SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, dagang,wartawan media online PETISI, bertempat tinggal di Jember, temanPemohon, bersumpah, menerangkan pada pokoknya bahwa:4Saksi sampai sekarang kerja sebagai dagang, wartawan media onlinePETISI, saksi sebagai wartawannya di Jember;Saksi bisa kenal dengan Pemohon karena tempat kerja Pemohon itumitra kerja dengan saksi; jadi saksi sedikit banyak dengan karyawandi sana banyak yang kenal; termasuk dengan Pemohon;Saksi mitra kerja di bidang

Tentusaja hal ini sangat mengganggu kredibilitas Penggugat di mata pasien ;Bahwa caracara yang tidak bertanggung jawab tersebut berlanjutkeesokan harinya, di mana seluruh anggota wing bedah membuat semacamsurat petisi yang ditujukan kepada Pejabat Direktur Utama yang isinyamemutuskan tidak dapat bekerja sama dengan Penggugat.

No. 381 K/Pdt/2005Penggugat telah menunjukkan dedekasinya untuk tetap mengutamakan pasien(bukti P13) ;Bahwa justru tindakan yang tidak bertanggung jawab oleh para dokterpenandatangan petisi tersebut, masa sekali tidak dikenakan sanksi apapunwalaupun telah melakukan aksi boikot untuk menganastesi pasien bila dokterbedahnya adalah Penggugat ;Bahwa Penggugat telah mengadukan hal tersebut kepada Komite MedikRumah Sakit, namun Komite Medik menganggap masalah tersebut adalahmasalah management dan buklan

danPemerintah Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Slemansebagai dukuh di Padukuhan Cangkringan sedangkan menurut PenuntutUmum bahwa masyarakat Dusun Cangkringan, Desa Argomulyo,Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman tidak membutuhkan terdakwayang merupakan pelaku tindak pidana korupsi sebagai Dukuh Cangkringankarena terdakwa selaku Dukuh Cangkringan yang dalam peradilan tingkatpertama terbukti melakukan tindak pidana korupsi bukanlah contoh / teladanyang baik bagi masyakarat meskipun ada petisi

yang disampaikan olehhalaman 42 dari 49 halaman Putusan Nomor 1/PID SUS TPK/2019/PT YYKPenasihnat Hukum terdakwa namun tidak bisa dikatakan mewakilikeselurunhan masyarakat Dusun Cangkringan, Desa Argomulyo, KecamatanCangkringan, Kabupaten Sleman dan apabila dlihat dengan seksamaterhadap pernyataan atau petisi masyarakat Pedukuhan Cangkringan adabeberapa kejanggalan yaitu : pada lembar pernyataan atau petisimasyarakat tidak ada tanda tangan; pada beberapa lembar tanda tangantidak tertulis kop diatas

nya untuk keperluan apa; font yang digunakandalam lembar pernyataan dengan font yang digunakan dalam lembar tandatangan berbeda; beberapa saksi yang berasal dari Pedukuhan Cangkringantidak ikut bertanda tangan.Berdasarkan kejanggalankejanggalan tersebutdiatas maka pernyataan atau petisi dari masyarakat PedukuhanCangkringan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sehinggaharus dikesampingkan dan Majelis Hakim.5.

kKekuatan hukum sehinggadengan adanya perkara Aquo sudah sepatutnya jika Tergugat IXmembatalkan lelang yang dimohonkan oleh Tergugat VIII karena masihada sengketa hak kepemilikan pada Pengadilan Negeri Ponorogo.Bahwa berita permohonan lelang yang dimohonkan oleh Tergugat VIIIterhadap objek sengketa kemudian menyita perhatian dari segenapmasyarakat sekitar tempat tinggal Para Penggugat, hingga puncaknyasekira pada bulan September 2017, masyarakat sekitar tempat tinggalPara Penggugat membuat sebuah petisi

dan diikuti oleh penggalangandana inisiatif dari warga masyarakat sekitar Para Penggugat;Bahwa Petisi dan penggalangan dana tersebut bertujuan untuk membantuPara Penggugat lekas menyelesaikan sengketa atas objek sengketa milikPara Penggugat yang diketahui akan dibangun dan digunakan sebagaisekolah/madrasah tempat kegiatan belajar mengajar;Bahwa tindakan penggalangan dana dan pembuatan petisi tersebut terjadisebagai wujud kepedulian warga dan turut memilikinya warga masyarakatterhadap objek sengketa

IMAM ZAZULI sejumlahRpl0.000.000,(sepuluh juta rupiah), namun uang tersebut oleh terdakwadiserahkan kepada temannya yang bernama NONO (DPO) sebesar Rp.9.000.000,sembilan juta rupiah) dan terdakwa ambil sebesar Rp.1 .000.000,(satu juta rupiah) selanjutnya setelah korban tidak keterimamenjadi petisi akhirnya korban meminta uangnya kembali, namun terdakwahanya mampu mengembalikan uang Rp. 7.500.. 000,(tujuh juta rupiah).Selain saksi korban Evan Prasetyo, terdakwa juga mengatakan kepada saksikorban lainnya

NamunTERGUGAT tetap dengan kebijakannya serta menyarankan PENGGUGATuntuk menempuh jalur hukum apabila merasa keberatan;Pada 14 Desember 2019, PENGGUGAT menggalang dukungan berupatanda tangan petisi di spanduk yang ditempel di gerobang kampus.PENGGUGAT kemudian didatangi oleh pihak kepolisian dari PolsekTamalanrea bersama Satpam kampus melakukan intimidasi agarPENGGUGAT mau meninggalkan kampus;Bahwa pada hari yang sama, sekitar pukul 21:00 WITA, salah seorangPENGGUGAT sempat mendapat tindakan represif

Ciliwung terutama pada penegakanperaturan perundangundangan dan atau peraturan lainnya, terutama pada :Perlindungan hutanhutan di Hulu (Puncak), perlindungan situsitu,embungembung, cekukancekukan dan atau tempat parkir air lainnya, yangsangat berpengaruh terhadap' laju debit air saat terjadi14 Bahwa atas penolakan dan atau keberatan dimaksud, Penggugat telah melakukandialogdialog, diskudidiskusi dengan para pemangku kepentingan (stakeholder di DASCiliwung) serta melakukan upaya lainnya melalui Petisi

(fotokopi darifotokopi) ;Petisi Ciliwung Institute (hupiwwwchangeore/id/ petisi/kemenputolakrencanaturapbetonisasiciliwung sepanjang 19kmmanggaraitbsimatupang) yang disampaikan kepada PresidenRepublik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum, GubernurDKI Jakarta dan Komisi V DPRRI.

pembina Yayasan Dwijendra sejak tanggal 23September 2008;Bahwa Tergugat dengan semenamena membuat dan mengeluarkan suratpenundaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja YayasanDwijendra tahun 2017/2018, yang mana hal ini menghambat prosespengembangan pembangunan gedung Universitas Dwijendra;Bahwa dengan kondisi tersebut menyebabkan kondisi kerja dan hubungankerja antara masingmasing bidang mulai tidak kondusif sehinggaHal 6 dari 132 halaman perkara Nomor 297/Pat.G/2018/PN.Dps16.17.18.melahirkan petisi

NYOMAN LEDANG ASMARA tertanggal26 Februari 2018, diberi tanda P.7;Foto copy Surat Mosi Tidak Percaya atas nama Komite Sekolah tertanggal16 Februari 2018, diberi tanda P.8;Foto copy Surat Petisi Orang Tua Murid Dwijendra yang ditandatanganioleh Para Orang Tua Murid Dwijendra, diberi tanda P.9;Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Metro No. 23/Pid.B/2006/PN.M, yangpada pokoknya menjatuhkan pidana kepada dr.

Dosen MudaYayasan yang tidak mendapat gaji Ketua Yayasan Dwijendra;Bahwa saksi mengetahui SK Pengangkatan Ketua Pengurus yayasanlama dari temanteman dan mengetahui habisnya masa jabatan KetuaPengurus yayasan lama tanggal 20 September 2018;Bahwa saksi mengetahui adanya Kepengurusan Baru melaluiPelantikan yang diadakan saat bulan Februari 2019 denganditunjukannya Surat Keputusan dari Menkumham dengan melihat SuratKeputusan tersebut via Whatsaap;Bahwa sekitar bulan Maret 2018 saksi ikut menandatangani petisi

Bendahara LuhBedji; Bahwa Pengawas Dwijendra adalah Ida Bagus Bayu Brahmantya,Karmajaya dan Eriec; Bahwa saksi pernah mendengar tentang pemberhentian Penggugatsebagai Ketua Pengurus Yayasan Dwijendra; Bahwa saksi mengetahui sebab pemberhentian Penggugat karenatidak membuat Laporan Pertanggungjawaban kepada Pembina; Bahwa saksi tahu masa berakhirnya SK Penggugat sebagai Penguruspada tanggal 20 September 2018;Hal 103 dari 132 halaman perkara Nomor 297/Pat.G/2018/PN.DpsBahwa saksi ikut menandatangani petisi

mosi tidak percaya yangdikumpulkan oleh Rektor, karena ada suatu keharusan dari para Dosenuntuk hal tersebut;Bahwa saksi dan dosen lainnya ditekan untuk menandatangani petisi,dan jika tidak akan di panggil oleh Rektor serta akan dipecat jika tidakikut tandatangan;Bahwa Saksi menerangkan kurang lebih dosen yang menandatanganipetisi tersebut sejumlah 30 orang.Bahwa saksi tahu pembangunan gedung di tohpati;Bahwa saksi ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan sebagai anggotapanitia Pembangunan;Bahwa tugas

RPPI/0215;17) tanggal 14 April 2016, media elektronik,http://walhiaceh.or.id/mukimdesakpemerintahcabutizinptmptdan ptrppidiacehutara, Mukim Desak Pemerintah Cabut IzinMPT dan PT RPPI di Aceh Utara Walhi Aceh, Diakses tanggalPONDOI2 OE Tener cccccnee se eeeeeeeeeeemeecneeeoeeeen (Bukti P20)18) tanggal 20 April 2016, Media Elektronik, Leuserantara.Com,KPHA Koalisi Peduli Hutan Aceh, Amdal Ditolak Rakyat, KPHADesak Cabut Izin PT RPPI, Diakses pada 23/10/2017;(Bukti P21)19) tanggal 25 April 2016 Surat Petisi

Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA3435363738394041Bukti P 21Bukti P 22Bukti P 23Bukti P 24Bukti P 25Bukti P 26Bukti P 27Bukti P 28ptmptdan ptrppidiacehutara, Mukim Desak PemerintahCabut Izin MPT dan PT RPPI di Aceh Utara Walhi Aceh,Diakses tgl 20/20/2017 (print out via website) ;Berita online tanggal 20 April 2016, Media Elektronik,Leuserantara.Com, KPHA Koalisi Peduli Hutan Aceh,Amdal Ditolak Rakyat, KPHA Desak Cabut Izin PT RPPI,Diakses pada 23/10/2017 (print out via website) ;fotokopi Surat Petisi

dariGubernur ACeN); 2m nn nnn n nn nn nnn n nnn n ne ncn nn nc nance nn nn nanan ncnns Bahwa pada tanggal 30 November 2017 diterima surat dari SekertarisDaerah Pemerintah Aceh kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup danKehutanan Aceh yang tembusannya~ dikirmkan kepada Walhi Bahwa Saksi bekerja pada LSMBY1)j n one nnn nnn nnn nn nnn nen n nen en en nn nen nee ncnenen Bahwa benar Saksi yang mengumpulkan berita online yang diserahkanpada sebagai bukti Pemohon pada persidanganINj Bahwa Saksi ikut menandatangani Petisi

AlueDaSaksiHalaman 91 dari 106 HalamanPutusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNAPZ RUIN am aaa an nana nc nee Bahwa Saksi merupakan ketua Forum Masyarakat Gampong Alue Bahwa Saksi menerima P32 dan disampaikan oleh bagian Humas PT.RPPI; Bahwa saat ini tidak ada kegiatan dilADANGAN 222 enn nn n= Bahwa warga desa tidak lagi bekerja di PT.SS)Saksi BAKHTIAR322nnneoennn cnn cence nec en ee cenn ec c nn eennnennneennnes Bahwa Saksi merupakan Ketua Tuha Peut Gampong = Alue Benar Saksi ikut menandatangan Petisi

Bahwa hubungan dengan Forum Masyarakat Alue Dua Bahwa benar terdapat bukti P32, dan masyarakat diberhentikan sementarakarena perusahaan sedang dalam proses pembuatan RKU dan akan aktifkembali setelah RKT, 7 2222 n nnn nn nnn n nnn nnn nnn ne nnn nnn Bahwa Saksi tidak pernah melihat Petisi sebagaimana ditunjukkan dalambukti PSalts AHMAD UNAM f2++:222eees anne ceeceee ene ereeee eee eeeesee ea eneuereeenennneeeeeee Bahwa Saksi bekerja di biro umum kantor Gubernur Bahwa benar Saksi menerima surat dari

Daftaranggota pembentuk/pendiri 19 orang;Bahwa pada keesokanharinya 4 Februari 2012SPM d'Batoe sepakatmenyampaikanaspirasinya denganmembuat Petisi Pekerjaagar status karyawanmenjadi tetap/permanensesuai perundanganketenagakerjaan, PKWTmenjadi PRWTT;Bahwa pada tanggal 7Februari 2012dilayangkanpemberitahuan bahwatelah terbentuk SPMd'Batoe 30 Januari 2012hasil Keputusan RapatPekerja dan diketahuiManagement & Direksi.Dan disampaikan pulapermohonan berundingpermasalahan status danNormatif;8 Bahwa pada

Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa MenjadiPegawai Negeri Sipil menentukan bahwa : Sekretaris Desa yang diangkat menjadiPNS berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dapat dimutasikan setelah menjalanimasa jabatan Sekretaris Desa sekurangkurangnya 6 (enam) tahun ; Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti bukti T6 berupa : Surat dariKepala Desa Kedumulyo yang ditujukan kepada Pembanding/Tergugat Nomor :141/64/2017 tanggal 4 Maret 2017 perihal : Evaluasi dan Penyegaran yangdilampirkan juga dengan petisi

Bahwa seiring berjalanya waktu, Agen Firja yang dikelola olehPENGGUGAT, dihentikan sepihak oleh sepuluh (10) orang ketuakelompok PKH (Program Keluarga Harapan) yang terdiri dari TERGUGATIl, TERGUGAT V, TERGUGAT VI", TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII,TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII danTERGUGAT XIII dan diketahui oleh Team pendamping dua orangTERGUGAT IV, TERGUGAT II serta TERGUGAT , melalui Petisi SuratHalaman 7 dari 36 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 347/Pat.G/2020/PN CbiPernyataan

Tidak ada tupoksi, hak dan kewajiban dariTERGUGAT yang di atur Permendagri, Perda maupun Perbup untukmenandatangani Surat Pernyataan Permohonan Penghentian Agen Firja,surat mosi tidak percaya, Surat petisi dan/atau surat protes lainya yang dilakukan oleh masyarakat kepada PENGGUGAT, walaupun tanda tanganTERGUGAT hanya sekedar mengetahui;11. Bahwa TERGUGAT !

Terjadinya konflik akibat dariKeputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1/kKpts/KPUKAB/023.436276/PILBUP/2016 tanggal 27 Januari 2016, meliputi: Adanya petisi dari Aliansi Masyarakat Peduli Minahasa Utara yangtelah dilakukan di Airmadidi tanggal 30 Desember 2015 yang dilampiridengan namanama dan tanda tangan peserta petisi, petisi tersebutpada intinya berkaitan dengan situs resmi You Tube yangmempertontonkan video asusila dilakoni dua aktor yang wanitanyaterindikasi adalah salah satu Calon Bupati Kabupaten

mempermudahdalam pengurusan suratsurat namun hingga Penggugat diberhentikan(bahkan ada yang sampai bertahun tahun) oleh tergugat pengurusansuratsurat yang telah dijanjikan Penggugat oleh masyarakat Dusun IIbelum selesai bahkan sarna sekali tidak dilaksanakan padahal peggugattelah mengambil sejumlah uang dari masyarakat dengan Nominal yangbervariasi, oleh karena perbuatan Penggugat sudah dianggapmeresahkan oleh masyarakat sehingga sebagian besar masyarakatDusun Il Pallae sepakat untuk menandatangani Petisi

mempermudah dalampengurusan suratsurat = namun hingga Penggugatdiberhentikan (bahkan ada yang sampai bertahun tahun) olehTergugat pengurusan suratsurat yang telah dijanjikanPenggugat oleh masyarakat Dusun II belum selesai bahkansarna sekali tidak dilaksanakan padahal Penggugat telahmengambil sejumlah uang dari masyarakat dengan nominalyang bervariasi, oleh karena perbuatan Penggugat sudahdianggap meresahkan oleh masyarakat sehingga sebagianbesar Masyarakat Dusun II Pallae sepakat untuk menandatangani Petisi

Badan LegislasiDPR juga telah menerima berbagai surat masuk dan/atau petisi dari paraAdvokat, baik yang ditujukan langsung kepada Badan Legislasi DPRmaupun melalui Pimpinan DPR.

Pada pokoknya, berbagai surat masukdan/atau petisi tersebut meminta atau menghendaki agar dilakukanperubahan atas Undangundang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat.Selanjutnya, berdasarkan halhal tersebut Panitia Keija Badan LegislasiDPR melakukan rapat Panja (Konsinyering) secara Itensif yang dihadirioleh Pimpinan dan Anggota Panja RUU tentang Perubahan Atas UU No.18Tahun 2003 tentang Advokat.Pimpinan dan Anggota Panja RUU dimaksud merupakan Anggota BadanLegislasi DPR yang berasal dari seluruh fraksifraksi

Membuat petisi bersama dan menandatangani petisi dengan jumlah60 (enam puluh) orang lebih;2. Permohonan audiens ke Rektor dan DPH;3. Pergi ke Nakertrans untuk mediasi dan pada saat itu Rahim Yasimsebagai Penasihat Hukum yang menyampaikan pihak UMU tidakmenyetujui kemauan kami;Halaman 16 dari 29 Putusan PHI Nomor 6/Pat.SusPHI/2021/PN Tte4.

sampai dengan Bukti P28 yaitusebagai berikut :Bukti P1Bukti P2Bukti P3Bukti P4Bukti P5: Foto Copy dari Foto Copy Surat Izin Gubernur Aceh Nomor : 525/BP2T/5322/2011 Tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya; : Foto Copy dari Foto Copy Surat Badan Pengelola KawasanEkosistem Lauser (BPKEL) Nomor : 522.5/328/XI/2010 TentangPertimbangan Teknis kepada Kepala Pelayanan Perizinan Terpadu(BP2T) Provinsi Aceh; : Foto Copy dari Foto Copy Surat Masyarakat 21 Gampong dalamKemukiman Tripa Bawah dan Seuneuam Tentang Petisi

Kalista Alam (Tergugat II Intervensi) (BuktiP4=T.I16) ;Bahwa Pada tanggal 5 Juni 2010 Masyarakat dari 21 GampongKemukiman Tripa Bawah dan Seuneuam telah memberikan Petisi kepadaGubernur Propinsi Aceh tentang Percepatan Penyelamatan Rawa Tripa(Bukti P3); Bahwa pada Tanggal 25 September 2010 PT. Kalista Alam (Tergugat IIIntervensi) melalui surat No. 09.09/KA/2010 telah mengajukanPermohonan Izin Usaha Perkebunan (IUPB) kepada Gubernur PropinsiAceh.

Kalista Alam yang terletak diDesa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Propinsi Acehdengan luas areal + 1.605 Ha bertentangan dengan Undangundang dan memintaagar Tergugat mencabut objek sengketa a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P3 masyarakat 21 Gampong dalamkemukiman Tripa Bawah dan Seuneuam telah mengajukan : Petisi BersamaMasyarakat Tripa Bawah dan Seuneuam terkait Percepatan Penyelamatan RawaTripa kepada Tergugat yang pada pokoknya agar Tergugat meninjau kembali HGUPerusahaanperusahaan

yang terdapat dalam Kawasan Ekosistem Leuser Tripa;Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum tentang adanya somasi yangdiajukan Tim Koalisi Penyelamatan Rawa Tripa (TKPRT) dan Forum Tata RuangSumatera (FOR TRUST) (Bukti T.I18) dan Petisi masyarakat gampong dankemukiman Tripa Bawah dan Seueuam (Bukti P3), atas somasi tersebut Atas namaGubernur, Kepala Badan Pelayan Perizinan Terpadu Aceh telah mengeluarkanSurat Pemberhentian Sementara Kepada PT.

BuktiP3 : Petisi Pernyataan Aliansi Masyarakat Minahasa Utara yangditandatangani oleh warga Kabupaten Minahasa Utaratertanggal 30 Desember 2015. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);4. BuktiP4.1 : Berita diharian kompas yang diambil melaluihttp://nasional.kompas.com yang berjudul Divonis 1,5 tahun,Halaman 41 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor: 09/G/2016/PT UN.Mdo10.11.12.13.14.Bukti P4.2Bukti P4.3Bukti P5Bukti P6.1Bukti P6.2Bukti P7Bukti P8Bukti P9Bukti P10Bukti P11Vonnie langsung menerima.

(Fotocopy sesuai dengan asli); Petisi Masyarakat Menolak Pelantikan Vonni AnnekePanambunan dan Jopie Lengkong karena diduga perbuatantercela. (Fotocopy sesuai dengan asli);Petisi Pernyataan. (Fotocopy sesuai dengan asli); Surat ditulukan Kepada DPRD Kabupaten Minahasa Utarayang menolak Penetapan Bupati Minahasa Utara. (Fotocopysesuai dengan asli); Surat Pemberitahuan dibuat oleh Lembaga SwadayaMasyarakat Minut Connection yang ditujukan KepadaKomisi Pemilihan Umum Sulawesi Utara.

Brettjuga ), maka petisi butir 9.8 adalah yang saya mohonkan kepada Hakim, karenaklien saya adalah ibu dari sang anak. Menurut hukum Indonesia, hak asuh atauPengampuan anak yang masih dibawah umur berada di tangan ibunya meskipundalam kenyataannya hak asuh dibagi bersama antara ayah dan ibunya.

Daftar anggota pembentuk/pendiri 19 orang.Bahwa pada keesokan harinya 4 Februari 2012 SPM d'Batoe sepakatmenyampaikan aspirasinya dengan membuat Petisi Pekerja agar Status Karyawanmenjadi Tetap/Permanen sesuai perundangan ketenagakerjaan, PKWT menjadiPKWTT.Bahwa pada tanggal 7 Februari 2012 dilayangkan pemberitahuan bahwa telahterbentuk SPM D'Batoe 30 Januari 2012 hasil Keputusan Rapat Pekerja dandiketahui Management & Direksi.