Ditemukan 784 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : maximus minimum maksimum maimun ma'mum marimun masimun maxsimus mahimun maximal
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 09-10-2024 — Putus : 21-11-2024 — Upload : 22-11-2024
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1171/Pid.Sus/2024/PN Plg
Tanggal 21 Nopember 2024 — Penuntut Umum:
Dyah Rahmawati, S.H.
Terdakwa:
Endive Sinthia Primadona Binti Edward Rizady
26 — 17
  • Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk DESKRIPSI JABATAN , Jabatan : Kepala BRI unit, Unit kerja : BRI unit ;
  • 1 (satu) lembar Copy sesuai aslinya surat keputusan nokep : 65/KC-IV/SDM/02/2024, tanggal 12 Februari 2024 tentang penetapan pemegang user ID, wewenang fiat setoran tunai, fiat bayar tunai fiat pemindahbukuan dan maximum kas petugas dan pejabat BRI unit se wilayah kerja kanca Palembang Sriwijaya;
  • 1 (satu) lembar Copy sesuai aslinya 1 (satu) lembar tanda bukti
Pengadilan PN LAMONGAN Perdata
Putus : 14-11-2013 — Upload : 26-11-2013
Putusan PN LAMONGAN Nomor 12/Pdt.G./2013/PN.LMG.
Tanggal 14 Nopember 2013 — Penggugat : NURKAN, Dkk, Tergugat : 1. PT. Permodalan Nasional Madani, (Persero), Dkk
69 — 5
  • Persyaratan kembali ( Reconditioning), yaitu perubahan sebagian atauseluruh syaratsyarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwalpembayaran jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidakmenyangkut perubahan maximum saldo kredit dan konversi seluruh atausebagian dari pinjaman menjadi penyertaan Bank ;c.
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata
Register : 17-12-2020 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 206/Pdt.G/2020/PN Ptk
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
CV Usring
Tergugat:
1.dr. Sigit Handanu Wiyono, M.Kes (Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak - selaku Pengguna Anggaran)
2.dr. Rifka, MM (Pejabat Pembuat Komitmen - Dinas Kesehatan Kota Pontianak)
3.Idjeriah Rossa, SKM, M.Si (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Dinas Kesehatan Kota Pontianak)
324 — 77
  • Hal ini terjadi Sebagai akibat dari kridit Modal Kerja (KMk)pada Bank Kalbar yang kami manfaatkan sebagai Modal kerja hinggaselesai dengan Maximum Kridit sebesar Rp.206.000.000,mengalami kriditmacet dan selama periode januari november 2020 Penggugat terkenadenda dengan bunga Bank yang terus berjalan.
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Putus : 18-11-2010 — Upload : 12-11-2013
Putusan PN KEDIRI Nomor 07/Pdt.G/2010/PN.Kdr.
Tanggal 18 Nopember 2010 — WENDY SAPUTRA dkk
melawan
Pimpinan Cabang Perseroan Terbatas Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Kediri
33 — 5
  • untuk membuat suatuperikatan telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa mengenai syarat ketiga yaitu suatu hal tertentu, dariBuki P.3 dan P.4 serta T.1 sampai dengan T.9, bahwa awalnya para Penggugat denganTergugat pada tanggal 7 Mei 2003, membuat Persetujuan Membuka Kredit, dalam pasal1 Akta Nomor 13 tanggal 7 Mei 2003, disebutkan Bank / Tergugat memberi secara kreditrekening courant kepada Para Pengambil kredit / Para Penggugat, untuk selama12 (dua belas) bulan, suatu kredit dengan rekening courant dengan maximum
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-10-2012 — Putus : 19-02-2013 — Upload : 16-07-2013
Putusan PN MEDAN Nomor 64/Pid.Sus.K/2012/PN. Mdn
Tanggal 19 Februari 2013 — - KARDIUS MARLINA
116 — 25
  • ;Menimbang, bahwa tentang pidana pokok yang dapat dijatuhkan sesuaiketentuan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 adalah pidana kumulatif, dan adanyaketentuan minimum dan maximum, oleh karenanya dalam menjatuhkan pidanakepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan tersebut ;Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlahmerupakan pembalasan, melainkan bermaksud memberikan penyadaran agarTerdakwa selama dan setelah menjalani pidana ini dapat menyadarikesalahannya ;Menimbang,
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-09-2010 — Putus : 15-08-2011 — Upload : 19-02-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 409/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST.
Tanggal 15 Agustus 2011 — PT. MENARA AGUNG PUSAKA >< PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk., Cs
151 — 44
  • Fasilitas kredit modal kerja konstruksi dalam bentuk rekening korandengan maximum kredit overeenkomst / CO tetap sebesar Rp. 350.000.000, (Tigaratus lima puluh juta rupiah).;c.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-03-2012 — Upload : 21-04-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 116 PK/Pid.Sus/2011
Tanggal 27 Maret 2012 — WIDJANARKO PUSPOYO, MA
130 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BAMBANG BUDI PRASETYO,M.Sc selaku Direktur Operasi Perum Bulog atas permintaan Terdakwa, barumenandatangani Interim Agrementtersebut;Bahwa kesepakatan yang tertuang dalam Interim Agreement, antara lainberisi :e Komoditi beras 20% broken Maximum, crop year 2003, dalam kemasankarung 50 kg;Hal. 12 dari 123 hal. Put.
    BAMBANG BUDI PRASETYO, M.Scselaku Direktur Operasi Perum Bulog atas permintaan Terdakwa, barumenandatangani Interim Agrementtersebut;Bahwa kesepakatan yang tertuang dalam Interim Agreement, antara lainberisi :e Komoditi beras 20 % broken Maximum, crop year 2003, dalam kemasankarung 50 kg;e Volume 50.000 MT (lebih kurang);e Pengiriman November 2004 s/d Maret 2005;e Harga US $ 202.00 per MT nett FOB;Atas Interim Agreement tersebut, Kepala Divisi Persediaan dan PerawatanPerum BULOG SAM TANGARAN membuat
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 21-05-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 05-07-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 73/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 2 Juli 2019 — Pembanding/Tergugat IV : Marsel Balsomang
Pembanding/Tergugat II : Musa Pehenbising
Pembanding/Tergugat III : Benyamin Lona
Pembanding/Tergugat I : Kepala Desa Otan
Terbanding/Penggugat II : Yan Luin
Terbanding/Penggugat III : Soleman Luin
Terbanding/Penggugat I : Paulus Luin
57 — 33
  • berbatasandengan tanah suku Tausbele, sekarang milik Obet Liku Tausbele, timur kuranglebih 1450 m berbatasan dengan jalan raya, dahulu tanah mlik para Penggugat,barat kurang lebih 750 m berbatasan dengan laut, maka menurut ketentuanUndangUndang No. 5 tahun 1960 tentang UndangUndang Pokok Agraria joPeraturan Pemerintah No. 56 /Prp/1961 jo Peraturan Peraturan Pelaksananya,mengharuskan melaporkan kepada Panitia Landreform bagi yang menguasaltanah pertanian yang melebihi 20.000 M2 (tanah kelebihan maximum
Pengadilan PN Oelamasi Perdata Tanah
Putus : 12-04-2018 — Upload : 14-02-2019
Putusan PN Oelamasi Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Olm
Tanggal 12 April 2018 — - LAMBERTUS AKMONE, Cs. vs. - SAMUEL MANGGI, Cs.
84 — 35
  • Foto copy Namanama Pelapor Tanah Kelebihan Maximum, KecamatanKupang Barat, Kabupaten Kupang, yang telah ditunjukkan tanpa aslinya,diberi tanda T.I, Il, VI, XVI, XXIII, XXIV, XXV2;3. Foto copy Silsilan Singkat Keturunan 10 Generasi dari Bapak Johanismanggi, tertanggal 16 Nopember 2017, yang telah ditunjukkan dandisesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.I, Il, VI, XVI, XXIII, XXIV, XXV3;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 16-08-2011 — Upload : 20-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 PK/Pid.Sus/2011
Tanggal 16 Agustus 2011 — HANKY GUNAWAN alias HANKY
258 — 155 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 26 Juni1972, Nomor 15 K/Kr/1970 : "Ukuran hukuman adalah wewenangJudex Facti yang tidak tunduk pada kasasi. kecuali kalaumelampaui batas maximum".c.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 31-05-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 365 K/Pdt/2016
Tanggal 31 Mei 2016 — TOEPFER INTERNATIONAL- ASIA PTE LTD VS PT BUDI SEMESTA SATRIA DAN PT SUCOFINDO (PERSERO)
159 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • The Creditlimit is subject to a maximum of value equivalent to 50,000 metric tons ofMerchandise outstanding amount net of any payment made by BSS andexclude, warehouse and other similar cost and fee, at any one timeduring the specified period;Terjemahan tersumpah :Toepfer setuju untuk menyediakan kepada BSS, fasilitas pembiayaanpersediaan/stok berdasarkan mana Toepfer harus menyediakan,Halaman 4 dari 56 hal. Put.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-12-2012 — Putus : 16-01-2014 — Upload : 13-06-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel
Tanggal 16 Januari 2014 — Gusti Mardansyah Melawan: PT. USAHA AGRO INDONESIA; PT. HARAPAN HIBRIDA KALBAR, PT. AYU SAWIT LESTARI, PT. HARAPAN SAWIT LESTARI; PT. INDO SAWIT KEKAL, PT. MITRA SAUDARA LESTARI; PT. BERKAT NABATI SEJAHTERA; PT. BUMI SAWIT SEJAHTERA; BUPATI KETAPANG; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KETAPANG,
111 — 54
  • S.K. 978/Ka/1960tentang Luas Maximum Tanah Pertanian yang bolehdimiliki oleh seseorang, maka tanah pertanian hakmilik para Penggugat Asal adalah tanah yang telahmelebihi batas maximm luas tanah sebagaimana yangdiatur dalam ketentuan hukum tersebut di atas;Bahwa untuk daerah Aceh Utara, ditentukan olehUndangUndang tersebut, seseorang hanya bolehmemiliki tanah pertanian maximum 20 hektar ;Bahwa tanah yang disengketakan dalam perkara iniadalah merupakan tanah yang termasuk tanahkelebihan dari luas maksimum
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 24-02-2021 — Putus : 09-11-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 127/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 9 Nopember 2021 — Penggugat:
1.OEY MEI ING
2.MEGAWATI SUYONO
3.JOICE JULIAWATI NINGRUM
4.TJUNG KIE TJIN
5.ANTONIUS PRABOWO ARGO, IR
6.LESLIE BENNY
7.ERICK OKTAVIAN
8.YENNY TENG
9.FERRY FRANANTA
10.ERNIWATI ROESLI
11.SAJODJANA SANTOSO
12.HELEN
13.LIE MOY SU
14.TIMOTIUS THAMIN
15.CHESIA SABANDAR
16.FANDY SUSANTO
17.NONO WIJAYA
18.HENNY
19.WIWI SUMIATI LAISMANA
20.IR ALEX SAMUEL TJIPUTRA
21.RUDIYANTO
22.ANDI BASUKI
23.RINA DHARMAYANTHI
24.JENNY DANIEL
25.DARDIANI
26.FARIKA
27.DEASY NATALIA
28.MEILANI
29.CAHYADI MULIONO
30.INNOVA CAROLINA
31.IE RUDY
32.JULINA PANGESTOE
33.FABRIANNE TIFFANY
34.FERRY SUGIARTO
35.NORA CHERISNAWATI
36.OLIVIA PUSPARINI
37.ANDY PUTRA
38.IRWANSYAH
39.RATNA HALIMAN
40.IR. H. HERMANSYAH ARSYAD
41.ATIK HERAWATI
42.AGUS SALIM
43.BUKHARI MUHAMMED NOOR, Bsc
44.LOA JIMMY KAMAJAYA
45.EMI HALIM
46.YENI
Tergugat:
PT. PERKASA ABADI JAYA
243 — 248
  • Bahwa karena istilan Luas Semi Gross tidak dikenal dalam UUNomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun dan Pasal 2 ayat 3, SyaratSyarat dan KetentuanKetentuan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)tidak ada memuat berapa persen (%) batas maximum atau batas toleransiantara perbedaan luas yang tercantum dalam Perjanjian dengan Luas yangakan diserahkan sesuai Sertifikat maka Pasal 2 ayat 3, SyaratSyarat danKetentuanKetentuan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sudahsepatutnya dinyatakan batal tidak mempunyai
    Selanjutnya Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan ParaPenggugat yang menyatakan Pasal 2 Ayat (3) PPJB tidak memuat berapapersen (%) batas maximum atau batas toleransi antara perbedaan luasyang tercantum dalam PPJB dengan luas dalam sertifikat sehinggamengakibatkan ketidakpastian hukum, karena masingmasing PPJB yangdibuat antara Tergugat dengan Para Penggugat masingmasing telahmemenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga karenanyasesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, segala
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 01-01-1970 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 946/B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Januari 1970 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, VS PT COCA COLA INDONESIA
336 — 3405 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Data yang tersaji tersebut janganlahdipahami sebagai suatu rentang harga atau laba yang wajar.Penentuan nilai minimum, lower quarlite, median, upper quartile dannilai maximum dari gross profit margin wajar sematamata hanyalahsebuah metode statistik dalam menentukan sebuah titik pusat wajartertentu (central tendency) yang dapat mewakili sebuah populasiuntuk kemudian nilai (titik pusat) wajar tersebut dibandingkandengan nilai gross profit margin Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);Bahwa
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 02-10-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 31/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
H.M. Basyir Idris, dkk
145 — 35
  • Adapunpenetapan mutu beton berdasarkan rencana pembebanan ataspenggunaan bangunan tersebut serta atas dasar kentuan peraturanbeton bertolang Indonesia dan SNI beton;> ukuran minimal batu bata yang harus digunakan dalam melaksanakanpekerjaan dinding bangunan gedung tersebut dengan ukuran minimal5x10x20cm dan maksimal 5x11x22cm;> Ukuran minimum dan maximum ketebalan plesteran yang harusdikerjakan yakni 1,5 cm s/d 2 cm;> Ukuran tinggi pasangan keramik dinding pada KM/WC yang harusdikerjakan yakni setinggi
    EDY SUPRIYADIHARYANTO dengan batas maximum penggunaan sesuai hargaborongan pekerjaan yang disepakati.Bahwa hak Terdakwa adalah mendapatkan keuntungan berupa Uangkelebihan dari anggaran harga borongan pekerjaan yang tidaktergunakan atau kelebihan dari dana sebesar Rp. 1.959.272.000,setelah dikurangi untuk pembelian bahan material dan pembayaran upahpekerja yang akan diperhitungan setelah pekerjaan selesai dandilakukan pembayaran,Bahwa untuk kewajiban membuat dokumen terkait pelaksanaanpekerjaan dan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 20-02-2013 — Putus : 09-09-2013 — Upload : 28-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 119/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 9 September 2013 — Drs. BASRI SUDIBYO, SUZANNE LIANNY, MARTIN ADAM, M e l a w an DAVID RIDWAN, MASDAR HILMI, SH, Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum ’ MASDAR HILMI&REKAN; ” ,
39 — 27
  • Harga sewa maximum sebesar Rp. 200.000.000, (DuaRatus Juta Rupiah) pertahun.c. Dana sebesar Rp. 290.000.000, (Dua Ratus SembilanPuluh Juta Rupiah) yang telah kami bayarkandiperhitungkan untuk pembayaran sewa lokasi tersebut.d. Memberikan klarifikasi kepada Klien kami, PT.Telekomunikasi Seluler.7.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 12-05-2017 — Putus : 07-07-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 12/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN
Tanggal 7 Juli 2017 — PANCASILA SIBARANI
67 — 59
  • Rp. 1.100.500.000, (satumiliar seratus juta lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa tentang pidana pokok yang dapat dijatuhkansesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pidana kumulatif, danadanya ketentuan minimum dan maximum, oleh karenanya dalammenjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tindak PidanaKorupsi
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-05-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 21-08-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 313/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 8 Agustus 2018 — PT.ODG INDONESIA >< PT.POWER CONSULTANTS INDONESIA CS
82 — 62
  • will becharged to PCI effective 1 October 2015.e ODG employees working on assisting PCI wil bereimbursed at any rate of cost plus 10% as detailed intimesheets approved by PCI.e Tony Framptons monthly remuneration is as follows:o Base Salary (Net of Tax) USD 14,450.00o Housing Allowance (Net of Tax) USD 3,675.00o Allianz Savings Plan (Net of Tax) USD 1,314.95Subtotal USD 19,439.95e Schooling Tony Frampton (executive) is entitled to theCompany paying primary and secondary schooling feesonly, for a maximum
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-02-2016 — Putus : 23-05-2016 — Upload : 31-01-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 20/PID.Sus-TPK/2016/PN.SMG.
Tanggal 23 Mei 2016 — Drs. SARWONO,M,Pd Bin SUMARDI;
89 — 47
  • Menghitung jumlah uang pungutan dari 98 (sembilan puluh delapan)Sekolah Dasar yang dikelola oleh FITRIA IDAWATI (Wiwit) dan DARYOyang seharusnya tidak dilakukan.Menghitung pengembalian uang dan bahan bangunan yang diterimakembali oleh Sekolah yang pernah menyetor.Menghitung jumlah maximum biaya perencanaan dan pengawasan yangdapat dikeluarkan sesuai buku Petunjuk Pelaksanaan Program NasionalRehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Tahun 2012Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 25-09-2015 — Putus : 23-11-2015 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 538 K/TUN/2015
Tanggal 23 Nopember 2015 — DASRIZAL VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU., II. PT. PANCA BELIA KARYA;
56 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PancaBelia Karya bertentangan dengan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 1972dan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 1973 karena bukan merupakankewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, karena menurutperaturan tersebut diatas sesuai dengan Pasal 4 Permendagri Nomor 6Tahun 1972, Gubernur hanya berwenang untuk memberikan HGB jika luastanahnya maximum 2.000 M? (dua ribu meter persegi) sedangkan objeksengketa adalah seluas 336.100 M?