Ditemukan 3540 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pembayaran pembakaran pembebasan pembebanan pembuatan pemugaran
Penelusuran terkait : Yayasan Pembubaran yayasan Perdata Pembubaran bukit mutiara Pembubaran akta pendirian Pembubaran/likuidasi badan hukum
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 14-06-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 02-05-2024
Putusan PN MATARAM Nomor 150/Pdt.P/2021/PN Mtr
Tanggal 6 Juli 2021 — Pemohon:
Yayasan Kesejahteraan Pegawai PT. BANK Pembangunan Daerah NTB
24 — 23
Pengadilan PN BOJONEGORO Perdata
Register : 31-10-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 06-01-2020
Putusan PN BOJONEGORO Nomor 84/Pdt.P/2019/PN Bjn
Tanggal 12 Desember 2019 — Pemohon:
Yayasan Pendidikan Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro
189 — 54
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 03-03-2021 — Putus : 07-04-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 April 2021 — Pemohon:
PT. Alam Inti Mining
365 — 147
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata
Register : 02-02-2023 — Putus : 21-03-2023 — Upload : 27-03-2023
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Lbp
Tanggal 21 Maret 2023 — Pemohon:
SUSANTO LIAN
197 — 22
  • Termohon) adalah sah dan diperkenankan/diijinkan untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan (tanpa RUPS);
  • Menunjuk Pemohon sebagai likuidator dari PT. TANINDO SUBUR JAYA (i.c. Termohon) sesuai Pasal 142 Jo Pasal 146 ayat (1) huruf c Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  • Menetapkan membubarkan PT. TANINDO SUBUR JAYA (i.c. Termohon) (tanpa RUPS) dan menunjuk Pemohon sebagai likuidator dari PT.
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 20-01-2020 — Putus : 07-04-2020 — Upload : 21-04-2020
Putusan PN BATAM Nomor 127/Pdt.P/2020/PN Btm
Tanggal 7 April 2020 — Pemohon:
PT. Grahanongsa Utama
132 — 0
  • GRAHANONGSA UTAMA bubar dengan segala akibat hukumnya ;
  • Menunjuk dan mengangkat nama : SUSANNA REBECCA, tempat/tanggal lahir Selat Panjang, 12-07-1968, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Alamat PERUM CITRA BATAM BLOK G NO. 45-46 RT/RW 001/001 Teluk Kering, Batam Kota sebagai LIKUIDATOR di dalam proses pembubaran dan likuidasi PT. PT.
    GRAHANONGSA UTAMA ;
  • Memerintahkan Likuidator yang ditunjuk tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, memberitahukan kepada pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 147, ayat (1) dan ayat (2), dan juga melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149, serta seluruh tanggung jawab/kewajiban lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, terhadap PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 27-04-2021 — Putus : 19-05-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 164/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 19 Mei 2021 — Pemohon:
Intan Nurcahya
Termohon:
PT. Suryabina Agung
147 — 52
  • ,C.L.A. sebagai LIKUIDATOR dalam pemberesan pembubaran Termohon Ic. PT. SURYABINA AGUNG;
  • Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 20-01-2020 — Putus : 05-02-2020 — Upload : 10-02-2020
Putusan PN BATAM Nomor 129/Pdt.P/2020/PN Btm
Tanggal 5 Februari 2020 — Pemohon:
PT. Batamindo Eximtraco
76 — 0
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 24-08-2020 — Putus : 04-01-2021 — Upload : 13-01-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 304/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 4 Januari 2021 — Pemohon:
Agus Salim
Termohon:
Roy Raymond Tanudjaja
473 — 309
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata
Register : 23-12-2021 — Putus : 13-01-2022 — Upload : 14-01-2022
Putusan PN PONTIANAK Nomor 873/Pdt.P/2021/PN Ptk
Tanggal 13 Januari 2022 — Pemohon:
ANDREAS RIWANTO HALIM
70 — 35
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 27-04-2022 — Putus : 20-06-2022 — Upload : 20-06-2022
Putusan PN MATARAM Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Mtr
Tanggal 20 Juni 2022 — Pemohon:
TJOE MIEN SASMINTO
130 — 81
    1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
    2. Menetapkan pembubaran PT Istana Cempaka Raya dengan segala konsekuensi hukumnya;
    3. Menunjuk saudara Prof. DR. H.
    ZAINAL ASIKIN, SH.SU. dan saudara BAHARUDIN, SH.MH. sebagai Likuidator untuk melakukan pemberesan proses pembubaran PT Istana Cempaka Raya sampai ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  • Memerintahkan Likuidator dalam pembubaran dan penyelesaian likuidasi PT Istana Cempaka Raya yang bertanggung jawab kepada Pengadilan Negeri Mataram.
  • Menetapkan seluruh biaya-biaya yang akan timbul akibat dari pelaksanaan pembubaran dan pelaksanaan likuidasi PT Istana Cempaka Raya dibebankan kepada Pemohon dan para pemegang saham.
  • Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 295.000,00 (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 26-06-2024 — Putus : 06-08-2024 — Upload : 06-08-2024
Putusan PN MATARAM Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Mtr
Tanggal 6 Agustus 2024 — Pemohon:
1.Drs. H. Lalu Azhar
2.Lalu Irham Rafiuddin Anum,SH
3.Hj. Rawiyah
4.H. Irwan Harimansyah, ST., M.Si.
5.Rohida Ganis Mulyaningsih
6.H. Isnanto Karyawan, SP
7.H. Ary Iswahyudi, S.sos
8.Ira Kusuma Novita
25 — 26
    1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
    2. Menetapkan pembubaran PT Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima dengan segala konsekuensi hukumnya;
    3. Menunjuk Sdra. Prof. DR. H. Zainal Asikin, S.H.,SU, dan Sdra.
    Iwan Firman Jaya Saputra, S.H, sebagai Likuidator untuk melakukan proses pembubaran PT Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima sampai ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  • Memerintahkan Likuidator dalam pembubaran dan penyelesaian likuidasi PT Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima yang bertanggung jawab kepada Pengadilan Negeri (PN) Mataram;
  • Menetapkan seluruh biaya - biaya yang akan timbul akibat dari pelaksanaan pembubaran dan pelaksanaan likuidasi PT Perumahan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 22-02-2007 — Upload : 29-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1098K/PDT/2005
Tanggal 22 Februari 2007 — Awod Sulaiman Nahdi; Anwar Soelaiman Nahdi; Ali Reza
419 — 431 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-02-2007 — Upload : 28-05-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1098 K/PDT/2005
Tanggal 22 Februari 2007 — Awod Sulaiman Nahdi ; Anwar Soelaiman Nahdi ; Ali Reza
344 — 275 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN PONOROGO Perdata
Register : 07-02-2023 — Putus : 14-02-2023 — Upload : 01-03-2023
Putusan PN PONOROGO Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Png
Tanggal 14 Februari 2023 — Penggugat:
TRIONO TRIOO S
Tergugat:
TIM PENYELESAI PEMBUBARAN KOPERASI PADA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2021
46 — 5
  • Penggugat:
    TRIONO TRIOO S
    Tergugat:
    TIM PENYELESAI PEMBUBARAN KOPERASI PADA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2021
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 13-05-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 16-12-2021
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 314/Pdt.P/2020/PN Jkt.Brt
Tanggal 15 Oktober 2020 — Pemohon:
JESSY TJAHYADI
Termohon:
VANIA SEPTIANA
353 — 107

  • MENETAPKAN :

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan Pemohon adalah Pemohon yang beritikad baik dan benar;
    3. Menyetujui pembubaran PT Ohana Visual Gemilang ;
    4. Menetapkan TJHIN FERANDRY dan JESSLYN NATHANIA selaku Likuidator dalam pembubaran PT Ohana Visual Gemilang;
    5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 3.776.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 25-10-2022 — Putus : 08-02-2023 — Upload : 08-02-2023
Putusan PN TANGERANG Nomor 1150/Pdt.G/2022/PN Tng
Tanggal 8 Februari 2023 — Penggugat:
LUKMAN DARWIS
Tergugat:
Pemerintah Kota Tangerang
73 — 14

  • M E N E T A P K A N

    1. Menyatakan Termohon I dan Termohon II tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
    2. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Sebagian dengan Verstek;
    3. Menetapkan Likuidator dalam Pembubaran dan Pemberesan dari Termohon 1 in casu PT Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing bertanggung jawab kepada Pengadilan Negeri Tangerang;
    4. Menetapkan Pembubaran Termohon 1 in casu PT Nichias Leakless Telison Gasket
    Kav. 23-24, RT1/RW1, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, Jakarta, sebagai Likuidator dalam Pembubaran dan Pemberesan Termohon 1 in casu PT Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing berdasarkan Pasal 146 Ayat (2) UU 40/2007;
  • Membebankan segala biaya pelaksanaan Pembubaran dan Pemberesan Termohon 1 in casu PT Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing pada harta kekayaanTermohon 1 in casuPT Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing;
  • Menghukum
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 11-11-2022 — Putus : 08-02-2023 — Upload : 08-02-2023
Putusan PN TANGERANG Nomor 1150/Pdt.P/2022/PN Tng
Tanggal 8 Februari 2023 — Pemohon:
1.Nichias Corporation
2.Nippon Leakless Industries Corporation Ltd
Termohon:
2.PT Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing
3.PT Telison
58 — 3

  • M E N E T A P K A N

    1. Menyatakan Termohon I dan Termohon II tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
    2. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Sebagian dengan Verstek;
    3. Menetapkan Likuidator dalam Pembubaran dan Pemberesan dari Termohon 1 in casu PT Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing bertanggung jawab kepada Pengadilan Negeri Tangerang;
    4. Menetapkan Pembubaran Termohon 1 in casu PT Nichias Leakless Telison Gasket
    Kav. 23-24, RT1/RW1, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, Jakarta, sebagai Likuidator dalam Pembubaran dan Pemberesan Termohon 1 in casu PT Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing berdasarkan Pasal 146 Ayat (2) UU 40/2007;
  • Membebankan segala biaya pelaksanaan Pembubaran dan Pemberesan Termohon 1 in casu PT Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing pada harta kekayaanTermohon 1 in casuPT Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing;
  • Menghukum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-07-2009 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 951 K/PDT/2008
Tanggal 30 Juli 2009 — Tuan MOCHAMMAD YUSUF VS SUGENG PURWAHANDAYA
151 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Termohon II melalui kKuasa hukumnya telah menerima relaaspanggilan sidang sehubungan dengan Permohonan No. 137/PDT.P/2007/PN.JKT.PST, pada tanggal 7 September 2007 (Permohonan PembubaranI) namun salinan permohonan pembubaran Il baru Termohon Il terima padasaat sidang pertama atas Permohonan Pembubaran II pada hari Rabutertanggal 19 September 2007;.
    Bahwadalam Permohonan Pembubaran Il terdapat beberapa ketidakjelasansecara hukum dimana Direktur Utama PT PWS selaku Pemohon memohonagar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan :Hal. 5 dari 20 hal. Put. Nomor 951 K/Pdt/2008a. Menyatakan saudara Leonardo Patarmuda Sinaga sebagai KomisarisUtama tidak diketahui keberadaannya;b. Menyatakan bahwa Mochammad Yusuf tidak menyetujui pembubaran PTPWS;c. Menyatakan pembubaran dan pengunduran diri Pemohon selaku DirekturUtama PT PWS;d.
    Bahwa pada intinya, materi penetapan yang dimintakan tidak substansialuntuk mengajukan permohonan pembubaran PT PWS dengan penjelasansebagai berikut:a.
    Biaya yang timbul untuk proses pembubaran PT PWS tidak dapatdibebankan kepada (a) Pemegang Saham yang tidak diketahuikeberadaannya (b) Pemegang Saham yang tidak menyetujui adanyaproses pembubaran;10.
    Bahwadalam Permohonan Pembubaran Il, Pemohon tetap menggunakan11.RUPS yang lama untuk mengajukan Permohonan Pembubaran Il, dimanadalam Permohonan Pembubaran telah dicabut oleh Pemohonsehubungan dengan adanya keberatan dari Termohon Il, sehingga dengandemikian RUPS tersebut sudah tidak dapat digunakan;Bahwa pada intinya dengan memperhatikan halhal di atas, Termohon Ilmenyatakan Permohonan Pembubaran PT PWS yang diajukan olehPemohon hanya dapat dilaksanakan secara hukum sepanjang Termohon Ilsebelumnya
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Register : 27-07-2012 — Putus : 29-05-2013 — Upload : 27-11-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.45251/PP/M.VIII/16/2013
Tanggal 29 Mei 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
113 — 37
  • Perjanjian KSOTotalPP Nomor : 757/U.313/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009, diketahui bahwa parapihak sepakat untuk menandatangani kesepakatan pembubaran KSO ini dengansyaratsyarat dan ketentuanketentuan sebagai berikut:(1) para pihak akan mengakhiri atau menutup Perjanjian Kerjasama Operasi antara :PT Total Bangun Persada Tbk dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) atauPerjanjian KSO Total PP, dan dengan demikian sekaligus membubarkanorganisasi KSO Total PP;(2) untuk mengakhiri dan menutup Perjanjian
    serta Pembubaran KSO Total PPtersebut di atas telah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selaku likuidator yangdiberikan hak dan kewajiban sepenuhnya untuk melakukan segala tindakan tanpapengecualian guna menyelesaikan halhal yang bersangkutan dengan penutupandan pembubaran tersebut khususnya keberatankeberatan dari Pihak Ketiga dengananggota:1.
    Perjanjian KSO TotalPP Nomor : 757/U.313/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009 Pemohon Banding dalam pembubaransehingga sesuai dengan Pasal 37 ayat (3) UU PP juncto Pasal 32 ayat (1) huruf bUU KUP yang berhak untuk mengajukan banding adalah pihak yang menerimapertanggungjawaban atau orang yang dibebani untuk melakukan pemberesan yaituLikuidator;bahwa surat banding Pemohon Banding hanya dibuat dan ditandatangani oleh XXselaku Project Manager sedangkan sesuai perjanjian pembubaran KSO telahditunjuk suatu
    Panitia Pembubaran selaku likuidator yang diberikan hak dankewajiban berkaitan dengan penutupan dan pembubaran dengan anggota XXmewakili PT Total Bangun Persada Tbk. dan YY mewakili PT PembangunanPerumahan (Persero) sehingga seharusnya surat banding dibuat dan ditandatanganioleh mereka berdua sebagai Panitia Pembubaran selaku likuidator.
    Pelaksanaan dari perjanjian tersebut juga tercermin didalam suratkeberatan Pemohon Banding dimana surat keberatan dibuat dan ditandatangani olehXX dan YY;bahwa demikian juga berdasarkan dokumen pembubaran KSO tersebut telahditunjuk Panitia Pembubaran selaku likuidator yaitu XX dan YY yang diberikan hakdan kewajiban sepenuhnya untuk melakukan segala tindakan tanpapengecualianMenimbangMengingatMemutuskanguna menyelesaikan halhal yang bersangkutan dengan penutupan dan pembubarantersebut knususnya keberatankeberatan
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Register : 27-07-2012 — Putus : 29-05-2013 — Upload : 06-12-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-45257/PP/M.VIII/16/2013
Tanggal 29 Mei 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
113 — 32
  • XXX sebagai Deputy Project managerPemohon Banding.bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas dokumen Pembubaran PerjanjianKSO TotalPP Nomor : 757/U.313/VUI/2009 tanggal 5 Agustus 2009,diketahui bahwa para pihak sepakat untuk menandatangani kesepakatanpembubaran KSO ini dengan syaratsyarat dan ketentuanketentuan sebagaiberikut:(1) para pihak akan mengakhiri atau menutup Perjanjian Kerjasama Operasiantara : PT. XYZ dan PT.
    XXX (Persero) atau Perjanjian KSO Total PP, dan dengan demikian sekaligus membubarkan organisasi KSO Total PP,(2) untuk mengakhiri dan menutup Perjanjian serta Pembubaran KSO Total PP tersebut di atas telah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selakulikuidator yang diberikan hak dan kewajiban sepenuhnya untukmelakukan segala tindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan halhal yang bersangkutan dengan penutupan dan pembubaran tersebutkhususnya keberatankeberatan dari Pihak Ketiga dengan anggota:1.
    X selaku Project Manager sedangkan sesuai perjanjian pembubaran KSOtelah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selaku likuidator yang diberikan hakdan kewajiban berkaitan dengan penutupan dan pembubaran dengan anggotaSdr. X mewakili PT. XYZ. dan Ir. Sdr. Y mewakili PT. XXX (Persero)sehingga seharusnya surat banding dibuat dan ditandatangani oleh merekaberdua sebagai Panitia Pembubaran selaku likuidator.
    Y.bahwa demikian juga berdasarkan dokumen pembubaran KSO tersebut telahditunjuk Panitia Pembubaran selaku likuidator yaitu Sdr. X dan Ir. Sdr.
    Yyang diberikan hak dan kewajiban sepenuhnya untuk melakukan segalatindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan halhal yang bersangkutandengan penutupan dan pembubaran tersebut khususnya keberatankeberatandari pihak ketiga. bahwa dengan demikian karena likuidator tersebut mempunyai hak untukmelakukan segala tindakan tanpa pengecualian termasuk urusan perpajakan,maka menurut Majelis yang berhak menandatangani Surat Banding adalahSdr. X dan Ir. Sdr.