Achmad Mudani, SH,SE.Ak,CA,BKP untukberkonsultasi terkait kondisi internal PT SDI yang mengalami kesulitanModal Kerja. Dari situ kKemudian terjadi perikatan untuk melakukan SpecialAudit atau Prosedurprosedur yang disepakati (Agreed upon procedure).Jika pihak penasehat hukum saudara FX Soesilo menganggap Tergugat(Ic.Ny. Sanny Megiawati Ningsih) tidak bermodal, maka pertanyaannyakemudian adalah; Bagaimana TERGUGAT bisa jadi Pemegang Sahammayoritas kalau memang tidak punya modal ?

Asmawaty, SE.AK (Turut Tergugat III); Muhammad Baharudin,MT (Turut Tergugat IV).8.

Tannawi, SE.Ak., beralamat diWisma GKBI, Lantai 40, Jalan Jenderal Sudirman No.28,Jakarta 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22Januari 2013,Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jalan JenderalGatot Subroto No.4042, Jakarta 12190, dalam hal inimemberikan kuasa kepada :1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding,Direktorat Jenderal Pajak,2.

Fotokopi data elektronik Slip Gaji Hermansyah, SE.Ak bulan September 2020,yang telah dibubuhi meterai secukupnya, tidak dapat telah dicocokkan denganaslinya, akan tidak dibantah oleh Pemohon, bukti T.2;Bahwa terhadap bukti tersebut Termohon Rekonvensi tidak membantahdan membenarkan bukti tersebut;Bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk menguatkandalil bantahan dan dalil gugatan rekonvensi Pemohon Rekonvensi dipersidangan telah mengajukan dua orang Saksi bernama: MHereda HafniNasution binti

,masingmasing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh RAMZI, SE.Ak., SH,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri olehIDAM KHOLID DAULAY, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri KualaSimpang dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;HAKIMHAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA,FADHLI, S.H. SADRI, S.H., M.H.DESCA WISNUBRATA, S.H.PANITERA PENGGANTIRAMZI, SE., Ak., SHHalaman 36 dari 36 Putusan No. 34/Pid.Sus/2017/PN Ksp

Lenggogeni, SE.AK,MM.CMA sebagaiPihak Kedua;1 (satu) lembar Salinan Perjanjian Pinjaman Modal Kerjatertanggal 27 Maret 2018 antara Hendrik Leonardus sebagaiPihak Pertama dan Darman Mappangara sebagai Pihak Kedua;1 (satu) lembar Salinan Cek No.

Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah tidak mengenal SPMLS dan SP2DLS yangditujukan kepada pihak ketiga ditambah dengan kalimat untuk diberikankepada masingmasing yang berhak.Bahwa benar Ahli TUTI SUSILAWATI, SE, AK berpendapat SP2D harusdiserahkan oleh Kuasa BUD langsung kepada pihak ketiga yang tercantumdalam SP2D tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 218 ayat (2)Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah.Bahwa benar Ahli Tuti Susilawati, SE.AK

penyerahannya dilakukan melalui ajudan WalikotaBandung, Wakil Walikota, Sekda dan kelompok pembantu pimpinan (KPP)dengan nilai bantuan sebesar Rp. 31.441.775.000, atas dasar permintaanlisan, sehingga terdapat dana bantuan sosial Kota Bandung tahun 2010yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.9.440.225.000, ;Bahwa benar dana bantuan sosial Kota Bandung tahun 2010 yang tidakdipertanggungjawabkan yang merupakan kerugian keuangan negara adalahsebesar Rp.9.440.225.000,;Bahwa benar ahli Tuti Susilawati, SE.AK

penerima maka hal itu tidak dipandang sebagaikerugian keuangan negara, sehingga kerugian keuangan negara dalampenyaluran dana bantuan sosiaal Kota bandung 2010 adalah sebesarRp.9.440.225.000,; sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPerhitungasn Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Kasus DugaanPenyimpangan Penggunaan Dana APBD Kota Bandung Pada Pos AnggaranDana Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2009 dan 2010 Nomor SR1504/PW10/5/2012 tanggal 02 Maret 2012.152 Bahwa benar benar ahli Tuti Susilawati, SE.AK

oleh Penasihat HukumTerdakwa pencairan dana Bantuan Sosial tahun anggaran 2009 dan 2010merupakan tanggung jawab pribadi dari Terdakwa.Bahwa benar seluruh Kerugian Negara sebesar Rp. 9.916.325 000, (sembilanmilyar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)berdasarkan hasil audit BPKP Propinsi Jawa Barat pada Pos Anggaran danBantuan Sosial tahun anggaran 2009 dan 2010 Nomor : SR1504 / PW1i0 / 5 /2012 tanggal 02 Maret 2012 dan berdasarkan keterangan ahli Tuti Susilawati,SE.Ak

SP2D dengan nilaisebesar Rp. 426.600.000, (empat ratus dua puluh enam juta enamratus ribu rupiah);Ternyata dalam proses penerbitan SP2D tersebut, telah merugikan KeuanganNegara sebesar Rp. 9.440.225.000, (Sembilan milyar empat ratus empatpuluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) berdasarkan hasil auditBPKP Propinsi Jawa Barat pada Pos Anggaran dan Bantuan Sosial tahunanggaran 2009 dan 2010 Nomor : SR1504 / PW10 / 5 / 2012 tanggal 02Maret 2012 dan berdasarkan keterangan ahli Tuti Susilawati, SE.Ak

Taufik Setiawan, SE.Ak. M.Si, selaku Kuasa PenggunaAnggaran;1 (satu) lembar Surat Pengantar Kepada Pejabat Pengelola KeuanganAceh sebagai BUA Nomor : 1056/SPLS/Bel.Bant/2011 tertanggal 29Nopember 2011;1 (satu) lembar Copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor :1056/SPLS/Bel.Bant/2011 tertanggal 29 Nopember 2011 ke NomorRekening PT.

Taufik Setiawan, SE.Ak. M.Siselaku Kuasa Pengguna Anggaran;1 (satu) lembar Surat Pengantar Kepada Pejabat Pengelola KeuanganAceh sebagai BUA Nomor : 1056/SPLS/Bel.Bant/2011 tertanggal 29Nopember 2011;1 (satu) lembar Copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor :1056/SPLS/Bel.Bant/ 2011 tertanggal 29 Nopember 2011 ke NomorRekening PT.

SUDIARTO, SE.Ak, saksi DENTA IRAWAN, dan saksi AHMADZULKARNAIN, MT, saksi Drs. H. EDDY JUNAEDI, M.Pd, saksi H. UCUKUSWANDI, SH., M.Si..dan saksi ERLIS EKA FITRIANA, = saksiDrs.NANA SUPRIATNA, dimana dalam pertemuan tersebut saksiDrs.

Sudiarto, SE.Ak, saksi Denta lIrawan dan saksi AhmadZulkarnaen, MT, memutuskan untuk menunjuk travel yangmemfasilitasi kegiatan kunjungan kerja tanpa melalui prosespengadaan barang dan jasa, yaitu bertentangan denganketentuan pasal 3 Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.Him 46 dari 348 hlm Putusan No. 31/Pid.

Sudiarto, SE.Ak, saksi Denta lIrawan dan saksi AhmadZulkarnaen, MT, memutuskan untuk menunjuk travel yangmemfasilitasi kegiatan kunjungan kerja tanpa melalui prosespengadaan barang dan jasa, yaitu bertentangan denganketentuan pasal 3 Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.Him 77 dari 348 hlm Putusan No. 31/Pid.

ADE IRAWAN, M.Si, saksi Drs.SUDIARTO, SE.Ak, saksi DENTA IRAWAN, dan= saksi AHMADZULKARNAEN, MT, saksi Drs. H. EDDY JUNAEDI, M.Pd, (SekretarisDewan) sebagai Pengguna Anggaran (PA), saksi H.

SUDIARTO, SE.Ak, dan saksi AHMADZULKARNAEN, MT.), saksi Drs. H. EDDY JUNAEDI, M.Pd, (SekretarisDewan) sebagai Pengguna Anggaran (PA), saksi H. UCU KUSWANDI,SH., M.Si., sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saksi ERLISEKA FITRIANA, S.Sos. sebagai Pejabat Pelaksana Teknis KegiatanHlm 262 dari 348 hlm Putusan No. 31/Pid. Sus TPK/2016/PN.Bdg14,16.

DEWI WULAN SARI SE.Ak, Tempat tanggal lahir, Ternate, 6 Mei1984/ Umur 33 Tahun, Agama Islam, PekerjaanPegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Cempedak RT. 006RW. 003 Kelurahan Kasturian Kecamatan Ternate UtaraKota Ternate Provinsi Maluku Utara, untuk selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT III;4.

Nasional R. dari Sutarmantanggal 26 Oktober 2008 sebesar Rp 3.250.000, (tiga juta dua ratuslima puluh ribu rupiah) ;Barang bukti No. 1 s/d 387 tersebut di atas dikembalikan kepada JaksaPenuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000(lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.2336/Pid.B/2008/PN.Jkt.Pst tanggal 8 April 2009 yang amar lengkapnyasebagai berikut :1.Menyatakan bahwa Terdakwa FERRY JOKO JULIANTONO,SE.AK

Msitidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Keempat, DakwaanKelima, Dakwaan Keenam, dakwaan Ketujuh dan dalam dakwaanKedelapan ;Membebaskan Terdakwa dari dakwaandakwaan tersebut ;Menyatakan Terdakwa FERRY JOKO JULIANTONO,SE.AK Msi telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPenghasutan sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaanPertama, dakwaan Kedua dan dalam dakwaan Ketiga ;Menjatuhkan

pemidanaan oleh karena itu kepada Terdakwa FERRY JOKOJULIANTONO,SE.AK Msi dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelumputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangi seluruhnya daripidana yang dijatuhi ;Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;Menyatakan barang bukti berupa :1.1 (satu) keeping kaset CD unjuk rasa menolak kenaikan BBM di depanIstana Negara RI pada tanggal 21 Mei 2008 oleh Forkot, FrontPembebasan Nasional (FPN), Serikat

Surat nomor : 10/SPP.821.23/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011 berupa Surat Pernyataan Pelantikan atas nama Ipan, SE.Ak,MT. 59. Surat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Layanan Tarempa nomor: TPN-TRP/2.1/058tanggal 26 Maret 2015 Perihal: Klarifikasi / Konfirmasi. Ditujukan kepada Sekretariat Daerah Pemda Kab. Kepulauan Anambas Up. Kepala Bagian Keuangan Daerah (BUD).

Ditetapkan tanggal 21 Juli2011.Surat nomor : 10/SPP.821.23/VIV2011 tanggal 22 Juli 2011 berupaSurat Pernyataan Pelantikan atas nama lpan, SE.Ak,MT.Surat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tok Kantor LayananTarempa nomor: TPNTRP/2.1/058tanggal 26 Maret 2015 Perihal:Klarifikasi / Konfirmasi. Ditujukan kepada Sekretariat Daerah PemdaKab. Kepulauan Anambas Up.

Ditetapkan tanggal 21 Juli2011.Surat nomor : 10/SPP.821.23/VIV2011 tanggal 22 Juli 2011 berupaSurat Pernyataan Pelantikan atas nama lpan, SE.Ak,MT.Surat pernyataan tanggal 24 Februari 2015 yang ditandatangani olehSurya Darma Putra, SE.Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor55 tahun 2013 tentang pengangkatan Surya Darma Putra menjadiPejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Perangkat Kerja Daerah.

Ditetapkan tanggal 21Juli 2011.58.Surat nomor : 10/SPP.821.23/VIV2011 tanggal 22 Juli 2011 berupaSurat Pernyataan Pelantikan atas nama lpan, SE.Ak,MT.59.Surat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor LayananTarempa nomor: TPNTRP/2.1/058tanggal 26 Maret 2015 Perihal:Klarifikasi / Konfirmasi. Ditujukan kepada Sekretariat Daerah PemdaKab. Kepulauan Anambas Up.

Surat nomor : 10/SPP.821.23/VI/2011 tanggal 22 Juli 2011berupa Surat Pernyataan Pelantikan atas nama lpan, SE.Ak,MT.59. Surat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tok Kantor LayananTarempa nomor: TPNTRP/2.1/058tanggal 26 Maret 2015 Perihal:Klarifikasi / Konfirmasi. Ditujukan kepada Sekretariat Daerah PemdaKab. Kepulauan Anambas Up.

Sudiarto, SE.Ak, saksi Denta lrawan, dan saksi AnmadZulkarnaen, MT.), saksi Drs. H. Eddy Junaedi, M.Pd, (Sekretaris Dewan)selaku Pengguna Anggaran (PA), saksi H. Ucu Kuswandi, SH., M.Si.,sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), saksi Drs.

Sudiarto, SE.Ak,saksi Denta Irawan, dan saksi Anmad Zulkarnaen, MT.), saksi Drs. EddyJunaedi, M.Pd., sebagai Pengguna Anggaran (PA), dan saksi H. UcuKuswandi, SH., M.Si., sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yangmembahas dan menghasilkan kesimpulan rapat sebagai berikut :. Untuk masalah pembahasan Pansus X kita sepakati dari tanggal 5 sampaidengan tanggal 8 September 2011, supaya dapat menyelesaikanpembulatan pada tanggal 8 September 2011..

Sudiarto, SE.Ak kemudian diganti oleh H.Nabsun, S.Sos sekitar bulan Oktober 2012Wakil Ketua III : Denta IrawanBahwa benar saksi pernah ditugaskan untuk mengikutiPerjalanan Dinas Kegiatan Rancangan Peraturan DaerahDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi TahunAnggaran 2011, yang menugaskan adalah Ketua DPRD KotaCimahi Drs. H.

Sudiarto, SE.Ak kemudian diganti oleh H.Nabsun, S.Sos sekitar bulan Oktober 2012Wakil Ketua III : Denta IrawanBahwa benar saksi pernah ditugaskan untuk mengikuti PerjalananDinas Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2011, yangmenugaskan adalah Ketua DPRD Kota Cimahi Drs. H.

Zulkifli, PocutNurhayati, Pocut Nilawati, Pocut Zuraida, Pocut Nirwana dan Pocut Zubaidahyang merupakan orang yang menjual tanah terperkara kepada Tergugat I dalamperkara ini (Firmandez, SE.AK) dan pada tanggal 10 September 2004, M. Alibin Sulaiman yaitu suami Penggugat I dan juga ayah dari Penggugat II, III, IV,V dan VI telah menggugat Tergugat I ke Pengadilan Negeri Bireuen dimanaobjek perkara No. 14/PDT.G/2004/PNBir jo.

GIDEON SINAMBELA, SaksiFIRDAUS, Saksi RIZAL EFENDI dan Ahli AFDAL SATI, SE.Ak. CFE., alatbukti Keterangan Terdakwa dr. WARTA SIRITOITET dan TerdakwaGERMINUS, S.Sos;E.

DIANA RAHMAWATI,SE.AK. 2. ARYO SALOKO, 3. SUEDLS.Sos,Msi. yang masing masing saksi tersebut, telah memberikan keterangan dibawah sumpahyang pada pokoknya adalah sebagai berikut :1. Saksi DIANA RAHMAWATLSE.AK.Bahwa saksi adalah anak kandung dariPenggugat ; Bahwa benar saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II, tetapi tidak adahubungankeluarga ;Bahwa benar saksi tahu masalah hutang piutang antara Orangtua/ Ibu saksibernama Dra. Hj. Sudarmi,MM.

DONI BUDIONO, ST, SE.Ak.,SH..MHberdasarkan surat kuasa khusus No. SKHKM122 bertanggal 27 Maret 2012 dantelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo dengan No.42/2012tanggal 2 April 2012 selanjutnya disebutTERGUGAT II; Ir. Juanda No. Ponorogo, selanjutnya disebut TERGUGAT III;KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG MADIUN, alamat Jl. Serayu Timur Nomor 141 Madiun Telp. 0352468603, dalam hal inimemberikan kuasa kepada 1. Dr. INDRA SURYA, SH,LL.M, 2. DIDIKHARIYANTO, SH.,MM, 3.

., Dwi Atmoko, SE.Ak.,BKP.

;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada Hari KAMIS, tanggal 06Pebruari 2014 oleh kami : GUNAWAN TRI BUDIONO,SH . selaku Hakim Ketua,NURBAYA LUMBAN GAOL, SE.Ak dan SUMALI, SH.

(NURBAYA LUMBA AOL,SE.Ak.)ttd(SUMALI, SH. MH.) Panitera Pengganti,ttd(KADEK YULIANI, SH )Untuk Salinan Resmi.Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,(IGDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH)NIP. 19630424 198311 1 OO1.CatatanDicatat disini bahwa salinan resmi Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri DenpasarNomor : 17/Pid.Sus/TPK/2013/PN.

,masingmasing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh RAMZI, SE.Ak., SH,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri olehIDAM KHOLID DAULAY, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri KualaSimpang dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;HAKIMHAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA,FADHLI, S.H. SADRI, S.H., M.H.DESCA WISNUBRATA, S.H.PANITERA PENGGANTIRAMZI, SE., Ak., SHHalaman 34 dari 34 Putusan No. 32/Pid.Sus/2017/PN Ksp