Tidak membuat pernyataan sanggup/melakukann sumpah untukmenjalankan amanat sebagai NadZzir;Tidak berdomisili di lokasi harta wakaf di Bogor;Tidak pernah hadir dalam kegiatan seharihari;Tidak membuat laporan kegiatan kepada Penggugat selaku Wakif;729 5Tidak melakukan audit dan Tidak membuat laporan pertanggungjawaban kepada pejabat berwenang setempat yang terkait;+Tergugat IV sebagai Bendahara Nadzir adalah sebagai isteri dariPenggugat selaku Wakif;g.

Tergugat IV dan V telah mengundurkan diri dari kepengurusanYayasan;Bahwa Penggugat selaku Wakif merasa sangat khawatir dan tidak ridhoterhadap keberadaan Yayasan Aliya/Tergugat selaku Nadzir yang tidakmemenuhi persyaratan dan tidak amanah serta menyimpang darimaksud dan tujuan Penggugat selaku Wakif dalam mewakafkanhartanya untuk keperluan pendidikan tersebut, sehingga Penggugatmemandang perlu untuk melakukan penggantian atas Nadzir tersebut;Bahwa Pasal 45 ayat (1) UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004

Nomor 41 Tahun2004 tentang Wakaf, menyebutkan bahwa Wakaf adalah perbuatanhukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagiannvharta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya ..., adapunPasal 2 UndangUndang R.I.

Sehingga demikian pihakyang berwenang untuk mengganti Nadzir menurut undangundangadalah Badan Wakaf Indonesia dalam rangka pengawasan, bukanpihak Wakif ataupun atas inisiatif pihak Wakif baik secara langsungmaupun melalui lembaga peradilan, dengan menimbang bahwa sejakwakaf diikrarkan oleh Penggugat, maka sejak saat itu pula Penggugatsecara hukum telah melepaskan haknya atas objek/harta bendawakaf;Bahwa sehingga demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugata quo adalah tidak berdasar hukum, bertentangan

Putusan Nomor 689 K/Ag/2015dalam butir 2 gugatan, untuk kepentingan umat/umum danmengamanahkan' pengelolaannya kepada Nadzir di bawahpengawasan Badan Wakaf Indonesia;Bahwa terhitung sejak Ikrar Wakaf diucapkan yang telah dilaksanakansesuai syariah, maka sejak saat itu pula Wakif telah melepaskanhaknya atas segala harta benda wakaf kepada Badan WakafIndonesia yang pengelolaannya diamanahkan kepada Nadzir, karenademikian menjadi tidak lagi terdapat hak Wakif atas harta bendaWakaf dimaksud;Bahwa Nadzir

yang tertera dalamSertipikat; bahwa tidak ada keberatan Penggugat dengan keberadaanMasjid tapi hanya mempermasalahkan nama Wakif yangtertera dalam siertifikat wakaf;.

Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapanPPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang SakSi;2.

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkandan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untukdimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentusesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ataukesejahteraan umum menurut syariah.2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkansecara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakatkanharta benda Miliknyd; 22002 200002 nnn ne neen nnn nnnnnn= 4.

AIW yang telah ditandatangani oleh Wakif, Nazhir, 2 (dua) orangsaksi, dan/atau Mauguf alaih disahkan oleh PPAIW.e.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) danayat (3) tidak menutup kesempatan bagi Wakif untuk membuat AIW di hadapan Notaris.

Wakif atau keluarganya (ahli warisnya);b. Wakaf (yang pelaksanaannya dilakukan oleh Nazhir);c. Secara bersamasama wakif (ahli warisnya) dan wakaf (nazhir);d. Orang lain yang merasa berkepentingan dengan perwakafantersebut;e.

Jadiwakif meskipun tidak lagi mempunyai hak kebendaan terhadap harta bendayang telah diwakafkan (mauquf bih), akan tetapi ia punya hak yang terkaitdengan kemanfaatan (pahala)yang diperoleh dari benda wakaf itu, olehkarenanya ia (wakif) punya hak mutlak untuk menentukan siapa orang yangditunjuk menjadi pihak yang menerima dan mengelola harta benda wakafsekaligus wakif juga mempunyai hak pengawasan terhadap harta bendawakafnya.

Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.SIw.Pemerintah RI nomor 42 tahun 2006 yang menyatakan bahwa Nazhirperseorangan ditunjuk oleh wakif yang memenuhi persyaratan menurutUndangundang dan pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah RInomor 42 tahun 2006yang menyatakan bahwa dalam hal diantara nazhirperseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana yang dimaksud dalampasal 5, maka nazhir yang ada memberitahukan kepada wakif atau ahli wariswakif apabila wakif sudah meninggal dunia.

Kemudian dinyatakan bahwaKepala KUA (sebagai pejabat PPAIW) baik atas inisiatif sendiri maupun atasusul wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada Badan WakafIndonesia (BWI) untuk pemberhentian dan pergantian nazhir.

atau ahli waris wakif apabila wakif sudahmeninggal dunia ;Menimbang, bahwa mengenai mekanisme pelaksanaan perubahan ataupergantian Nazhir baik yang menyangkut prosedur maupun persyaratanhim. 70 dari 78.

Menyatakan sah dan berlaku Akta Ikrar Wakaf Nomor 229/W.2/XTahun 2002, tanggal 7 Oktober 2002 yang dicap jempol oleh Ibu EmiBinti Markadi selaku Wakif dan Kepala Sekolah Dasar Negeri Cijolangselaku Nadzir, dan ditandatangai pula oleh 2 (dua) orang saksi yaitu:Engka Wahyudin dan O. Wiryayang dibuat oleh Pejabat Pembuat AktaIkrar Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsari;4.

Nomor 99 K/Ag/2019Agama Bandung telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangansebagai berikut:Bahwa ditemukan fakta dalam persidangan Judex Facti/PengadilanAgama Sumedang, terjadinya perbuatan wakaf berawal dari perjanjiantambahan, yaitu tanah milik Wakif Emi Binti Markadi diberikan untukpembangunan gedung Sekolah Dasar Negeri Cijolang, dengan syarat AepSaepudin (Atoy) diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Perjanjiantersebut telah terlaksana dengan diangkatnya Aep Saepudin (Atoy) menjadiPNS berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 813/SK2955D/peg/84 tanggal 31 Maret 1984;Bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun1977 tentang Perwakafan Tanah Milik telah terpenuhi dengan adanya ikrarwakaf dari Wakif sedangkan pengertian di hadapan Pejabat Pembuat AktaIkrar Wakaf tidak imperatif berhadaphadapan di kantor PPAIW karenakondisi Wakif pada waktu itu yang sudah tua dan sakitsakitan

Atasdasar itu, Akta Ikrar Wakaf Nomor 229/W.2/X Tahun 2002, tanggal 7 Oktober2002 adalah sah;Bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum dalam bentuk perdatapenuh (prerogatif) yang dilakukan oleh Wakif, sehingga tanah yang sudahdiwakafkan oleh Wakif tidak dapat ditarik kembali ataupun dibatalkanmaupun diwariskan, baik oleh Wakif maupun Ahli Warisnya, sebagaimanaketentuan Pasal 40 UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandungharus dibatalkan

Nomor 99 K/Ag/2019dengan Wakif yang telah mewakafkan tanahnya seluas 1.150 (seribu seratuslima puluh) meter persegi untuk kepentingan pembangunan saranapendidikan, sehingga /egal standing para Penggugat tidak jelas.

Imam Mukti selaku wakif berikrar wakaf terhadap duaharta wakaf sebagaimana posita gugatan angka 3 (tiga) diatas, seluruhkeluarga wakif menjaga kedua harta wakaf tersebut karena telahdilepaskan kepemilikannya oleh wakif untuk selamalamanya sebagai hartaAllah SWT untuk kepentingan Agama Islam;5.

Bahwa Penggugat II yang tercatat sebagai bendaharanadzir, bahkan berkewajiban secara syari maupun secara hukumHalaman 28 dari 57 halamanuntuk menjaga harta wakaf sebagaimana amanah Wakif (KHI 220ayat 1).d. Bahwa selain itu, Para Pengugat yang merupakanketurunan wakif (H.

Imam Mukti selaku wakif. Dengan demikian maka paraPenggugat Konvensi masih termasuk keturunan dari H.

Wakaf, wakif, nadzir, ikrar dan saksi;b. Bayyinah (alat bukti administrasi tanah wakaf);c.

Imam Mukti selaku wakif tersebut sah atau tidak.

Pasal 19UU No.41 tahun 2004 tentang Wakaf,yang menentukan:Untuk dapatmelaksanakan ikrar wakaf,wakif atau kuasanya menyerahkan suratdan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.b.

Dalam buku Fikih Wakaf yang diterbitkan Kementerian Agama,diuraikan bahwa rukun wakaf ada empat, yaitu (hal. 19):1. wakif (orang yang mewakafkan harta);2. mauguf bih (barang atau harta yang diwakafkan);3. maugut alaih (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf);4. shighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untukmewakafkan sebagian harta bendanya).Halaman 35, Putusan Nomor 2240/Pdt.G/2020/PA.CkrDalam hukum Indonesia, unsur wakaf ditegaskan dalam Pasal 6 UUWakaf, yaitu:a. wakif, yakni

:1. wakif menyatakan ikrar wakaf kepada nazhir di hadapan PejabatPembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam majelis ikrar wakaf;2. ikrar wakaf diterima oleh mauquf alaih dan harta benda wakaf diterimaoleh nazhir untuk kepentingan mauquf alaih;3. ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh wakif dan diterima oleh nazhirdituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW;. akta ikrar wakaf paling sedikit memuat:.

Status benda wakaf serta kelengkapan dokumen kepemilikan bendawakaf oleh wakif;b. syarat wakif, nazhir dan saksi.Penelitian administrasi benda wakaf dimaksudkan untuk memastikanbahwa benda wakaf dikuasai oleh wakif.

ikrar wakafkarena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapatmenunjuk kuasanya dengan surat kuasa dengan diperkuatoleh 2 ( dua ) orang saksi. "7.

FATIMAH selaku Wakif dan Ibu Rr.FATIMAH juga membubuhkan cap jempol pada Akta Ikrar Wakaftersebut;Bahwa dalam Akta Ikrar Wakaf tersebut di atas disebutkan Ibu Rr.FATIMAH sebagai WAKIF dan Bpk. Sunardi Syahuri atau Tergugat IItercantum sebagai Nadzir bertindak mewakili Badan Hukum Yayasan PDHICabang Umbulharjo.

Dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah No. 28 Tahun 1977 mengenai persyaratan sebagai wakif,maka dapat diketahui bahwa lbu Rr. FATIMAH ternyata tidak memenuhipersyaratan sebagai seorang WAKIF.

FATIMAH sebagai Wakif dan H. Sunardi Syahuri(Tergugat Il) sebagai Nadzir tidak hadir di hadapan PPAIW KecamatanUmbulharjo. Dengan demikian ikrar wakaf tersebut telah melanggarketentuan sebagaimana tersebut di atas. Dengan kata lain secara hukumikrar wakaf tersebut tidak sah;Bahwa berdasarkan keterangan Bp. Drs. H.

FATIMAHselaku Wakif, menurut keterangan Drs. H. Nasiruddin, dimana pada saat ituhanya ada seorang perempuan yang mengaku sebagai Ibu Rr.

Adanya penyimpangan niat wakaf dari wakif diberikanpersyarikatan Muhammadiyah yang dianggap oleh judex factisebagai iktikat tidak baik Sunardi Syahuri didasarkan padadasar hukum yang salah. Tidak ada satu saksi pun yangmengatakan demikian, bahkan sebaliknya Saksi AntonSudarmaji bin Muh.

Pontianak Baratsampai saat ini belum didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kota Pontianakuntuk mendapatkan sertipikat wakaf;Bahwa PPAIW dan nadzir yang ditunjuk sampai saat ini tidak melaksanakanhak dan kewajibannya selaku PPAIW maupun NADZIR, salah satunyasebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 19, pasal 32 dan 33 UndangUndang Nomor: 41 tahun 2004 tentang WAKAF, yang menegaskan sebagaiberikut:Penjelasan Pasal 19: penyerahan surat surat atau dokumen kepemilikanatas harta benda wakaf oleh wakif atau

kuasanya kepada PPAIWdimaksudkan agar diperoleh kepastian keberadaan harta benda wakaf dankebenaran adanya hak wakif atas harta benda wakaf dimaksud .Pasal 32: PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakafkepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejakakta ikrar wakaf ditandatangani.Pasal 33: dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana diatur dalampasal 32, PPAIW menyerahkan:a.

kepada Penggugat, dan tanah wakaf tersebut telah dibuat AktaIkrar Wakaf dihadapan PPAIW ;Menimbang, bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat Majelis Hakim telahmenemukan halhal sebagai berikut:e Bahwa, Penggugat adalah sebagai pembeli terhadap objek tanah wakaf daripara ahli waris Wakif ;e Bahwa, Penggugat telah membeli tanah wakaf tersebut dengan para ahliwaris dan para ahli waris Wakif telah menyerahkan objek jual beli (tanahwakaf) tersebut kepada Penggugat ;e Bahwa, menurut pengakuan para pihak

berperkara (Penggugat dan paraTergugat) bahwa objek jual beli berupa tanah wakaf telah dibuatkan AktaIkrar Wakaf di hadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) yaituKepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barat ;Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya jual beli antara Penggugat denganpara ahli waris Wakif, dan objek jual beli telah diserahkan oleh para ahli waris wakifkepada Penggugat sebagai pembeli, dan jual beli yang dilakukan antara Penggugatdengan para ahli waris wakif terjadi setelah wakaf

Wakif , ahli waris wakif dan Pejabat yangberwenang (PPAIW) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakimberpendapat bahwa Penggugat secara hukum bukanlah sebagai persona standi injudicio, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Nietontvankelijke verklaard);Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang kalah,maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg, biaya perkara ini dibebankan kepadaPenggugat;Mengingat, segala ketentuan peraturan perundangundangan

Lolongok No. 26 RT. 003/12, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. ak selaku Nadzir urutan ke14 tanah Wakaf Khas(wakif R. Adipati WIRANATA) berdasarkan Suratadzir Nomor : W5/02/K.02/IV/2010 tertanggal 08 April 2010Para Penggugat sekarang sebagai Para Terbanding;5. SUPRIATNA, SE., beralamat di JI. Raya Tajur Gg. Adi Sahid No. 18 RT.001 RW. 003 Kelurahan Tajur, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor,semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Turut Terbanding ;Hal. 1 dari 13 hal. Put.

Menyatakan sah secara hukum peristiwa Wakaf Khas yang dilakukan padatahun 1849 Masehi oleh wakif Raden Adipati WIRANATA berupa tanahHal. 3 dari 13 hal. Put. No. 0143/Pdt.G/2017/PTA.Bdgsawah seluas + 9,435 Ha terletak di Ko. Parung Banteng Lebak RT. 02 RW.02 Blok 021 Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor,dengan batasbatas tanah;e Sebelah Selatan : Selokan, Tanah H. Anes dan dr. lbar; e Sebelah Barat : Tanah H.U. Sunarya, H. Firdaus, selokan, tanahPT.

Adalah Tanah Wakaf Khas a 1849 dari wakif Raden AdipatiWakaf No. 1/Katulampa) untuk mengosongkan danerahkannya kepada para Penggugat selaku Nadzir Tanah WakafKh tulampa 1849 (wakif Raden Adipati WIRANATA);Menyatakan apabila putusan ini tidak dilaksanakan secara sukarela, makadilakukan pengosongan secara paksa atau melalui penjualan obyek secaralelang didepan umum;Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biayayang timbul dalam perkara ini hingga kini terhitung sebesar Rp.7.551.000.

No. 0143/Pdt.G/2017/PTA.BdgMenolak Eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat II seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA1.2.Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sah secara hukum peristiwa Wakaf Khas yang dilakukanpada tahun 1849 Masehi oleh wakif Raden Adipati WIRANATA berupatanah sawah seluas+ 9,435 Ha terletak di Kp. Parung Banteng LebakRT. 02 RW.02 Blok 021 Kelurahan Katulampa, Kecamatan BogorTimur, Kota Bogor, dengan batasbatas tanah: e Sebelah Selatan : Selokan, Tanah H.

No. 0143/Pdt.G/2017/PTA.BdgNadzir Tanah Wakaf Khas Katulampa 1849 (wakif Raden AdipatiWIRANATA);6. Menyatakan cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum surat girikC Nomor 423 tertanggal 5 Mei 1989 yang tercatat atas namaMANGSOER HADI DALAM alias ATJIP SUTJIPTO;7. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mematuhi putusan ini;8.

Berdasarkan ketentuanPasal 49 ayat (1) huruf (d) UU RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa yangberwenang memberhentikan dan mengganti Nazir adalah Badan Wakaf Indonesia,bukan pihak Wakif, sebab secara yuridis, sejak wakaf diikrarkan oleh Wakif, makasejak saat itu masingmasing Wakif telah melepaskan haknya atas objek yangdiwakafkan tersebut;2. Gugatan para Penggugat tidak berdasar hukum.

Para Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam mengajukangugatan yang mengatasnamakan diri sebagai Wakif. Sebab yangberwenang menggantikan Nazir adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI);b.

Para Penggugat dalam mengajukan gugatan tanpa alas hak yang sahmenurut hukum dan telah memposisikan diri seolaholah turut mewakilikepentingan hukum para Wakif dan ahli warisnya dan Wakif yang lainberkaitan dengan objek wakaf, sedangkan ahli waris yang sah tidak pernahsama sekali memberikan persetujuaan kepada para Penggugat untukmengajukan gugatan;Hal. 4 dari& hal. Put. No 30 /Pdt.G/2018/MSAceh4.

Gugatan error in persona/salah alamat.Bahwa terhitung sejak ikrar wakaf diucapkan dan telah dilaksanakan sesuaidengan syariah, maka sejak saat itu pula Wakif telah melepaskan haknyaatas harta benda wakaf kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) yangpengelolaannya diberikan kepada Nazir.

Dengandemikian apabila dikaitkan dengan kedudukan Penggugat sebagai Penggugatyang nota bene adalah sebagai cucu dari Wakif, Mahkamah Syariyah Acehberpendapat bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan hubunganhukum dengan objek wakaf tersebut, sehingga tidak mempunyai legal standingdalam mengajukan gugatan, oleh karena itu Mahkamah Syariyah Acehberpendapat pula bahwa eksepsi poin tiga yang diajukan Tergugat/Terbandingsudah tepat dan benar;Hal. 5 dari& hal. Put.

Halim Kasim, SH (Wakif) tanah tersebut di wakafkan kepadaTauchidullah (Nazir) dan Pengurus lainnya untuk Pembangunan MadrasahPerguruan Hidayatul Islamiyah Kuala Tungkal, dan saat ini Wakif dan Nazirtelah meninggal Dunia;Penetapan No.517/Pdt.P/2021/PA.KTL Halaman 1 dari 102.

Arif, MM, beliauKetua Yayasan Perguruan Hidayatul Islamiah (PHI); Bahwa saksi tahu tentang wakaf tanah dalam perkara ini; Bahwa saksi kenal dengan Wakif bernama KH. Abdul Kasim, SH, beliauyang mewakafkan tanah untuk Perguruan Hidayatul Islamiah (PHI); Bahwa saat KH.

Arif,MM, beliau adalah Ketua Yayasan Perguruan Hidayatul Islamiah (PHI); Bahwa saksi tahu tentang wakaf tanah dalam perkara ini; Bahwa saksi kenal dengan Wakif bernama KH. Abdul Kasim, SH,beliau yang mewakafkan tanah untuk Perguruan Hidayatul Islamiah(PHI) dan untuk STAI AnNadwah; Bahwa saat KH.

Halim Kasim, SH,sebagai Wakif telah menyerahkan benda wakaf berupa sebidang tanahPenetapan No.517/Pdt.P/2021/PA.KTL Halaman 8 dari 10yang terletak di Jalan Bangkinang Ujung/Piere Tendean, KecamatanTungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;2. Bahwa tanah tersebut tujuannya untuk Pembangunan PerguruanHidayatul Islamiyah (PHI) Kuala Tungkal seluas 77 x 150 meter, danuntuk Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AnNadwah seluas 33 x 150meter;3. Bahwa saat ini Wakif dan Nazir telah meninggal Dunia;4.

., pada persidangan terbuka untuk umum PengadilanAgama Pasuruan, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama,telah datang menghadap :PENGGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan guru ngaji, tempat tinggalKota Pasuruan, sebagai wakif (Pihak Pertama), selanjunyadisebut Penggugat ;MelawanTERGUGAT (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan),tempat tinggal Kota Pasuruan, sebagai Pembuat Akta IkrarWakaf (Pihak Kedua), selanjutnya disebut Tergugat ;Bahwa Penggugat

mengadakan perdamaian dihadapan mediator pada hari Selasatanggal 12 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1437Hijriyah. dengan kesepakatan sebagai berikut :Pasal Bahwa yang dimaksud kesepekatan dalam hal ini adalah kesepakatan untukmengakhiri sengketa dalam gugatan wakaf perkara Nomor 1652/Pdt.G/2015/PA.Pas.yang terdaftar di Pengadilan Agama Pasuruan, antara PENGGUGAT melawan KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo yang dalam hal ini TERGUGAT;Pasal 2Bahwa Pihak Pertama wakif

pada tanggal 10 Januari 2007 Masehi bertepatandengan tanggal 10 Muharrom 1428 Hijriyah dengan disaksikan oleh beberapa orangyang telah dewasa dan cakap menyatakan wakaf berupa tanah milik wakif, SertipikatNo.2775 yang terletak di Kota Pasuruan dengan ukuran 10 m x 5 m =50 m?

sebagaimana dalam Surat Pernyataan Wakaf tertanggal 29 Januari 2007 Masehibertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1428 Hijriyah ;Pasal 5Bahwa Pihak Kedua mengaku pencatatan luas tanah wakaf sebagaimana tercatatdalam Akta Ikrar Wakaf No.W2/002/01/2009, tersebut tidak sesuai yang dimaksud olehPihak pertama (wakif), sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 tersebut di atas;Pasal 6Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua saling menyadari atas adanya kehilafanpencatatan dalam Akta Ikrar Wakaf dimaksud, dan oleh

Adapun nama Wakif (yang mewakafkan) adalah HajiIsmail sedangkan wakaf untuk keperluan Pendidikan BaitulHikmah (sebagai Mauquf alaih) dan harta benda diterimaoleh Nadzir Achmad M.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan a quotidak memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu) PP Nomor42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang tercantum pasal 1 ayat(5) yang berbunyi ....Mauguf alain adalah pihak yangditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan hartabenda wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif yangdituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf....Juga tidak sesuai dengan pasal 32 ayat (1) dan (2) yangberbunyi sebagai berikutAyat (1) ....Wakif

wakif (hanya yangsemula Yayasan Pendidikan Baitul Hikmah menjadi MAN 5Jombang) dan telah mendapat persetujuan dari BadanWakaf Indonesia sesual Surat Keputusan Nomor001/BWI/PPW/2011 tanggal 8 Maret 2011.

BuktiTT=persetujuan dari ahli waris wakif (H.Ismail) atas perubahan peruntukan tanah wakafdari Pendidikan Baitul Hikmah Plandi Jombangkepada MAN 5 Jombang (foto kopi dari foto4 : Surat keterangan / pernyataanpenyerahan tanah wakaf dari wakif (H.

;Bahwa Yayasan Pendidikan Islam Baitul Hikmah PlandiJombang sekarang bisa menjadi MAN 5 karena Nazhir tidakbisa mencapai amanat wakif, maka dari tahun 1987 sampaidengan tahun 2005 ada dari Kepala Walima membicarakantanah wakif, karena kami selaku pengurus tidak mampumaka saksi berdasarkan forum tanggal 5 Agustus 2005dipanggil oleh Departemen Agama, dan ahi warisbermusyawarah' setuju bahwa wakaf tersebut diserahkankepada MAN 5 saat itu ;Halaman 33 dari 45 halaman Putusan Nomor : 142/G/2011/PTUN JKT.Bahwa

Menyatakan Yayasan Aliya/Tergugat selaku Nadzir dan Tergugat Il,Tergugat Ill , Tergugat IV dan Tergugat V selaku Pengurus NadzirYayasan Wakaf Aliya tidak memenuhi persyaratan dan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku atas harta wakafPenggugat selaku Wakif untuk keperluan Pendidikan;.

Anggota : Agus Siswatama Singgih/Tergugat V;Posita angka 4 : Bahwa Surat Pengesahan Nadzir dilandasi AktaAkta Ikrar Wakaf sebagaimana tertuang dalam butir 2 gugatan ;Posita angka 5 : Bahwa pengakuan Penggugat selaku wakif tunggalsebagaimana tertuang dalam butir 1 sampai dengan butir 4 gugatanadalah tidak benar dan bertentangan dengan dalil Penggugat yangmenyebutkan bahwa harta benda wakaf pada butir 2 huruf (e)sampai dengan (k) adalah tercatat atas nama Tergugat IV/DianWulandarii.c. wakif lainnya

No.195/Pdt.G/2014/PTA.Bdg35 M yang terletak di Desa Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, KotaBogor, dengan sertifikat hak milik No.9/Bubulak tanggal 25September 1996 dengan wakif Ir.Trisiladi Supriyanto. (yang benaradalah tanggal 19 Juni 2008) ;c.

AIW Nomor : W.2/06/K.04/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008 berupasebidang tanah seluas 1860 M2 dengan ukuran panjang 48 x lebar29 M yang terletak di Desa Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, KotaBogor, dengan sertifikat hak milik No.462 atas nama DianWulandari dengan wakif an Dian Wulandari, tempat tanggal lahir 13September 1964, alamat Jl.Raya Karang Tengah Rt.01.Rw.09,Kelurahan Tengah, Kecamatan KeramatJati, Jakarta Timur (bukanPenggugat sebagai wakif) tanggal 19 Juni 2008 ;d.

Agad atau Lafaz atau Sighat, yakni pernyataan penyerahan wakaf daripihak wakif kepada orang atau tempat berwakaf (mauqurtf alaih);Menimbang, bahwa unsurunsur wakaf sesuai ketentuan Pasal 6UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf terdiri dari :1. Wakif, yaitu orang yang menyerahkan wakaf;2. Nadzir, yaitu pihak yang diserahi wakaf;Hal. 19 dari 23 Hal. Put. No.195/Pdt.G/2014/PTA.Bdg3.

o Apakah ada harta selain tanah objek sengketa yang ditinggalkan olehwakif untuk ahli warisnya dan benarkan jumlah yang diwakafkan tersebuttidak lebih 1/3 dari tanah milik wakif yang ditinggalkan untuk ahliwarisnya?;.

Hakim Tingkat Bandingtidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Majelis HakimPengadilan Agama Selong tersebut, dengan pertimbangan sebagaimanaterurai dibawah;Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Penggugat mengajukangugatan pembatalan wakaf atas sebidang tanah yang dilakukan oleh almarhumsuami/ayah para Penggugat/Pembanding, dengan alasan karena para ahliwaris tidak mengetahui tentang pelaksanaan wakaf dan lagi pula tanah wakafyang dimaksud masih merupakan harta bersama/gono gini antara wakif

Istri pertama H.Sadaruddin alias Amaq Zaenab (Wakif) yang bernamaHudud telah meninggal dunia (cerai mati) tapi tidak dijelaskan kapantanggal/tahun meninggalnya;2. Istri kedua H. Sadariddin alias Amaq Zaenab (Wakif) yang bernama Salmatelah bercerai, tapi tidak dijelaskan kapan tanggal/tahun cerainya;3. Istri ketiga H. Sadariddin alias Amaq Zaenab (Wakif) yang bernama Hj.Nuriah alias Inaq Inun, tidak dijelaskan kapan tanggal/tahun pernikahannyadan ketika pelaksanaan pernikahan antara H.

Disamping itu perlu dijelaskan juga apakah para istri maupun ahliwarisnya sudah menerima bagian harta waris dari wakif;Halhal tersebut di atas seharusnya dijelaskan secara rinci oleh paraPenggugat dalam membuat surat gugatan sehingga bisa tergambarposisi/status dari obyek sengketa, apakah memang masih merupakan hartabersama, kalau memang masih merupakan harta bersama tentunya harusdisebutkan milik siapa saja karena wakif istrinya ada tiga orang, ataukah hartatersebut memang milik Wakif pribadi.

Apabila memang terbukti tanahwakaf yang dimaksud masih merupakan harta bersama antara Wakif danistrinya, maka yang dianggap sah sebagai tanah wakaf adalah tanah yangmenjadi bagiannya Wakif karena sudah menjadi milik sempurna (milkuttam);Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding menilaibahwa gugatan para Penggugat/Pembanding tidak jelas dan kabur, makaMajelis Hakim bersepakat untuk menyatakan bahwa gugatan para Penggugattidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);him. 11 dari

Gani, maka sejak saat itu pula masingmasing wakif secara hukumtelah melepaskan haknya atas objek / harta benda wakaf dimaksud;Hal. 5 dari 32 hal.

telah memposisikan diri seolaholah turut mewakil/kepentingan hukum wakif dan ahli warisnya serta wakifwakif lainnyayang berkaitan dengan 3 (tiga) bidang tanah tercatat masingmasingatasnama Hj.

Bahwa terhitung sejak Ikrar Wakaf diucapkan dan telah dilaksanakansesuai dengan syariah, maka sejak saat itu pula Wakif telahmelepaskan haknya atas segala harta benda wakaf kepada BadanHal. 7 dari 32 hal.

Ibrahim dan lebih kenal lagi Isterinyatermaksuk keluarga wakif, dan saksi pernah melihat Surat Keputusantentang Penggantian Nazhir dari BWI tahun 2014.

Para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan Gugatan aquo Para Penggugat tidak mempunyai legitimasi persona standi injudicio;Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwayang berwenang untuk mengganti Nadzir adalah BWI dan para Wakif tidakmemberikan persetujuan kepada para Penggugat untuk mengajukan gugatansehingga Para Penggugat yang mengatasnamakan diri sebagai wakif tidak lagimemiliki kapasitas (/egal standing).Menimbang, bahwa Penggugat memberikan jawaban dalam eksepsiyang

W.5/03.K9/XII/11 tahun 1991untuk mengelola tanah wakaf yang terletak di Desa Koto Luar, Kecamatan Pauh,Kota Padang;bahwa pada tanggal 24 Desember 1991 Penggugat telah menerimawakaf Tanah Hak Milik dan 1 (satu) buah bangunan semi permanen bertingkatdengan ukuran 8 x 12 meter persegi dari wakif yang bernama H.

W2/02/05 tahun 1991;bahwa di atas tanah wakaf, selain ada bangunan milik wakif, tahun 1985Yayasan Lembaga Pembangunan Mentawai (YLPM) juga telah mendirikanbangunan lain berupa:a. Asrama dengan ukuran lebih kurang 10 x 12 meter persegi;b. Mushalla dengan ukuran lebih kurang 12 x 12 meter persegi;c.

12 tertanggal 15November 1968 dan Akta Perubahannya dengan Akta Notaris Deetje FaridaDjanas, S.H., No. 157 tanggal 14 Desember 1988 dan No. 54 tertanggal 17Februari 1990 serta perubahan Akta ke4 dengan Akta Notaris Haryati, S.H., No.4 tanggal 10 Oktober 2000 pada tahun 1984 YLPM dan Panti Asuhan PAKAMmenempati tanah milik wakaf dengan status pinjam pakai, barulah pada tahun1991 YLPM dan Panti Asuhan PAKAM menerima wakaf tanah hak milik beserta1 (satu) buah bangunan semi permanen bertingkat dari wakif

Syafri Musa;bahwa sejak tanggal 1 Januari 2000 (setelah wakif meninggal dunia), 5orang anak wakif (para Tergugat) merampas tanah wakaf tersebut denganalasan wakaf tanah tersebut tidak sah, sebab para Tergugat tidak dimintapersetujuannya oleh wakif ketika mewakafkan tanah tersebut, sedang anakanakwakif yang masih hidup lainnya tidak mempermasalahkan tanah wakaf tersebut;bahwa setelah para Tergugat merampas tanah wakaf tersebut, 2 tahunkemudian (tahun 2002) para Tergugat mendirikan Yayasan baru yang

SyafriMusa ataukah selaku Pengurus Yayasan Pembangunan Pendidikan AnakMentawai dan Yatim (YPPAMDY), di sisi lain menyebutkan bahwaperampasan dilakukan oleh anakanak wakif (ahli waris Syafri Musa);Hal4 dari 9 hal. Put.No.153 K/AG/2009bahwa yang dijadikan para Tergugat dalam perkara ini tidak lengkap,karena para Penggugat tidak menarik seluruh anak kandung (ahli waris) darialmarhum H. Syafri Musa sebagai pihak Tergugat, karena almarhum H.

Di samping itu, menurut Terbanding, pada tahun 2015 Turut Terbandingsebagai wakif telah mengikrarkan wakafnya atas objek yang sama tersebutkepada Yayasan AnNur di mana Terbanding sebagai nazhirnya, sebagaimanatercatat dalam Akta Ikrar Wakaf Nomor KK.240508/1a/161/IX/2015 yangdibuat di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia KotaHalaman 7 dari 13 halaman Put. No. 6/Pdt.G/2021/PTA.

Melihat kenyataan demikian, makayang menjadi pokok masalah dalam sengketa ini adalah apakahpelaksanaan wakaf terhadap objek sengketa yang dilakukan di bawahtangan oleh wakif kepada nazhir, termasuk pelaksanaan wakaf yang tidaksah atau tetap sah.Menimbang, bahwa untuk menentukan sah tidaknya pelaksanaan wakafmenurut Majelis Hakim tingkat banding, harus dilihat kepada pemenuhan syaratHalaman 8 dari 13 halaman Put. No. 6/Pdt.G/2021/PTA.

Jika suatu pelaksanaan wakaftelah memenuhi syarat dan rukunnya, maka wakaf tersebut hukumnya sah.Sebaliknya, jika suatu pelaksanaan wakaf tidak memenuhi syarat danrukunnya, maka wakaf tersebut hukumnya tidak sah.Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 6 UNDANG UNDANG No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, rukun (unsurunsur) wakaf adalah: wakif, nazhir,harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangkawaktu wakaf.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Wakaf tanggal 7 Mei 1994 (dalamT.1,

Kai menjadi tidak sah berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 392K/AG/2006 tanggal 28 Februari 2007, yang menyatakan bahwa wakif(penggugat) sesuai Undang Undang telah menyerahkan objek sengketa untukselamanya. Oleh karenanya, akta notaris tentang penyerahan wakaf tidak dapatdibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 UndangUndangNomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Naguib Husein) sebagai nazhirnya dinilai tidak sahkarena bertentangan dengan Pasal 15 Undang Undang No. 41 Tahun 2004tentang Wakaf, yang menentukan bahwa harta benda wakaf hanya dapatdiwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Dalam wakafyang dilakukan oleh Turut Terbanding kepada Yayasan AnNur tersebutHalaman 10 dari 13 halaman Put. No. 6/Pdt.G/2021/PTA. Kdi ternyata objek wakaf bukan lagi milik wakif (H.

Sadaruddin alias Amaq Zainab (Wakif) semasa hidupnyapernah menikah sebanyak tiga kali, Istri pertama bernama Hunudtelah dikaruniai satu orang anak bernama Zainab (P.5) dan Hunud istripertama (cerai mati) lebih dahulu meninggal dunia dari H. Sadaruddinalias amag Zainab atau (Wakif);Him 3 dari 70 halaman putusan Nomor 390/Pdt.G/2019/PA.Sel2. Bahwa istri kedua (wakif) bernama Salma (cerai hidup) dan dariperkawinan kedua tersebut dikaruniai satu orang anak bernamaZubaidah (P.6);3.

Bahwa istri ketiga (wakif) bernama Hj. Nuriah alias Inaq Inun dan dariperkawinan kertiga tersebut telah dikaruniai tiga orang anak yakni:3.1 H. Musannip (P.2);3.2 Mahnim (P.3);3.3 Muhammad Nur (P.4);4. Bahwa para Penggugat tersebut diatas adalah merupakan istri ketigadan anakanak keturunan dari (wakif) H.

Bahwa wakif dalam hal ini (H.

Tugas dari padaPPAIW sebagai berikut:. meneliti kehendak wakif,.

hukum.Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atautidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakif, karena alasan yangHim 62 dari 70 halaman putusan Nomor 390/Pdt.G/2019/PA.Seldibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan suratkuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.5.

tidakmengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat KeteranganPanitera Pengadilan Agama Slawi tanggal 5 Desember 2018 Nomor1461/Pdt.G/2017/PA.Slw ;Bahwa kepada Para Pembanding dan Para Terbanding telahdiberitahukan untuk memeriksa berkas (inzage), akan tetapi sampaidikirimkannya berkas perkara a quo Para Terbanding tidak memeriksaberkas sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Slawitanggal 23 Januari 2019 Nomor 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw ;Bahwa Tergugat atas nama Hasan Alwini selaku Wakif

Pelaksaan ketentuan ini diperjelas oleh Pasal 4 dan 5Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 antara lain menyebutkanbahwa Nazhir perseorangan yang ditunjuk oleh Wakif berhenti dariHim. 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor50/Pdt.G/2019/PTA.Smgkedudukannya apabila : meninggal dunia, berhalangantetap,mengunaurkan diri atau diberhentikan oleh BWI.

Putusan Nomor50/Pdt.G/2019/PTA.Smgorganisasi dianggap tidak mewakili Nazhir yang lain, hal ini dapatdifahami bahwa Para Nazhir sebagai suatu kelompok melakukantindakan dengan sendirinya diwakili olen seorang Ketua, hal ini jugasebagaimana Ketua Nazhir menerima tanah wakaf dari Wakif secaraformal tidak ada kuasa dari Nazhir lainnya kepada Nazhir Ketua untukmenerima tanah wakaf, selain itu kKeberadaan Wakif dalam hal ini ikutmengajukan permohonan pergantian nazhir ;Bahwa keberadaan tanah wakaf meskipun

telah terpisah dari orangyang mewakafkannya yaitu Wakif, akan tetapi menurut peraturan yangberlaku Wakif tetap diikutsertakan dalam mengawasi pengelolaantanah wakaf, hal itu tersirat dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang menyatakan bahwadalam hal di antara Nazhir perseorangan berhenti, maka Nazhir yangada memberitahukan kepada Wakif atau ahli warisnya, dan Pasal 6ayat (4) menyatakan bahwa Wakif atau ahli warisnya berhakmengusulkan pergantian Nazhir ;Menimbang