Ditemukan 151182 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Sah atau tidaknya penggeledahan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 27-05-2024 — Putus : 27-06-2024 — Upload : 12-07-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 24/Pid.Pra/2024/PN Mdn
Tanggal 27 Juni 2024 — Pemohon:
PT Sabang Subur Diwakili oleh Barnabas Alpha Tanujaya
Termohon:
1.Direktur Jenderal Pajak
2.Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I
3.Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan
5.Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal PAjak Sumatera Utara I Selaku Penyidik
6.Tim Pemeriksa Bukti Permulaan
66 — 86

    1. Menyatakan tidak sah penggeledahan dan penyitaan Surat-surat Pembukuan yang dilaksanakan sesuai Berita Acara Peminjaman hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 dengan rincian:
    Menyatakan tidak sah penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon I, Termohon II, dan Termohon III terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai masa pajak Januari 2016 Desember 2016 dan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahun 2016 dari Termohon IV karena dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: PRIN.BP-8/WPJ.01/2020 tanggal 12 Juni 2020 yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-146/PJ/2018 Tentang Pelimpahan Wewenang
    Pengadilan PN TAIS Pidana Khusus
    Register : 06-11-2023 — Putus : 20-11-2023 — Upload : 04-12-2023
    Putusan PN TAIS Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Tas
    Tanggal 20 Nopember 2023 — Pemohon:
    LINDA MARYATI
    Termohon:
    KAPOLRI Cq KAPOLDA BENGKULU Cq KAPOLRES SELUMA Cq KAPOLSEK SELUMA
    115 — 0
    Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
    Register : 19-03-2019 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 01-04-2019
    Putusan PN MATARAM Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Mtr
    Tanggal 27 Maret 2019 — Pemohon:
    1.MUHAMMAD ABDI
    2.SALEH JUFRI, S.E.
    Termohon:
    KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
    39 — 15
    Pengadilan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Pidana Khusus
    Register : 06-12-2021 — Putus : 27-12-2021 — Upload : 27-12-2021
    Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Tjt
    Tanggal 27 Desember 2021 — Pemohon:
    NURKHOLIS, S.IP
    Termohon:
    Kejaksaan Agung RI, Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Cq. Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur
    125 — 0
    Pengadilan PN PEMATANG SIANTAR Pidana Khusus
    Register : 06-04-2022 — Putus : 11-05-2022 — Upload : 12-05-2022
    Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Pms
    Tanggal 11 Mei 2022 — Pemohon:
    Kodam Sitepu
    Termohon:
    1.Direktur Jenderal Pajak
    2.Kepala KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDRAL PAJAK SUMATERA UTARA II
    3.Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II.
    352 — 513
    • ./2018 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
    • Menyatakan tidak sah penggeledahan dan/atau Penyitaan yang dilakukan Termohon berdasarkan Tanda Terima Peminjaman Berkas/Bahan Bukti yang dibuat pada tanggal 30 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Tim Pemeriksa yang sebelumnya diminta oleh Termohon I, Surat Nomor: PEMB.BP.P-09/WPJ.26/2018 tanggal 05 November 2018 Perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan
    Pengadilan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Pidana Khusus
    Register : 13-10-2021 — Putus : 01-11-2021 — Upload : 11-11-2021
    Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tjt
    Tanggal 1 Nopember 2021 — Pemohon:
    SUMARDI
    Termohon:
    Kejaksaan Agung RI, Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Cq. Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur
    147 — 95
    • serta bukan dariyang di geledah atau yang melakukan penggeledahan agar tindakan yangdilakukan oleh penegak hukum tersebut terukur.
      keadaan normal harus ditetapkantersangkaterlebih dulu, sedangkan penggeledahan dalam keadaan upnormal dapat dilakukan tanpa ada tersangka.
      , maka penggeledahan sudah memenuhi ketentuan Pasal 33Ayat 1 KUHAP.
      Adapun terdapatnya saksi dalam bukti berkaitanpenggeledahan tersebut, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 33 Ayat 3karena penggeledahan dilakukan atas persetujuan penghuni dan disaksikanoleh dua orang saksi; Bahwa yang dimaksud saksi penggeledahan dalam KUHAPsebagaimana penjelasan KUHAP adalah dari lingkungan = yangbersangkutan, bilamana yang dilakukan penggeledahan adalah rumahwarga atau tempat tinggal, maka harus disaksikan oleh warga darilingkungan tempat tinggal dimaksud.
      Kemudiankedua saksi yang menyaksikan penggeledahan, bilamana terbukti salahsatu saksi yang menjadi saksi penggeledahan adalah pihak dari KejaksaanNegeri Tanjung Jabung Timur maka menurut ahli tindakan penggeledahanmenjadi bermasalah dan cacat hukum karena tidak boleh dua orang saksiberasal dari dua orang yang melakukan penggeledahan karena paling tidakyang menyaksikan pihak yang menjadi saksi penggeledahan adalah pihakeksternal atau pihak dari kantor di lingkungan penggeledahan; Bahwa penyitaan dalam
    Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus
    Register : 16-06-2023 — Putus : 12-07-2023 — Upload : 12-07-2023
    Putusan PN SURAKARTA Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Skt
    Tanggal 12 Juli 2023 — Pemohon:
    Muhammad Waseso ST
    Termohon:
    KAPOLRI Cq KAPOLDA JAWA TENGAH Cq KAPOLRESTA SURAKARTA Cq KASAT RESKRIM POLRESTA SURAKARTA
    55 — 55
    Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus
    Register : 28-09-2018 — Putus : 16-10-2018 — Upload : 17-10-2018
    Putusan PN PELALAWAN Nomor 7/Pid.Pra/2018/PN Plw
    Tanggal 16 Oktober 2018 — Pemohon:
    NELSON MUNTHE Als MUNTHE Bin ARIPIN MUNTHE
    82 — 48
    • Jikahanya tentang penggeledahan, seharusnya mohon menjelaskan alasanalasan hukum yang menjadi keberatan tentang penggeledahan saja. Kalautentang penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan dan SPDPjuga tidak mencantum halhal yang menjadi keberatan.
      Dengan alasan itu Termohon dapatmelakukan penggeledahan dengan didampingi oleh dua orang saksi.Dengan demikian prosedur penggeledahan ini sesuai menurut ketentuanKUHAP dan tindakan yang dilakukan adalah bukan penggeledahan tetap!
      Penggeledahan sesuai dengan KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana (Kuhap) UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 Pasal 32 yang berbunyi Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapatmelakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian ataupenggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undangundangini.
      Dalam tempo dua hari setelah penggeledahan ,penyidik membuat beritaacara, yang berisi jalannya dan hasil penggeledahan.
      Penggeledahan di Luar Daerah HukumDalam Pasal 36 KUHAP disebutkan;Dalam hal penyidik harus melakukan penggeledahan rumah di luardaerah hukumnya, dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam Pasal 33,maka penggeledahan tersebut harus diketahui oleh ketua pengadilan negeri dandidampingi oleh penyidik dari daerah hukum di mana penggeledahan itudilakukan.4.
    Pengadilan PN GUNUNG SITOLI Pidana Khusus
    Register : 24-03-2023 — Putus : 06-04-2023 — Upload : 03-05-2023
    Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Gst
    Tanggal 6 April 2023 — Pemohon:
    ROMANUS ROSEDI LAIA
    Termohon:
    Kapolres Nias Selatan CQ Kasat Reskrim Polres Nisel CQ Kapolsek Lolowau
    61 — 2
    Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
    Register : 03-10-2022 — Putus : 18-10-2022 — Upload : 20-10-2022
    Putusan PN PALEMBANG Nomor 28/Pid.Pra/2022/PN Plg
    Tanggal 18 Oktober 2022 — Pemohon:
    ZULIANSYAH BIN HASAN POGOR
    Termohon:
    1.Kapolrestabes Palembang
    2.Kanit Reskrim Polrestabes Palembang
    3.Kejaksaan Negeri Palembang
    52 — 22
    Pengadilan PN MALILI Pidana Khusus
    Register : 06-06-2024 — Putus : 24-06-2024 — Upload : 25-06-2024
    Putusan PN MALILI Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Mll
    Tanggal 24 Juni 2024 — Pemohon:
    H. AMIR GAU DG RATE
    Termohon:
    1.Kejaksaan Negeri Luwu Timur
    2.Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
    3.JAKSA AGUNG
    34 — 24
    Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
    Register : 03-01-2019 — Putus : 11-01-2019 — Upload : 29-01-2019
    Putusan PN BANJARMASIN Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Bjm
    Tanggal 11 Januari 2019 — Pemohon:
    1.MASTAINAH
    2.MUHAMMAD SALAM
    Termohon:
    Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan
    72 — 17
    Pengadilan PN BALIKPAPAN Pidana Khusus
    Register : 11-02-2022 — Putus : 23-03-2022 — Upload : 28-03-2022
    Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bpp
    Tanggal 23 Maret 2022 — Pemohon:
    AIDILIN ALI
    Termohon:
    1.Direktur Jendral Pajak
    2.KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
    49 — 35
    • ./2018 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
    • Menyatakan tidak sah PENGGELEDAHAN dan/atau PENYITAAN Yang Dilakukan TERMOHON berdasarkan Tanda Terima Peminjaman Berkas/Bahan Bukti yang dibuat pada tanggal 18 dan 19 Desember 2020 yang ditandatangani oleh PEMOHON dan TIM PEMERIKSA yang dilakukan berdasarkan Surat Nomor: S-556/WPJ.14/2020 tanggal 02 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kalimantan
    Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
    Register : 08-05-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 17-06-2019
    Putusan PN PALU Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Pal
    Tanggal 23 Mei 2019 — Pemohon:
    1.SUMARNI
    2.MOH. RIZAL
    3.LILY WAHYUNI
    4.NUR RAHMA
    Termohon:
    Cq. Direktorat Reserse Narkoba Polda Palu
    49 — 6
    Pengadilan PN BATAM Pidana Khusus
    Register : 19-10-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 10-11-2020
    Putusan PN BATAM Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Btm
    Tanggal 9 Nopember 2020 — Pemohon:
    BENNY SIM
    Termohon:
    BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
    564 — 171
    • Ihdonesia tahun1981, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjangtidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan danPenyitaan;g.
      Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020, TERMOHONmendatangi rumah bapak HENDRA di Gardan Marsyeba Blok L No. 9 BatamCenter, sekitar pukul 14.00 WIB, untuk melakukan penggeledahan tetap!tidak menunjukkan Surat Perintah Penggeledahan;2. Bahwa PEMOHON bukanlah sebagai pemilik barang yang disita olehTERMOHON;3. Bahwa pada saat TERMOHON datang kerumah Bapak HENDRA,bersamaan dengan petugas pengiriman ekspedisi J&T, dengan 6 orang dariBPOM dan didampingi 2 orang dari pihak Kepolisian;4.
      Bahwa penggeledahan diatas tidak sesuai dengan dasar KUHAPmenjadi acuan dalam penggeledahan oleh PPNS BPPOM yang terteradalam Pasal 33 KUHAP :a. Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidikdalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yangdiperlukan;b. Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik,petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah;C.
      Bahwa setelah dilakukan tindakan penggeledahan dan penyitaan dalamkeadaan sangat perlu dan mendesak tersebut, PPNS Balai POM di Batamsegera mengajukan permohonan persetujuan penggeledahan dan penyitaankepada Ketua Pengadilan Negeri Batam melalui Surat NomorPD.03.03.09.955.10.20.5343/LPG tanggal 2 Oktober 2020 perihal Laporan untukmendapatkan Persetujuan Penggeledahan (Vide Bukti T20) dan Surat NomorPD.03.03.09.955.10.20.5344/LPS tanggal 2 Oktober 2020 perihal Laporan untukmendapatkan Persetujuan
      Oktober 2020 perihalLaporan untuk mendapatkan Persetujuan Penggeledahan T21 Surat Kepala Balai POM di Batam NomorPD.03.03.09.955.10.20.5344/LPS tanggal 2 Oktober 2020 perihalLaporan untuk mendapatkan Persetujuan Penyitaan T22 Surat Penetapan Persetujuan Penggeledahan Nomor331/Pen.Pid/2020/PN Bim tanggal 7 Oktober 2020T23 Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor1081/Pen.Pid/2020/PN.Btm tanggal 7 Oktober 2020 T24 Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n.
    Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus
    Register : 29-05-2024 — Putus : 01-07-2024 — Upload : 03-07-2024
    Putusan PN SURAKARTA Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Skt
    Tanggal 1 Juli 2024 — Pemohon:
    PT JESI JASON SURJA WIBOWO
    Termohon:
    1.Direktur Jenderal Pajak
    2.Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendertal Pajak Jawa Tengah II
    3.Yanuar Cuk Hendrawan c.s
    4.Kepala KPP Pratama Boyolali
    26 — 0
    Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Izin Penyitaan
    Kata Kunci : izin sita, izin penggeledahan perkara Tipikior
    RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/3
    3301 — 1414
    • Izin penyitaan barang bukti , ijin penggeledahan, kewenangan perpanjangan penahanan (perkara Tipikor) sebelum pelimpahan berkas perkara adalah berlaku KUHAP. artinya kewenangan berada pada Ketua Pengadilan dimana terjadi peristiwa pidana ... [Selengkapnya]
    • sebagaimana diuraikan dibawah ini :1.Mengenai tenggang waktu 14 hari untuk mengajukan permohonan kasasidan menyerahkan memori kasasi berdasarkan patokan pada harikalender jika tenggang waktu jatuh pada hari libur dihitung pada harikerja berikutnya.Dalam tindak pidana korupsi tidak harus semua saksi diperiksa kalaumemang ternyata diantara saksisaksi itu terdapat kesamaan keterangan,hakim yang memeriksa perkara tersebut dapat saja membatasi jumlahsaksi yang diajukan.Izin penyitaan barang bukti , ijin penggeledahan

      Izin penyitaan barang bukti , ijin penggeledahan, kewenangan perpanjangan penahanan (perkara Tipikor) sebelum pelimpahan berkas perkara adalah berlaku KUHAP. artinya kewenangan berada pada Ketua Pengadilan dimana terjadi peristiwa pidana (Locus delicti).

    Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
    Register : 17-04-2024 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 16-05-2024
    Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Pgp
    Tanggal 6 Mei 2024 — Pemohon:
    Tuan FRANKY
    Termohon:
    KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG cq ASISTEN TINDAK PIDANA KHUSUS
    17 — 0
    • MENYATAKAN PENGGELEDAHAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON BERDASARKAN :
      • BERITA ACARA PENGGELEDAHAN TANGGAL 28 FEBRUARI 2024 UNTUK PENGGELEDAHAN PABRIK PT.
        BILLITON PLYWOOD BERALAMAT DI DUSUN KAMPUNG ILIR, DESA BANTAN, KECAMATAN MEMBALONG, KABUPATEN BELITUNG; DAN
      • BERITA ACARA PENGGELEDAHAN TANGGAL 28 FEBRUARI 2024 UNTUK PENGGELEDAHAN RUMAH BERALAMAT DI JALAN ENDEK NOMOR 42/743 (TERMOHON SALAH KETIK, BUKAN 42/743 NAMUN HARUSNYA ADALAH NOMOR 743) KECAMATAN TANJUNG PANDAN, KABUPATEN BELITUNG

      ADALAH TIDAK SAH.

      7.

    Pengadilan PN LAHAT Pidana Khusus
    Register : 12-04-2022 — Putus : 09-05-2022 — Upload : 11-05-2022
    Putusan PN LAHAT Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Lht
    Tanggal 9 Mei 2022 — Pemohon:
    HERMAN SAMSI BIN ALM. ROMLI
    Termohon:
    Kepala Kepolisian Resort Empat Lawang
    223 — 166

    • M E N G A D I L I:

      1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
      2. Menyatakan penetapan tersangka terhadap Pemohon adalah tidak sah;
      3. Menyatakan surat perintah penangkapan, surat perintah penggeledahan dan surat perintah penahanan tidak sah;
      4. Menyatakan penggeledahan yang dilakukan para Termohon adalah tidak sah;
      5. Menyatakan penyitaan yang dilakukan para Termohon adalah tidak sah;
      6. Memerintahkan kepada para Termohon
    Pengadilan PN JEMBER Pidana Khusus
    Register : 18-09-2019 — Putus : 30-09-2019 — Upload : 23-10-2019
    Putusan PN JEMBER Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Jmr
    Tanggal 30 September 2019 — Pemohon:
    MOH.AMIN
    Termohon:
    KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KAPOLRI , Cq KAPOLDA JATIM Cq.KAPOLRES JEMBER
    67 — 11
      1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
      2. Menyatakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan terhadap Pemohon Moh. Amin sah dan berlaku;
      3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);
      PERKAP No. 12 Tahun 2009 :Dalam hal melaksanakan penangkapan petugas wajib mempertimbangkansebagai berikut:b.Tindakan penangkapan bukan merupakan penghukuman bagi tersangka.Pasal 76 Ayat 2 PERKAP No. 12 Tahun 2009 :Tersangka yang telah tertangkap tetap diperlakukan sebagai orang yangbelum tentu bersalah sampai terbukti bersalah di Pengadilan.Bahwa tindakan penggeledahan oleh TERMOHON terhadap PEMOHONternyata telah dilakukan tanpa memperlihatkan dan tidak memberikan suratperintah Penggeledahan karena
      Dalam waktu 2 hari setelah memasuki atau menggeledah rumah,harus dibuat suatu berita acara dan turunannya harus disampaikankepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.Pasal 36 KUHAP :Dalam hal penyidik melakukan hal penggeledahan diluar wilayahhukumnya dan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam pasal 33,maka Penggeledahan tersebut harus mengetahui Ketua PengadilanNegeri dan didampingi oleh Penyidik dari daerah hukum itu dilakukan.Bahwa tindakan penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap
      Selanjutnya proses penggeledahan danpenyitaan yang dilakukan Termohon telah sesuai dengan aturanhukum dan mekanisme hukum yang berlaku sebagaimana diaturdalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 75 KUHAP,sebagaimana surat Perrintah Penggeledahan No. SPDah/98/VIII/2019/Reskoba tertanggal 8 Agustus 2019 dan segalaHalaman 11 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Jmrsuratsurat yang berkaitan dengan penggeledahan akan disampaikandalam tahap pembuktian nantinya ;c.
      SprinHalaman 16 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN JmrKap/123/VIII/2019/Reskoba yang dikeluarkan oleh Polres Jember tertanggal08 Agustus 2019 serta tembusanya kepada keluarga Tersangka, selanjutnyadiberi tanda T4;.Foto copy Berita Acara Penangkapan tertanggal O08 Agustus 2019,selanjutnya diberi tanda T5;Foto copy Surat Perintah Penggeledahan yang dikeluarkan oleh PolresJember tertanggal 08 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda T6;Foto copy Berita Acara Penggeledahan yang tertanggal 08 Agustus
      ABDUS SYAKUR sekaligus dihadapan Pemohondengan menunjukkan Surat Perintah Tugas, Surat Perintan Penyelidikan,Surat Perintah Penyitaan, Surat Perintah Penggeledahan serta SuratPerintah Penangkapan bahwa Saksi bersama Tim merupakan petugasdari Satreskoba Polres Jember. Selanjutnya Saksi menyampaikan mohonbantuan kepada Ketua RT untuk menyaksikan proses penggeledahanHalaman 22 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Jmrdirumah Pemohon dan juga penggeledahan pada badan Pemohon.

    NO

    Jenis/Nama Buku, catatan dan Dokumen

    Keterangan

    Dipinjamkan
    lengkap/tidak lengkap