Ditemukan 625 data
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ERLANDO JULIMAR, S.H
326 — 52
Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kab.Kukar dengan Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kab.Kukar Pada Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Nomor : 900/152/BID.II.2-BPKAD/X/2016 dan Nomor : 82/DUT-PTP/XII/2016;
Publik Universitas Gadjah Mada Yogyakrta 2016;
136 — 43
Krakatau SteelPeriode 19982003 ;Pendidikan : .3 (Doktor di bidang kebijakan publik) ;Terdakwa ditahan olehPenuntut Umum dengan jenis penahanan Kota, sejak tanggal 28Januari 2010 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2010 ;Hakim Pengadilan Negeri dengan jenis penahanan Kota sejaktanggal 29 Januari 2010 sampai dengan tanggal 27 Pebruari2010 ;Ketua Pengadilan Negeri dengan jenis penahanan Kota sejaktanggal 28 Pebuari 2010 sampai dengan tanggal 28 April2010 ;Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan
AHMAD FAUZAN, SH
Terdakwa:
RIDWAN Bin JIDIN
164 — 52
Direktur Ekesekutif Pusat Kajian dan Studi Kebijakan Publik(CeFORDES), Jakarta, (2007 sekarang)Lainlain :a.Tenaga Ahli yang diperbantukan di Direktorat Jenderal OtonomiDaerah untuk MONEY OTODA (20002001. Team Leader Penyusunan Corporate Plan UPTD KepariwisataanKabupaten Sukabumi (2006)Team Leader Kajian Potensi Ekonomi dan Keuangan DaerahKabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (April 2006). Team Leader Kajian Good Governance Badan Pengembangan SDMAparatur Propinsi Sulawesi Selatan (Mei 2006).
119 — 26
Jadi singkatnya hukumtidak dimaknai secara formal sebagai wert, tetapi dimaknai secara materiilsebagai recht.Oleh karena itu sifat melawan hukum materiil identik dengan onrechtmatige daad ( Vide : Barda Nawawi Arief, Konsepsi Ajaran SifatMelawan Hukum Materiil dalam hukum pidana Makalah pada seminarNasional Aspek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik DariTindak Pidana Korupsi, Kerjasama KejaksaanAgung RI dengan FH UNDIPSemarang tahun 2004, hal 2728)Menimbang, bahwa dengan adanya putusan
1.MGS RUDY APRIANSYAH, S.H.
2.KURNIAWAN HARAHAP, S.H.
Terdakwa:
Dra. ENDANG KRISTINAWATI, MM Binti ARSAD
288 — 642
., dariKantor Hukum Perkumpulan "Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik,yang beralamat di Jalan Stania Nomor 133, Kelurahan Taman Bungga,Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung,sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 April 2019 dan telahdidaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang denganNomor: 72/SK/4/2019/PN Pgp, tanggal 08 April 2019;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPangkalpinang;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan