Ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP dipandang daripendekatan stict law atau fomalitas legal thingking mengandung aspekNilai Hak Asasi Manusia. Bagi Pembanding hadirnya Penasihat Hukummerupakan hak asasi yang sangat diperlukan dalam kedudukannyasebagai Tersangka dan Terdakwa guna mendampingi dalam prosespengadilan. Maka bagi penegak hukum yang mengabaikan hak iniadalah bertentangan dengan dengan nilainilai Hak asasi Manusia;20. Bahwa pemenuhan hak dari Terdakwa (ic.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang telahmengesampingkan dan tidak menerapkan hukum pembuktian ;Karena sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP, untuk menentukanseorang dapat dinyatakan bersalah dalam suatu perkara pidanamengharuskan minimal berdasarkan dua alat bukti yang sah menurut Hukumsesuai dengan Pasal 184 KUHAP, akan tetapi pada kenyataannya dalamperkara ini ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang danPengadilan Tinggi Palembang hanya berpedoman pada pikiran formalistiklegal thingking

wmulaiJanuari 2011 sampai Agustus 2011 saya tidak pernahmenuntut dengan amarah apalagi kekerasan dalam rumahtangga; Tetapi apa yang dia katakan mengenai lancarnyakomunikasi adalah manis dibibir saja alias tidak benarbenar terwujud, bahkan di bulan Agustus saya merasakehilangan kabar dan kontak (SMS tidak dibalas, ditelponjawabannya sibuk dengan nada ceka/sinis) pada saatbekerja, begitu. pula pada saat di rumah (SMS tidakdibalas) DITELPON JAWABANNYA AKU CAPEK MAU TIDURtetapi saya tetap positive thingking

undang RI Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka perbuatanterdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang kualifikasinya akandirumuskan dalam amar putusan ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara kejahatan Narkobaadalah merupakan kejahatan yang luar biasa ( extra ordinary crime ) yang jugaharuslah memerlukan extra ordinary measures ( tindakan yang luar biasa ) haruslahditinggalkan paham yang formalistis legal thingking

Ganjasebagaimana didakwakan dalan dakwaan Kedua penuntut umum;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umumberbentuk Alternatif, maka dengan terpenuhinya dakwaan Keduapenuntut umum tersebut, maka dakwaan Kesatu tidak perludipertimbangkan lagi ; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara kejahatanNarkoba adalah merupakan kejahatan yang luar biasa ( extra ordinarycrime ) yang juga haruslah memerlukan extra ordinary measures( tindakan yang luar biasa ) haruslah ditinggalkan paham yangformalistis legal thingking

Selanjutnya di dalam penjelasannya disebutkan,"Untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, maka sejak dalamtarafpenyidikan kepada Tersangka sudah dijelaskan bahwa Tersangka berhakdidampingi Penasihat Hukum pada pemeriksaan di sidang pengadilan;Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2018/PN KlaMenimbang, bahwa apabila ditinjau dari pendekatan strict law atauformalistic legal thingking, maka ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHAP danPasal 114 KUHAP tersebut mengandung makna:1.

Penerapan hukum terlalu stict law atau formal legal thingking, sehinggamenuntut segala sesuatunya due process tanpa discretion, seringmendatangkan akibat yang tidak adil (unjust result).(Bandingkan dengan: M.

Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang menyatakan dalam hal tersangka atauterdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancamHalaman 7 dari 15 Halaman Putusan NOMOR 57/PID.SUS/2020/PT KDIdengan pidana mati atau ancaman lima belas tahun atau lebih, bagimereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun ataulebih yang tidak mempunyai penasehat sendiri.Ketentuan Pasal 56 Ayat (1) KUHAP dari segi pendekatan strict law atauformalistic legal thingking mengandung berbagai aspek permasalahanhukum

28 Desember 1998 dipertimbangkan sebagai berikut Bahwa Pengadilan Tinggi dalam Putusannya telah mengabulkan Eksepsidan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atas dasar dalilgugatan telah mencampur adukanantara Wanprestasi dengan PerbuatanMelawan Hukum yng berakibat gugatan mengandung cacat obscure libel ; Bahwa pendapat dan kesimpulan Pengadilan Tinggi tersebut berpijak padapendekatan hukum yang sangat kaku (Stric law) dan dianggap pendapat inibersifat Formalistik (Formalistic Legal Thingking

Namun Penggugat memberi maaf, dan Tergugat berjanji tidakmengulangi lagi;5, Bahwa setelah Penggugat mengetahui ada hubungan spesialantara Tergugat dengan wanita lain, Tergugat mulai bersikap tertutup,bahkan Penggugat untuk memegang handphone Tergugat saja tidakdiperbolehkan oleh Tergugat, bahkan Tergugat ketika ke kamar mandi sajamembawa handphone Tergugat Namun Penggugat mencoba selalu sabardan positif thingking terhadap Tergugat.

demikian tidak sesuai denganasas yang dianut dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 194 K/Sip/1946 tanggal 28 Desember 1948, yang mempertimbangkan sebagaiberikut:e Bahwa pengadilan tinggi dalam putusannya telah menyebutkaneksepsi dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima atasdalil gugatan telah mencampur adukan antara wanprestasi dandengan perbuatan melawan hukum yang berakibat gugatanobscuur libel;e Bahwa pendapat yang demikian berpijak pada pendapat yangbersifat formalistik (formalistic legal thingking

pidana;2) Dalam konteks pemberitahuan SPDP~ kepada korban/pelaporpemberitahuan SPDP tersebut merupakan momentum bagi korban/pelaporuntuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalampengembangan penyidikan atas laporannya;3) Dalam konteks pemberitahuan SPDP terhadap terlapor, merupakan saranabagi terlapor untuk mempersiapkan bahan bahan pembelan dan juga dapatmenunjuk penasihat hukum untuk mendampinginya;Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari pendekatan strict law atauformalistic legal thingking

Penerapan hukum terlalu stict law atau formal legal thingking, sehinggamenuntut segala sesuatunya due process tanpa discretion, seringmendatangkan akibat yang tidak adil (unjust result);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,Hakim Praperadilan berpendapat penerapan ketentuan Pasal 109 ayat (1)KUHAP harus disikapi secara bijak dan proporsional. sensi daridiberitahukannya SPDP kepada terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal109 ayat (1) KUHAP adalah untuk memberi kesempatan kepada

undang RI Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka perbuatanterdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang kualifikasinya akandirumuskan dalam amar putusan ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara kejahatan Narkobaadalah merupakan kejahatan yang luar biasa ( extra ordinary crime ) yang jugaharuslah memerlukan extra ordinary measures ( tindakan yang luar biasa ) haruslahditinggalkan paham yang formalistis legal thingking

No 909/Pdt.G/2018/PA.Smgsejak awal tahun 2017 rumah tangganya sudah tidak harmonis, antaraPemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkarandisebabkan Termohon suka mengungkit ungkit Pemohon yang membiayaiorang tua, Termohon bertindak seperti kepala rumah tangga, Termohon sukanegatif thingking, Termohon kurang menghargai jerih payah usaha sablonmilik Pemohon dan Termohon suka menghujat Pemohon serta sejakSeptember tahun 2017 sudah pisah rumah dan tidak ada komunikasai;Menimbang, bahwa

Desember 1998 dipertimbangkan sebagai berikute Bahwa Pengadilan Tinggi dalam Putusannya telah mengabulkan Eksepsi danmenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atas dasar dalil gugatan telah10mencampur adukanantara Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum yngberakibat gugatan mengandung cacat obscure libel ;Bahwa pendapat dan kesimpulan Pengadilan Tinggi tersebut berpijak pada pendekatanhukum yang sangat kaku (Stric law) dan dianggap pendapat ini bersifat Formalistik(Formalistic Legal Thingking

Desember 1998 dipertimbangkan sebagai berikut:e Bahwa Pengadilan Tinggi dalam putusannya telah mengabulkaneksepsi dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterimaatas dasar dalil gugatan telah mencampur aduk antara vwanprestasidengan Perbuatan Melawan Hukum yang berakibat gugatanmengandung cacat obscuur libel;e Bahwa pendapat dan kesimpulan Pengadilan Tinggi tersebut berpijakpada pendekatan hukum yang sangat kaku (sirict law dan dianggappendapat ini bersifat formalistik (formalistic legal thingking

Agung dalam Putusannya Nomor: 194K/Pdt/1996 tanggal 28 Desember 1998 berpendapat bahwa Pengadilan Tinggidalam pendapat dan kesimpulannya (yang dalam putusannya mengabulkaneksepsi dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas dalil gugatantelah mencampur adukan antara wanprestasi dengan perbuatan melawanhukum yang akibatnya gugatan mengandung cacat obscur libell ) telahberpijak pada pendekatan hukum yang sangat kaku (stric law) dandiangggap pendapat ini bersifat formalistik ( formalistic legal thingking

Desember 1998 dipertimbangkan sebagai berikut; Bahwa Pengadilan Tinggi dalam putusannya telah mengabulkan eksepsidan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atas alasan dalilgugatan telah mencampur adukkan antara wanprestasi dengan perbuatanmelawan hukum yang berakibat gugatan mengandung cacat obscuur libel; Bahwa pendapat dan kesimpulan Pengadilan Tinggi tersebut berpijak padapendekatan hukum yang sangat kaku (strik law) dan dianggap pendapat inibersifat formalistik (formalistic legal thingking

dalam proses penegakan hukum (/awenforcement), penolakan oleh Tersangka ini seharusnya dilakukandan/atau diketahui langsung di hadapan Penasihat Hukum yang telahditunjuk oleh Penyidik tersebut dengan terlebih dahulu Penyidikkepolisian menghadapkan Penasihat Hukum tersebut kepadaTersangka/Terdakwa bukan hanya dengan memberikan suratpernyataan tidak menginginkan seorang Penasihat Hukumsebagaimana banyak kita temui dalam praktek peradilan pidanaselama ini;Bahwa dari segi pendekatan formalistic legal thingking

Desember 1998 dipertimbangkan sebagai berikut ; Bahwa Pengadilan Tinggi dalam putusannya telah mengabulkan eksepsidan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atas alasan dalilgugatan telah mencampur adukkan antara wanprestasi dengan perbuatanmelawan hukum yang berakibat gugatan mengandung cacat obscuur libel; Bahwa pendapat dan kesimpulan Pengadilan Tinggi tersebut berpijak padapendekatan hukum yang sangat kaku (strik law) dan dianggap pendapat inibersifat formalistik (formalistic legal thingking

2010 s/d 2013 mereka rumah tangganyatidak rukun lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran; Bahwa penyebab terjadinya perselisihan para pihak salah satunyaadalah ketika Penggugat pergi ke Bali bersama saksi, ketika itu tibatibaTergugat telephon agar Penggugat pulang, padahal saksi sebelumnyasudah izin dengan Tergugat akan berlibur ke Bali bersama Penggugat danpada waktu itu Tergugat mengizinkan ; Bahwa penyebab perinsip perselisihan para pihak karena Tergugatpencemburu, Tergugat negatif thingking