Setiap laporan keuangantersebut juga telah disediakan untuk diperiksa Penggugat sebelumpenyelenggaraan setian RUPS tahunan agar Penggugat dapatmendiskusikannya dalam RUPS tahunan.4. Seluruh anggota direksi ("Direksi) dan dewan komisaris("Komisaris") Turut Tergugat, termasuk Tergugat III selaku direktur utamadan Tergugat IV selaku komisaris utama pada saat itu, juga telahdiangkat dan disetujui oleh Penggugat dan Tergugat II sebagaipemegang saham.

(a) Penggugat dapat berpartisipasi dan memberikan keputusandalam pengangkatan, penghapusan dan persetujuan untukremunerasi direktur dan komisaris melalui Rapat Umum PemegangSaham ("RUPS").

(d)Penggugat dapat mengadakan rapat Direksi, rapat DewanKomisaris dan RUPS dari Turut Tergugat.Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 155/PDT/2020/PT BTN25(e)Penggugat dapat berpartisipasi dalam RUPS tahunan danmeratifikasi laporan keuangan, menyetujui laporan tahunan danmemutuskan penggunaan laba dan pembagian dividen(f)Penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap Turut Tergugatjika menderita kerugian akibat tindakan RUPS, Direksi atau DewanKomisaris dari Turut Tergugat.Jelas dari uraian di atas bahwa

Lebih penting lagi adalah bahwa, terlepas dari kemampuanTerqugat Il untuk mengeluarkan keputusan RUPS yang sah danmengikat sendiri, Penggugat selalu diminta dan diikutsertakan untukberpartisipasi dalam RUPS dan semua proses pengambilan keputusandalam Turut Tergugat.A.2.TURUT TERGUGAT TIDAK PERNAH MENGALAMI KERUGIAN,SEBALIKNYA, SELALU = MENGHASILKAN LABA/KEUNTUNGAN,SEBAGAI YANG DIBUKTIKAN DENGAN LAPORAN KEUNGAN YANGSUDAH DtAUDIT DAN DIRATIFIKAS!

Risalah dari RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2013 menyatakan:bewes to grant the full release and discharge (et guit et de charge) tothe members of Board of Directors for their managerial servicesand members of Board of Commissioners for their Supervisoryservices for the financial year of 2012 ..."

Bintan Inti Sukses (Asli);

PT.BIS (Asli);

BINTAN INTI SUKSES) Tahun Anggaran 2007 (Fotocopy);

Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa tanggal 16 Mei 2018 PT.BIS (Fotocopy);

Bintan kepada PT.Bank Riau, PD.Bank BPR Bintan dan PT.Bintan Inti Sukses untuk tahun 2009 s/d 2010 (Fotocopy);

pada akhir tahun 2018 yangmembahas tentang RUPS 2017 dengan agenda pemaparan unitunitusaha dan program kerja PT.BIS;Bahwa yang melakukan pemaparan pada RUPS tersebut yaituTerdakwa Risalasih ;Bahwa pada saat RUPS tersebut Teddy Ridwan juga hadir;Bahwa RUPS luar biasa dilakukan pada tahun 2019 yaitu denganagenda pergantian Direktur PT.BIS;Bahwa RUPS luar bisa tahun buku 2017 dan 2018 di lakukan pada hariyang sama;Bahwa menurut Terdakwa keterangan saksi ada yang salah yaituterkait masalah Deviden yang

penetapan RUPS, selain itu dewan komisaris danpemegang saham menegaskan kedua usaha ini dinilai tidak layak danmemiliki resiko yang relative besar tanpa adanya persetujuan dewankomisaris, hal ini telah disampaikan pada RUPS untuk tahun buku 2017;Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersamasama Saksi Teddy Ridwan, A.Mddalam melakukan pengelolaan keuangan BUMD PT.

Bahwa dalam laporan tahunan (RUPS) komisaris danpemegang saham tidak mengesahkan usaha ini dinilai Kurang feasible danpelaksanaan kerjasama tidak ada dalam Rencana Kerja PT.

Dalam laporan tahunan (RUPS) komisarisdan pemegang saham tidak mengesahkan usaha ini dinilai kurang feasibledan pelaksanaan kerjasama tidak ada dalam Rencana Kerja PT.

Bintan Inti Sukses(Asli);1 (satu) rangkapdokumenRapatUmumPemegang Saham (RUPS)Tahunantanggal 16 Mei 2018;1 (Satu) rangkapdokumen Payment Voucher kepada PT.

pembukuanperusahaan (neraca) tahunan sejak berdirinya PT Gusung Duta Tamisasampai dengan Tahun 2005 dan Tahun 2011, Tahun 2012, Tahun 2013,serta tidak melakukan pengumuman neraca di media masa merupakanperbuatan melanggar hukum (onrecht matigedaac);Menyatakan tindakan Tergugat dan Tergugat II yang melakukan RUPStanggal 27 Oktober 2005 yang merubah komposisi saham Penggugatmenjadi tinggal 80 lembar saham atau 2,83 % adalah merupakanperbuatan melanggar hukum (onrecht matigedaac);Menyatakan hukum bahwa RUPS

Menyatakan hukum bahwa RUPS tanggal 27 Oktober 2005 batal demihukum dan tidak sah;5. Menyatakan hukum bahwa Penggugat tetap sebagai pemegang saham PTGusung Duta Tamisa sebesar 47,5% dan saham Tergugat II sebesar 52,5%;6.

PutusanPengadilan Negeri Mataram Nomor 163/Pdt.G/2014/PN.MTR., tertanggal1 Juli 2015;Dan Mengadili sendiri:1.Menyatakan hukum bukti baru (novum) berupa: Akta Notaris Nomor 1 tanggal 2 Juli 1998 tentang Perubahan; Akta Notaris Nomor 19 tanggal 13 Februari 1999 tentang Berita AcaraRapat yang keduanya dibuat oleh dan di hadapan Notaris Sri Hartati,S.H.; Surat Undangan diadakannya RUPS tanggal 16 September 2005yang ditujukan kepada Carrus Costantino dan Hanase; Surat Undangan diadakannya RUPS tanggal

28 September 2005yang ditujukan kepada Carrus Costantino dan Hanase; Surat Undangan diadakannya RUPS tanggal 8 Oktober 2005 yangditujukan kepada Carrus Costantino; Surat BKPM Nomor 67/b.6/3/2006, tanggal 7 Oktober 2016; Data Perseroan PT Gusung Duta Tamisa yang dikeluarkan olehKementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sah;Menyatakan hukum bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/PemohonKasasi/Pembanding/Tergugat Il mempunyai saham awal pada PTGusung Duta Tamisa sebesar 70 % saham dan saham TermohonPeninjauan

berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenasetelah meneliti secara saksama alasan Pemohon dalam memori peninjauankembali dan jawaban dalam kontra memori peninjauan kembali dihubungkandengan pertimbangan Judex Juris, Mahkamah Agung berpendapat bahwaputusan Judex Juris dalam perkara a quo tidak mengandung kekhilafan ataukekeliruan yang nyata, pertimbangannya telah tepat dan benar, bahwapengalinan saham milik Penggugat pada PT Gusung Duta Tamisa kepadaTergugat II melalui RUPS

BERINGINJANGGUT pada Rapat tanggal 6 September 2005 adalah bahwa Penggugatsampai gugatan ini dimohonkan ke Pengadilan Negeri Palembang tidak diberikesempatan untuk membela diri di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)sebagaimana yang diatur dalam Pasal 92 ayat (5) UndangUndang No.1 Tahun1995 tentang Perseroan Terbatas.Pasal 92 ayat (5) UndangUndang Nomor. 1 Tahun 1995 menyebutkansebagai berikut :Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) anggota Direksi yangbersangkutan diberi kesempatan untuk membela

Asmarullah Mangku Alam(Tergugat V) sebagai pengganti sementara dalam RUPS sebagaimanatertuang dalam Risalah Rapat PT.

Asmarullah Mangku Alam (TergugatV) sebagai pengganti sementara dalam RUPS sebagaimana tertuang dalamRisalah Rapat PT. Beringin Janggut No.9 tanggal 6 September 2005 yangdibuat di hadapan Tergugat VIII ;.

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 21 Agustus 2007No.73/Pdt/2007/PT.PLG telah salah didalam penerapan dan Pertimbanganhukumnya tentang korum dan tidak korumnya Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) tanggal 6 September 2005, sebab sebagaimana FaktaHukum bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hanya dihadiri oleh : TANDAR OETARYA SUKMA : 240 saham ; YANTI SILVIA SUDARTO : 120 saham ; RUDY SOEDARSONO : 120 saham ;HJ.SIT AISYAH DAHLAN. HY/Dra.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 6 September2005 hanya sekedar untuk menyampaikan pesan dari Pemohon Kasasibahwa yang bersangkutan belum dapat hadir karena masih di Australia ;.

Nomor 1801 K/Pid/2012Bahwa berawal dari diadakannya RUPS oleh PT. Horas Insani Abadi,yang mana pengurus PT.

mana sesuai ketentuan pasal 15 ayat (3) UU RI No.1 Tahun 1995tentang Perseroan Terbatas bahwa perusahaan Anggaran Dasar selaindimaksud dalam ayat (2) yaitu nama perseroan, maksud dan tujuan perseroan,kegiatan usaha perseroan, jangka waktu berdirinya perseroan, besarnya modaldasar, pengurangan modal ditempatkan dan disetor, status perseroan tertutupmenjadi perseroan terbuka atau status perseroan terbuka menjadi tertutupcukup dilaporkan kepada Menteri dalam waktu 14 hari terhitung sejakKeputusan RUPS

Fotocopy Daftar Hadir RUPS, tanggal 27 Februari 2007;Hal. 13 dari 27 hal. Put. Nomor 1801 K/Pid/201214.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.2/.28.29.30.Fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, tanggal 27Februari 2007;Fotocopy Risalah RUPS PT.

Horas Insani Abadi;Fotocopy daftar hadir RUPS tanggal 27 Februari 2008;Fotocopy Keputusan RUPS tanggal 27 Februari 2008;Fotocopy Daftar Keputusan Rapat RUPS PT.HIA tanggal 27 Februari2008;Fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.HORAS INSANI ABADI No.01/RUPSPT.HIA/K/II/2008, tanggal 27Februari 2008;Fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.HORAS INSANI ABADI No.02/RUPSPT.HIA/K/II/2008, tanggal 27Februari 2008;Fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.HORAS INSANI

ABADI No.03/RUPSPT.HIA/K/II/2008, tanggal 27Februari 2008;Fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.HORAS INSANI ABADI No.04/RUPSPT.HIA/K/II/2008, tanggal 27Februari 2008;Fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.HORAS INSANI ABADI No.05/RUPSPT.HIA/K/II/2008, tanggal 27Februari 2008;Fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.HORAS INSANI ABADI No.06/RUPSPT.HIA/K/II/2008, tanggal 27Februari 2008;Fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.HORAS INSANI

KHARISMAINDAH BESTARI haruslah diputuskan terlebih dahulu dalam RUPS PT.KHARISMA INDAH BESTARI yang membahas tentang penggunaan lababersih untuk dana cadangan dan untuk dividen.Hingga tanggal gugatan dari Penggugat, belum pernah ada RUPS yangmembicarakan ada atau tidaknya pembagian dividen.

Beberapakalidiadakan RUPS dengan mengundang Penggugat(bahkan pernah ataspermintaan Penggugat) akan tetapi Penggugattidak pernah hadir sebagaiKomisaris periode 17 September 2012 sampai dengan 28 November 2014sementara dalam RUPS, pengurus Perseroan yang memberikan laporantermasuk laporan kepengurusan periode 17 September 2012 sampaidengan 28 November 2014 adalah Direksi dan Komisaris.

Penggugat hanyamengirim wakilnya sebagai pemegang saham sehingga RUPS tidak dapatdilanjutkan sesuai acara yang telah diagendakan.Dalam RUPS tahun 2016, Penggugattidak bersedia hadir sebelum diberikanlaporan kKeuangan yang telah diaduit oleh Kantor Akuntan Publik sementaraberhubung PT.

maupun melalui permohonan kepada Ketua PengadilanNegeri Majalengka untuk mengadakan RUPS PT.

Bahwa tentang dividen, Tergugat dan Tergugat II telah menguraikandalam bagian Eksepsi Jawaban Tergugat dan Tergugat II, ialah harusdiputuskan terlebih dahulu melalui RUPS.10.

, danpemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tatacara pencalonan anggota Direksi;(5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, danpemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunyapengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut;(6) Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlakusejak ditutupnya RUPS

;Pasal 96:(1) Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksiditetapkan berdasarkan keputusan RUPS;(2) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapatdilimpahkan kepada Dewan Komisaris;(3) Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisarissebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gaji dan tunjangansebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusanrapat Dewan Komisaris;Hal. 14 dari 35 hal.

Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada diIndonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a danb yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia;Pasal 96:(1) Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksiditetapkan berdasarkan keputusan RUPS;(2) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapatdilimpahkan kepada Dewan Komisaris;(3) Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisarissebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gaji dan

Melalui RUPS, Direksi ditunjuk dan diberi kuasa (mandat) untukmengurus perseroan, kekuasaan tersebut bisa sewaktuwaktu dicabut,apabila dalam pelaksanaannya menyimpang dari tujuan atau AD/SRTperseroan;Pasal 94 berbunyi:(1). Anggota Direksi diangkat oleh RUPS;(2). Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiridalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)huruf b;(3).

Antara lainberbunyi: Untuk menindak lanjuti hasil putusan dari Bank Indonesia makapada hasil keputusan RUPS pada angka (2) berbunyi : Menyetujuimemberhentikan dengan hormat Komisaris Utama Perseroan(H.Hilman. SOs) dan MEMBERHENTIKAN Direktur Perseroan(KHAIDES NOFRIZAL, S.H.,)Dalam putusan RUPS tersebut tidak ada katakataDIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT akan tetapi hanya katakataMEMBERHENTIKAN.

Asih Ningrum tidak melakukanhal yang sama.bahwa dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor 5 tanggal 24 Juni 2008Pasal 8 ayat (3), mengatur halhal sebagai berikut:Dalam RUPS Tahunan:Direksi menyampaikan:e Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatpersetujuan RUPS.e Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat.b. Ditetapkan penggunaan laba, jika perseroan mempunyai saldo laba yang positif.c.

Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimanamestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b Akta Notaris Nomor 5 tersebutdiketahui bahwa penggunaan laba harus ditetapkan oleh RUPS. Oleh karena itu dalamketentuan mengenai pembagian dividen oleh perusahaan, maka harus terlebih dahuludiputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dividen tersebut dibagikankepada semua pemegang saham.

Dalam hal ini Pemohon Banding tidak melakukan RUPSyang menyetujui adanya pembagian dividen, oleh karenanya pengambilan tunai yang tidakdidasarkan pada RUPS, bukan merupakan pengambilan/pembagian dividen;bahwa hal ini dibuktikan dengan Neraca dan Laporan LabaRugi yang diaudit oleh auditorindependen KAP Drs. Harry & Rekan.

Pengumuman Pemanggilan RUPS tanggal 11 April 2015 untukdilaksanakan RUPS Tanggal 27 April 2015; Perubahan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; Memutuskan HalHal lain yang dianggap perlu bagi Perseroan;Bahwa Para Penggugat memiliki Domisili Hukum yang Jelas dandiketahui oleh Perseroan Terbatas PT.

Adapun unsurunsur yang disyaratkan oleh UndangUndang,sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 82 UUPT, yaitu sebagaiberikut:Pasal 82 Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas :(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam Jangka Waktu paling lambat14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengantidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/ataudengan Iklan dalam Surat Kabar.(3) Dalam Panggilan RUPS dicantumkan

RUPS tetap Sahjika semua Pemegang Saham dengan Hak Suara hadir atau diwakilidalam RUPS dan Keputusan tersebut disetujui dengan SuaraBulat.Bahwa di dalam Pasal 82 Ayat (5) UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut disebutkan KeputusanRUPS tetap Sah walaupun tidak memenuhi unsurunsur yang harus adadalam Surat Undangan dengan Syarat Seluruh Pemegang Saham hadirHalaman 9 dari 38 halaman.

Bahwa Para Penggugat sebenarnya sadar mengetahui bahwa letakkesalahan ada pada mekanisme RUPS LB dan RUPS PT. SingatinSamudra Mining, dan hal tersebut pada dasarnya merupakan tanggungjawab para Penghadap dan Notaris si pembuat Akta. Namun sampaidengan saat ini belum terdapat pembuktian secara materiil atas keduaAkta Notaris sebagaimana tersebut di atas.

Untuk dilakukan pengujianterhadap objek sengketa, semestinya dibuktikan terlebin dahulukebenaran materiil atas kedua Akta dimaksud, termasuk pembuktianapakah mekanisme dan hasil RUPS / RUPS LB PT. Singatin SamudraMining telah sesuai dengan peraturan perundangundangan, khususnyaUndangUndang Perseroan Terbatas;e. Dengan demikian pengajuan gugatan a quo yang salah satunyadidasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa mekanisme RUPS / RUPSLB PT.

Kdi.MUHAMMAD LUTFI dan ALI SAID guna dilakukan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) karena terdakwa akan melakukanperubahan Akta Pendirian terhadap PT.

kepada orang lain;Bahwa saksi mengetahui ada RUPS LB setelah mendapatkandokumen RUPS LB berupa notulen berita acara diadakannya RUPSnamun faktanya tidak pernah dilakukan RUPS dan saksi juga tidakoernah mendapatkan pemberitahuan diadakannya RUPS PT Tonia MitraSejahtera;Halaman 42 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN. kdi.Bahwa Saksi mengetahui dokumen perusahaan PT TONIA MITRASEJAHTERA telah berubah pada tahun 2019 ;Bahwa saksi menyetorkan modal awal sebesar Rp100.000.000.000,(Seratus milyar

oleh Kalbi, Notulen RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.

oleh KALBI, Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB) PT.

terkait adanya RUPS LB.

, apabilatidak melakukan RUPS maka pemegang saham bisa mengajukanpermohonan untuk melakukan RUPS;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil sangkalannya, dipersidangan Tergugat dan Tergugat II telah mengajukan buktibukti surat yaitu:1.

atau dimuatHalaman 38 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pat.G/2017/PN Skhdalam AD/ART PT, apabila hal tersebut tidak ditunjuk dalam RUPS atautidak dimuat dalam AD ART PT maka Komisaris tidak berwenang mewakillPT, Bahwa yang paling tinggi kedudukannya dalam mengambil suatukeputusan dalam suatu Perseroan Terbatas adalah Rapat UmumPemegang Saham (RUPS); Bahwa Seorang Pemegang Saham tidak bisa menjadi Direksi dalam satuPerseroan Terbatas; Bahwa apabila seorang Direksi dalam melakukan perbuatan

RUPS minimal 1 (Satu) kali dalam satutahun; Bahwa seorang Komisaris tidak bisa menggantikan tugas Direksi tanpaada hasil RUPS yang menyatakan Komisaris menggantikan tugas Direksi; Bahwa Komisaris tidak bisa menunjuk dirinya sendiri untuk mewakillDireksi dalam suatu Perseroan, Komisaris bisa menunjuk orang lainmewakli Direksi dalam RUPS; Bahwa Direksi mempunyai kewenangan yang tidak terbatas untukmengelola PT tersebut keculai ada diatur dalam AD/ART;Halaman 39 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor

51/Pat.G/2017/PN Skh Bahwa yang dapat diangkat sebagai Direksi dalam suatu PT adalahorang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali,orang tersebut dinyatakan pailit, dinukum melakukan tindak pidana yangmerugikan keuangan Negara; Bahwa Anggota Direksi dipilin dan diangkat oleh RUPS;Bahwa dalam AD/ART mengatur tata cara pengangkatan danpemberhentian Anggota Direksi Seharusnya Pengangkatan danpemberhentian seorang Direksi termuat dalam Keputusan RUPS; Bahwa apabila seorang Direksi menerima

Bahwa kewenangan Dewan Komisarisdalam mewakili Direktur sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini jugaditentukan dalam hal penyelenggaraan RUPS yang menyebutkan bahwa jikasemua direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidakperlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorangDewan Komisaris;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 11 angka 5 AnggaranDasar PT Semesta Nusantara Bhakti, oleh karena

Ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lainyang dapat dikonversikan menjadi saham, yang telahdikeluarkan dengan persetujuan RUPS ;c.

menentukan kuorum kehadiran dan/atauketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebihbesar;Hal 33 Putusan Akhir No 02/PDT.G/2015/PNJKT.PST(2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua ;(3) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah danberhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 3/5(tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suarahadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jikadisetujui

Ditujukan kepada pemegang saham oblikasi atau efek lain yangdapat dikonfersikan menjadi saham, yang telah dikeluarkanddengan persetujuan RUPS; atau ;c.

Ditujukan kepada Pemegang obligasi atau efek lain yang dapatdikonversikan menjadi;saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;c.

diselenggarakan RUPS kedua ;(3) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhakmengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 3/5 (tiga perlima)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ataudiwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui palingsedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan,kecuali Anggaran Dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atauketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar;(4) Ketentuan sebagaimana

Bahwa setelah bukti P5 di buat oleh para pihak, Penggugat tidak pernahmendapatkan panggilan RUPS oleh Para tergugat perihal akandiadakannya perubahan susunan direksi perseroan Turut Tergugat ;13.Sehingga Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2017 mengirimkan suratkepada Tergugat untuk meminta klarifkasi perihal adanya maksud dariTergugat untuk mengadakan RUPS serta jabatan Direktur Utama yang diduduki oleh Tergugat tanpa adanya RUPS terlebih dahulu;14.

IMP yang mana kepemilikannya tersebut Tidak terdaftarDALAM BUKU PEMEGANG SAHAM PT.IMP dan tidak mungkin melakukanperubahan Direksi dan Komisaris secara diamdiam tanpa RUPS karenasesuai Pasal 75 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, menyatakan RUPS mempunyal wewenang yang tidak diberikankepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditemukandalam UndangUndang ini dan/atau anggaran dasar .

oleh RUPS danPasal 100 UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tentangkewajiban Direksi seharusnya yang mendaftarakan akta tersebut adalahdireksi PT.IMP yang menjalankan perusahaan bukan oleh pemegang sahambaru;Bahwa apa yang dilakukan Penggugat menunjukan Penggugat seorangyang bersifat tinggi hati karena surat panggilan klarifikasi dari Tergugat danTurut Tergugat dijawab dengan surat klarifikasi hal ini menunjukansesungguhnya Penggugat mengetahui adanya proses RUPS tersebutnamun tidak datang

, apalagi RUPS tersebut dilakukan sesuai ketentuanhukum dan telah memenuhi kuorum, dilakukan oleh Tergugat selakuPemegang saham 1.100 lembar saham dan Tergugat II selaku pemgangHalaman 22 Putusan No. 477/PDT/2021/PT.DKI18.19.saham sebanyak 2.500 lembar sahamjika digabungkan kedua pemegangsaham (Tergugat dan Tergugat II sebanyak 70%) sehingga olehkarenanya sesuai ketentuan Pasal 86 UU 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas RUPS telah memenuhi quorum adapun alasanPenggugat mengajukan gugatan aqguo

Menyatakan Pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS)(RUPS) PT.Indo Mineralita Prima yang diambil secara kuorumdinyatakan sah dan mengikat menurut hukum;5. Menyatakan Akta Akta yang dibuat oleh Turut Terguugat berupa : Akta No.36 tertanggal 09 Agustus 2017 dihadapan Turut Tergugat II; Akta No.141 tertanggal 24 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan TurutTergugat Il; Akta No.88 tertanggal 13 September 2017 dihadapan Turut Tergugat II;Telah sesuai ketentuan hukum,;6.

Bahwa oleh karena tidak pernah dihadirinya RUPS yang telah dua kalidilaksanakan tersebut oleh perwakilan dari pemegang saham yaitu Almarhum Tuanalm. LIM Tjl BIN/Ahli warisnya tersebut maka Pemohon meminta agar Permohonanini diterima;Hal. 6 dari 18 Hal, Penetapan No. 769/ Pdt. P/2018 / PN. Jkt. Utr7.

Bahwa demi terselenggaranya RUPSLB yang mohonkan oleh Pemohon,maka Pemohon memohon agar Tuan RAHARJO HARDY NUGROHO selaku kuasa dariPemegang Saham 65 % (enampuluh lima persen) dalam perseroan ditunjuk danditetapkan sebagai KETUA/PIMPINAN RUPSLB dan memerintahkan Direksi danDewan Komisaris wajib untuk hadir dalam RUPS yang dimohonkan oleh Pemohon;10.

Lim Tji Bin ;Bahwa Salinan Putusan perkara tersebut dari tingkat Pengadilan Negeri s/dMahkamah Agung ada dan diajukan sebagai bukti surat dalampermohonanini;Bahwa benar Pemohon mengajukan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa ( RUPS LB ) ini agar Perusahaan tersebut dapat melanjutkan kembalioperasinya;Bahwa Ahli Waris Alm.

UtrBahwa sebelumnya telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa ( RUPS LB) PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES sebanyak 2 (dua) kaliyaitu pada bulan Juni 2018 dan Nopember 2018, meskipun telah diundangmelalui pemberitahuan di Media Cetak, tetapi Ahli Waris dari Alm. Lim TjiBin tidak pernah hadir;Bahwa Ahli Waris dari Alm.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiarandan atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS,serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat padaketentuan UndangUndang ini atau anggaran dasar, dan /atau;b. Perintah yang mewajibkan Direksi dan / atau Dewan Komisarisuntuk hadir dalam RUPS;Hal. 21 dari 18 Hal, Penetapan No. 769/Pdt. P/2018/PN. Jkt.

TFC Maspion Indonesia berwenang untuk menyelenggarakan RUPS-LB, dengan agenda :

,M.Kn dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Nomor 3 tahun 2018 yang dibuat oleh Notaris Jaenudin Umur,S.H.,S.E.,M.Kn;

Pardede kembali mengajukanpermintaan RUPSLB kepada Dewan Komisaris dengan surat Nomor002/X/2013 tanggal 19 Oktober 2013, permohonan mana sesuaidengan Pasal 79 ayat (6) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan:Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5).a. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; ataub.

Bahwa yang hadir adalah 641 lembar saham pada hal Pasal 86ayat (1) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 menyebutkan:(1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satuperdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadiratau diwakili, kecuali undangundang dan/atau anggaran dasarmenentukan jumlah kuorum yang lebih besar;juncto Pasal 87 ayat (2)(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusanadalah sah jika

Jika hendakmenyampaikan' kronologis, semestinya Penggugat menceritakanmengenai RUPS LB PT. Hotel Danau Toba Internasional yangdiselenggarakan pada tanggal 26 Juli 2014, bukan RUPS LB tanggal 09Desember 2013;Bahwa di dalam surat gugatan halaman 2 angka 1 Penggugatmenyatakan sebagai Presiden Komisaris PT.

PernyataanPenggugat tersebut merupakan bentuk inkonsistensi, di mana di satusisi Penggugat tidak mengakui Berita Acara RUPS LB Nomor 96tanggal 26 Juli 2014 dan hendak meminta pembatalan Surat KeputusanNomor AHU22344.40.22.2014, namun di sisi lain Penggugat masihmendasarkan adanya jabatan Presiden Komisaris yang diembannyaberdasarkan Berita Acara RUPS LB Nomor 96 tanggal 26 Juli 2014 danSurat Keputusan Nomor AHU22344.40.22.2014;Oleh karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, maka berdasarkanhukum

Bahwa pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota direksidan dewan komisaris adalah kewenangan penuh dari Rapat UmumPemegang Saham (RUPS). Hal tersebut pada prinsipnya merupakantindakan atau perbuatan dalam ranah hukum perdata.

tanggal 15 Juni 2007tersebut secara sah dan meyakinkan juga bertentangan dengan ketentuanhukum yang berlaku maka selayaknya dinyatakan bahwa RUPS LB yangdilaksanakan pada tanggal tersebut demikian juga RUPSLB lanjutan yangakan dilaksanakan Terlawan adalah tidak sah menurut hukum;Bahwa berkaitan dengan hal diatas maka selayaknya pula Majelis Hakimuntuk menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum seluruh putusanhasil RUPS LB tertangal 15 Juni 2007, demikian pula terhadap putusanputusan RUPSLB

Putusan Nomor 80 PK/Padt/2012Notaris di Jakarta;kesemuanya dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa tidak ada rapatberupa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau "RUPSLB"sebagaimana yang didalilkan olen Penggugat dalam gugatan a quo, akantetapi pada faktanya adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau"RUPS Tahunan" Tergugat III untuk tahun buku 2002, 2003, 2004, 2005 dan2006;Bahwa permintaan "RUPS Tahunan" tersebut terbukti dengan dasar hukumyang digunakan oleh Tergugat , dan Penetapan Pengadilan

tidakmenyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang ditentukan; atau";(ii) Amar Penetapan Pengadilan: Butir 2."

Dengandemikian seharusnya Penggugat berterima kasih kepada Tergugat untukmeminta diselenggarakannya RUPS Tahunan Tergugat III kepada TergugatIll untuk mengevaluasi hasil kerja dari para Direksi dan Komisaris TergugatIIl dalam mengurus dan mengawasi Perseroan selama tahun buku 2002.2003. 2004. 2005 dan 2006 sesuai dengan ketentuan hukum yang berlakusebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT;Bahwa adanya RUPS Tahunan Tergugat Ill yang diselenggarakan padatanggal 15 Juni 2007 di Grand

melakukan RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri, namun haltersebut tidak berarti permohonan tersebut bersifat vo/untair murni,karena ada pihakpihak yang terkait, apalagi dalam, kasus a quoPemohon mendalilkan adanya perbuatan dari Direksi dan atauKomisaris yang tidak pernah menyelenggarakan RUPS, oleh karenaitu Mahkamah Agung berpendapat sebelum Hakim mengabulkanpermohonan itu wajib memanggil Direksi, Komisaris dan PemegangSaham lainnya, bahwa hal ini ternyata tidak dilakukan oleh Hakimsehingga Penetapan

dasar lahirnya jual beli sebagaimana disebutkan dalam AkteNomor 37 tanggal 8 April 2003 didasarkan kepada Pernyataan Keputusan ParaPemegang Saham Tergugat I tanggal 20 Februari 2003 yang dibuat di bawahtangan, bukan didasarkan kepada suatu RUPS;Bahwa dengan tidak adanya RUPS Tergugat I untuk menyetujui penjualansaham Tergugat II kepada Tergugat IV, maka secara otomatis Akte Nomor 36Hal. 3 dari 25 hal.

perseroan yang diambil alihdan RUPS perseroan yang mengambil alih.

Menurut ketentuan Pasal 14ayat (1) UndangUndang Nomor tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas,perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.

Artinya Tergugat V baru bisadiangkat sebagai Direktur Tergugat IV apabila pengangkatannya dilakukanmelalui RUPS Tergugat IV, sedangkan Akte Nomor 39 tanggal 8 April 200315dibuat tidak dengan mendasarkan diri kepada adanya suatu RUPS sehinggapengangkatan Tergugat V selaku Direktur Tergugat IV adalah tidak sah danmelanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undangundang Nomor tahun 1995tentang Perseroan Terbatas.

, dan didaftarkan dalam DaftarPerusahaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;Bahwa Pasal 14 ayat (1) UndangUndang No.1 tahun 1995 menyatakanperubahan anggaran dasar harus melalui RUPS.

C26543.HT.01.01.Th.88 tanggal 30 Juli 1988yang salinan resmi dari minuta aslinya berada pada Tergugat dan Tergugat Il,dan telah pula diakui oleh Tergugat dan Tergugat Il dihadapan forum RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) ke11 PT. Batang Garing Jaya tanggal22 Januari 2003 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara RUPS ke11 yangdibuat oleh Iran Junaidi, SH.

Batang Garing Jayamewakili perseroan, vide Pasal 11 angka 1 Anggaran Dasar perseroan ;Bahwa berdasarkan RUPS ke09/10 dan RUPS ke 11 tanggal 22 Januari2003 Penggugat tidak lagi berkapasitas sebagai pemegang saham PT.

Pasal 21 dan Pasal 22 UndangUndang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, perubahanatas Anggaran Dasar dilakukan melalui RUPS dan atas perubahantersebut harus dilaporkan dalam waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari terhitung sejak adanya keputusan RUPS dan didaftarkandalam daftar Perusahaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelahtanggal penerimaan laporan, apabila pendaftaran belum dilakukanmaka Direksi secara tanggung rentang bertanggung jawab atassegala tindakan secara tanggung renteng

Batang Garing telah diputuskan dalam RUPS dengan alasansebagaimana yang dibicarakan dalam RUPS yang ke 9 dan yang ke 10,maka perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi(Pemohon Peninjauan Kembali) yang tidak mentaati Keputusan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) tersebut adalah Perbuatan MelawanHukum dan harus dihukum untuk mentaati hasil keputusan RUPStersebut ".6.

Pasal 15 ayat (3) jo.Pasal 21 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas, perubahan atas Angaran Dasar yang dilakukanmelalui RUPS harus dilaporkan kepada Menteri Kehakiman RI (SekarangHal. 17 dari 20 hal. Put.