Karena hal ini terbukti pula dalam AktaPemisahan, Uraian Pertelaan dan Daftar Nilai PerbandinganProporsional (NPP) Rumah Susun/Kondominium HotelKomersial The Eden yang dibuat oleh TERGUGAT IV danyang disahkan oleh Bupati Badung (TURUT TERGUGAT IV),tercatat atas nama Managemen;Halaman 49 dari 180 halaman Putusan Nomor 901/PDT/2021/PT SBY.7.

Tetapi faktanya, pada tanggal 20 Desember2017 TERGUGAT IV telah menjual kepada PENGGUGAT, 3(tiga) unit dari 13 (tiga belas) unit Sarusun Kondotel TheEden, pada hal dalam Uraian Pertelaan dan NPP 3 (tiga) unitdimaksud adalah atas nama Managemen;Bahwa karena faktanya, yang telah menjual fasilitas hotelKondotel The Eden Kuta berupa restoran, laundry danmeeting room, yang dalam dokumen Uraian Pertelaan danNPP yang dibuat oleh TERGUGAT IV atas namaManagemen adalah TERGUGAT IV, maka gugatan tentangpengesahan

Uraian Pertelaan dan Akta Pemisahan adalahdasar menetapkan Sertifikat Hak Milik atas unitunit SarusunKondotel Eden, termasuk ke3 unit milik Penggugat adalah diluarbenda Bersama, bagian Bersama dan tanah Bersama;Bahwa benar Uraian Pertelaan dan Akta Pemisahan adalahdasar dari Kantor Pertanahan Kabupaten Badung untukmelakukan pemecahan hak atas unitunit Kondotel The Eden,maka dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Badung telahmengetahui, bahwa data yuridis Unit Restoran, Meeting Roomdan Laundry

Bahwa ternyata Tergugat Il Rekonpensi selaku Pelaku Pembangunandalam membuat Uraian Pertelaan tertanggal 16 Pebruari 2014, yangdisahkan oleh Bupati Badung (Turut Tergugat IV Konvensi) tanggal 15Mei 2015 Nomor : 593.82/1890/Ad.Pem.Um., jelas menyatakan bahwaPembangunan lingkungan Rumah Susun/Kondominium HotelKomersial yang didalam Pertelaan ini terdiri dari 6 (enam) lantaidengan jumlah total Unit Satuan Rumah Susun sebanyak 291 (duaratus semlilan puluh satu) unit yang terdiri dari 278 (dua ratus tujuhpuluh

Bahwa apabila memperhatikan pertelaan, pada halaman 13 huruf Etentang Kepemilikan Perseorangan, disebutkan sebagai berikut:Bagian Perseorangan pada Rumah Susun Komersial The EDENdijelaskan secara rinci pada setiap unit pada Tipe Satuan RumahHalaman 109 dari 180 halaman Putusan Nomor 901/PDT/2021/PT SBY.Susun, dimana terdapat 4 (empat) tipe yaitu: standart, deluxe, suite,dan management yang semuanya berjumlah 291 (dua ratussembilan puluh satu) unit Satuan Rumah Susun. ...Di dalam pertelaan tersebut

;Bahwa, dengan tidak lengkapnya Sertipikat yang Para Penggugat miliki,yaitu tidak memiliki Pertelaan sebagaimana mestinya, jelas dan patutdianggap bahwa konspirasi yang kuat antara Tergugat dan Tergugat Iltidak dapat disangkal lagi, dan oleh karenanya baik Tergugat maupunTergugat ll secara bersama sama dan secara tanggung renteng harusmemikul tanggungjawab tersebut secara hukum di depan hukum;Bahwa selain itu, Tergugat Ill, sebagai Pemegang Hak Pengelolaan (HPL),selama hampir 20 tahun tidak pernah

adalah merupakansesuatu yang sangat penting dan menentukan, sebab Pertelaan tersebutsebagai dasar penentuan mana yang merupakan bagian bersama, bendaHal. 13 dari 64 Hal.

Putusan Nomor 16 PK/Pdt/2013 10.11.Bahwa, perlu Para Penggugat pertegas lagi dimana dari Pertelaan inilahbaru dapat diketahui dengan jelas berapa besar dan dimana letaknya danjuga status kepemilikan Strata Title ini.

Setelah ada Pertelaan ini barulahdapat dihitung dengan adil dan benar berapa biaya biaya yang harusdikeluarkan oleh tiap tiap pemilik ruang toko Strata Title ini, yaitu terhadapbiaya perpanjangan HGB in casu;Bahwa Pertelaan ini sangat penting untuk diperiksa dan dimiliki karena dariPertelaan ini juga baru diketahui NPP (Nilai Perbandingan Proporsional) darimasing masing Para Penggugat/pemilik toko sehingga jelas berapa besarbiaya pembayaran perpanjangan HGB yang harus dikeluarkan ParaPenggugat/para

pemilik toko kepada Negara;Bahwa, karena itu Para Penggugat, mohon juga agar diputus dalam provisi,Tergugat , Tergugat Il harus memperlihatkan dan memberikan asiliPertelaan itu sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara;Bahwa, dengan adanya Pertelaan ini, baru dapat ditentukan caraperhitungan pajak yang harus dibayar, apakah perhitungannya berdasarkanluas tanah yang melekat pada bangunan dan ruang di atasnya atauperhitungannya hanya dilakukan berdasarkan luas ruangan yang dimilikiberdasarkan Pertelaan

No.630.1 3433, juncto Keputusan Gubernur KDKINo.122 Tahun 2001, sampai pada pelanggaran PeraturanPemerintah No.36 Tahun 1997 yang telah dicabut dan diganti denganPeraturan Pemerintah No.112 Tahun 2000, pasal 2 huruf b tentangpajak yang harus dibayar, yang menimbulkan kerPengqugat maupun kepada Negara yang dilakukan oleh ParaTergugat secara bersama sama, secara sadar dan terkoordinirdengan rapi, mulai dari tindakan penerbitan Akta Jual Beli, penerbitansertifikat induk dan Pemisahan, penyembunyian Pertelaan

yangtercakup di dalam Pertelaan serta Perjanjian Kerjasama yang berkaitandengan Hak Pengelolaan aquo dengan pihak Pemda DKI Jakarta, dantindakan tindakan tersebut menimbulkan kerugian bukan hanya kepadaNegara, akan tetapi juga kepada Penggugat, maka sesuai denganketentuan pasal 1865 KUH Perdata, tentang perbuatan melawan hukum,Hal.27 dari 145 hal.

yang berlaku, dimanaseharusnya yang Pengqugat beli dan dapati adalah HGB di atastanah Negara, akan tetapi secara sepihak dikatakan HGB yang berdiri diatas Hak Pengelolaan tanpa didukung oleh dokumenyang jelas seperti Pertelaan, besertarinciandanuraiannyaSertifkat Induk, dan Perjanjian Kerjasama antara Terqugat dan Ildengan Pemda DKI Jakarta Perjanjian Kerjasama No.6 Tahun 1984tanggal 6 Juni;Bahwa, alasan lain adalah selain hal hal sebagaimana terurai diatas, Tergugat dan Il semenjak menjual kepada

Penggugat sertaPemilik lainnya membeli ruko mal pada Rumah Susun Campuran MalMangga Dua Jakarta Pusat selain tidak pernah melihat apalagimemiliki salinan sertifikat induk dan Pertelaan dan uraian sertalampiran, juga belum pernah mendapatkan Perjanjian Kerjasama No.6Tahun 1984 tanggal 6 Juni yang menyangkut Hak Pengelolaan aquo,padahal Penggugat berhak untuk mendapatkan karena Penggugatadalah sebagai Pemilik bersama dengan Para Pemilik lainnya;Hal.33 dari 145 hal.

Bahwa Penggugat selaku pemilik hak berdasarkan strate title yang sudahhampir 20 tahun memiliki kios seharusnya sudah mengetahui hakhakdan kewajiban yang sudah tercantum dalam pertelaan ketikamelaksanakan transaksi jual beli dalam hal ini diakui oleh Penggugatdalam gugatannya butir 5;.

dah Pertelaan, uraian dan lampiran yang menyangkut data fisik danyuridis sehubungan dengan perkara in CasSu, padahal sesuai denganketentuan pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 1997 junctopasal 187 dan 188 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BadanPertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 yang menyatakan bahwaPenggugat sebagai orang yang berkepentingan berhak mengetahui datafisik dan data yuridis yang tersimpan dalam peta pendaftaran, daftartanah, surat ukur dan buku tanah dan berhak untuk

Saksi diberikankuasa untuk mengklarifikasi mengenai status tanah ;Bahwa pada tanggal 30 Juli 2007 Saksi membuat surat kepada BPNHal 85 dari 85 hal Piitusaxi No.250/Pdt.G/201 1/PN.JKT.PST namun tidak direspon ; Bahwa Saksi pernah beberapa kali mendatangi langsung ke BPN untuk meminta disposisi surat. ; Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertelaan ; Bahwa PPRS tidak pernah merespon surat permohonan Saksi untukmelihat pertelaan ; Hal 86 dari 85 hai Putusan No.250/ldt.G/2011/PN.JKT.PST Bahwa PPRS menekan

Apabila tidak tercantum maka haltersebut merupakan kelalaian instansi Kantor Pertanahan ; Bahwa semua perbuatan hukum atas HGB diatas HPL harus mendapatrekomendasi dari pemegang HPL Apabila tidak ada rekomendasi makaperpanjangannya dapat ditolak oleh Kantor Pertanahan Bahwa HGB diatas HPL dapat diagunkan ke bank; Bahwa dalam rumahsusun terdapat pertelaan. Pengembang wajib memberikan pertelaankepada para pemilik satuan rumah susun.

Para pemilik dapat berembuk untukmeminta ganti rugi; Hal 105 dari 85 hal Putusan Ne.250/PdtG/2011/PN.JKT.PSTBahwa pertelaan diatur di Pasal 1 angka 2 PP No. 4 Tahun 1988 tentangRumah Susun dan Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 1989 tentang PedomanPengisian Akta Pemisahan Rumah Susun ; Bahwa pertelaan merupakan bagian dari akta pemisahan.

Pertelaantertulis pada Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (Pasal 9 Ayat 2. huruf cUU Rumah Susun) dan dokumen pertelaan terdapat di BPN ;Bahwa status tanah bersama pada tanah HGB diatas HPL adalah HakGuna Bangunan saja. Pada saat didirikan, sertifikat HGB tentunye atas namapengembang. Setelah unit rumah susun dijual, baru HGB tanah bersamamenjadi atas nama seluruh pemilik unit rumah susun.

No. 712 K/Pdt/2010Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidanganPengadilan Negeri Jakarta Utara pada pokoknya atas dalildalil:Bahwa, Tergugat adalah sebuah Perusahaan Terbuka, yang didirikanmenurut hukum Indonesia, yang bertindak sebagai Developer sertaPengembang property, dan pada sekitar tahun 1992 telah membangun danmendirikan sebuah gedung berlantai lebih dari 4 lantai, yang telah ditetapkandalam pertelaan yang telah disahkan oleh Gubernur DKI Jakarta pada tanggal19 Maret 1992

pecahan milik Penggugat, maka patut dianggapbahwa adanya konspirasi yang kuat antara Tergugat dengan Tergugat II dansecara bersamasama dan bersengkongkol telah melakukan Perbuatanmelawan Hukum sehingga Penggugat merasa sangat dirugikan;Bahwa, selain itu sertifikat yang Penggugat miliki tidak lengkap samasekali, dimana sertifikat yang Penggugat miliki tidak memiliki Pertelaansebagaimana layaknya Sertifikat yang disyaratkan oleh undangUndang yangberlaku, yaitu terdiri dari Buku Tanah, Denah serta Pertelaan

;Bahwa, dengan tidak lengkapnya Sertifikat yang Penggugat miliki, yaitutidak memiliki Pertelaan sebagaimana mestinya, jelas dan patut dianggapbahwa konspirasi yang kuat antara Tergugat dan Tergugat II tidak dapatdisangkal lagi, dan oleh karenanya baik Tergugat maupun Tergugat II secarabersama sama dan secara tanggung renteng harus memikul tanggungjawabtersebut secara hukum di depan hukum;Bahwa selain itu, Tergugat Ill, sebagai Pemegang Hak Pengelolaan(HPL), selama hampir 20 tahun tidak pernah memberikan

Hal ini dikarenakan bukti kepemilikan Unit Villa / ApartemenPENGGUGAT sedang dalam proses pertelaan;Bahwa PARA TERGUGAT telah mengajukan proses pertelaan atas Unit Villa /Apartemen milik PENGGUGAT, namun proses pertelaan a quo hingga saat inibelum selesai dan masih dalam pengerjaan oleh Notaris yang PARA TERGUGATtunjuk;Bahwa dengan demikian PARA TERGUGAT telah terhalang untuk menyerahkanUnit Villa / Apartemen karena kondisi atau keadaan yang terjadi di luar kendaliPARA TERGUGAT;Bahwa kemudian pertelaan

Hal ini sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 31UU Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 4 Tahun 1988TentangRumah Susun, yang selengkapnya berbunyi :Penyelenggara pembangunan wajib meminta pengesahan dari PemerintahDaerah atas pertelaan yang menunjukkan batas yang jelas dari masingmasing satuan rumah susun; bagian bersama, benda bersama, dan tanahbersama beserta uraian nilai perbandingan proporsionalnya, setelahmemperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30;Bahwa hingga saat ini

pun pertelaan a quo belum didapat sehubungan denganmasih terselenggaranya kepala daerah di Denpasar, Bali.

Para Tergugat; Sedangkan bukti T11 dan T12 berupa aturan tentang rumah susun,menurut Majelis Hakim juga tidak dapat membuktikan dalil Para Tergugat tersebut,karenajustru semestinya Para Tergugat sudah mengetahui atau setidaknya patut mendugasebelumnya tentang adanya aturanaturan khususnya mengenai pertelaan tersebut, terlebihPara Tergugat adalah perseroan yang memang bergerak dibidang pembangunan danpenjualan unitunit villa/apartemen, sehingga tidak menjadi alasan bagi Para Tergugatmenyatakan bahwa

proses pertelaan yang membutuhkan waktu adalah diluar kendali atau53kekuasaan Para Tergugat; Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakimberkesimpulan bahwa dalil force majeure tidak dapat dibuktikan oleh Para Tergugat;Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dalil force majeure tersebut, makaPara Tergugat telah wanprestasi karena tidak menyerahkan ketiga unit villa kepadaPenggugat selaku pembeli sebagaimana tersebut dalam perjanjian Nomor 113, 114 dan115 tertanggal 25 Juni 2013;Menimbang

Nomor 2496 K/Pdt/2015mendapatkan Sertifikat Induk dan Pertelaan beserta uraian rincian dan aktapemisahan dan Lampiran yang menyatakan status HGB di atas HakPengelolaan a quo, dan kalaupun ada hanya sebatas lisan, tanpa tertulisyang didasarkan pada dokumen dokumen resmi seperti Sertifikat Indukdan Pertelaan beserta uraian dan Perjanjian Kerjasama antara Tergugat dan Il dengan Pemda DKI Jakarta mengenai HPL a quo;Bahwa ketidakjelasan ini disebabkan karena adanya perbedaan antara yangPenggugat beli

Menghukum Tergugat I, Il dan Tergugat IV dan V untuk memberikan salinanSertifikat Induk, Pertelaan dan uraian beserta Lampirannya termasukPerjanjian Kerjasama antara Tergugat dan Tergugat II dengan Pemda DKI(Tergugat V) Nomor 6 Tabun 1984 tanggal 6 Juni 1984 kepada Penggugat;8.

Sehingga jelas karyawanTermohon Kasasi hanya merupakan salah satu dari jajaranpengurus PPRS yang ada; Termohon Kasasi menuding Pemohon Kasasi menyembunyikanpertelaan Mal Mangga Dua padahal pertelaan mana telahPemohon Kasasi serahkan kepada Pengurus PPRS Mal ManggaDua (vide Bukti T1 & T2 14 yang dikuatkan keterangan Saksi S.Rame Panjaitan dan Saksi Lanny Megawaty Wijaya).

Tindakanmana sesuai ketentuan Ps. 35 Ayat 3 PP Nomor 4 Tahun 1988yang mengatur bahwa pertelaan diserahkan kepada perhimpunanpenghuni selaku perwakilan para pemilik dan bukan kepada orangpribadi; Termohon Kasasi menyatakan status tanah HPL Mal Mangga Duamenyulitkan para pemilik untuk mengagunkan unit SRSnyakepada bank.

Pertelaan mengenai besarnya bagian hak atas bagianbersama,bendabersama dan tanahbersama yang bersangkutan;Kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;Bahwa, ternyata Pertelaan sebagaimana dimaksud Pasal 9 Undang UndangNomor 16 Tahun tidak pernah dilampirkan dalam SHMSRS, dan untukmendapatkannya juga sangat sulit termasuk dalam gugatan in casu;Dan bahwa, jika pada Buku Tanah yang ada pada Termohon Kasasi IV danSertifikat Induk yang dipegang oleh Termohon Kasasi dan II (bukti T1, T2 4

Pertelaan mengenai besamya bagian hak atas bagian bersama, bendabersama, dan tanah bersama yang bersangkutan ;Kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;. Bahwa, adapun perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugatini adalah Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat VI, danTergugat Vil, mereka secara bersamasama membuat alasan yang dicarican guna menyembunyikan pertelaan yang termasuk di dalamnya GambarHal. 5 dari 85 Hal.

Putusan Nomor 614 PK/Pdt/2013Pertelaan, Uraian Pertelaan, dan batasbatasnya dalam arah vertikal danhorizontal sesuai dengan Pasal 39 Ayat (1) PP.

Nomor4 Tahun 1988 tentangRumah Susun, yang berbunyi:"Penyelenggara pembangunan memisahkan rumah susun atas satuansatuan rumah susun meliputi bagian bersama, benda bersama, dan tanahbersama dengan pertelaan yang jelas dalam bentuk gambar, uraian danbatasbatasnya dalam arah vertikal dan horizontal sebagaimana dimaksuddalam Pasal 31 dengan penyesuaian seperlunya sesuai kenyataan yangdilakukan dengan pembuatan akta pemisahan".10.Bahwa, dari pertelaan inilah baru dapat diketahui dengan jelas berapa besardan

yang dimilikiberdasarkan pertelaan;14.Bahwa, akibat keadaan yang demikian, tidak jeiasnya status kepemilikan, luasareal strata title yang mana yang dimiliki PT.

Hal ini sudah dimintakan berulang kalioleh Para pemilik toko kepada Tergugat I, Tergugat Ill, Tergugat IV, maupunTergugat VI untuk memberikan pertelaan tetapi tidak pernah diberikandengan berbagai macam alasan (bukti P9);20.Bahwa, mengingat sangat pentingnya pertelaan tersebut sehingga dasar21penentuan mana yang merupakan bagian bersama, benda bersama, tanahbersama maka akibat tidak diberikan oleh Tergugat I, hal tersebut menyulitkanuntuk menentukan secara pasti berapa besar biaya yang harus dikeluarkan

Nomor 699 K/Pdt/2015Bahwa di sisi yang lain, berdasarkan Daftar Pertelaan : bendabendatetap (Tanah/Bangunan) dan hakhak lainnya yang diserahkan karenadibeli/dibebaskan untuk kepentingan negara/pemerintah yangmerupakan satu kesatuan berkas yang tidak terpisahkan dengan BeritaAcara Panitia Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Negara Nomor37/SDA/P2.T.U.N./1973 tanggal 20 Agustus 1973, Keputusan KepalaInspeksi Agraria Jawa Timur tanggal 23 Januari 1965 NomorI/Agr/29/X1/98/HM/III/65 adalah surat keputusan

Tergugat Rekonvensi telahmenerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 153/Kelurahan Gadel dengan namapemegang hak Mansur atas permohonan Tergugat Rekonvensi;Bahwa berdasarkan data yang tercantum pada Sertifikat Hak Milik Nomor153/Kelurahan Gadel dengan nama pemegang hak Mansur, TergugatRekonvensi mengajukan permohonan sertifikat hak milik kepada TurutTergugat Rekonvensi mendasarkan pada Surat Keputusan Inspeksi AgrariaJawa Timur Nomor /Agr/29/X1/98/HM/III/1 965;Bahwa di sisi yang lain, berdasarkan Daftar Pertelaan

pada orang lain,mewajibkan orang yang karena salahnya itu mengganti kerugian yang timbultersebut;Adapun unsurunsur Pasal 1365 B.W. adalah :1.Ada perbuatan melanggar hukum;Bahwa berdasarkan data yang tercantum pada Sertifikat Hak Milik Nomor153/Kelurahan Gadel dengan nama pemegang hak Mansur, Penggugatmengajukan permohonan sertifikat hak milik kepada Tergugat Ilmendasarkan pada Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa TimurNomor I/Agr/29/HM/III/1965;Bahwa di sisi yang lain, berdasarkan Daftar Pertelaan

hak subjektifPenggugat Rekonvensi karena tanah yang dimohonkan sertifikat hak miliktersebut adalah tanah aset Penggugat Rekonvensi;Ada kesalahan;Bahwa berdasarkan data yang tercantum pada Sertifikat Hak Milik Nomor153/Kelurahan Gadel dengan nama pemegang hak Mansur, TergugatRekonvensi mengajukan permohonan sertifikat hak milik kepada TurutTergugat Rekonvensi mendasarkan pada Surat Keputusan Kepala InspeksiAgraria Jawa Timur Nomor I/Agr/29/HM/III/1 965;Bahwa di sisi yang lain, berdasarkan Daftar Pertelaan

Bahwa di sisi yang lain, berdasarkan Daftar Pertelaan : BendaBendaTetap (Tanah/Bangunan) dan hakhak lainnya yang diserahkankarena dibeli/dibebaskan untuk kepentingan negara/pemerintah yangmerupakan satu kesatuan berkas yang tidak terpisahkan denganBerita Acara Panitia Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan NegaraNomor 37/SDA/P2.T.U.N./1973 tanggal 20 Agustus 1973, KeputusanKepala Inspeksi Agraria Jawa Timur tanggal 23 Januari 1965 NomorI/Agr/29/X1/98/HM/III/65 adalah surat keputusan yang diserahkankarena

Duta Pertiwi telah membuat suratdengan Nomer: 106/DIR/DP/VII/97 perihal Permohonan PengesahanPertelaan Bangunan Rumah Susun Hunian dan Non Hunian GrahaCempaka Mas kepada GUB DKI, Surat Permohonan Pengesahan Pertelaantersebut kemudian dijadikan dasar oleh Gubernur DKI Jakarta dalammenerbitkan Pengesahan Pertelaan Rumah Susun Hunian dan Non HunianGraha Cempaka Mas sebagaimana tertuang dalam Keputusan GubernurDKI Jakarta Nomer 1204 Tahun 1997 lengkap dengan lampirannya dimanaseluruh Asset yang ada di

Rusun GCM dirinci secara detail termasukdidalamnya tentang Hak Bersama yang berupa Tanah Bersama, BagianBersama, dan Benda Bersama tertuang dalam Lampiran Kep Gub DKIyang dimaksud.28.Bahwa, dalam pertelaan Rusun GCM sebagaimana yang dimaksudkandiatas, ternyata untuk 27 Ruang tersebut diberi NPP (Nilai PerbandinganHalaman 17 dari 55 halaman Putusan Nomor 2/P/FP/2016/PTUNJKT.Proprosional) layaknya Unit Apartemen dan Rukan (Sarusun) yang akandipasarkan ke publik.

Dengan pemberian NPP pada Hak Bersama, otomatisPembeli Sarusun dirugikan karena NPP masingmasing Sarusun menjadiberkurang.29.Bahwa, dalam prakteknya Kantor Pertanahan Jakarta Pusat sebagaibawahan TERMOHON pada tanggal 28 Agustus 1997 menerbitkan seluruhSHM Sarusun Graha Cempaka Mas sebagai alas hak seluruh SarusunGCM, yang ternyata termasuk terhadap 27 ruang yang nyatanyata masukdalam Daftar Asset Bagian Bersama sebagaimana tercantum dalamLampiran Pertelaan yang telah di Sah kan dengan Kep GUB DKI

SK Gubernur Nomor 1204 Tahun 1997(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);Berita Acara Serah Terima Pertelaan dari PT.

Bahwa di dalam Pertelaan SHGB bisa di wali amanahkan PPPRS karenaPPPRS adalah wali amanah. Maka wajib dibalik nama kepada PPPRS. Hartabersama Sertifikat Hak Milik seharusnya hak milik P83SRS. SHM yang masihatas nama developer, seharusnya dibalik nama P3SRS. Bahwa saksi sebagai pemilik Kios di ITC Roxy Mas sudah memegang SHM UnitStrata title namun SHGB masih atas nama PT Duta Pertiwi Tok.

Boeneo MitraSejahtera, telah didahului dengan pertelaan stafyang dibuat oleh terdakwa Thomas Uma Rantesalu,ST.MM, selaku Plh.

Kasi Pertambangan Umum danterdakwa Samuel Robert Djukuw, SE.MM selaku KadisPertambangan sebagai prasyarat untuk dapatditerbitkannya SK pembatalan dan menurutketerangan terdakwa Encek Rony Soetedja,S.Sos.bahwa nomor pertelaan staf dibuat tidaksesuai dengan urutan hari dan tanggal pertelaanstaf dibuat dimana untuk pertelaan staf dari Plh.Kasi Pertambangan umum mengambil nomor padaRegister surat surat keluar dari KasiPertambangan Umum ke Kadis Pertambangan tanggal16 Desember 2008 dimana surat terakhir

keluarbernomor 1344 sehingga untuk nomor pertelaan stafitu. ditambahkan huruf a sehingga menjadi 1344a.Sedangkan untuk nomor pertelaan staf dari KadisPertambangan kepada Plt.

Bupati diambil dari bukuregister dinas pada tanggal 19 Desember 2008,karena pada tanggal itu nomor surat yang terakhirkeluar adalah 1441, maka untuk pertelaan stafdari Kadis Pertambangan diberi nomor 3441 a ;Bahwa PT.

Borneo Mitra Sejahteradan selanjutnya terdakwa Thomas Uma Rantesalu,ST.MM. meminta kepada terdakwa Encek Rony Soetedja,S.Sos. untuk mengetik sekaligus memberi nomor SKmaupun nomor pertelaan staf dan pada akhirnyaterdakwa Hendra Gunawan, S.Sos.

Hal inidikarenakan bukti kepemilikan Unit Villa / Apartemen PENGGUGATsedang dalam proses pertelaan;Bahwa PARA TERGUGAT telah mengajukan proses pertelaan atasUnit Villa / Apartemen milik PENGGUGAT, namun proses pertelaan aquo hingga saat ini belum selesai dan masih dalam pengerjaan olehNotaris yang PARA TERGUGAT tunjuk;Bahwa dengan demikian PARA TERGUGAT telah terhalang untukmenyerahkan Unit Villa / Apartemen karena kondisi atau keadaan yangterjadi di luar kendali PARA TERGUGAT;Bahwa kemudian pertelaan

Hal ini sebagaimana disyaratkanoleh ketentuan Pasal 31 UU Peraturan Pemerintah RepublikIndonesiaNomor 4 Tahun 1988Tentang Rumah Susun, yangselengkapnya berbunyi :Penyelenggara pembangunan wajib meminta pengesahan dariPemerintah Daerah atas pertelaan yang menunjukkan batas yangJelas dari masingmasing satuan rumah susun; bagian bersama,benda bersama, dan tanah bersama beserta uraian nilaiperbandingan proporsionalnya, setelah memperoleh izinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 30;Bahwa hingga saat ini pun

pertelaan a quo belum didapat sehubungandengan masih terselenggaranya kepala daerah di Denpasar, Bali.Sekali lagi, belum dapatnya diserahkan Unit Villa / Apartemen adalahdikarenakan hal yang terjadi di luar kehendak dan kemampuan PARATERGUGAT (Force Majeure);Bahwa berdasarkan halhal sebagaimana telah PARA PENGGUGATjelaskan di atas, oleh karena pemenuhan prestasi yang dituntutPENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT telah terhalang oleh keadaandi luar kuasa PARA TERGUGAT, maka PARA TERGUGAT tidak dapatdinyatakan

Psi18.19.No.112 Tahun 2000, pasal 2 huruf b tentang pajak yang harus dibayar,yang menimbulkan kerugian baik pada Penggugat maupun kepadaNegara yang dilakukan oleh Para Tergugat secara bersama sama,secara sadar dan terkoordinir dengan rapi, mulai dari tindakanpenerbitan Akta Jual Beli, penerbitan sertifikat induk dan Pemisahan,penyembunyian Pertelaan yang meliputi uraian dan lampiran, sehinggasampai diketahuinya kenyataan yang sebenarnya pada tahun 2007bahwa apa yang dijual oleh Tergugat dan Il kepada

Psi36.37.38.Susun Campuran Mai Mangga Dua Jakarta Pusat hanyaformalitas dan Penggugat termasuk pemilik lainnya tidakmengetahui dokumen dokumen apa saja yang telah diserahkankepada Perhimpunan Penghuni, sehingga sampai saat iniPenggugat dan Para pemilik lainnya tidak mengetahui adanyaserah terima rumah susun dari Tergugat dan Il kepadaPerhimpunan Penghuni, termasuk Sertifikat Induk, AktaPemisahan, Pertelaan dan uraian, dan lampirannya, padahaldokumen dokumen a quo merupakan petunjuk dan penjelasantentang

yang tercakupdidalam Pertelaan serta Perjanjian Kerjasama yang berkaitan denganHak Pengelolaan aquo dengan pihak Pemda DKI Jakarta, dan tindakan tindakan tersebut menimbulkan kerugian bukan hanya kepada Negara,akan tetapi juga kepada Penggugat, maka sesuai dengan ketentuanpasal 1365 KUH Perdata, tentang perbuatan melawan hukum, danKeputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No.11/KPTS/1994,Tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun pasal 5.3,Tentang Kewajiban Pengusaha Pembangunan Perumahan

Bahwa Penggugat selaku pemilik hak berdasarkan strata title yang sudahhampir 20 Tahun memiliki kios seharusnya sudah mengetahui hakhak dankewajiban yang sudah jelas tercantum dalam pertelaan ketikamelaksanakan transaksi jual beli dan hal ini diakui oleh Penggugat dalamgugatan butir 5 ;7.

rumah susun meliputi pertelaan atas tanah bersama,benda bersama dan bagian bersama ;Bahwa pertelaan harus diketahui para pemilik satuan rumah susun danstatus tanah terdapat dalam salinan buku tanah ;Bahwa rekomendasi diberikan oleh pemegang HPL ;Bahwa menurut ahli untuk pengalihan hak milik atas satuan rumah susunpada HGB diatas tanah HPL diperlukan rekomendasi karena menyangkutbagian bersama dan tanah bersama ;Bahwa pada Tahun 1997 tidak ada ketentuan Hukum yang mewajibkanpengalihan Hak milik atas

Bahwa Tergugat adalah sebuah perusahaan terbuka, yang didirikanmenurut hukum Indonesia, yang bertindak sebagai developer sertapengembang property, dan pada sekitar tahun 1990 telah membangun danmendirikan sebuah gedung berlantai lebih dari 4 lantai, yang telah ditetapkandalam pertelaan yang telah disahkan oleh Gubernur DKI Jakarta padatanggai 19 Maret 1992, Nomor 533/1992, dengan Izin Layak Huni Nomor2717/1785 tanggal 8 November 1991, yang berlokasi di Jalan Mangga DuaRaya, Jakarta Utara, yang lebih

padaPenggugat maupun kepada pemilik lainnya, padahal pada pertelaan tersebutdapat dilihat adanya status tanah yang sebenarnya;Hal. 6 dari 50 halaman Putusan Nomor 3036 K/Padt/201218.19.20.21.22.23.Bahwa selain pada Pertelaan dapat dilihat adanya status tanah yangsebenarnya, maka jika memang adanya HPL sehubungan dengan HGB aquo, maka tentu ada Perjanjian Keg'asama antara Pemerintah DKI Jakartadengan Tergugat!

Penggugat, maka patutdianggap bahwa adanya konspirasi yang kuat antara Tergugat denganTergugat Il dan Tergugat Ill dan secara bersamasama dan bersekongkoltelah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Penggugat merasasangat dirugikan;Bahwa selain itu sertipikat yang Penggugat miliki tidak lengkap sama sekali,dimana sertipikat yang Penggugat miliki tidak memiliki pertelaansebagaimana layaknya sertipikat yang disyaratkan oleh undangundang yangberlaku, yaitu terdiri dari buku tanah, denah serta pertelaan

(Pasal 9 besertaPenjelasan UndangUndang Nomor Nomor 16 Tahun 1985);Bahwa dengan tidak lengkapnya sertipikat yang Penggugat miliki, yaitu tidakmemiliki Pertelaan sebagaimana mestinya, jelas dan patut dianggap bahwaHal. 7 dari 50 halaman Putusan Nomor 3036 K/Padt/201224.25.26.of28.konspirasi yang kuat antara Tergugat dan Tergugat II tidak dapat disangkallagi, dan oleh karenanya baik Tergugat maupun Tergugat Il yang dibantuoleh Tergugat Ill secara bersama sama dan secara tanggung renteng harusmemikul

Bahwa selain itu Tergugat semenjak menjual dan Penggugat serta Pemiliklainnya membeli unitunit/kioskios pada rumah susun campuran ManggaDua Mall tidak pernah melihat apalagi memiliki pertelaan serta perjanjiankerjasama antara Tergugat dengan Tergugat IV, maka sepantasnyalahdalam provisi dikabulkan permohonan agar kepada Tergugat dan/atauTergugat Il untuk memberikan kepada Penggugat Pertelaan dan PerjanjianKerjasama Nomor 6 Tahun 1984, sehingga duduk persoalan hukum dalamperkara in casu menjadi jelas

Duta Pertiwi telah membuat suratdengan Nomer: 106/DIR/DP/VII/97 perihal Permohonan PengesahanPertelaan Bangunan Rumah Susun Hunian dan Non Hunian GrahaCempaka Mas kepada GUB DKI, Surat Permohonan Pengesahan Pertelaantersebut kemudian dijadikan dasar oleh Gubernur DKI Jakarta dalammenerbitkan Pengesahan Pertelaan Rumah Susun Hunian dan Non HunianGraha Cempaka Mas sebagaimana tertuang dalam Keputusan GubernurDKI Jakarta Nomer 1204 Tahun 1997 lengkap dengan lampirannya dimanaseluruh Asset yang ada di

Rusun GCM dirinci secara detail termasukdidalamnya tentang Hak Bersama yang berupa Tanah Bersama, BagianBersama, dan Benda Bersama tertuang dalam Lampiran Kep Gub DKIyang dimaksud.28.Bahwa, dalam pertelaan Rusun GCM sebagaimana yang dimaksudkandiatas, ternyata untuk 27 Ruang tersebut diberi NPP (Nilai PerbandinganHalaman 17 dari 55 halaman Putusan Nomor 2/P/FP/2016/PTUNJKT.Proprosional) layaknya Unit Apartemen dan Rukan (Sarusun) yang akandipasarkan ke publik.

Dengan pemberian NPP pada Hak Bersama, otomatisPembeli Sarusun dirugikan karena NPP masingmasing Sarusun menjadiberkurang.29.Bahwa, dalam prakteknya Kantor Pertanahan Jakarta Pusat sebagaibawahan TERMOHON pada tanggal 28 Agustus 1997 menerbitkan seluruhSHM Sarusun Graha Cempaka Mas sebagai alas hak seluruh SarusunGCM, yang ternyata termasuk terhadap 27 ruang yang nyatanyata masukdalam Daftar Asset Bagian Bersama sebagaimana tercantum dalamLampiran Pertelaan yang telah di Sah kan dengan Kep GUB DKI

SK Gubernur Nomor 1204 Tahun 1997(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);Berita Acara Serah Terima Pertelaan dari PT.

Bahwa di dalam Pertelaan SHGB bisa di wali amanahkan PPPRS karenaPPPRS adalah wali amanah. Maka wajib dibalik nama kepada PPPRS. Hartabersama Sertifikat Hak Milik seharusnya hak milik P83SRS. SHM yang masihatas nama developer, seharusnya dibalik nama P3SRS. Bahwa saksi sebagai pemilik Kios di ITC Roxy Mas sudah memegang SHM UnitStrata title namun SHGB masih atas nama PT Duta Pertiwi Tok.

Menyatakan sah dan berharga Daftar (Pertelaan) Harta Pailit PTSinarlestari Ultrindo (Dalam Pailit), tertanggal 16 April 2018:3. Menyatakan Harta berupa:a.

Menyatakan sah dan berharga Daftar (Pertelaan) Harta Pailit PTSinarlestari Ultrindo (Dalam Pailit), tertanggal 16 April 2018:3. Menyatakan Harta berupa:Halaman 10 dari 22 hal. Put. Nomor 52 PK/Padt. SusPailit/2020a.

Menyatakan batal dan tidak sah Daftar (Pertelaan) Harta Pailit PTSinarlestari Ultrindo (Dalam Pailit) tertanggal 16 April 2018 yang dibuatoleh Termohon Peninjauan Kembali selaku Kurator PT SinarlestariUltrindo (Dalam Pailit);4. Menyatakan bahwa aset atas nama Turut Termohon Peninjauan Kembaliyaitu:a.

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk mencoret asetasetmilik Turut Termohon Peninjauan Kembali dari daftar pertelaan hartapailit PT. Sinarlestari Ultrindo (Dalam Pailit);. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali yaitu Kurator PT.Sinarlestari Ultrindo (Dalam Pailit), tidak berhak mengurus danmembereskan aset milik Turut Termohon Peninjauan Kembali yangdijaminkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali karena bukan hartapailit;.

Menyatakan sah dan berharga Daftar (Pertelaan) Harta Pailit PTSinarlestari Ultrindo (Dalam Pailit), tertanggal 16 April 2018;3. Menyatakan Harta berupa:a. Tanah dan/atau bangunan yang terletak di Jalan Caringin Nomor 172,Kelurahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay, Bandung,Jawa Barat.

Menyatakan sah dan berharga Daftar (Pertelaan) Harta Pailit PTSinarlestari Ultrindo (dalam pailit), tertanggal 16 April 2018;Halaman 10 dari 22 hal. Put. Nomor 878 K/Pdt.SusPailit/20193. Menyatakan Harta berupa:a. Tanah dan/atau bangunan yang terletak di Jalan Caringin Nomor 172,Kelurahan Babakan Ciparay, KecamatanBabakan Ciparay, Bandung,Jawa Barat.

Menyatakan batal dan tidak sah Daftar (Pertelaan) Harta Pailit PTSinarlestari Ultrindo (dalam pailit) tertanggal 16 April 2018 yang dibuatoleh Termohon Kasasi selaku Kurator PT. Sinarlestari Ultrindo (dalampailit);Halaman 13 dari 22 hal. Put. Nomor 878 K/Pdt.SusPailit/20193.

Memerintahkan Termohon Kasasi untuk mencoret asetaset milikTermohon Kasasi II dari daftar pertelaan harta pailit PT Sinarlestari Ultrindo(dalam pailit);5. Menyatakan Termohon Kasasi yaitu Kurator PT Sinarlestari Ultrindo(dalam pailit), Sutanto, S.H., M.H., dan Yudhi Bimantara S.H., M.H., tidakberhak mengurus dan membereskan aset milik Termohon Kasasi II yangdijaminkan kepada Pemohon Kasasi karena aset tersebut bukan hartapailit;6.

Dan sejak saat itu pula unit unit apartemenyang dibeli olen Termohon telah diserahkan kepada Termohon/Terbanding/Penggugat; Yang sebenarnya terjadi adalah yang belum diserahkan oleh Pemohonkepada Termohon adalah bukti kepemilikan dari unitunit apartemen nyasedangkan fisik unit villa/apartemennya telah diserahkan Para Pemohonpada Termohon; Belum diserahkanya sertifikat kepemilikan apartemen (sertifikat pertelaan)sama sekali bukan disebabkan oleh kesengajaan Pemohon atau didasariiktikad buruk Pemohon

Nomor 871 K/Pdt/2017keseluruhan mencapai kurang lebih berjumlah 128 (seratus dua puluhdelapan) sertifikat pertelaan yang saat ini sedang diproses di KantorPertanahan terhadap masingmasing unit di kantor (BPN) KabupatenBadung yang belum selesai. Meskipun seluruh persyaratan dan dokumenkelengkapan Permohonan Pertelaan sebagaimana diatur oleh UndangUndang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun" telah Pemohonserahkan dan daftarkan semuanya ke Kantor Pertanahan KabupatenBadung.

Sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 31 PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1988 tentang RumahSusun yang selengkapnya berbunyi:Penyelenggara pembangunan wajib meminta pengesahan daripemerintah daerah atas pertelaan yang menunjukan batas yang jelas darimasingmasing satuan rumah susun, bagian bersama, benda bersamadan tanah bersama beserta uraian nilai perbandingan proporsionalnyasetelah memperoleh ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30",Oleh karena Pemohon telah menyerahkan

kepada Termohon terhalang olehproses di birokrasi pemerintahan, maka jelas hal tersebut berada di luarkekuasaan dari Pemohon ( force majeure ) sebagaimana diatur di dalamKetentuan Pasal 1245 KUHPerdata yang menyebutkan:"Tidak ada pergantian biaya, kerugian dan bunga, bila dalam keadaanmemaksa atau hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untukmemberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau melaksanakansuatu perbuatan yang terlarang baginya",Belum terpenuhinya penyerahan sertifikat pertelaan

dari Pemohon kepadaTermohon sama sekali bukan didasari oleh adanya iktikad buruk dariPemohon ataupun dilakukan Pemohon dengan sengaja, akan tetapi sematamata oleh karena terjadinya proses birokrasi yang berbelit dan terjadinyaperubahan regulasi dihidang pengurusan sertifikat pertelaan rumah susunserta bergilirnya atau dijatahnya jumlah pengurusan proses pemecahan darisertifikat induk menjadi sertifikat pertelaan milik para pemilik villa/apartemenoleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Badung

No. 7/Pdt.SusPKPU/2018.PN Niaga Mdnsudah seharusnya dan sepantasnya tidak boleh mengakui adanya Kapal(MT Pattimura) Hull No. 037 untuk dicatatkan ke Dalam pertelaan (daftar)atas hada Pailit milik PT AH (Dalam Pailit, 34.Bahwa PT Anggrek Hitam (Dalam Pailit) merupakan perusahaangalangan kapal yang telah ditunjuk oleh PT.

Anggrek Hitam,TERGUGAT selaku Tim Kurator telah memasukan ke dalam pertelaan(daftar) sementara atas harta pailit milik PT. Anggrek Hitam (DalamPailit) berupa Kapal MT. Pattimura Hull 037 (Kapal Pattimura AHHalaman 38 dari 86 Putusan Nomor 2/Pat.SusLainLain/2019/PN .Niaga Man.Jo. No. 7/Pdt.SusPKPU/2018.PN Niaga Mdn037) yang saat ini berada di Dry Dock PT. Sentek Indonesia (TurutTergugatll), Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.KAPAL MT.

Anggrek Hitam sebagaimana tertuangdalam pertelaan (daftar) sementara atas harta pailit milik PT.Anggrek Hitam (Dalam Pailit) berupa Kapal MT. Pattimura AH 037yang saat ini berada di Dry Dock PT. Sentek Indonesia, KotaBatam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan keterangan dalamverifikasi lanjutan.18.Bahwa adalah tidak mungkin dan curang bila PT. Anggrek Hitambisamemiliki Kapal MT.

Anggrek Hitam (dalam pailit), Tergugat tidakpernah membayar kewajibannya kepada Turut Tergugat II mulai dari3 September 2018 berdasarkan pertelaan (daftar) atas harta pailitmilik PT Anggrek Hitam sampai dengan saatini;Bahwa Tim Kurator PT.

Selanjutnya, tidak dimungkinkan bahwadaftar pertelaan sementara tersebut tanpa melalui prosedurproseduryang ada di dalam Undangundang Kepailitan untuk dapat diajukkanlelang. Daftar pertelaan sementara sifatnya hanya sementara, dapatterjadi perubahanperubahan terhadap harta pailit, maka dengan adanyadaftar pertelaan sementara yang sifatnya belum final, maka belum bisadilakukan penjualan aset pailit atau debitur pailit.

PUTRAMAS SIMPATI belum dapatmelakukan pengurusan pertelaan dan akta pemisahan beserta Sertipikat Laik Fungsi sebagai syarat diterbitkan Sertipikat Hak Milik atasSatuan Rumah Susun beralaskan Sertipikat HGB dimana RumahSusun (Apartemen) Robinson berdiri, sehingga merugikan kepentinganseluruh penghuni;4. Bahwa, dengan demikian PT.

PUTRAMASSIMPATI agar pengurusan pertelaan dan akta pemisahan besertaSertipikat Laik Fungsi sebagai syarat diterbitkan Sertipikat Hak Milikatas Satuan Rumah Susun dapat cepat dilakukan, akan tetapi ketigaSurat Peringatan (Somasi) tersebut tidak pernah ditanggapi secarapositif oleh PPPSRS Apartemen Robinson;hal 38 dari 99 hal put.

Setelah berlalunya krisis moneter, justruPARA PENGGUGAT melalui pembentukan PPPRSS melakukanpengambilalihan pengelolaan sehingga pengurusan pertelaan danakta pemisahan beserta Sertipikat Laik Fungsi sebagai syarat diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun sampai ditandatanganinya Akta Jual Beli (AJB) menjadi terhambat dilakukan olehPT.

Lagipula, perpanjangan sertipikat HGB juga ditujukan untukkepentingan seluruh penghuni dalam rangka pengurusan pertelaan danakta pemisahan beserta Sertipikat Laik Fungsi sebagai syaratditerbitkan Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun sampaihal 46 dari 99 hal put. No. 291/PDT/2019/PT.DKI30.31.32.ditandatanganinya Akta Juai Beli (AJB).

tentang Bagian Bersama Apartemen Robinson, makabukti pertelaan yang menunjukkan batas yang jelas dari setiapsarusun, bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersamaberserta uraian NPP yang telah disahkan pemerintahan PropinsiDKI Jakarta dapat dijadikan dasar menentukan bagian mana sajayang sebenarnya merupakan Bagian Bersama.