Ditemukan 752 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : umumã umumâ umumm umum umurâ umum0 umumn umumb umuml umumu umumt umur1
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-06-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 791 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 20 Juni 2016 — SISKA FUJIYANTI, S.E.;
63 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi / Penuntut Umum1. Peraturan hukum diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimanamestinya.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-10-2013 — Putus : 28-02-2014 — Upload : 17-03-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 30/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jbi
Tanggal 28 Februari 2014 — IR.SABRI M.MP BIN H.BAHARUDDIN
61 — 23
  • Dulan Dariditandatangani POKJA pelelangan umum1 (satu) Iembar ash Surat Nomor 96 /POKJA/KV/Kapal 3 GT/APBD/2011tanggal 23 September 2011 perihal klarifikasi dan verifikasi yang ditujukankepada CV.Bunga Tanjung yang ditandatangani POKJA Pelelangan Umum.3 (tiga) lembar asli Berita Acara hasil pelelangan No : 98/POKJALU/kapal 3GT/APBD/DKP/2011 tanggal 27 September 2011 yang ditandatangani POKJApelelangan umum barang dan jasa Dinas Kelautan dan Perikanan TA.2011.1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pelelangan
    Dulan Dariditandatangani POKJA pelelangan umum1 (satu) lIembar ash Surat Nomor 96 /POKJA/KV/Kapal 3 GT/APBD/2011tanggal 23 September 2011 perihal klarifikasi dan verifikasi yang ditujukankepada CV.Bunga Tanjung yang ditandatangani POKJA Pelelangan Umum.3 (tiga) lembar ashi Berita Acara hasil pelelangan No : 98/POKJALU/kapal 3GT/APBD/DKP/2011 tanggal 27 September 2011 yang ditandatangani POKJApelelangan umum barang dan jasa Dinas Kelautan dan Perikanan TA.2011.1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pelelangan
Pengadilan PN KARAWANG Perdata
Register : 02-05-2018 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 12-07-2018
Putusan PN KARAWANG Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Kwg
Tanggal 26 Juni 2018 — PT. PERTIWI LESTARI, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Lawan: 1. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KABUPATEN KARAWANG, selanjutnya disebut sebagai Termohon I; 2. PT. KERETA CEPAT INDONESIA CHINA, selanjutnya disebut sebagai Termohon II; 3. PT PILAR SINERGI BUMN INDONESIA PT PSBI, selanjutnya disebut sebagai Termohon III. 4. KANTOR JASA PENILAI PUBLIK MUTTAQIN BAMBANG PURWANTO ROZAK USWATUN DAN REKAN KJPP MBPRU, selanjutnya disebut sebagai Termohon IV;
257 — 219
  • PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARATSEBAGAIMANA DIATUR DI DALAM PERATURAN MAHKAMAHAGUNG NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGAJUANKEBERATAN DAN PENITIPAN GANTI KERUGIAN KE PENGADILANNEGERI DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNANUNTUK KEPENTINGAN UMUM1.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 17-06-2014 — Putus : 18-11-2014 — Upload : 12-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 104/G/2014/PHI/PN.BDG
Tanggal 18 Nopember 2014 — DEVY RIANTY, S.IP; LAWAN; PT. INTER OCEANINDO LOGISTIKTAMA; PT. ANDAL LAUTAN NIAGA; MOHAMMAD NOAH HAJI;
127 — 24
  • 18,270,000 106 00 0114 Ita Kasmita 1112042Gudang9 2,100,0 225,00 50,000 /16,625,00000 0115 Dede Acim 5103000/Gudang3 2,100,0 225,00 45,000/16,590,00000 0116 Zaenal Abidin 1100000Supir1 2,100,0 295,00 65,000 /17,220,00000 0117 Reza Kharisma 1109000Adm.GdgA. 2 2,100,0 350,00 20,000 17,290,00000 0118 Ahmad 1187000;/UmumPujiantoro 1 2,100,0 130,00 15,610,00000 0119 Gatot Suhartono 1195000Umum1 2,100,0 30,000 90,000 /15,540,00000120 Sardi 1112026;/Umum 5 2,100,0 40,000 14,980,00000121 Sutikno 1102001;/Umum1
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-03-2013 — Putus : 10-06-2013 — Upload : 27-06-2014
Putusan PN PADANG Nomor 11/Pid.B/TPK/2013/PN.PDG
Tanggal 10 Juni 2013 — MARYUSMAL, SP
109 — 36
  • yang dibuat pada tanggal 15 Januari 2009;142 1 (satu) bundel foto copy kwitansi kegiatan perluasan kebun gambir NagariSialang dari Kelompok Sontung Kalowan yang dibuat pada tanggal 15Januari 2009;143 1 (satu) bundel foto copy kwitansi kegiatan perluasan kebun gambir NagariSialang dari Kelompok Tani Sejahtera yang dibuat pada tanggal 15 Januari2009;144 Dokumentasi dan CD proyek perluasan kebun gambir kenagarian sialang;145 Dokumendokumen yang berhubungan dengan perkaraDikembalikan kepada Penuntut Umum1
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 23-08-2018 — Putus : 11-01-2019 — Upload : 07-05-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto
Tanggal 11 Januari 2019 — Pidana Ir.H.Syarifuddin S. Haddade
155 — 30
  • UMUM1. Mobilisasi Ls 1 34.450..00 34.450.00002. ManajemenKeselamatan Ls 1 3.950..000 3.950..000Lalu LintasJumlahhargapekerjaanDivisi 1 38.400.000,0(masukpadaRekapitulasiDaftarKuantitasdanHarga) 0DIVISI 2. DRAINASE1. GalianUntukSelokan, M3 360) 72.308,89 26.031.200,4Drainase Dan Saluran Air 02. PekerjaanPasanganBatu M3 12 713.444,24 8.561.331,27Dengan Mortar3.
    UMUM1. Mobilisasi Ls 1 34.450..000 34.450.0002. ManajemenKeselamatanLalu Lintas Ls 1 3.950..000 3.950..000JumlahhargapekerjaanDivisi 1 38.400.000,00(masukpadaRekapitulasiDaftarKuantitasdanHarga)DIVISI 2. DRAINASE1. GalianUntukSelokan, Drainase Dan M3 360 72.308,89 26.031.200,40Saluran Air2: PekerjaanPasanganBatuDengan Mortar M3 12 713.444,24 8.561.331,273.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-10-2013 — Putus : 28-02-2014 — Upload : 17-03-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 31/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JBI
Tanggal 28 Februari 2014 — SATRIO, AMD. BIN H. ABU BAKAR
49 — 15
  • Dulan Dari ditandatangani POKJA pelelangan umum1 (satu) lembar asli Surat Nomor 96 /POKJA/KV/Kapal 3 GT/APBD/2011 tanggal 23 September 2011 perihal klarifikasi danverifikasi yang ditujukan kepada CV.Bunga Tanjung yangditandatangani POKJA Pelelangan Umum.3 (tiga) lembar asli Berita Acara hasil pelelangan No : 98/POKJALU/kapal 3.
    Dulan Dari ditandatangani POKJA Pelelangan umum1 (satu) lembar asli surat Nomor 96/POKJA/KV/Kapal 3 GT/APBD/2011 tanggal 23 September 2011 perihal klarifikasi danverifikasi yang ditujukan kepada CV.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 17-10-2018 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 244/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 27 Maret 2019 — ADY PURWANTO, dkk. ; MENTERI DALAM NEGERI RI ; MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI ; KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
116 — 73
  • berdasarkan peraturan perundangundangan in litis, makadapat diartikan Obyek Sengketa a quo dalam perkara in litis adalahKeputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan dan/atauPejabat Pemerintahan atau disebut juga Pejabat Tata usaha Negaraberupa ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atauPejabat Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.Bahwa oleh karena itu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimanadimaksudkan dalam Obyek Gugatan telah memenuhi rumusanUndangundang.Konkrit umum1
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 23-04-2020 — Putus : 08-10-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 26/G/LH/2020/PTUN.PLG
Tanggal 8 Oktober 2020 — Penggugat:
YAYASAN LINGKUNGAN HIDUP OGAN KOMERING ULU RAYA SUMATERA SELATAN OKU RAYA DIWAKILI OLEH SYAIFUL AMIN
Tergugat:
BUPATI OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN
Intervensi:
PT. SWARNA ANUGRAH NUSANTARA
656 — 408
  • Umum1. Pengikutsertaan masyarakat dalam proses izin lingkungan dilakukanmelalui:a. Pengumuman permohonan izin lingkungan; danb. Pengumuman izin lingkungan yang telah diterbitkan.2. Pengumuman permohonan izin lingkungan dan pengumuman izinlingkungan yang telah diterbitkan untuk rencana usaha dan/ataukegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKLUPL dilakukan olehMenteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengankewenangannya.3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 05-10-2016 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1025 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 5 Oktober 2016 — MARYANI binti MARTO UTOMO;
163 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta padatanggal 22 Februari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta denganalasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan caramenurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formaldapat diterima;Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II pada pokoknya sebagai berikut:Alasan Kasasi Pemohon Kasasi Penuntut Umum1
Pengadilan PT BANGKA BELITUNG Pidana Khusus
Register : 14-04-2020 — Putus : 14-05-2020 — Upload : 14-05-2020
Putusan PT BANGKA BELITUNG Nomor 7/PID.TPK/2020/PT BBL
Tanggal 14 Mei 2020 — Pembanding/Terdakwa : CANDRA, SE alias CANDRA Bin H. MUHAMMAD IDRUS.
Terbanding/Penuntut Umum : FRANS JOMAR KARINDA, SH
225 — 74
  • Sertifikasi Luminer untukSNI 046973.2.32005Pencahayaan Jalan Umum1) SNI ISO 9001:20082) ISO 14001:2015J. SertifikasiSNI SOProdusen :3) ISO OHSAS18001:2007Halaman 37 dari 136 halaman Put No 7/ Pid TPK / 2020 / PT BBL2.PV MODULES(PHOTOVOLTAIC)SOLAR CHARGECONTROLLER(SCC) /BATTERYCHARGEREGULATOR(BCR)CHARGING MPPTPUSLITKIMLIPI /Laboratorium PengujianK. SertifikasiHasilPengukuranDalam Negeri YangTerakreditasi KANKementerianL. SertifikasiTKDN (TingkatKandungan Dalam Negeri)PerindustrianRIMinimal 30%M.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 15-02-2016 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 760 K/PID.SUS/2015
Tanggal 15 Februari 2016 — Ir. FAISAL
399 — 358 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 12/2008 tanggal 24 Desember 2008 pada Bab VIItentang Perhitungan Kerugian Negara/Daerah halaman 59Bagian D tentang TahapanTahapan Pemeriksaan padaangka 15 tentang Pelaporan Pemeriksaan dijelaskan bahwalaporan hasil pemeriksaan investigatif harus menyajikanbentuk dan susunan laporannya pemeriksaanan sebagaiberikut :BAB : SimpulanMenguraikan jumlah nilai kerugian Negara yang terjadiakibat perbuatan melawan hukum yang berindikasi tindakpidana korupsi yang dilakukan oleh pihakpihak terkait ;BAB II : Umum1
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-01-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 8 Juni 2016 — SURATNO, SE Bin SUMARNO
71 — 18
  • Menentukan = langkahlangkah perbaikan = atas berbagaipenyimpangan kebijakan dalam bidang perencanaan, pelayanaan,sekretariat.Wewenang Direktur Umum1.Bersamasama Direktur Utama dalam rangka mengurus kekayaandan asset PD. BKK Eromoko2.
    Meneliti semua dokumen administrasi yang berkaitan denganbidang perencanaan, pelayanan dan sekretariatHalaman 124 dari 239 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2016/PN Smg3.Bersamasama Direktur Utama merumuskan, menetapkan danmenempatkan pegawai berdasarkan pada struktur organisasi yangada secara menyeluruh, termasuk pemberian penghargaan dansangsi terhadap seluruh pegawaiTanggung jawab Direktur Umum1.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-10-2011 — Putus : 17-11-2011 — Upload : 11-09-2012
Putusan PT MEDAN Nomor 21/PID.SUS/2011/PT-MDN
Tanggal 17 Nopember 2011 — H.HADI ASHARI NST,SOS.MM
58 — 23
  • atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukanoleh terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM dengan cara sebagaiberikut: 28e Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Persatuan SepakbolaSidimpuan (PS.Sidimpuan) Nomor : SKEP001/PS.SIDIMPUAN/III/2008tanggal 10 Maret 2008, struktur organisasi PS SIDIMPUAWN adalah sebagaiberikut :Pembina / PenasehatKetua UmumWakil Ketua UmumSekretarisWakil Sekretaris UmumBendahara Umum1
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-04-2015 — Putus : 09-09-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pgp.
Tanggal 9 September 2015 — Ir. JUNAIDI ABBAS, MM Bin ABBAS
105 — 18
  • BANGUNAN PERMUKIMAN1 Rumah Transmigran dan jamban 25,00 Unit Rp 32.532.276,14 Rp 813.306.903,44Keluarga T36Sub Total C Rp 813.306.903,44IV BANGUNAN FASILITAS UMUM1 Rumah lbadah (Masjid) 0,00 Unit Rp 155.956.000,00 Rp 0,002 Gudang Unit 0,00 Unit Rp 89.594.000,00 Rp 0,003 Rumah Petugas 0,00 Unit Rp 147.800.000,00 Rp 0,004 BalaiDesa 0,00 Unit Rp 157.845.000,00 Rp 0,00Sub Total D Rp 0,00V SARANA AIR BERSIH1 Sumur Gali 15,00 Paket Rp 4.000.000,00 Rp 60.000.000,002 Gentong Plastik 40,00 Buah Rp 585.000,00
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-04-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg
Tanggal 14 April 2016 — JHONY HUSBAN, S.T, M.M
170 — 42
  • Wijaya Karya (Persero) Tbk.Nomor PS.02.03/C.WIL IV.003/2009 tanggal 14 Desember 2009 Perihalsanggahan pengumuman pemenang pelelangan jasa pemboronganpekerjaan pembangunan dermaga trestle di Pelabuhan KubangsariKecamatan Ciwandan, Cilegon.1 (Satu) bundel copy Dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor :615/1011/SPMK/PPKDPU/2009 tanggal 22 Desember 2009.1(Satu) lembar dokumen fotocopy legalisir Struktur Organisasi ProyekPembangunan Dermaga Trestle Dinas Pekerjaan Umum1(Satu) bundel dokumen asli
    Wijaya Karya (Persero) Tbk.Nomor PS.02.03/C.WIL IV.003/2009 tanggal 14 Desember 2009 Perihalsanggahan pengumuman pemenang pelelangan jasa pemboronganpekerjaan pembangunan dermaga trestle di Pelabuhan KubangsariKecamatan Ciwandan, Cilegon.1 (Satu) bundel copy Dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (GPMK) Nomor :615/1011/SPMK/PPKDPU/2009 tanggal 22 Desember 2009.1(Satu) lembar dokumen fotocopy legalisir Struktur Organisasi ProyekPembangunan Dermaga Trestle Dinas Pekerjaan Umum1(Satu) bundel dokumen asli
    Wijaya Karya (Persero) Tbk.Nomor PS.02.03/C.WIL IV.003/2009 tanggal 14 Desember 2009 Perihalsanggahan pengumuman pemenang pelelangan jasa pemboronganpekerjaan pembangunan dermaga trestle di Pelabuhan KubangsariKecamatan Ciwandan, Cilegon.1 (Satu) bundel copy Dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)Nomor : 615/1011/SPMK/PPKDPU/2009 tanggal 22 Desember 2009.1(Satu) lembar dokumen fotocopy legalisir Struktur Organisasi ProyekPembangunan Dermaga Trestle Dinas Pekerjaan Umum1(Satu) bundel dokumen asli
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 06-10-2020 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 24 Februari 2021 — Penuntut Umum:
LEONARD HASUDUNGAN NT, S.H.
Terdakwa:
JIMMY SEMUEL REINHARD MURMANA, ST
236 — 100
  • KONTRAK cco PEMERIKSAAN Prosentase KETERANGANaL DEVISI TL UMUM1 Mobilisasi Ls 1,000 1,000 0,49 49,46% Sebagian DikerjakanI. DIVISI 3. PEKERIAAN TANAH1 Galian Biasa M3 550,250 1.010,190 757,44 74,98% Volume Berkurang2 Timbunan Biasa M3 48.749,000 50,588,000 50.588,00 100,00% Tetap3 Timbunan Pilihan M3 20.000,000 22.130,000 14.366,15 64,47% Volume BerkurangI. DIVISI 7.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-09-2016 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 17 Nopember 2016 — FRANGKY RATU TAGA
125 — 54
  • Pada saat melakukan pengukuran sudah dipertimnbangkan sudutkemiringannyaAtas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.KETERANGAN AHLI:Ahli yang diajukan Penuntut Umum1. DR.IR. MARSINTA SIMAMORA, MTDidepan persidangan dan dibawah Janji, Ahli memberikan pendapatpada pokoknya sebagai berikut: Bahwa keahlian Ahli adalah manajemen konsiruksi bangunan sipil.Bidang keilmuan saksi pada dasarnya adalah bidang teknik sipil yangpada studi lanjutan S2 dan S3 secara spesifik menekuni manajemenkonstruksi.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 16-06-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 129/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 8 Nopember 2017 — NURMAWATI DEWI BANTILAN, S.E ; DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
170 — 80
  • Bahwa masa jabatan Pimpinan DPD RI sama dengan masajabatan keanggotaan DPD Rl itu sendiri, yaitu Periode 20142019(5 Tahun), bukan untuk masa jabatan Periode April 2017 September 2019 (2 Tahun 6 Bulan), sehingga Keputusan yangbenar ialah Keputusan DPD RI Nomor 02/DPD RIVV20142015Tentang Pimpinan DPD RI tertanggal 2 Oktober 2014 dan BeritaAcara Pengucapan Sumpah Ketua dan Wakil Ketua DPD RItertanggal 2 Oktober 2014 yang berakhir pada tahun 2019.Asas Kepentingan Umum1.Bahwa Keputusan Objek Sengketa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 16-11-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 907 K/PID.SUS/2016
Tanggal 16 Nopember 2016 — Pemohon Kasasi I / PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BALIGE ; Pemohon Kasasi II / TERDAKWA: PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK
69 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terhadap alasan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum1.Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang berkenaan denganpenjatuhan berat ringan pidana tidak dapat dibenarkan karena hal itumerupakan wewenang Judex Facti, untuk menentukan, bukan alasanformal dan objek pemeriksaan kasasi kecuali jika Judex Facti melanggarketentuan pemidanaan, kurang memiliki pertimbangan hukum dalampemidanaan, atau melampaui kewenanganya, sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun1981;b.