telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1)Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikatelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan alternatif kedua;Menimbang, bahwa asas hukum Pidana tiada pidana tanpa kesalahan(geen straaf Zonder schuld) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkanagar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan alternatif Kesatu;Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan permohonan secaralisan tertanggal 31 Mei 2018 yang pada pokoknya terdakwa minta hukumanyang seringanringannya, mengenai permohonan terdakwa tersebut akandipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa asas hukum Pidana tiada pidana tanpa kesalahan(geen straaf

Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikatelah terbukti dalam perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim dakwaan KeduaPenuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukumdengan kualifikasi Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golonganI bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram ;Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundangundangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan tiada pidana tanpakesalahan (geen straaf

dengan Pasal 193 Ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 jo Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001, makaterhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yangsetimpal dengan kesalahannya sebagaimana dalam doktrin Hukum Pidana dandidalam perundangundangan kita dikenal adanya asas hukum yang menyatakantiada pidana tanpa kesalahan (Geen Straaf

TINDAKPIDANA KORUPSIMENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN,KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENAJABATAN ATAU KEDUDUKAN, sebagaimana didakwakan dalamDakwaan Subsidair Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta Nukum yangterungkap dipersidangan yang didasarkan dari keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapatbahwa tidak terdapat halhal atau alasanalasan yang dapatmenghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwaatau adanya bukti sebagai alasan pemaaf (Straaf

;won= === Menimbang, bahwa kesalahan merupakan hal penting dalam hukumpidana, sebab menurut asas hukum pidana, seseorang tidak dapat dijatuhi pidana, tanpaadanya kesalahan (geen straaf zonder schuld).

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakantelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan permohonan secaralisan tertanggal 1 Agustus 2019 yang pada pokoknya terdakwa minta hukumanyang seringanringannya, mengenai permohonan terdakwa tersebut akandipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa asas hukum Pidana tiada pidana tanpa kesalahan(geen straaf

empatbelas ribu rupiah ) dan kotak amalnya, 1 (satu) Unit Sepeda Pancal warna biru putih merk Phonix, yang disitamenurut ketentuan peraturan/Perundangundangan dan telah diajukan ke muka persidangan, makamengenai statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus puladibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP ; Menimbang, bahwa sebelum Hakim sampai pada penentuan Straaf

nn nn Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 2 buah Aluminium masingmasing seberat 10Kg, yang disita menurut ketentuan peraturan/Perundangundangan dan telah diajukan ke mukapersidangan, maka mengenai statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ; Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus puladibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP ; Menimbang, bahwa sebelum Hakim sampai pada penentuan Straaf

Olehkarena Negara kita tidak menganut ajaran Strict Liability tetapi menganutajaran Geen Straaf Zonder Schuld (tiada hukuman tanpa kesalahan) ;Bahwa berdasarkan uraian di atas ternyata tidak ada kerugian keuanganNegara oleh karena fakta persidangan Keseluruhan Dana DAK termasukDana Proyek Pengadaan Sarana Penunjang Buku Perpustakaan di DinasPertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan Kota Tomohon Tahun 2007ada tersimpan di Kas Daerah Kota Tomohon pada akhir Tahun Anggaran2007 ditarik oleh saksi

Van Bemelen, Straaf Voordering, cetakan 1950, halaman 90,yang menyatakan bahwa masingmasing pihak dalam suatu persidangan, yaituJaksa Penuntut Umum, Pembela/ Penasihat Hukum Terdakwa dan HakimHalaman 61 dari 64 halaman, Putusan Nomor 155/Pid.B/2014/PN.Pwt.adalah mempunyai fungsi yang sama, meskipun masingmasing mempunyaiposisi yang berbeda, maka sudah selayaknya masingmasing pihak memilikipendirian yang berbeda pula. Fungsi yang sama adalah karena pada dasarnyamasingmasing pihak :1.

dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah dinyatakanterbukti, maka dakwaan lebih subsidair tidak perlu dibuktikan lagi.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan yang didasarkan dari keterangan saksisaksi dan keteranganterdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat halhal ataualasanalasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana padadiri terdakwa atau adanya bukti sebagai alasan pemaaf ( Straaf

pidana yang dijatunkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa namun demikian dengan memperhatikankeadaankeadaan subjektif pada diri Terdakwa atas perbuatan pidana yangterjadi dan terungkap di persidangan a quo, sikap Terdakwa yang kooperatifsehingga memperlancar jalannya persidangan dan keadaankeadaan yangmeringankan Terdakwa dalam hal lamanya pidana (straaf

Maka putusan dan pertimbanganmajelis hakim tingkat pertama tersebut diatas sudah tepat dan benar sesuaidengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga beralasan apabila MajelisHakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum dari putusantersebut dalam mengadili perkara ini kKecuali mengenai pidana yang dijatuhkanterhadap terdakwa (straaf macht) majelis hakim tingkat banding tidaksependapat dengan majelis hakim tingkat pertama dan akan merubah /memperbaiki sebagaimana dipertimbangkan dibawah

Bahwa menurut Profesor Van Hamel, arti dari pidanaatau straaf menurut hukum positif dewasa ini adalah ~suatupenderitaan yang bersifat knusus, yang telah dijatunkan olehHal 51 dari 61 hal Putusan Nomor : 09K/PM.III19/AD/I/2020kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidanaatas nama negara sebagai penanggungjawab dariketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yaknisematamata karena orang tersebut telan melanggar suatuperaturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara (Drs.P.A.

Dengan demikian putusan dan pertimbangan Majelis Hakimtingkat pertama tersebut diatas sudah tepat dan benar serta sudah sesuai denganketentuan hukum yang berlaku sehingga beralasan apabila Majelis Hakim tingkatbanding mengambil alih pertimbangan hukum dari putusan tersebut dalam mengadiliperkara ini kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa (straaf macht)Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertamadan akan merubah / memperbaiki sebagaimana dipertimbangkan

tersebut di atas meliputi keteranganpara saksi, keterangan Terdakwa, analisa barang bukti,serta analisa yuridis, maka Penasihat Hukum sangatyakin mengambil kesimpulan sebagai berikut:1) Bahwa Terdakwa Serda Etk Ahmad Sururi NRP125653 tidak terbukti secara sah dan meyakinkantelah melakukan tindak pidana sebagaimana diaturdalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UndangUndangRI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.2) Bahwa oleh karenanya sesuai dengan Asas Umumdalam Hukum Pidana tiada pidana tanpakesalahan (Geen Straaf

MajelisHakim tidak sependapat dengan uraian pembelaan PenasehatHukum Terdakwa.Menimbang, bahwa karena semua unsur PasSal 49 ayat 1huruf (a) Undangundang No. 7 tahun 1992 tentangperbankan, sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangundang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahanatas Undangundang No. 7 tahun 1992 tentang perbankantelah terpenuhi atau terbukti serta juga tidak ternyataTerdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebutmempunyai alasanalasan penghapus kesalahan ataupengecualian pemidanaan (Straaf

perbuatannya memenuhiunsurunsur dari pasal sebagaimana dakwaan kesatu primair Penuntut Umum yaitu Pasal340 KUHP, oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasiDengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawaorang lain;Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalamperundangundangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan tiada pidana tanpakesalahan (geen straaf

Terdakwaharuslahdinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;Menimbang, bahwa para terdakwa telah mengajukan permohonansecara lisan tertanggal 1 Agustus 2019 yang pada pokoknya para terdakwaminta hukuman yang seringanringannya, mengenai permohonan paraterdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidanadalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa asas hukum Pidana tiada pidana tanpa kesalahan(geen straaf

pertimbanganpertimbangan sebagaimanaterurai di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur daridakwaan Primar Penuntut Umum yaitu Pasal 374 KUHP yang didakwakankepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasiPenggelapan dalam jabatan;Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundangundangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan tiada pidana tanpakesalahan (geen straaf