Bahwa pada tanggal 23 Januari 2017 Bupati Dompumengeluarkan Keputusan Nomor : 800/84/DPMPD/2017 TentangPenetepan Panitia Pemilinan Kepala Desa Serentak Tingkat KabupatenDompu (Bukti T2)3. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2017 dilaksanakan RapatKoordinasi Persiapan Pemilihnan Kepala Desa Serentak yang dipimpinoleh Asisten Pemerintahan dan Aparatur Sekretariat Daerah KabupatenDompu (Bukti T3)4.

Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017 dilaksanakan Rapat KerjaPerencanaan, Pengkoordinasian dan penyelenggaraan semua tahapandan kegiatan Pilkades Serentak (Bukti T5) yang dilakukan di ruangankerja Kepala DPMPD Kabupaten Dompu yang dihadiri oleh PanitiaNomor: 22/G/2018/PTUN.MTR Halaman = 21Pemilihan Kepala Desa serentak Tingkat Kabupaten Dompu dan Camatse Kab. Dompu6.

P1112 P12131415SOMASI Terhadap Kecurangan PILKADES Serentak DesaKramat Kecamatan Kilo Kabupaten. Dompu.

Perubahan II) yang dibuat danditandatangani oleh Panitia Pilkades Serentak Tingkat Kab.Dompu Tahun 2017 tanggal 27 September 2017 (fotokopi darifotokopi ) ;: Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak TingkatKabupaten Dompu Tahun 2017 Nomor : 02/PAN PILKADESKAB/DPU/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PemilihanKepala Desa Serentak Tingkat Kabupaten Dompu Tahun 2017Tertanggal 28 September 2017 (fotokopi sesuai dengan arsip);: Surat Ketua Panitia Pilkades Serentak Tingkat KabupatenDompu Nomor :

T 26Perihal : Rapat Koordinasi (fotokopi sesuai dengan arsip) ;: Surat Ketua Panitia Pilkades Serentak Tingkat KabupatenDompu Tahun 2017, Nomor : 414.4/17/DPMPD tanggal 24Oktober 2017, Perihal: Himbauan (fotokopi sesuai denganasli) ;: Surat Ketua Panitia Pilkades Serentak Tingkat KabupatenDompu Tahun 2017, Nomor : 414.4/18/DPMPD tanggal 24Oktober 2017, Perihal : Undangan (fotokopi dari fotokopt ) ;: Surat Ketua Panitia Pilkades Serentak Tingkat Kab.

Usia termuda diutamakan dari usia tertua (Peraturan BupatiRokan Hilir Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan AtasPeraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2017 tentangPedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak);13.Bahwa Pasal 36 Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 48 Tahun2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rokan HilirNomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis PelaksanaanPemilihnan Penghulu Serentak berbunyi Dalam hal penetapan BakalCalon paling banyak 5 (lima) orang Panitia

.: Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 9 Tahun2017 tentang Pedoman Teknis PelaksanaanPemilihan Penghulu Serentak, (Sesuai denganfotocopy).: Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 40 Tahun2017 tentang Perubahan Atas PeraturanBupati Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2017Halaman 62 dari 112 Putusan Nomor : 34/G/2017/PTUN.PBRtentang Pedoman Teknis PelaksanaanPemilihan Penghulu Serentak, (Sesuai denganfotocopy).41.

Bukti T2 : Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 9 Tahun2017 tentang Pedoman Teknis PelaksanaanPemilihan Penghulu Serentak, (Sesuai denganaslinya).3. Bukti T3 : Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 40 Tahun2017 tentang Perubahan Atas PeraturanBupati Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2017tentang Pedoman Teknis PelaksanaanPemilihan Penghulu Serentak, (Sesuai denganaslinya).Halaman 69 dari 112 Putusan Nomor : 34/G/2017/PTUN.PBR4. Bukti T45. Bukti T56. Bukti T67. Bukti T78.

Penghulu Serentak Sekabupaten Rokan Hilir ;Bahwa setahu saksi, Surat Edaran Nomor : 141.1/PILPENGV2017/03 tanggal 19 Juli 2017 ditujukan kepada seluruh PanitiaPelaksana Pemilihan Penghulu Serentak Sekabupaten Rokan Hilir ;Bahwa setahu saksi, Panitia Monitoring Pemilihan PenghuluSerentak Kabupaten Rokan Hilir mempunyai kewenanganmenerbitkan Surat Edaran tersebut yang diatur dalam PeraturanBupati Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman TeknisPelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak ;Bahwa saksi

tidak tahu apakah Panitia Monitoring PemilihanPenghulu Serentak Kabupaten Rokan Hilir pernah menerbitkanSurat Edaran seperti ini pada Pemilihan Penghulu Serentak Tahap SeKabupaten Rokan Hilir ;Bahwa setahu saksi, tujuan dan alasan Panitia Monitoring PemilihanPenghulu Serentak Kabupaten Rokan Hilir menerbitkan SuratEdaran Nomor : 141.1/PILPENGI/2017/03 tanggal 19 Juli 2017adalah untuk menjaga netralitas ;Halaman 76 dari 112 Putusan Nomor : 34/G/2017/PTUN.PBR Bahwa setahu saksi, Sdr.

DPS Pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 25 s/d 26 September 2020 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (beserta foto).

serentak tahun 2020.

Perihal: biaya belanja sewa baleho pemberitahuan tahapan pemilihan serentak 2020, 5 Oktober 2020 (dokumentasi tahapan pemilihan serentak 2020);

Perihal: biaya belanja sewa baleho pemberitahuan melanjutkan tahapan pemilihan serentak 2020, tanggal 19 Agustus 2020 (dokumentasi KPU Tema Tahapan Pemilihan Serentak 2020);

DPS Pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 25 s/d 26 September 2020 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (beserta foto).

serentak tahun 2020.

Perihal: biaya belanja sewa baleho pemberitahuan tahapan pemilihan serentak 2020, 5 Oktober 2020 (dokumentasi tahapan pemilihan serentak 2020);

peserta pemilihan serentak tahun 2020, 28 Agustus 2020;

Perihal: biaya belanja sewa baleho pemberitahuan melanjutkan tahapan pemilihan serentak 2020, tanggal 19 Agustus 2020 (dokumentasi KPU Tema Tahapan Pemilihan Serentak 2020);

Putusan Nomor 197 K/TUN/2016Surat Keputusan Bupati Indramayu No.141.1/Kep.16Otdes/2015 Tanggal15 Januari 2015 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon KuwuTerpilin Hasil Pemilihan Kuwu Serentak Di Kabupaten Indramayu Tahun2014 yang didalamnya terdapat atas nama Sdr.

Bahwa Bupati Indramayu telah salah dan keliru serta tidak cermatmenerbitkan Surat Keputusan Bupati Indramayu No.141.1/Kep.16Otdes/2015 Tanggal 15 Januari 2015 Tentang Pengesahan danPengangkatan Calon Kuwu Terpilin Hasil Pemilinan Kuwu Serentak DiKabupaten Indramayu Tahun 2014 yang didalamnya terdapat atasnama Sdr.

(yang dalam hal ini selakuTergugat Il Intervensi) merupakan calon kuwu terpilih hasil pemilihan kuwu(secara serentak) di Desa Junti Kebon, Kecamatan Juntinyuat, KabupatenIndramayu Tahun 2014 sebagaimana objek gugatan yang disengketakanPenggugat pada halaman 2 huruf A berupa Surat Keputusan BupatiIndramayu Nomor 141.1/Kep.16Otdes/2015 tanggal 15 Januari 2015tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kuwu Terpilih HasilPemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Indramayu Tahun 2014, cq.Petikan Keputusan Bupati

Indramayu Nomor 141.1/Kep.16Otdes/2015tanggal 15 Januari 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan CalonKuwu Terpilin Hasil Pemilinan Kuwu Serentak di Kabupaten IndramayuTahun 2014 (sebagaimana Daftar Lampiran: Petikan Keputusan BupatiIndramayu No.

Nomor 24Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemilinan Kuwu Serentak diKabupaten Indramayu Tahun 2014 jo.

untuk dilaksanakan pemilihan penghulu Kasang Bangsawan sesuaiKeputusan Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu Serentak seKabupatenRokan Hilir Nomor : 01 Tahun 2017 tentang Penetapan Jadwal TahapanPelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak Tahap Il SeKabupaten Rokan HilirTahun 2017, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Pekanbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quountuk menunda pelaksanaan surat Nomor : 180/HKHAM/444, tertanggal 13September 2017 tentang Surat

Panitia Monitoring PemilinhanPenghulu Serentak seKabupaten Rokan Hilir ;Halaman 17 dari 111Putusan Nomor : 55/G/2017/PTUN.PBR15.16.17.18.Bahwa selanjutnya Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu Serentak seKabupaten Rokan Hilir menerbitkan Kartu Peserta Tes Pemilihan PenghuluSerentak kepada Para Penggugat sebagai Bakal Calon Penghulu KasangBangsawan masingmasing dengan nomor tes sebagai berikut :15.1.

SeKabupaten RokanHilir No. 01 Tahun 2017 Tentang Penetapan Jadwal TahapanPelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak Tahap Il SeKabupaten Rokan Hilir Tahun 2017;24.3.

Membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupatenatau disebut juga Panitia Monitoring PemilihanPenghulu Serentak, hal ini ditegaskan dalamPasal 5 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam NegeriNo. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan KepalaDesa jo. Pasal 6 Peraturan Bupati Rokan Hilir No.9 Tahun 2017 Tentang Pedoman TeknisPelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak, yangpada pokoknya berbunyi :Bupati membentuk Panitia Pemilihan di tingkatKabupaten,c.1.2.

Penyampaian Hasil TahapanTahapanPiloeng Serentak 2017 Kepenghuluan Kasang Bangsawan (vide bukti P34,bukti P35, bukti P36, bukti P37 dan bukti P38);7.

Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 135/PemasdesTahun 2016 Tanggal 8 Maret 2016 Tentang Pemberhentian Pejabat KepalaDesa dan Pengangkatan Kepala Desa Palingkau Jaya hasil pemilihanKepala Desa serentak Tahun 2015 se Kabupaten Kapuas 3.

T1 : Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 155/PEMASDES TAHUN2016 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa DanPengangkatan Kepala Desa Palingkau Jaya Kecamatan KapuasMurung Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 SeKabupaten Kapuas, ditetapkan tanggal 8 Maret 2016 (foto copy sesuai dengan asili);2.

AsistenPemerintahan Umum Dan Kesra Selaku Ketua Tim PengawasPemilihan Kepala Desa Secara Serentak Se Kabupaten KapuasNomor : 141/1705/Adminpem, 2015 Perihal Permintaan KeteranganTerhadap Pengaduan/Keberatan dalam Pelaksanaan pemilihankepala Desa Secara Serentak Tahun 2015 ditujukan kepadaCamat, tertanggal 18 November 2015 (foto copy sesuai dengan asli);Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan DesaKabupaten Kapuas Nomor : 141/007/BPMD/2016 Perihal MohonDapat Difasilitasi tentang Penghitungan

Ulang Surat suara HasilPILKADES Serentak Tahun 2015 ditujukan kepada Kepala PolisiResort Kapuas, tertanggal 4 Januari 2016 (foto copy dari foto copy);Surat An.

Kepala Desa Palingkau Jaya tanggal 2 Nopember2015 dengan cara mengadakan / melakukan perhitungan Surat Suara Ulang yangdasarnya hanyalah Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas yang ditandatangan Asisten Pemerintahan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kapuas Nomor :145 / 1899 / Pemdes / Xll / 2015 tanggal 29 Desember 2015 perihal : hasilpertemuan dengan para pihak Penggugat Pilkades Serentak KabupatenKapuasTahun 2015 5 222 nnn nnn non nnn nn nnn nnn ne nnn nen nnn con nne conanMenimbang, bahwa Tergugat

OBJEK GUGATAN adalah Surat Keputusan BupatiIndramayu Nomor : 141.1/Kep.108Otdes/2012 tanggal 8Pebruari 2012 tentang Pengesahan dan Pengangkatan CalonKuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Secara Serentak diKabupaten Indramayu Tahun2011 ;1. Petikan Surat Keputusan Nomor: 141.1/Kep.108Otdes/2012 yang diterbitkan Tergugat tanggal 8 Pebruari2012, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon KuwuTerpilih Hasil Pemilihan Kuwu Secara Serentak di KabupatenIndramayu Tahun 2011, atas nama H.

tentang Pengesahan dan Pengangkatan CalonKuwu Terpilinh Hasil Pemilihan Kuwu Secara Serentak diKabupaten Indramayu Tahun1.

, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon KuwuTerpilin Hasil Pemilihan Kuwu Secara Serentak di KabupatenIndramayu Tahun 2011, atas namaNama: Ahmin jabatan :Kuwu=S(esasalevajn.besa Balersja Kecamatan : Gantar ;b.

Pengesahan dan Pengangkatan CalonKuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Secara Serentak diKabupaten Indramayu Tahun 20011, atas nama H.

Terpilih HasilPemilihan Kuwu serentak di Kabupaten Indramayu tahun 2011atas nama ; 1.

Bahwa berdasarkan dalil gugatan di atas para Penggugat mengetahui obyekgugatan tanggal 9 September 2019, atas obyek gugatan tersebut telahdilakukan upaya administratif dari pengajuan keberatan dan ditanggapitanggal 21 Oktober 2019 oleh Panitia Pemilihan Kepala Serentak TingkatHalaman 4 dari 44 halaman. Putusan Nomor 93/G/2018/PTUN MtrKabupaten Dompu Tahun 2019.

P2 : Peraturan Bupati Dompu Nomor : 800/27/DPMPD/2019 TentangPetunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun2019 tanggal 29032019 (Sesuai dengan fotokopi);3. P3 : Tahapan Pelaksanaan Pilkades Serentak Di Kabupaten DompuTahun 2019 tanggal 2 Juli 2019 (Sesuai dengan fotokopi);4. P4 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa KiwuHalaman 15 dari 44 halaman.

Desa Kiwu atas nama Mahdintanggal 20 Agustus 2019 (sesuai dengan asili);: Surat Penitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Desa KiwuKecamatan Kilo Kabupaten Dompu Nomor : 011/PanPilkades/DesaHalaman 16 dari 44 halaman.

Putusan Nomor 93/G/2018/PTUN MtrKeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepadaBadan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;Menimbang, bahwa yang diajukan bukti oleh Para Penggugat adalah suratjawaban dari Ketua Panitia Pilkades Serentak Tingkat Kabupaten Dompu,tanggal 21 Oktober 2019 yang menanggapi Surat Para Penggugat tanggal 2Oktober 2019 dan surat tanggal 13 Oktober 2019 (vide bukti P12);Menimbang, bahwa Panitia Pilkades Serentak Tingkat Kabupaten

Penggugat yangintinya menyampaikan Ketua Panitia Pilkades Serentak Tingkat KabupatenDompu telah melakukan rapat dengan Tergugat, camat dan Ketua BPD tanggalHalaman 40 dari 44 halaman.

;Halaman 4 dari 79 Halaman Putusan Nomor : 79/G/2016/PTUN.MKS.Kepentingan Penggugat yang dirugikan :1.Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan yang dibuat TergugatNo. 184.4.45/386/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentangPemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan KepalaDesa Terpilin Hasil Pemilinan Kepala Desa Serentak SeKabupatenLuwu Utara Periode 2016 2022 yang menjadi dasar dilantiknya A.Basnar Racasiwi, S.E. sebagai Kepala Desa Mukti Jaya periode 20162022 sangat merugikan Pihak Penggugat

,mengandung cacat hukum formil/prosedural, maka secara hukumseharusnya kemenangannya sebagai Kepala Desa Mukti Jaya terpilihPeriode 20162022 dianulir dan melantik Penggugat sebagai KepalaKepala Desa Mukti Jaya Periode 20162022;Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan :1.Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan yang dibuat Tergugat No.184.4.45/386/V1/2016, tanggal 20 Juni 2016, tentang PemberhentianPenjabat Kepala dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih HasilPemilinan Kepala Desa Serentak SeKabupaten Luwu Utara

Periode20162022, kemudian dilaksanakan Pelantikan pada tanggal 3 Agustus2016, maka mulai tanggal 3 Agustus 2016 Surat Keputusan Tergugattersebut diketahui oleh umum termasuk pihak Penggugat;Bahwa oleh karena secara ril Surat Keputusan Tergugat No.184.4.45/386/V1/2016, tanggal 20 Juni 2016, tentang PemberhentianPenjabat Kepala dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih HasilHalaman 5 dari 79 Halaman Putusan Nomor : 79/G/2016/PTUN.MKS.Pemilinan Kepala Desa Serentak SeKabupaten Luwu Utara Periode20162022

Bahwa oleh karena pada saat pendaftaran Calon Kepala Desa MuktiJaya Periode 20162022 semua ljazah Calon diwajibkan agardilampirkan dalam berkas setiap Calon Kepala Desa, makaseharusnya Panitia Pemilihnan Kepala Desa serentak seKabupatenLuwu Utara Periode 2016 2022 wajib melakukan verifikasi danevaluasi dokumen persuratan, administrasi bakal calon atas nama A.Basnar Racasiwi, S.E., hal ini berdasarkan pasal 8 huruf (i) PeraturanDaerah Kabupaten Luwu Utara No. 1 Tahun 2015 tentang PemilinanKepala Desa

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan denganazasazas umum pemerintahan yang baik;Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat Utara Nomor: 188.4.45/386/V1/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang PemberhentianPenjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih HasilHalaman 9 dari 79 Halaman Putusan Nomor : 79/G/2016/PTUN.MKS.Pemilinan Kepala Desa Serentak SeKabupaten Luwu Utara Periode20162022 telah merugikan pihak Penggugat karena telah mematikanhaknya sebagai warga negara

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Kampar Nomor: 140-695/XII/2021 tertanggal 20 Desember 2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021 Masa Bakti Tahun 2021-2027, khusus Kepala

Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Nomor Urut 90 atas nama DEDI WAHYUDI, S.E;

menerbitkan Keputusan yang baru yang menetapkan Penggugat sebagai Kepala Desa Tanjung Rambutan Terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang untuk masa bakti tahun 2021-2027 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 141/BPMPD/487/2016 tertanggal 21 November 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara Razali, SR sebagai Kepala Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2015 dengan Masa Bakti Tahun 2016-2022 di Kabupaten Kampar; ---------------------------------------------------------3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 141/BPMPD/487/2016 tertanggal 21 November 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara Razali, SR sebagai Kepala Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2015 dengan Masa Bakti Tahun 2016-2022 di Kabupaten Kampar; ----------------------------------------4.

nnn enn nn nen nn nnn nnnnnnneHasil Pemilinan kepala Desa Subarak tahun 2015disampaikan kepada BPD Desa Subarak (Peraturan BupatiNomor : 31 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan PemilihanKepala Desa Serentak Bergelombang di Wilayah KabupatenKampar Tahun 2015, yaitu.

SR Sebagai KepalaDesa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Hasil Pemilinan KepalaDesa Serentak Bergelombang Tahun 2015 Dengan Masa BaktiTahun 20162022 di Kabupaten Kampar tertanggal 21 Nopember23.Bahwa dasar penerbitan objek gugatan sebagaimana tersebut di atasberpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2Tahun 2015 tentang Pemilinan Kepala Desa dan Peraturan BupatiKampar Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan PemilihanKepala Desa Serentak Bergelombang di Wilayah Kabupaten KamparTahun

Bahwa disetiap tempattempat umum ditempelkan lembaranPeraturan Bupati Kampar No. 31 Tahun 2015 tentangPenyelenggaraan Pemilinan Kepala Desa Serentak Bergelombangdiwilayah Kabupaten Kampar Tahun 2015;. Bahwa Panitia tidak membuat aturan pemilihnan selain PeraturanBupati Kampar No. 31 Tahun 2015;Halaman 27 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUNPbr.9.

Kampar Nomor:140/PemGS/241 tanggal 19 November 2015Perihal Laporan Hasil Pilkades Serentak Tahun2015 (sesuai dengan aslinya);Surat Camat Gunung Sahilan Ke Bupati Kamparc.q. Kepala BPMPD Kab.

Bahwa Penggugat adalah Calon Kepala Desa Subarak Tahun 2015pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2015;2. Bahwa setelah melalui seleksi dan pemeriksaan data sertapersyaratan untuk menjadi seorang Kepala Desa, diputuskanlah 3(tiga) orang kandidat yaitu :0ne neon n=1) Zipurlis, A.Ma............cc cece cece eee eee eee eeeeseeeneneeeseeeeeeeeaeees Nomor 12) M.

00:02Anggota Brimob : Siap boleh Jenderal 00:03Kapolri mengacungkan jempol 00.03Anggota Brimob : Siap 00.06Kapolri meninggalkan barisan 00.09Komandan : tugas kemanusiaan keikhlasan dan pengorbanan nomorsatu lebih baik kita tidak makan, lebih baik kita menderita dari padamasyarakat kita menderita, jelas ini 00.21Dijawab serentak : siap jelas 00.22Komandan : bisa kau laksanakan 00.23Dijawab serentak : siap bisa 00.24Komandan : terima kasih, cakra 00.25Dijawab serentak : cakra, cakra, cakra luar biasa

, Anggota Brimob : siap boleh jendral, KapolriHalaman 6 dari 25 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Sglmengacungkan jempol, anggota Brimob : siap, Kapolri meninggalkanbarisan, Komandan : tugas kemanusiaan keikhlasan dan pengorbanannomor satu lebih baik kita tidak makan, lebih baik kita menderita daripada masyarakat kita menderita, jelas ini, Dijawab serentak : siapjelas, Komandan : bisa kau laksanakan, Dijawab serentak : siap bisa,Komandan : terimakasih cakra, Dijawab serentak : cakra, cakra, cakraluar

, Anggota Brimob :Siap boleh jendral, Kapolri mengacungkan jempol, anggota Brimob :siap, Kapolri meninggalkan barisan, Komandan : tugaskemanusiaan keikhlasan dan pengorbanan nomor satu lebih baikkita tidak makan, lebih baik kita menderita dari pada masyarakatHalaman 15 dari 25 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Sglkita menderita, jelas ini, Dijawab serentak : siap jelas, Komandan :bisa kau laksanakan, Dijawab serentak : siap bisa, Komandan :terimakasih cakra, Dijawab serentak : cakra, cakra, cakra

, Anggota Brimob : siap boleh jendral,Kapolri mengacungkan jempol, anggota Brimob : siap, Kapolri meninggalkanbarisan, Komandan : tugas kemanusiaan keikhlasan dan pengorbanannomor satu lebih baik kita tidak makan, lebih baik kita menderita dari padamasyarakat kita menderita, jelas ini, Dijawab serentak : siap jelas, Komandan: bisa kau laksanakan, Dijawab serentak : siap bisa, Komandan : terimakasihcakra, Dijawab serentak : cakra, cakra, cakra luar biasa;Menimbang, bahwa video yang diposting dalam

, Anggota Brimob :Siap boleh jendral, Kapolri mengacungkan jempol, anggota Brimob : siap,Kapolri meninggalkan barisan, Komandan : tugas kemanusiaan keikhlasandan pengorbanan nomor satu lebih baik kita tidak makan, lebih baik kitaHalaman 20 dari 25 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Sglmenderita dari pada masyarakat kita menderita, jelas ini, Dijawab serentak :Siap jelas, Komandan : bisa kau laksanakan, Dijawab serentak : siap bisa,Komandan : terimakasih cakra, Dijawab serentak : cakra, cakra, cakra

Desa Teteasa, KecamatanAngata, Kabupaten Konawe Selatan, yang ditujukan kepadaSaria, Nomor Urut Pemilih 669, Alamat Desa Teteasa Dusun IV, tanggal 13 Mei 2016;Fotokopi tanpa asli Kartu Undangan Pemilih dari Ketua PanitiaPemilihan Kepala Desa Serentak Desa Teteasa, KecamatanAngata, Kabupaten Konawe Selatan, yang ditujukan kepadaSutra, Nomor Urut Pemilih 732, Alamat Desa Teteasa Dusun IV,tanggal 13 Mei 2016; Fotokopi tanpa asli Kartu Undangan Pemilih dari Ketua PanitiaPemilihan Kepala Desa Serentak

Angata terhadapHalaman 37 dari 96 halaman Perkara No. 22/G/2016/PTUN.KdiPeraturan Bupati Konawe Selatan Nomor og Tahun 2016Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak diKabupaten Konawe Selatan, yang ditujukan kepada KetuaPanitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Serentak KabupatenKonawe Selatan Tahun 2016, tanggal 25 Mei 20163 Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildalil Jawabannya, Tergugat telahmengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda T1 s/d T20, bermeteraicukup, kemudian

Penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan KepalaDesa Serentak sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atausudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih; b. Nyatanyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;c.

Di Kabupaten Konawe Selatan tersebut,mensyaratkan bahwa pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Konawe Selatan, adalah:1.

Apabila Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten tidak dapat menyelesaikanpengaduan sebagaimana dimaksud ayat (5), dapat merekomendasikankepada Bupati untuk menyelesaikan permasalahan pengaduan terkaitPemilihan Kepala Desa serentak; 7.

Mewajibkan kepada Pembanding/Tergugat dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Parangina, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima untuk menghormati dan mengakomodir hak-hak Para Terbanding/Para Penggugat yang diperolehnya secara sah menurut hukum sebagaimana dimaksud dalam bukti P. 5, P. 6, dan P. 7 dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Bima tahun 2018;---------------------------------------------------------- Menghukum Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam peradilan

Kepala Desa dilaksanakan serentak di seluruhwilayah Kabu paten/Kota; (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakanpelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentaksebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan PeraturanDaerah Kabupaten/Kota;(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan KepalaDesa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa apa makna yang terkandung dalam PemilihanKepala Desa dilakukan

secara serentak dalam Kabupaten/Kota, maknapengertian serentak diberikan oleh peraturan perundangundang sebagai bre teers nnnarenrene rarest epee nner aeporrecenerer No.Peraturan PerundangUndanganPengertian Serentak Penjelasan Umum UU No. 6 Th. 2016Tentang Desa angka 8 alinea4dan 5.untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya.Pemilinan Kepala Desa secara serentak mempertimbangkanjumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan yangdibebankan pada APBD Kabupaten/Kota sehinggadimungkinkan pelaksanaannya

dilakukan secara serentak pada hari yang sama diKabupaten/Kota tidak ada pengecualiannya (nulla regula sine exception);Menimbang, bahwa fakta hukum menunjukkan bahwa pada saat dikeluarkannya objek sengketa (bukti P. 1 = T. 14) pelaksanaan PemilinhanKepala Desa Serentak di Kabupaten Bima yang dilaksanakan berdasarkanKeputusan Bupati Bima Nomor : 188. 45/370/005/2016 Tentang PenetapanPenyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam KabupatenBima Tahun 2016 tanggal 23 03 2016 (bukti T.

3) yang memutuskansebagai berikut : === 2222 non nnn nnn enn nnn ene nnn ne Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENYELENGGARAANKEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DALAM KABUPATEMBIMA TANUH 2016KESATU : Menetapakan peetapan penyelenggaraan kegiatan Pemilihan Kepala Desaserentak dalam Kabupaten Bima tahun 2016.

KEDUA : Penyelenggaraan kegiatan Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimanadimaksud diktum KESATU dilakukan sesuai jadwal dan tahapan sebagaimanatercantum dalamlampiran keputusan ini. KETIGA : Jadwal dan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dijadikanpedoman oleh Panitia Pemilinan Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas.

KasiPemerintahan Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tangggamus,Penggugat adalah salah satu Bakal Calon Kepala Pekon GunungTiga, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus dalam PemilihanKepala Pekon Secara Serentak Tingkat Kabupaten TanggamusTahun 2020;5. Bahwa berdasarkan Surat Pengantar No.40/14Pan.Pilkakon/G.

Bahwa berdasarkan buktibukti dan faktafakta hukum yangada, Penilaian Bakal Calon Kepala Pekon Kabupaten Tanggamus2020 yang dilakukan oleh Tim Seleksi dari UPT Pengembangan Karirdan Kewirausahaan Universitas Lampung juga merujuk kepadakelengkapan berkas persyaratan bakal calon yang diajukan olehPanitia Pemilinan Kepala Pekon Secara Serentak Tingkat;Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 kepada Tim Seleksi PemilihanKepala Pekon Secara Serentak Tingkat Kabupaten TanggamusTahun 2020 tersebut;10.

Bahwa terhadap Laporan Hasil Kerja Tahap Pertama Tahun2020 Panitia Knusus Pemilihnan Kepala Pekon Serentak Tahun 2020DPRD Kabupaten Tanggamus tersebut, Tergugat selaku PanitiaPemilinan Kepala Pekon Secara Serentak Tingkat KabupatenTanggamus Tahun 2020 seharusnya melaksanakan dengansungguhsungguh semua Rekomendasi yang telah diamanatkan olehPanitia Khusus Pemilihan Kepala Pekon Serentak Tahun 2020 DPRDKabupaten Tanggamus' tersebut, bukannya menyampaikanTanggapan atau Jawaban sebagaimana tertuang dalam

test (CAT) dan fit and propertest yang telahmencoret/ tidak meloloskan penggugat sebagai Bakal Calon KepalaPekon Gunung Tiga, Kecamatan Ulu Belu dalam pemilihnan kepalapekon secara serentak tingkat Kabupaten Tanggamus tahun 2020tersebut;Halaman 17 dari 25 halaman Perkara No 7/PDT/2021/PT TJK23.

kepala pekon gunung tiga kecamatan ulu beludalam pemilihan kepala pekon secara serentak tingkat kabupatentanggamus tahun 2020 tersebut;6.

Berita Acara Panitia Seleksi Bakal Calon Wali Nagari pada pemilinan walinagari serentak tahun 2017, Nomor:140/001 /PPKTDTS/2017, sebatashasil seleksi wali nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara tanggal8 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten TanahDatar Pelaksanaan Pemilihnan Wali Nagari serentak Tahun 2017;(ObjekSengketa III)4.

Putusan Perkara Nomor: 16/G/2017/PTUN.PDG2.2 Rekapitulasi Hasil Seleksi Administrasi, Tertulis danWawancara dalam rangka Pelaksanaan Pemilihnan Wali Nagariserentak tahun 2017 tahun anggaran 2017 sebatas hasil seleksi WaliNagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara tanggal 8 Agustus2017 yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten TanahDatar Pelaksanaan Pemilinan Wali Nagari Serentak Tahun 2017;2.3 Berita Acara Panitia Seleksi Bakal Calon Wali Nagari padapemilihan wali nagari serentak tahun

Putusan Perkara Nomor: 16/G/2017/PTUN.PDG3.2 Berita Acara Panitia Seleksi Bakal Calon Wali Nagari padapemilihan wali nagari serentak tahun 2017, Nomor:140/001 /PPKTDTS/2017, sebatas hasil seleksi wali nagari Lubuk Jantan KecamatanLintau Buo Utara tanggal 8 Agustus 2017 yang dikeluarkan olehPanitia Pemilihan Kabupaten Tanah Datar Pelaksanaan PemilihanWali Nagari serentak Tahun 2017;4.

2) Rekapitulasi Hasil Seleksi Administrasi, Tertulis dan Wawancaradalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari serentak Tahun 2017Tahun Anggaran 2017 sebatas hasil seleksi Wali Nagari Lubuk Jantan,Kecamatan Lintau Buo Utara tanggal 8 Agustus 2017 yang dikeluarkanoleh Panitia Pemilihan Kabupaten Tanah Datar Pelaksanaan PemilihanWali Nagari Serentak Tahun 2017; (Objek Sengketa II)3) Berita Acara Panitia Seleksi Bakal Calon Wali Nagari padaPemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2017, Nomor : 140/001

Putusan Perkara Nomor: 16/G/2017/PTUN.PDGJadwal, Waktu dan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan WaliNagari Secara Serentak.30.

Menyatakan Batal Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 393/DPMD Tahun 2022 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Tahun 2022 tertanggal 15 September 2022, Lampiran atas nama IDARWIN R, Desa Humbang Raya;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 393/DPMD Tahun 2022 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Tahun 2022 tertanggal 15 September 2022, Lampiran atas nama IDARWIN R, Desa Humbang Raya;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 383.000,- (Tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Objek Sengketa:Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilin PemilinanKepala Desa Serentak Metode eVoting Tahun 2019, Nomor: 03BA/PanPilkades/BRL/KPJ/IX/2019, Tanggal 16 September 2019, Beserta Lampirannya;Il.

Pertama, pemilihan Kepala Desadilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.Kedua, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakanpelaksanaan pemilihnan Kepala Desa secara serentak sebagaimanadimaksud ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pertama, pemilinan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota.Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Perkara Nomor: 111/G/2019/PTUN.Mks.Kebijakan pemilinan Kepala Desa serentak ini ditetapbkan dalamPerda. Kedua, Kepala Desa dipilin secara langsung oleh pendudukdesa. Ketiga, pemilihan dilakukan secara langsung, umum, bebas,rahasia, jujur, dan adil;.

Pertama, pemilihanKepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayahkabupaten/kota. Kebijakan pemilihan Kepala Desa serentak iniditetapkan dalam Perda. Kedua, Kepala Desa dipilih secaralangsung oleh penduduk desa.

Menyatakan batal atau tidak sah:Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Pemilihan Kepala Desa Serentak Metode eVoting Tahun 2019, Nomor: 03BA/PanPilkades/BRL/KPJ/IX/2019, Tanggal 16 September 2019, Beserta Lampirannya;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Pemilihan Kepala Desa Serentak Metode eVoting Tahun 2019, Nomor: 03BA/PanPilkades/BRL/KPJ/IX/2019, Tanggal 16 September 2019, Beserta Lampirannya;4.

tentangTata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak;g.

, dengan demikian Panitia Monitoring PemilihanPenghulu Serentak Kabupaten Rokan Hilir telah melanggarPasal 56 ayat (1) huruf b, c dan d Peraturan Bupati Rokan HilirNomor 10 tahun 2017 tentang Tata Tertib PelaksanaanPemilinan Penghulu Secara Serentak yang berbunyi : Prosesdan langkahlangkah tahapan fasilitasi penyelesaian perselisinanhasil pemilinan Penghulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal55 ayat (1), sebagai berikut : b.

Bahwa benar pemilinan penghulu Kepenghuluan BaktiMakmur dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2017 sebagaibagian dari Pemilihan Penghulu Serentak SeKabupaten RokanHilir gelombang kedua;5.

Dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 9Tahun 2017 tentang Pedoman TeknisPelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak;Pasal 16Tugas dan wewenang Panwas Pemilihan Penghulumeliputi :a.

Hal ini sebagaimana diaturdalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati RokanHilir Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman TeknisPelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak.