tersebutdiatas, apakah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidanasebagaimana dakwaan Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan me mpertimbangkan sebagai berikut: Hal (29) dari 52 Hal / Putusan Nonor : 306/Pid.B/2013/PN.Bks :Menimbang, bahwa unsurunsur dari suatu delik tindak pidanaharuslah terpenuhi 2 (dua) unsur yaitu unsur Subjektif dan wumnsur ObjektifMenimbang, bahwa unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diripelaku, asas ini dikenal dengan an act does not make a person guilty

Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, apakahTerdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umumatau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; Menimbang, bahwa unsurunsur dari suatu delik tindak pidana haruslahterpenuhi 2 (dua) unsur yaitu unsur Subjektif dan unsur Objektif; Menimbang, bahwa unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalamdiri pelaku, asas ini dikenal dengan an act does not make a person guiltyunless the mind is guilty

apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Hal (26) dari 53 Hal/Putusan No: 126/Pid.S us /2013/PN.Bks :sebagaimana dakwaan Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan me mpertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa unsurunsur dari suatu delik tindak pidanaharuslah terpenuhi 2 (dua) unsur yaitu unsur Subjektif dan wunsurObjektif Menimbang, bahwa unsur subjektif adalah unsur yang berasaldari dalam diri Terdakwa, asas ini dikenal dengan an act does not make a personguilty unless the mind is guilty

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat dimintapertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagaisubjek hukum;Menimbang, bahwa unsurunsur dari suatu delik tindak pidana haruslahterpenuhi 2 (dua) unsur yaitu unsur Subjektif dan unsur Objektif;Menimbang, bahwa unsur subjektif adalah unsur yang berasal daridalam diri pelaku, asas ini dikenal dengan an act does not make a person guiltyunless the mind is guilty

yang dapatmenimbulkan ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah maka putusanPengadilan Negeri Denpasar Nomor: 41/Pid.SusTPK/2015/PN.Dps tanggal 2Pebruari 2016 dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan tambahan pertimbangan;wonn Menimbang bahwa sejalan dengan suatu adagium actus non facit reum,nisi mens sit rea, menurut Chairul Huda berarti bahwa suatu perbuatan tidakmembuat orang bersalah melakukan tindak pidana, kecuali niat bathinnya patutdisalahkan menurut hukum (an act does not make a person guilty

meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti makadakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa unsurunsur dari Suatu delik tindak pidana haruslahterpenuhi 2 (dua) unsur yaitu unsur Subjektif dan unsur Objektif;Menimbang, bahwa unsur subjektif adalah unsur yang berasal daridalam diri pelaku, asas ini dikenal dengan an act does not make a person guiltyunless the mind is guilty

Ada niatjahat atau guilty mind sudah ada sebelum perjanjian.Bahwa Pemidaan bersifat Ultimum remedium Putusan terakhirMahkamah Agung terhadap Syafrudin Tumenggung bahwa adaperbuatan yang perbuatan perdata tetapi perbuatan melawan hukum,tetapi tidak secara otomatis sebagai suatu peristiswa pidana,misalnya kalo ada orang kurang bayar ya ditagih bayarannya jangandianggap sebagai penipuan, karena memang ada tindakan perdatasebenarnya Kalo contohnya ada fidusianya dulu awalnya 10 tiba tibasetelah perjanjian

adalah suatuPutusan yang salah dengan menggolongkan TERDAKWA telah melakukanpermufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika maka sebenarnya secarahukum dan fakta sama sekali tidak boleh menghukum TERDAKWA/PEMBANDING JUFRI BIN HANAPIAH dengan Pidana penjara 6 ( enam )tahun.Ill. .PUTUSAN TERSEBUT DISAMPING BERTENTANGAN DENGANFAKTA JUGA BERTENTANGAN DENGAN HUKUMBahwa selanjutnya Putusan Judex Factie dalam Perkara a quo juga bertentangandengan fakta dan hukum yaitu :Untuk membuktikan seseorang bersalah guilty

Dalam tindak pidana pemufakatan jahatharus ada meetings of minds atau mens rea (guilty mind) karena pemufakatan jahattersebut merupakan kejahatan conspiracy sehingga harus ada persamaan kehendakatau niat diantara orangorang yang melakukan conspiracy pemufakatan jahattersebut. Terhadap meetings of mind diperlukan adanya perbuatan, baik kelakuan,atau penimbulan akibat yang dilarang oleh UndangUndang.

The act alone does notamount to guilt, it must be accompained by a guilty mind. Penentuan adanyakesalahan dan pertanggungjawaban pidana, tidak hanya ditentukan dariterpenuhinya seluruh isi rumusan tindak pidana (vide : Dr. Chairul Huda, SH.,MH., dalam bukunya : Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju KepadaTiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan Pertama,Februari 2006, Halaman 6):Menimbang, bahwa, tujuan pemidanaan menurut Prof.

berwenang untuk itu dalam melakukan permainan judi jenis Poker;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, apakahPara Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan PenuntutMenimbang, bahwa unsurunsur dari suatu delik tindak pidana haruslahterpenuhi 2 (dua) unsur yaitu unsur Subjektif dan unsur Objektif; Menimbang, bahwa unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalamdiri Para Terdakwa, asas ini dikenal dengan an act does not make a personguilty unless the mind is guilty

apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidanasebagaimana dakwaan Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan me mpertimbangkan sebagai berikut: Hal (35) dari 55 Hal/Putusan No :217/Pid.Sus/2013/PN.Bks S lp:Menimbang, bahwa unsurunsur dari suatu delik tindak pidanaharuslah terpenuhi 2 (dua) unsur yaitu unsur Subjektif dan wunsur ObjektifMenimbang, bahwa unsur subjektif adalah unsur yang berasaldari dalam diri pelaku, asas ini dikenal dengan an act does not make a personguilty unless the mind is guilty

Bahwa pada kenyataannya, Termohon tidak ternyatamenerapkan prinsip tersebut sebab penetapan status Tersangka terhadapdiri Pemohon oleh Termohon sama sekali tidak pernah didahului denganproses pemanggilan serta permintaan keterangan terhadap diri Pemohonsebagai saksi, baik di tingkat penyelidikan maupun di tingkat penyidikan.Pemeriksaan PEMOHON SEBAGAI SAKSI tidak pernah dilakukan olehTermohon karena Termohon sejak awal memang sudah memperlihatkanPresumtion of Guilty, yang tidak senafas dengan dan

OMPONG adalah tidak benar mengandung Narkotika/Psikotropika;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, apakahPara Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan PenuntutMenimbang, bahwa unsurunsur dari suatu delik tindak pidana haruslahterpenuhi 2 (dua) unsur yaitu unsur Subjektif dan unsur Objektif; Menimbang, bahwa unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalamdiri pelaku, asas ini dikenal dengan an act does not make a person guilty7unless the mind is guilty

danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) telah melahirkansuatu system pembuktian yang lain yaitu System Pembalikan BebanPembuktian (Reverse burden of proof) yang khusus diberlakukan untukmenangani perkara tindak pidana pencucian uang.Beban pembuktian yang biasanya merupakan tugas penuntut umumdibalikan atau dibebankan kepada terdakwa untuk membuktikan bahwaharta kekayaan yang dimilikinya bukan merupakan hasil dari tindak pidanaatau dalam hal ini berlaku asas Praduga Bersalah (Presumption of Guilty

The act alone does notamount to guilt, it must be accompained by a guilty mind. Penentuan adanyakesalahan dan pertanggungjawaban pidana, tidak hanya ditentukan dariterpenuhinya seluruh isi rumusan tindak pidana (vide : Dr. Chairul Huda, SH.,MH., dalam bukunya : Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju KepadaTiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan Pertama,Februari 2006, Halaman 6):Menimbang, bahwa, tujuan pemidanaan menurut Prof.

Dengan demikian makauntuk dikatakan suatu perbuatan tersebut adalah sebuah tindak pidanaapabila perbuatan telah memenuhi semua unsur delik yang termuatdalam rumusan tindak pidana ;Bahwa dalam doktrin hukum pidana di kenal istilan "actus non est reus,nisi mens sit rea atau dalam bahasa inggrisnya yang diterjemahkanPutusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Trk hal. 25menurut Wilson : "an act is not criminal in the absence of a guilty mind(Willian Wilson, Criminal Law: Doctrine and Theory, London: Logman,2003

berdasarkan kesalahanpenerapan hukum pembuktian itu, putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan danMahkamah Agung RI mengadili sendiri perkara tersebut dengan "putusanbebas" ;Bahwa, bila tetap merujuk kepada proses pembuktian dalam hukum acarapidana yang tetap bertalian terhadap diri Para Pemohon Kasasi BASRI alsBAH dan SYUKRI, didalam penerapan menurut teori "Pemeriksaanpembuktian selamanya tetap diperlakukan sekalipun terdakwa mengakuitindak pidana yang didakwakan kepadanya, meskipun pengakuan bersalah(guilty

Terdakwa dibebaskan daridakwaan maka harus dipulinkan hakhaknya dalam kemampuan,kedudukan dan harkat serta martabatnya;"Bahwa dengan paparan pertimbangan hukum dari Hakim Anggota Il tersebut,maka sangat terang benderang bagi kita bahwa Judex Facti (khususnyakepada hakim Ketua dan Hakim Anggota dalam membuat putusan tidakdidasari fakta persidangan, melainkan hanya didasari Konstruksi Hukum JaksaPenuntut Umum sesuai surat dakwaan yang didasarkan atas unsursubjektifitas yang berangkat dari persumption of guilty

berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaanPenuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaiterpenuhi 2 (dua) unsur yaitu unsur Subjektif dan unsur Objektif; Menimbang, bahwa unsurunsur dari suatu delik tindak pidana haruslah Hal (75) dari 97 Hal / Putusan Nomor : 202/Pid.Sus/2014/PN.Bks;Menimbang, bahwa unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diripelaku, asas ini dikenal dengan an act does not make a person guilty

unless the mindis guilty atau actus non facit reum nisi mens sit rea (tidak ada hukuman kalau tidakada kesalahan; Menimbang, bahwa unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yangterdiri atas : a) Perbuatan manusia, hal ini dapat berupa perbuatan aktif dan perbuatan pasif; b) Akibat (result) dari perbuatan manusia, memiliki sifat membahayakan ataumerusak bahkan menghilangkan kepentingankepentingan yang dipertahankan oleh hukum;c) Keadaankeadaan (Circumstances), pada dasarnya ada 2 hal yaitu