Ditemukan 1108 data
Urut Berdasarkan
Register : 20-10-2014 — Putus : 03-09-2015 — Upload : 06-11-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 165/Pdt.G/2014/PN.Dpk Tanggal 3 September 2015 — SOENDAROE RACHMAD Melawan DRS. RIDWAN YAHYA;
A. BOENTARMAN, dkk
241 — 141
241 — 141
memilikiwaktu (2) dua untuk menerima ganti rugi, dan pada tahun 1964 sudah adapengadilan Land Reform sampai dengan 1970, mengenai Girik bukanlah merupakanHak Kepemilikan Tanah, hak kepemilikan atas tanah adalah Sertifikat yang haltersebut yang menentukan mengenai Hak Kepemilikan Tanah adalah Pemerintahyang diwakilkan oleh Menteri Agraria;Bahwa hal tersebut tidak berlaku lagi atau tidak bisa menggugat lagi karena semuatanah yang terkena kebijakan Land Reform, orang atau pihak tersebut hilang hakkeperdataan
dan berhak mendapat ganti kerugian melalui Departemen Keuangan.Hal ini adalah untuk menjaga kedaulatan Negara dibidang pertanahan, konsekwensihukumnya hanya berhak mendapat ganti rugi;Bahwa setelah tanah tersebut diumumkan oleh Panitia Land Reform, maka tanahtersebut itu beralih kepemilikannya oleh Negara berdasarkan Pasal 2 ayat (3)Undangundang No. 5 Tahun 1960 menyebutkan :Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat(2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesarbesar
kemakmuran rakyat, dalamhalaman 86 dari 105Putusan Nomor 165/Padt.G/2014/PN.Dpkarti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negarahukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur.Kak keperdataan dari tanah itu hilang dan berhak mendapat hak ganti rugi;Bahwa sebelumnya ada Pengadilan Land Reform mengenai penyelesaian sengketaatas kebijakan Land Reform, jika hal tersebut digugat lagi di Peradilan TUN, karenakebijakan tersebut adalah Pemerintah Soekarno yang membuat PeraturanPresidenmengenai
akan menjadi preseden yang buruk mengenai hukum pertanahan yang adadi Indonesia, jika semua dikabulkan keberatannya mengenai Land Reform makatidak ada kepastian hukum dibidang pertanahan; Bahwa setiap Instansi Pemerintah harus mengetahui mengenai kebijakankebijakankedaulatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintahan tersebut, Putusan TUN ituharus dilihat, karena Putusan TUN hanya bisa menguji materi mengenai peraturanyang bertentangan dengan sertifikat.
Jika ingin menguji sertifikat, berarti putusanTUN tersebut bertentangan dengan Keppres mengenai Land Reform ; Bahwa membatalkan tanoa adanya cacat administrasi dan Yuridis, BPN bisamenolak melakukan pembatalan sertifikat.
Register : 09-09-2019 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 05-05-2020
Putusan PA KISARAN Nomor 1527/Pdt.G/2019/PA.Kis Tanggal 5 Mei 2020 — Penggugat melawan Tergugat
123 — 57
123 — 57
KisBahwa karena tidak terbantahkan dalildalil eksepsi tergugat, maka tergugattetap pada dalildalil eksepsi Verjaring yang pertama dan Verjaring yangkedua;Bahwa terang dan jelas Tergugat membantah bahwa objek tanah terperkarayang pertama (luasnya:1496 M ) bukan lah objek waris, karena memang bukanmilik alm.XXXXXXXXXX dan istrinya, perolehan hak atas tanah terperkarajelas melalui program land reform yang diberikan pemerintah;Bahwa sebelum menjadi objek /Jand reform tanah terperkara berstatus tanahNegara
KisBahwa karena penggugat tetap pada dalil gugatanya namun tidak mampumengurai secara jelas hak apa yang melekat atas tanah terperkara sebelummenjadi objek Land Reform sehingga dapat dinyatakan sah secara hukumdisebut objek waris;Berdasarkan uraian tersebut tersebut nyata sekali surat gugatan ParaPenggugat cacat formil. Maka wajar dan patut dalam hukum gugatan parapenggugat dinyatakan batal demi hukum atau sekurangkurang dinyatakantidak diterima.
Kismelebihi luas tanah yang telah ditentukan dengan alasan untuk sebagailahan pemukiman masyarakat dan tidak untuk wilayah perkebunan; Bahwa padaprinsipnya Land Reform adalah program pemberian lahan pertanian untukmasyarakat dan bukan pembagian lahan pemukiman masyarakat sepertidalil para penggugat, bahwa kalaupun para penggugat tetap pada dalilmemiliki tanah dengan jumlah 1890 M? + 1496 M? = 3.386 M?
Fotokopi surat Keterangan tanah objek land reform, atas namaSainem, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup serta telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan Penggugatmengakui kebenaran alat bukti tersebut, kKemudian diparaf oleh KetuaMajelis dan diberi kode bukti (P.1);2.
Fotokopi Surat Land Reform nomor 219/DA/HML/A/1974 tanggal 8 Juni1974, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup serta telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kKemudian diparaf olehKetua Majelis dan diberi kode bukti (T.4);5.
Register : 11-11-2020 — Putus : 13-11-2020 — Upload : 17-11-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 545/Pdt.P/2020/PN Mtr Tanggal 13 Nopember 2020 — Pemohon:
M. Aminuddin
24 — 15
M. Aminuddin
24 — 15
Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;4.
Register : 09-01-2020 — Putus : 23-01-2020 — Upload : 17-08-2021
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Tsm Tanggal 23 Januari 2020 — Pemohon:
EMUH MUHYIDIN
45 — 8
EMUH MUHYIDIN
45 — 8
Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;4.
Register : 06-01-2021 — Putus : 20-01-2021 — Upload : 28-01-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Mtr Tanggal 20 Januari 2021 — Pemohon:
Wyn. Novi Kristanti
21 — 8
Wyn. Novi Kristanti
21 — 8
Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;4.
Putus : 12-05-2016 — Upload : 24-05-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 108/PDT.P/2016/PN SDA Tanggal 12 Mei 2016 — YANI MARLIANI
12 — 2
12 — 2
sebagai calon jemaah haji;Menimbang, bahwa penetapan nama dalam keperdataan mempunyai fungsiyang pada pokoknya yaitu:1 Untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa dengan kedudukan yang jelas dansah bagi yang berkepentingan mengenai penggantian nama atas salah satuanggota keluarga, sehingga memudahkan dalam melakukan hubungan denganpihak lain;2 Akan lebih terjamin ketertiban masyarakat terutama dalam hubungankekeluargaan;3 Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membina perbaikansosial (social reform
Register : 14-08-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 29-08-2019
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 112/Pdt.P/2019/PN Tsm Tanggal 28 Agustus 2019 — Pemohon:
JUBIT
15 — 5
JUBIT
15 — 5
Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (Social reform) lebih efektif;4.
Register : 11-11-2020 — Putus : 13-11-2020 — Upload : 17-11-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 546/Pdt.P/2020/PN Mtr Tanggal 13 Nopember 2020 — Pemohon:
1.Munadi
2.Irhamni Sri Lestari
17 — 10
1.Munadi
2.Irhamni Sri Lestari
17 — 10
Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;4.
Putus : 30-07-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1298 K/Pdt/2018 Tanggal 30 Juli 2018 — H. MUH. NUR, dkk VS ABIDIN bin KARING
71 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
71 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat tidak dapat diterima; Menghukum pula Penggugat untuk membayar biaya perkara;Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidakmengajukan kontra memori kasasi;Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 1 Agustus 2017dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan TinggiMakassar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa Penggugat dapat membuktikan bahwa objek sengketa adalahmilik orang tuanya yang diperoleh dari program land reform
Register : 04-03-2013 — Putus : 11-03-2013 — Upload : 18-03-2013
Putusan PN SITUBONDO Nomor 181/PDT.P/2013/PN.STB. Tanggal 11 Maret 2013 — Perdata
- ZAINURI yang juga dikenal dengan nama A. ZAINURI GHAZALI
36 — 4
36 — 4
mempunyaifungsi yang pada pokoknya yaitu :1.Untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa dengan kedudukan yangjelas, dan sah bagi yang berkepentingan mengenai penggantian namaatas salah satu anggota keluarga, sehingga memudahkan dalammelakukan hubungan dengan pihak lain ;Akan lebih terjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaansesuai dengan ahklak dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakatdan Negara ;Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform
Register : 28-09-2015 — Putus : 29-10-2015 — Upload : 02-06-2016
Putusan PTA BANJARMASIN Nomor 22/Pdt.G/2015/PTA.Bjm Tanggal 29 Oktober 2015 — PEMBANDING vs TERBANDING
51 — 10
51 — 10
Jaffer Husssain Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 AndIn Islam: A Comparative View, ITU Law Journal, Vol.
Putus : 05-09-2013 — Upload : 09-10-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 1153/ PDT.P/ 2013/ PN.TNG Tanggal 5 September 2013 — YOHAN EDWARD SUMANTI dan WIWIK NURHAYATI
49 — 14
49 — 14
Nomor 1 Tahun 1974) ;Menimbang, bahwa pencatatan dalam perkawinan oleh pejabat yangbewenang dalam keperdataan mempunyai fungsi yang pada pokoknya adalahsebagai berikut :1. untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa dengan kedudukan yang jelasdan sah bagi yang berkepentingan ;2. akan lebih terjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaansesuai dengan akhlak dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dannegara ;3. agar ketentuan UndangUndang yang bertujuan membina perbaikan sosial(social reform
Register : 10-12-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 604/Pdt.P/2020/PN Mtr Tanggal 17 Desember 2020 — Pemohon:
Ni Nyoman Yuly
61 — 22
Ni Nyoman Yuly
61 — 22
Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;4.
Register : 10-03-2014 — Putus : 19-08-2014 — Upload : 29-04-2015
Putusan PN JEMBER Nomor 188/Pid.B/2014/PN. Jmr Tanggal 19 Agustus 2014 — LIMA ALIAS P. HARMOYO
29 — 4
29 — 4
SLAMET JUNAEDI (SAKSI AHLI):Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah tanah Negara bekas eks Hak Erpacht Verponding/ tanah Land Reform No. 502 yang terletak di Lingkungan Gumuk Bago, KelurahanTegalbesar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;Bahwa tanah tersebut telah didistribusikan kepada masyarakat;Bahwa masyarakat menggarap tanah tersebut atas dasar hak garap yang berupa suratperjanjian alih hak barat ;Bahwa kriterianya sebagai penggarap aktif antara lain adalah dua tahun berturut turutmengerjakan
yangterletak di Gumuk Bago, Kelurahan Tegalbesar, Kelurahan Tegalbesar, KecamatanKaliwates, Kabupaten Jember, pada tahun 2001 tersebut dan telah membayar kepadaterdakwa Rp. 4.000.000,, kemudian kepada Pak To Tammin Rp. 4.000.000, selain adabiayabiaya untuk menguasai tanah tersebut, dikuatkan dengan bukti kwitansi pembayaransebagaimana terlampir dalam BAP Penyidikan ;e Bahwa saksi ahli Slamet Junaidi menerangkan bahwa tanah tersebut adalah tanah Negarabekas eks Hak Erpacht Verponding / tanah Land Reform
Putus : 15-06-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1014 K/Pdt/2017 Tanggal 15 Juni 2017 — AH. SAHRI, VS ACHMAD ANWAR DK
97 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
97 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adapun amar putusan menolak gugatan Penggugat (AH Sahri);Nampak jelas Turut Tergugat dalam dalil jawaban sebagaimana uraianputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 12/G/2008/PTUN.Sby pada halaman 7 baris ke 4 atau angka 2;Bahwa tanah yang diterbitkan Serifikat Hak Milik No. 9 Desa Karangdiyengatas nama Kajit berasal dari tanah Negara obyek Land Reform LRsebagaimana surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur tanggal15 Desa 1964 No.
I/Agr/9/XI/99/HM/III/Tn.Erfp.Halaman 7 baris ke 9 atau angka 3:Menurut penelitian dari Kepala Seksi Land Reform ternyata tanah tersebutkekeliruan letak tanahnya, sehingga surat keputusan tersebut diatas tidaksesuai lagi dengan kenyataan penguasaan penerimaan hak dalam hal ini Kajit;Dan sesuai bukti yang disampaikan Turut Tergugat dalam perkara dimaksudsesuai dalam putusan halaman 12 yaitu bukti T6 dan T7;Dengan demikian Tergugat telah secara nyata dan jelas mengetahuibahwsanya Sertifikat Hak Milik
Register : 06-10-2011 — Putus : 06-03-2012 — Upload : 07-06-2012
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 56/G.TUN/2011/P.TUN.Mks Tanggal 6 Maret 2012 — MUH. YASIN VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, DK.
64 — 54
64 — 54
HAJI MASIRAH)sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 411/KelurahanMajjelling, tanggal 28 Juni 1995, yang terurai dalam Gambar Situasi (GS) Nomor :6775/1995, tanggal 26 Juni 1995, dengan luas 5.6 16 m2, tersebut yang menjadi obyeksengketa dalam Gugatan ini ;Bahwa sesuai dengan laporan Panitia Land Reform tahun 1963, upaya dari Penggugat,yang telah berulang kali menghubungi untuk mengambil kembali tanah tersebut, baiksecara kekeluargaan maupun melalui perangkat Kelurahan, namun
Register : 09-09-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 132/Pdt.P/2019/PN Tsm Tanggal 19 September 2019 — Pemohon:
ANDI ARIFIN
16 — 7
ANDI ARIFIN
16 — 7
Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (Social reform) lebih efektif;4.
Register : 06-08-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 105/Pdt.P/2019/PN Tsm Tanggal 20 Agustus 2019 — Pemohon:
YULI MARISA
26 — 5
YULI MARISA
26 — 5
Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (Social reform) lebih efektif;4.
Register : 08-05-2018 — Putus : 16-05-2018 — Upload : 15-05-2020
Putusan PN MALILI Nomor 31/Pdt.P/2018/PN Mll Tanggal 16 Mei 2018 — Pemohon:
ANDI AMIRUDDIN
52 — 14
ANDI AMIRUDDIN
52 — 14
Agar ketentuan UndangUndang yang bertujuan membina perbaikan sosial( Sosial Reform) lebi efektif;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentinganPemohon sendiri dan dengan dikabulkannya permohonan maka biaya yang timbuldibebankan kepada Pemohon ;Memperhatikan Pasalpasal dari UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang Peristiwa Kependudukan danPenetapan Nomor31/Pdt.P/2018/PN MlHal.6dari 12atau peristiwa penting Jo UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 TentangPerubahan
Register : 11-11-2020 — Putus : 13-11-2020 — Upload : 17-11-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 547/Pdt.P/2020/PN Mtr Tanggal 13 Nopember 2020 — Pemohon:
Hambali
19 — 11
Hambali
19 — 11
Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;4.