Ditemukan 390 data
82 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1336 K/Pdt.SusBPSk/2017dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkunganperadilan umumb) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan :a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumendengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi:b.
bertentangandengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2006;Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen kewenangan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) adalah:Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen:a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketakonsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umumb
Tergugat
31 — 6
ImasSebelah Barat/depan berbatasan dengan jalan umumb) Sebidang tanah persawahan berukuran + 2 borongan yang terletak diDesa Harusan Telaga Kec. Amuntai Selatan Kab. HSU dengan batas batas :Sebelah Utara/kanan berbatasan dengan jalan kecilSebelah Timur/depan berbatasan dengan IkadSebelah Selatan /kiri berbatasan dengan Idi HasibSebelah Barat/belakang berbatasan dengan H. Ahimc) Sebidang tanah persawahan berukuran + 35 borongan yang terletak diDesa Murung Panggang Kec. Amuntai Selatan Kab.
258 — 189
Buku kas umumb. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertaidengan buktibukti pengeluaran yang sahc.
Buku Kas Umumb. Buku Kas Pembantu per rincian objek pengeluaran yang disertai denganbukti bukti pengeluaran yang sah, danc.
Terbanding/Terdakwa : DARMAN BIN SULAIMAN
40 — 13
Selain itu terdakwa Darman Bin Sulaimanmerupakan residivis dalam perkara narkotika sehingga dikhawatirkanterdakwa akan mengulanginya lagi di masa yang akan datang.Berdasarkan halhal yang telan kami uraikan diatas, kami Penuntut Umum(pemohon banding) memohon dengan hormat, supaya Pengadilan Tinggi Acehmemutuskan sebagai berikut:a) Menerima permohonan Banding dari Penuntut Umumb) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor: 194 /Pid.Sus/ 2020/PNSGI tanggal 23 September 2020c) Menyatakan terdakwa
13 — 1
Pengadilan Umumb Pengadilan MiliterC.
139 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tempat umumb. Tempat kerjac. Tempat ibadahd. Tempat bermain dan/atau berkumpulnya anakanake. Kendaraan angkutan umumf. Lingkungan tempat proses belajar mengajarg. Sarana kesehatanh. Sarana olahraga.4) Bahwa Perda Kota Bogor No. 12 Tahun 2009 tentangKawasan Tanpa Rokok, sebagaimana tertuang dalam Pasal7 ayat (2) memberikan penambahan pengaturan terkaitdengan ruang lingkup atau batasan dari kawasan tanpa rokokyang meliputi "sarana olah raga".
Tempat umumb. Tempat kerjac. Tempat ibadahd. Tempat bermain dan/atau berkumpulnya anakanake. Kendaraan angkutan umumf. Lingkungan tempat proses belajar mengajarg. Sarana kesehatanh.
92 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen :a) Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi :Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usahamelalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketaKonsumen dan Pelaku Usaha atau melalui Peradilan yang beradadi Lingkungan Peradilan Umumb) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan:Halaman 9 dari 14 hal Put.
162 — 66
Peradilan Umumb. Peradilan agamac. Peradilan militer dand. Peradilan tata usaha negaraJuga Termohon 3 telah melampaui batas wewenangnya dalammenyelesaikan sengketa antara Pemohon dengan Termohon 1 dimanadidalam bukti tersebut perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan negriSukabumi.Berdasarkan uraian alasan tersebut diatas kiranya Majelis Hakim yang Muliayang memeriksa perkara ini berkenan memutus :1. Menerima Permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya.2.
9 — 6
Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan olehPemohon, padahal Pemohon sudah berusaha keras untuk mencukupinafkah keluarga serta telah memberikan hasil kerjanya untuk umumb. Termohon keras kepala, termohon juga sering memaksakankehendaknya sendiri dalam rumah tangganya tanpa mempertimbangkanpendapat Pemohonc. Termohon dan Pemohon sering berselisin paham dalam menjalanikehidupan rumah tangganyad.
9 — 7
Barat,tanggal xxxxxxxx, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P.9;Surat Keterangan Kematian atas nama Suparmi (ibu dari calon suamianak Pemohon), Nomor xxxxxxxx, yang dibuat dan dikeluarkan olehKepalo Tiyuh xxxxxxxx, tanggal xxxxxxxx, telah diberi meterai cukup,oleh Hakim diberi tanda bukti P.10;Surat Keterangan Sakit atas nama xxxxxxxx (ayah dari calon suami anakPemohon), yang dibuat dan dikeluarkan oleh Prakter Dokter Umumb
37 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, TergugatIi, Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:A Dalam Eksepsi:I1Tentang kewenangan mengadili secara absolut ;Bahwa menurut UndangUndang Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 Pasal10 ayat 1 yang telah diperbaharui dengan UndangUndang No. 35 tahun 1999berbunyi : " Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan ":a Peradilan Umumb
49 — 16
Termohon suka menghina dan mencaci maki Pemohon bahkan Termohonberani menampar Pemohon di depan umumb.
24 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tarif Umumb. Dikurangi1. PPN atas Retur Penjualan2. PK yg dipungut olehpemungut PPN3. Jumlah (b.1+b.2)c. PK yg dipungut sendiri(a b.3)3. Pajak Masukana. PMyg dapat dikreditkanb. Dibayar dgn NPWPsendiric. Kompensasi bulan lalud. Retur Pembeliane. PM yg dapatdiperhitungkan4. PPN kurang/(lebih) bayar5. Kelebihan yg sudahdikompensasikan6. PPN yg kurang/(lebih)dibayar7. Sanksi Administrasi :a. BungaPasal 13(2)KUPb. Kenaikan Pasl 13 (3)KUPc.Jumlah Sanksi (a+b)8. Jumlah yang masih harusdibayar a.
66 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peradilan Umumb. Peradilan Agamac. Peradilan Militerd.
46 — 3
Kendaraan bermotor untuk Angkutan Umumb. Kendaraan bermotor millik Swastac. Kendaraan bermotor milik pribadiYang digunakan hanya sebagai bahan bakar kendaraan bermotor tersebutdan tidak boleh dijual kembali, serta selain dari konsumen pengguna diatastidak dibenarkan untuk memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solardan Premium yang disubsidi oleh Pemerintah.
102 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bentuk Dokumen Lain1 (satu) berkas Addendum Dokumen Pengadaan Nomor 01.A/UPT III/Pokja ULPSU/2015, Tanggal 04 Mei 2015 untuk PengadaanPekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Kawasan Negeri BaruKecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, Kelompok Kerja 017B (Pokja 017B) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi SumateraUtara Tahun Anggaran 2015 dengan perincian:2 (dua) lembar BAB Umumb. 1 (satu) lembar BAB II Pengumuman dengan Pascakualifikasi35 (tiga puluh lima) lembar BAB III.
Bentuk Dokumen Lain5. 1 (satu) berkas Addendum Dokumen Pengadaan Nomor 01.A/UPTa.IlI/Pokja ULPSU/2015, Tanggal 04 Mei 2015 untuk PengadaanPekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Kawasan Negeri BaruKecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, Kelompok Kerja 017B (Pokja 017B) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi SumateraUtara Tahun Anggaran 2015 dengan perincian:2 (dua) lembar BAB Umumb. 1 (satu) lembar BAB II Pengumuman dengan Pascakualifikasic. 35 (tiga puluh lima) lembar BAB III.
28 — 6
yang tidak sesuai dengan kategori konsumen pengguna dengan tujuanmemperoleh keuntungan (pembelian untuk dijual kKembali ke konsumen yanglain dengan harga yang lebih tinggi) sebagaimana dimaksud dalam PeraturanPresiden RI Nomor : 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan KonsumenPengguna Jenis BBM Tertentu, yang mana Bahan Bakar Minyak (BBM) jenissolar dan premium yang disubsidi pemerintah pada SPBU hanya diperuntukkankepada konsumen pengguna sebagai berikut :a) Kendaraan bermotor untuk Angkutan Umumb
37 — 25
Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umumb. Segala yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan (apabila adasekurangkurangnya dua alat bukti yang sah yang meyakinkan Hakimatas suatu tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut vide Pasal183 KUHAP).Bahwa mengacu pada hal tersebut diatas maka pertimbangan MajelisHakim dalam Putusan perkara a quo dengan mendasarkan kepada SEMANo 3 Tahun 2015 adalah tidak tepat, dengan alasan sebagai berikut ;a.
8 — 1
Termohon kurang menghargai Pemohon, yakni ia tidak mengerti situasijika sedang marah misalnya memarahi atau berselisin paham denganPemohon ditempat umumb. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuanPemohon, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumahtangga bahkan Pemohon yang kemudian membayar sebagian hutanghutang Termohon tersebut4.
24 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tarif umumb.2. Tarif efektif 4.516.437c.3. Jumlah ai+a2)b. Dikurangib.1. PPN atas retur penjualanb.2. Pajak Keluaran yang dipungut oleh pemungut PPNb.3. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama 0b.4. Jumlah (b1+b2+b3) 4.516.437ic. Jumlah Pajak keluaran yang dipungut sendiri (a.3 b.4)3.Pajak yang dapat diperhitungkan 0a. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan 0 b. Dibayar dengan NPWP sendiri ic.