Ditemukan 221 data
16 — 9
Bahwa Pemohon dengan Pemohon Il tersebut tidak ada hubunganmuhrim, dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agamamaupun menurut peraturan perundangundangan yang berlaku dan tidakpernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangansuami istri.Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan yangdilaksanakan pada tanggal 26 November 1989.. di Desa Wakasihu,KecamatanLeihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, dapat di Istbatkan.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang Uandang
16 — 6
PA.Ab Bahwa Pemohon dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim,dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupunmenurut peraturan perundangundangan yang berlaku dan tidak pernah adayang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinanyang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 1974 di Batu Merah, Desa Batu Merah,Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dapat di Istbatkan.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang Uandang
44 — 0
:az Ero OV ul HE WE heslaallsArtinya : Hakim boleh memutus perkara atas orang yang ghoib, apabila ada khujjah(dalil) yang dikemukakan oleh Penggugat; Menimbang, bahwa Gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89ayat (1) Undangundang No. 7 tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah terakhirdalam Undang Uandang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat;Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang
21 — 1
Bahwa Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkankehidupan berrumah tangga dengan Termohon, karena sudah tidakmungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekalsebagaimana diamanatkan oleh Uandang undang Nomor 1 tahun 1974; 7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini; Berdasarkan alasan atau dalildalil diatas, Pemohon mohon agar hendaknyaBapak Ketua Pengadilan Agama Temanggung cq.
13 — 9
Pemohon dengan Pemohon Il tersebut tidak ada hubunganmuhrim, dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agamamaupun menurut peraturan perundangundangan yang berlaku dan tidakpernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangansuami istri.Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan yangdilaksanakan pada tanggal O03 Desember 1984 di Negeri Wakasihu,Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, dapat di Istbatkan.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang Uandang
17 — 7
tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupunmenurut peraturan perundangundangan yang berlaku dan tidak pernah adayang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan yangdilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2016 di Batu Merah RT/RW. 004/001Halaman 6 dari 9 halaman penetapan Nomor 9/Padt.P/2021/PA.AbNegeri Batumerah Kecamatan sirimau, Kota Ambon, dapat di Istbatkan.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang Uandang
53 — 4
hukumtetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat danTergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugatdilaksanakan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakanOU A en I IMenimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan UndangUndangNomor: 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor: 50 Tahun 2009Tentang perubahan pertama dan kedua terhadap Uandang
26 — 5
sedailadilnya(ex aequo et bono) atau tuntutan subsidair, oleh karena mana tuntutan tersebut cukupberalasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya danTergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat haruslah dihukum untukmembayar biaya perkara;Memperhatikan pasal 125 ayat (1) HIR, pasal 38 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawnan dan pasal 19 huruf F PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 dan Pasal 40 Uandang
17 — 10
., Kabuppaten Maluku Tengah, dapat di Istbatkan.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang Uandang Nomor1 Tahun 1974, bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dankepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin untuk menjamin kepastianhukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan padaPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutanyang ditunjuk, sesuai pasal 2 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974sejalan dengan ketentuan hukum Islam
17 — 7
tidak ada hubungan muhrim,dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupunmenurut peraturan perundangundangan yang berlaku dan tidak pernah adayang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan yangdilaksanakan pada tanggal08 Maret 2001 di Desa Batu Merah, KecamatanSirimau, Kota Ambon, dapat di Istbatkan.Halaman 6 dari 9 halaman putusan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.AbMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang Uandang
19 — 12
Bahwa Pemohon dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubunganmuhrim, dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agamamaupun menurut peraturan perundangundangan yang berlaku dan tidakpernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangansuami istri.Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan yangdilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2010 di Negeri Wakasihu, Kecamatan LeihituBarat, Kabupaten Maluku Tengah, dapat di Istbatkan.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang Uandang
22 — 21
II tersebut tidak ada hubungan muhrim,dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupunmenurut peraturan perundangundangan yang berlaku dan tidak pernah adayang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan yangHalaman 6 dari 9 putusan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Abdilaksanakan pada tanggal, 15 Agustus 2008 di Silale, Kecamatan Nusaniwe,Kota Ambon, dapat di Istbatkan.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang Uandang
30 — 16
seperangkatalat shalat: Bahwa Pemohon dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim,dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupunmenurut peraturan perundangundangan yang berlaku dan tidak pernah adayang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan yangdilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2010 di Ruko Mardika, KecamatanSirimau Kota Ambon, dapat di Istbatkan.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang Uandang
16 — 11
mewilayahi tempattinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempatpernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untukdicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruanglingkup bidang oerkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat(1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubahdengan UndangUndang Nomor: 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang perubahan pertama dankedua terhadap Uandang
15 — 10
tidak ada hubungan muhrim,dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupunmenurut peraturan perundangundangan yang berlaku dan tidak pernah adayang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan yangHalaman 6 dari 9 putusan Nomor 5/Padt.P/2021/PA.Abdilaksanakan pada tanggal11 Agustus 2000 di Desa Kulur Kecamatan Saparua,Kabupaten Maluku Tengah, dapat di Istbatkan.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang Uandang
15 — 1
berkekuatan hukumtetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat danTergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugatdilaksanakan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakanRTMenimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan UndangUndangNomor: 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor: 50 Tahun 2009Tentang perubahan pertama dan kedua terhadap Uandang
9 — 3
Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agamakarena perkawinan berlansung sebelum berlakunya undang uandang nomor tahim 1974 ;Ts Bahwa telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lappariaja untuk meminta buku nikah tetapidalam Register Nikah di Kantor Urusan Agama tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon denganTjabang Bin Lagimpe ;8.
21 — 1
mewilayahi tempattinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempatpernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untukdicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruanglingkup bidang oerkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat(1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubahdengan UndangUndang Nomor: 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang perubahan pertama dankedua terhadap Uandang
24 — 7
dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim,dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupunmenurut peraturan perundangundangan yang berlaku dan tidak pernah adayang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan yangdilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2007 di Jalan Baru RT.005/RW.05Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dapat di Istbatkan.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang Uandang
35 — 6
- Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilaksanakan secara sah sebagaimana dimaksud dalam Undang-uandang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Maluku Tenggara tanggal 27 September 1996 sesuai dan berdasarkan kutipan akte perkawinan Nomor : 474.2/69/IX/I,IMI/1996 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara tertanggal dua puluh tujuh september Tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam, Putus