Sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang unadang No. 18tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutanjo pasal 12 huruf e Undang unadang No. 18 tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1)ke1 KUHPidana..2.

SALEH ATTAMIMIAlias GURU Alias HABI (DPO) dengan truck yang dikendarai oleh terdakwa..Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, barang bukti yang disita pada diriterdakwa berupa ; 598 (lima ratus Sembilan puluh delapan) Keping KayuJenis Meranti dengan Volume 8.5121 M3.nn Perbuatan mana oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 83ayat (1) huruf b Undang unadang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahandan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 12 huruf e Undang unadangNo. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan

No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 12 huruf e Undang unadang No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan JoPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana, yang unsurunsurnya adalah sebagai1.

JHON ENGEL.Bahwa pada saat ditangkap Muatan kayu yang berada di mobil truck adalahJenis Kayu Miranti yang berjumlah 11 M yang terdiri dari Kayu Papan sekitar88 lembar dan kayu rep ukuran 5x10 dan kayu 6x12tersebut diangkut dariSomel di Namrole dengan tujuan ke Toko Lorong Arab di Ambon;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Melakukan, MenyuruhMelakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1)huruf b Undang unadang No. 18

No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan jo pasal 12 huruf e Undang unadang No. 18 tahun 2013tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat(1) ke1 KUHPidanadan Pasal 64 KUHPidana dan UU No 8 Tentang HukumAcara Pidana serta peraturan perundangundangan lainnya yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Selama itusudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupunMenimbang, bahwa pertamatama berdasarkan bukti P.1(Kartu) Tanda Penduduk) dan keterangan saksi saksi terbuktiPemohon dan Termohon bertempat tinggal sebagimana tersebutdalam surat permohonan yang berdasarkan ketentuan pasal 4ayat (1) Undang unadang Nomor 7 Tahun 1989 yang telahdiubah dengan Undang unadang Nomor 3 Tahun 2006 merupakandaerah = yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari, sehinggapengajuan permohonan ini telah sesuai' dengan ketentuanpasal

66 ayat (2) Undang unadang Nomor 7 Tahun 1989 jo.Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975oleh karenanya Pengadilan Agama Wonosari berwenang untukmengadilinya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PL 2 terbutktiPemohon dengan Termohon adalah suamiisteri yang sampaisaat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah,;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkanalasan perceraiannya pada pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Pasal 116 huruf ( b ) Kompilasi HukumIslam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebihMenimbang, bahwa pertamatama berdasarkan bukti P.1( Kartu) Tanda Penduduk ) terbukti Pemohon bertempat tinggalsebagimana tersebut dalam surat permohonan yang berdasarkanketentuan pasal 4 ayat (1) Undang unadang Nomor 7 Tahun1989 yang telah diubah dengan Undang unadang Nomor 3 Tahun2006 merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari,sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai denganketentuan pasal 66

ayat (2) Undang unadang Nomor 7 Tahun1989 jo.

;Menimbang, bahwa pertama tama berdasarkan bukti P.1(Kartu) Tanda Penduduk) dan keterangan saksi saksi terbuktiPemohon dan Termohon bertempat tinggal sebagimana tersebutdalam surat permohonan yang berdasarkan ketentuan pasal 4ayat (1) Undang unadang Nomor 7 Tahun 1989 yang telahdiubah dengan Undang unadang Nomor 3 Tahun 2006 merupakandaerah ~~ yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari, sehinggapengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuanpasal 66 ayat (2) Undang unadang Nomor 7 Tahun 1989 jo.Pasal

Akibatnya pada bulan Maret tahun2011, Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Termohonpulang ke rumah orangtuanya hingga sekarang dan Pemohonpernah menyusul Termohon tetapi ia tidakMenimbang, bahwa pertamatama berdasarkan bukti P.1(Kartu) Tanda Penduduk) dan keterangan saksi saksi terbuktiPemohon dan Termohon bertempat tinggal sebagimana tersebutdalam surat permohonan yang berdasarkan ketentuan pasal 4ayat (1) Undang unadang Nomor 7 Tahun 1989 yang telahdiubah dengan Undang unadang Nomor 3 Tahun

Termohon Terbanding dapat dikabulkan danputusan Pengadilan Agama Surabaya harus dikuatkan ;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon Terbandingdikabulkan, maka pokok perkara tidak perlu untuk diperiksa ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangunadang Nomor =: 7 Tahun 1989 jo Undang unadang Nomor : 3Tahun 2006, biaya perkara di tingkat banding, dibebankankepada Pemohon Pembanding ;Mengingat peraturan perundang undangan yang berlaku yangberkaitan dengan perkara ini ;MENGADILIMenerima

yang tak terpisahkan dariputusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telahdipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, dantidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatuhalangan yang sah, maka Majlis hakim menganggap bahwaPenggugat tidak bersungguh sungguh dalam berperkara, olehkarenanya Gugatan Penggugat ini harus dinyatakan gugur ;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalambidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1)Undang Unadang

Kanit Reskrim Polsek WedarijaksaPati:Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pra Peradilan tersebuttelah dinyatakan dicabut oleh Pemohon melalui Kuasanya sebelumpersidangan dilaksanakan, sehingga pencabutan Permohonan Pra Peradilandinilai tidak bertentangan Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana yangberlaku dan karenanya pencabutan oleh Pemohon dapat dikabulkan ;Memperhatikan pasal 77 Undang unadang nomor 8 tahun 1981 sertapasalpasal lain dari peraturan perundangundangan yang bersangkutan :MENETAPKAN

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal. pasal 83 ayat (1)huruf b Undang unadang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 12 huruf e Undang unadang No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.2.

Perbuatan mana oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat(1) huruf b Undang unadang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 12 huruf e Undang unadang No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan tidak mengajukan keberatan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada para saksi dipersidangan adalah benar yang disita dari terdakwa pada saatpenangkapan.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf bUndang unadang No. 18 tahun 2013 tentang

Pwr tidak dapat dilanjutkandan dicoret dari pendaftaran;Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinanmaka berdasarkan pasal 89 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harusdibebankan kepada Pemohon;Mengingat Pasal 70 ayat (6) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Unadang Undang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang undang Nomor 50 Tahun 2009 dansemua peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1.

2016ternyata Pemohon tidak memenuhi teguran dan tidak menambah panjar biayaperkara;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, makapermohonan Pemohon Nomor 0894/Pdt.G/2016.PA.Pwr tidak dapatdilanjutkan dan dicoret dari pendaftaran;Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinanmaka berdasarkan pasal 89 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harusdibebankan kepada Pemohon :Mengingat Pasal 70 ayat (6) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Unadang

alasanPemohon tidak terbukti adanya ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diataspermohonan Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada Pemohon untukmenikahkan anaknya yang beranama Candra Kurnia bin Tata Supriatna (alm)dengan calon istrinya yang beranama Setianungsih binti Jamingun patut ditolak ;Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan , sesuaiketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7/1989 yang telah diubah dan ditambah olehUU Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir oleh Unadang

pengantin perempuan yang bernamaDinda Febri Rawiyanti telah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik; Bahwa sepengetahuan saksi alasannya karena AMTfiDermawan bin Maysuni segera menikah dengan Dinda Febri Rawiyanti(calon isterinya ) karena hubungan mereka sudah sedemikian eratdan saksi melihat Dinda Febri Rawiyanti sudah hamil 6 bulan; Bahwa rencana pernikahannya sudah didaftarkan padaKUA, namun karena anak Pemohon yang bernama Alfi Dermawanbin Maysuni dibawah umur, sebagaimana ditentukan dalam Undang unadang

pengantin perempuan yang bernamaDinda Febri Rawiyanti telah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik; Bahwa sepengetahuan saksi alasannya karena Alfi Dermawan binMaysuni segera menikah dengan Dinda Febri Rawiyanti (calon isterinya )karena hubungan mereka sudah sedemikian erat dan saksi melihatDinda Febri Rawiyanti sudah hamil 6 bulan; Bahwa rencana pernikahannya sudah didaftarkan pada KUA,namun karena anak Pemohon yang bernama Alfi Dermawan binMaysuni dibawah umur, sebagaimana ditentukan dalam Undang unadang

sungguh dalammengajukan permohonannya, karena itu Permohonan Pemohon agar Pengadilanmemberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak terhadapTermohon talak satu yang kesatu raji patut di N O ( Niet Onvankeliykeverklaard ) / tidak dapat diterima, karena sesuai ketentuan pasal 82 ayat (2) UU No.7tahun 1989 ;Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan , sesuaiketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7/1989 yang telah diubah dan ditambah olehUU Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir oleh Unadang

Pwr tidak dapat dilanjutkan dan dicoretdari pendaftaran;Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinanmaka berdasarkan pasal 89 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harusdibebankan kepada Penggugat;Mengingat Pasal 70 ayat (6) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Unadang Undang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang undang Nomor 50 Tahun 2009 dansemua peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1.

Pwr tidak dapat dilanjutkan dan dicoretdari pendaftaran;Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinanmaka berdasarkan pasal 89 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harusdibebankan kepada Penggugat;Mengingat Pasal 70 ayat (6) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Unadang Undang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang undang Nomor 50 Tahun 2009 dansemua peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1.

layaknyakehidupan suami istri, karena keduanya telah hidup saling7 berpisah selama ada tandatanda rukunkembali ; Dahwa tujuan adalahmembenge g 2 besiattad g i ifnd dalampasal 1975 jopasal Islam 3 Menimbang, bahwa memperhatiakan firman Allah dalamsurat AlBaqarah ayat 229 yang Artinya : Talak (yang dapatdirujuk) itu 2. kali, setelah itu boleh rujuk lagi ataumenceraikan dengan cara baik pula ; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasukdalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1)Undang Unadang

Menimbang, bahwa = majelis hakim tidak akanmempertimbangkan lebih lanjut apakah penyebab terjadinyaketidak rukunan tersebut berawal dari pihak pemohonataupun termohon demikian pula paktor penyebab terjadinyapercekcokan dalam hal ini yang akan dipertimbangkan apakahrumah tangga pemohon dan termohon tersebut masih = adaharapan untuk dipertahankan keutuhan rumah tangganya atausebaliknya; Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, joPasal 76 ayat (1) Unadang

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak akanmempertimbangkan lebih lanjut apakah penyebab terjadinya ketidakrukunan tersebut berawal dari pihak pemohon ataupun termohondemikian pula paktor penyebab terjadinya percekcokan dalam halini yang akan dipertimbangkan apakah rumah tangga pemohon dantermohon tersebut masih ada harapan untuk dipertahankankeutuhan rumah tangganya atau sebaliknya; Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 22ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76ayat (1) Unadang

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjutapakah penyebab terjadinya ketidak rukunan tersebut berawal dari pihak Pemohonataupun Termohon demikian pula paktor penyebab terjadinya percekcokan dalam halim yang akan dipertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohontersebut masih ada harapan untuk dipertahankan keutuhan rumah tangganya atausebaliknya;Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 76 ayat (1) Unadang