK /2014/ PNBNA tanggal 12 Agustus 2014, yang amarnya sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa Ir. TEUKU ZAHEDI, M.T BIN TEUKU ABBAS,Terdakwa II. RIDWAN, S.T BIN M. JAMIN dan Terdakwa III.

., jak Gampong Keh Yak Peuanco GampongPutusan No. 89/Pid.B/2013/PN.Idi Halaman 4 dari 20 HalamanKeh,...Koropsi Droe Neuh..., dan saat itu terdakwa berada dilingkungan sekitar sekolahyang mana pada saat itu kondisi sekolah dalam keadaan ramai oleh murid murid SMK;Bahwa pada saat saksi dimakimaki oleh terdakwa melalui hand phone , dipekarangansekolah masih banyak muridmurid SMK Negeri dan saat itu teman saksi yang mernamaKHAIRUL RIZAL juga mendengar langsung terdakwa mencaci maki dan menfitnah saksimelalui

dengan putusan Sela Nomor : 22/Pid.Sus/TPK/2015/PNBna tanggal 31 Juli 2015 (perkara lain) tidak ada korelasinya sehingga Majelis HakimPengadilan Tinggi berpendapat memori banding Jaksa Penuntut Umum tentang ini tidakperlu di tanggapi (hasrus dikesampingkan) ;Menimbang, bahwa menanggapi memori banding Jaksa Penuntut Umumtentang lamanya hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Pengadilan negeri/Tipikorbanda Aceh yang menghukum Terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan pidanapenajara dengan mengaitkan koropsi

(empat puluh juta rupiah)tersebut bukanlah dari hasil program ICT dan Revitalisasi melainkan darihasil penjualan Mobil Pengangkut orang tersebut oleh karena bujuk rayuPenuntut tJmum agar saya jual agar seolaholah uang hasil penjualan mobiltersebut adalah hasil tindak koropsi yang saya lakukan dan denganmenjanjikan kepada saya tidak akan ditahan dan bila ditahan akan dihukumringan.

No. 825 K/Pid.Sus/2010dan berguna bagi Nusa dan Bangsa seperti biasanya dan telah dihukumdiambil hartanya (uang Rp. 40.000.000 hasil penjualan Angkot/Mobilpenumpang) padahal itu adalah harta pribadi yang di bell dengan gaji bukanhasil dari tindak pidana koropsi seperti yang dituduhkah oleh PenuntutUmum harus dan dihukum lebih berat oleh Hakim Pengadilan tinggiSumatera Utara dengan tidak mempertimbangkan alat bukti surat yangdiajukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi dan dipersidangan seakanakankarena

Pemohon Kasasi untukmengajukan pembelaan atau memohon keringanan atas kesalahannya,sebagai pertimbangan Bapak Hakim Agung yang saya muliakan, saya jugaturut melampirkan alat bukti yang dimaksud dalam memori ini ; Bahwa, dengan demikian Pengadilan Tinggi Sumatera Utara telahmenjatuhkan pidana kepada pemohon kasasi tanopa mempertimbangkan alatbukti yang diajukan Terdakwa/Pemohon Kasasi dipersidangan yangmenyatakan / menunjukkan bahwa alat bukti surat mengenai MobilPengangkut orang tersebut bukan hasil koropsi

ketrangan Saksi Ahli Nanang tersebut bertentangan dengn SEMA No4 th 2016.Bahwa Mujiono yang sekarang menjadi Terdakwa dalam perkara a quo,pada tanggal 2 Desember 2016 telah mengembalikan dan menyetorkankepada kas Kab Malang Melalui Bank Jatim atas nama Pengirim PansuriBendahara PTPKD desa Druju (bukti terlampir), sedangkan SPDP penyidik tgl13 Desember 2016 , yang nota bene dugaan kerugian negara tersebuttelah di kembalikan sebelum di mulainya penyidikan, bahwa sebagaimanadalam buku Pengembalian Aset Koropsi

penerbit Alumni Bandung, th 2007oleh Purwaning M Yanwar , Pengembalian Kerugian Negara menghapuspidana atau menjadi dasar dalam menghentikan proses suatu kasus tindakPidana Koropsi dengan dasar 3 paket UUKeuangan Negara yang mengaturpengembalian kerugian Negara , pasal 35 ayat 1 UUNo 17 th 2003, danketentuan pasal 59 serta Penjelasan angka 6 UU No 1 th 2005, UU No 15 th2004 , peraturan BPK No 3 th 2007 dan peraturan mentri dalam Negeri No 5 th1997, dan Menurut Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia

No. 69/Pid.SusTPK/2019/PN.Sbydalam Praktek Pengembalian Kerugian Negara, dilakukan sebelum Penyidikandimulai seringkali diartikan menghapus Tindak Pidana yang dilakukanseseorang , Sedangkan menurut Praktisi hukum T Nasrullah Khusus dalamkonteks Tindak Pidana Koropsi Pengembalian Kerugian Negara sebelumPenyidikan bisa menghapus Tindak Pidana , salah satu unsur koropsiadalah unsur Kerugian Negara , bila kerugian tersebut telah dikembalikanmaka unsur tersebut telah hilang .Bahwa pembentukan UU Nomor

negara yangdialami; Sedangkan hasil perhitungan dari auditor Badan pengawas Keuangandan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi selatan yangdituangkan dalam bentuk Laporan hasil Dalam Rangka Perhitungan KerugianKeuangan Negara atas dugaan penyimpanan kegiatan Pengadaan MaubelerSMU Unggulan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga KabupatenPinrang tahun anggaran 2012, Nomor:LAPKKN359/PW21/5/2013 tanggal 29Mei 2013, bukanlah Lemabaga yang berwenang untuk menilai KerugianNegara dalam kasus Koropsi

Desa No. 2943 ditempat, serta kemudianmengambil foto copi C Desa tersebut untuk disita dan dilegalisiruntukdijadikan bukti di Persidangan Tipikor Semarang atas ketiga oknum yangmerekayasa pensertifikatan tanah SHM No.258 a.n Liem Wie Tjen hasilTindak Pidana Koropsi, Ir. Priyambodo Prawirohardjo, MM Bin Ir.Wismoyo Prawirohardjo, Pegawai Negeri Sipil, Muhammad Yusuf BinHasan Moes, Kepala Unit Perumnas Tlogosari dan Sri Widodo selakuKepala Kelurahan Togosari Kulon;.

PHO)yang dibuat oleh Panitia PHO pada Dinas Pendidikan Pemuda danOlah Raga Kabupaten Banggai ;Sehingga dengan dicairkan seluruh dana tersebut maka secara nyata telahmenguntungkan terdakwa Beby Kobstan selaku Pelaksana pada proyekpembangunan SDN Trijadi, meskipun pekerjaan yang dikerjakan Terdakwa BebyKobstan tersebut belum selesai 100%, tetapi pencairan dana telah dicairkanseluruhnya ;e Bahwa menurut ketentuan umum dalam penjelasan UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koropsi

dengan putusan Sela Nomor : 22/Pid.Sus/TPK/2015/PNBna tanggal 31 Juli 2015 (perkara lain) tidak ada korelasinya sehingga Majelis HakimPengadilan Tinggi berpendapat memori banding Jaksa Penuntut Umum tentang ini tidakperlu di tanggapi (hasrus dikesampingkan) ;Menimbang, bahwa menanggapi memori banding Jaksa Penuntut Umumtentang lamanya hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Pengadilan negeri/Tipikorbanda Aceh yang menghukum Terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan pidanapenajara dengan mengaitkan koropsi

., M.M;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Koropsi padaPengadilan Negeri Jayapura di Jayapura Nomor: 8/Pid.SusTpk/2018/PN.Jap tanggal 19 Juli 2018 atas nama Terdakwa ACHMADDARMADI, S.P., M.M.,Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.Menyatakan Terdakwa bersalah dan menjatuhkan putusan terhadapTerdakwa ACHMAD DARMADL S.P., M.M.

Yang menafkahianaknya adalah Penggugat..Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak gaji Tergugat ketikamasih rukun, namun yang pasti gaji Penggugat lebih besar gaji dariTergugat.Bahwa tergugat telah meninggalkan kediama bersama, meninggalkanPenggugat dan anakanaknya.Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat, manurutinformasi karena Tergugat melakukan pelanggaran etika dan koropsi,dan saya sebagai orang tua malu karena banyaknya kolektor datangkerumah menagih utang Tergugat.Bahwa saksi

BONIFCIUS TJIPTOMOSUBEKTI. sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Terlawan dalam buktiT29;Bahwa saksi tahu dalam perkara tindak pidana koropsi atas namaTersangka ST.

dalam mengadili perkara di tingkat banding ini, sehinggamenjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, maka Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IANomor 8/Pid.SusTPK//2021/PN Pdg, tanggal 18 Nopember 2021 haruslah diperbaikisekadar mengenai lamanya pidana dan denda yang dijatunkan kepada Terdakwa ShintaRahmatil Dona;Memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) dan (2) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koropsi

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Koropsi pada Pengadilan NegeriPontianak sejak tanggal 17 September 2014 s/d tanggal 16 Oktober 2014;Hal. 1 dari 38 hal. Putusan Nomor 06/Pid.SusTPK/2015/PT PTK7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianaksejak tanggal 17 Oktober 2015 s/d tanggal 15 Desember 2015 ;8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 16 Desember 2014 s/d tanggal 14Januari 2015 ;9.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Koropsi pada Pengadilan NegeriPontianak sejak tanggal 17 September 2014 s/d tanggal 16 Oktober 2014 ;Hal. 1 dari 38 hal. Putusan Nomor 06/Pid.SusTPK/2015/PT PTK7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianaksejak tanggal 17 Oktober 2015 s/d tanggal 15 Desember 2015 ;8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 16 Desember 2014 s/d tanggal 14Januari 2015 ;9.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Koropsi pada Pengadilan NegeriManado sejak tanggal 15 Januari 2016 s.d. tanggal 13 Februari 2016;5. Diperpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Manado, sejak tanggal 14 Februari 2016 s.d. tanggal 13 April 2016;6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanTinggi Manado sejak tanggal 14 April 2016 s.d. tanggal 13 Mei 2016;7.