Ditemukan 7217 data
80 — 32
PLN (Persero) PIKITRINGSUAR mengirimkan suratkepada Gubernur Sumatera Utara Nomor 470/120/UIP RING SUM '/2011Hal. 30 dari 412 hal. Put.
PLN (Persero) PIKITRINGSUAR mengirimkan suratkepada Gubernur Sumatera Utara Nomor 470/120/UIP RING SUM 1/2011Perihal Permohonan lin Penetapan Lokasi Proyek PLTA Asahan Ill danProduksi Energi Listrik PLTA untuk Masyarakat menyampaikan bahwaproduksi energi listrik PLTA Asahan Ill dengan kapasitas 2x87 MWseluruhnya digunakan untuk keperluan masyarakat Sumatera Utara, dengankonfigurasi 10 MW akan disalurkan kepada masyarakat di desa sekitar lokasiPLTA Asahan Ill di Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan
113 — 44
Anggaran;Bahwa saksi tidak mengetahui berapa AnggaranPerjalan Dinas DPRD Kabupaten Kutai Kertanegaratahun 2005 yang terpakai;Bahwa penggunaan uang Surat Perintah PerjalananDinas (SPPD) Sekretariat DPRD menggunakansistem paket Lump sum dengan perincianpenggunaan sebagai berikut:e Uang saku;e Uang Penginapan;e Uang Transport;e Uang makan;e Dan penggunaan lain terkait perjalanandinas; Bahwa prosedur dan mekanisme pencairanuang perjalanan Dinas Anggota DPRDKabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005adalah
H.Nasaruddin Agussalim,SH.MH
Terdakwa:
Ir. SARIFUDDIN, M, Si Bin SANDIRI MANTARI
91 — 28
Enrekang dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.1.042.272.000,00, (Satu milyar empat puluh dua juta dua ratus tujun puluh duaribu rupiah) dengan jenis kontrak gabungan Lump Sum dan Harga satuan,adapun rekapitulasi harga pekerjaan sebagai berikut : Volume Jumlah HargaUraian Pekerjaan Satuan Harga Satuan Kontrak (Kontrak)DIVISI 1 : UMUMMobilisasi dan Ls Rp.6.050.000,0 1.00 Rp.6.050.000,00Demobilisasi OJumlah Harga Pekerjaan Divisi 1Rp.6.050.000,00DIVISI 3 : PEKERJAAN TANAHTimbunan Sirtu Mes Rp.199.067,78
Enrekang dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.1.042.272.000,00, (Satu milyar empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh duaribu rupiah) dengan jenis kontrak gabungan/Lump Sum dan Harga satuan, adapun rekapitulasi harga pekerjaan sebagai berikut : ; ; Volume Jumlah HargaUraian Pekerjaan Satuan Harga Satuan entra (Kontrak)DIVISI 1 : UMUMMobilisasi dan Ls Rp.6.050.000,0 1.00 Rp.6.050.000,00Demobilisasi 0Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 1Rp.6.050.000,00DIVISI 3 : PEKERJAAN TANAHTimbunan Sirtu Mes Rp.199.067,78
126 — 83
tokopakaian di Pasar Laelangi yang awalnya pada tahun 1997 hanya mengontrak,namun sekarang telah menjadi milik PENGGUGAT (Penggugat I):Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat telahditemukan 1 (satu) unit Toko Pakaian bernama Toko Anugrah berada diPasar Swalayan Laelangi Lantai II, Blok E, dengan ukuran kurang lebih 2 x7,2 Meter disewa oleh S.U sampai dengan tahun 2025, dengan batasbatassebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Toko milik Ahmad; Sebelah Selatan berbatasan dengan Toko Sum
116 — 45
Anggaran;Bahwa saksi tidak mengetahui' berapa AnggaranPerjalanan Dinas DPRD Kabupaten KutaiKertanegaraBahwa penggunaan uang Surattahun 2005 yang terpakai;Perintah PerjalananDinas (SPPD) Sekretariat DPRD menggunakansistem paket Lump sum dengan perincianpenggunaan sebagai berikut:e Uang saku;e Uang Penginapan;e Uang Transport;e Uang makan;e Dan penggunaan lain terkait perjalanandinas; Bahwa prosedur dan mekanisme pencairanuang perjalanan Dinas Anggota DPRDKabupaten Kutai Kertanegara tahun 2005adalah
154 — 55
Saksi hanyamengetahui harga penawaran PT Prima Sum a dalam lelang itupun saksiketahui setelah ada pengumuman lelang yang disampaikan oleh Poppy,dimana Poppy mengatakan bahwa harga penawaran untuk PT. PrimaSuma adalah sebesar Rp.8.389.912.000, dan ternyata PT Prima Sumakalah dalam lelang tersebut. Padahal Terdakwa telah menjanjikan akanmemenangkan PT Prima Suma dalam lelang Pengadaan Alat KesehatanLaboratorium dan penunjang layanan RSUD Cibabat Cimahi TahunAnggaran 2011.
91 — 49
Perkara No.71/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl> tidak ada penawaran yangl ulus evaluasi penawaran;> dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingantidak sehat;> harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuandan Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan lebih tinggi dariHPS;> selurun harga penawaran yang masuk untuk Kontrak Lump Sumdiatas HPS;> sanggahan hasil Pelelangan dari peserta ternyata benar; atau> calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelahdilakukan
47 — 14
Kemudian saksi cangkrukan di warung milik BUK SUM yangsudah tutup di Kmp. Bunalas Tonjung Bangkalan dan sekitar jam22.30 wib saksi kembali menelpon MAT GONDRONG. al.BASUNI dan saksi menanyakan dirinya ada dimana dan dijawabbahwa MAT GONDRONG al.
96 — 17
dihadapan penyidikkejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya, dan keterangan dalam Berita AcaraPenyidikan benar keterangan saksi yang saksi baca dan tandatangani;24Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga.Bahwa saksi sebelumnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil DisporaProvinsi Jawa Barat, jabatan staf pelaksana, dan sekarang dalam prosesfungsional sebagai Widiaswara di Provinsi Jawa Barat.Bahwa di Provinsi Jawa Barat ada Program Pendananaan KompetisiIndeks Pembangunan Sum
72 — 46
Bambang HR, S.Sos, M.Si (masingmasing didakwa dalam dakwaan berbeda/splitsing) bahwa barangbarang yang diadakan oleh pihak rekanan pengadaanpekerjaan paket (1) dan (2) sampai berakhirnya kontrak pada tanggal 29 Desember2011 belum diserahterimaan sesuai kontrak, seharusnya para Terdakwa tidakmelakukan serah terima hasil pekerjaan tersebut, karena diketahui oleh para Terdakwakontrak yang telah disepakati merupakan facta sum servanda bagi mereka;Menimbang, bahwa Terdakwa dan Rudi Susanto, ST (PPTK)
138 — 52
ayat (1a) Prepres No. 54 tahun 2010sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 sertaPasal 34 tentang perubahan kontrak angka 34.1 dan dan Pasal 35 tentangperubahan lingkup pekerjaan angka 35.1Syaratsyarat umum kontrak dalam SuratPerjanjian Kerja Nomor : 600/133/SPK/PUPyk/V2014 sebagai berikut ;Pasal 34.1 menyatakan :Kontrak hanya dapat diubah melalui addendum kontrak.Pasal 35.1 menyatakan :Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau KontrakGabungan Lump Sum
86 — 71
pembanding perlu;Halaman 49 dari 113 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2016/PN PikBahwa menurut Kepres Nomor 80 tahun 2003, jabatan PA dijabat oleh kepalaSKPD demikian juga jabatan PPK bisa juga dijabat kepala SKPD kalau tidakdibentuk secara tersendiri;Bahwa jika ada beberapa item barang yang tidak dilaksanakan/diadakan olehpenyedia barang maka jaminan pelaksanaan pekerjaan akan dicairkan dan kalaukontrak tersebut kontrak harga satuan maka dibayarkan sesuai denganprestasinya, tapi kalau kontrak tersebut lump sum
154 — 85
jasaatas penyelesaian selurun pekerjaan dalam batas waktu tertentu,berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu yang volumepekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkanpembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atasvolume pekerjaan yang benarbenar telah dilaksanakan oleh penyediabarang/ jasa (Pasal 30 ayat 3) Keppres 80/2003);Halaman 205 dari 331 Putusan Nomor 1 /Pid.SusTPK/2017/PN Tte.Bahwa Kontrak lump sum
Melaksanakan perhitungan sesuai dengan SNI, ASTM dll;Bahwa Kontrak harga satuan adalah suatu bentuk kontrak atauperjanjian yang membayarnya berdasarkan satuan pekerjaan; volumepekerjaan, unit price, misal harga beton per kibik Rp. 5.000.000 (limajuta rupiah) dengan kadar besi 300 Kg per meter kibik, jika adakontruksi tiang beton volumenya 3 M kibik maka dibayar sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan seterusnya, sedangkanKontrak lump sum adalah kontrak harga tetap, fixed price kontrakmisal
FAJRIN IRWAN NURMANSYAH,SH.
Terdakwa:
EDI SUKARDI, ST.
76 — 98
.=" Bahwa berdasarkan Summary Report dalam dokumen pengadaanuntuk belanja modal pengadaan Instalasi Biogas di KSB tahun 2013menggunakan Jenis Kontrak Lump Sum yaitu jenis kontrak ataspenyelesaian seluruh pekerjaan yang ditawarkan sesuai denganpersyaratan yang disepakati dalam jangka waktu tertentu denganjumlah harga yang pasti, tertentu dan tetap yang disetujui secaratertulis sebelum pekerjaan dimulai=" Bahwa dapat dipastikan bahwa pekerjaan yang diserahterimakan olehPenyedia tidak sesuai dengan
55 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
tetapi oleh Terdakwa tidak diperhitungkan atau dikurangkan daripembayaran kepada masingmasing kontraktor sehingga itu. merupakanperbuatan melakukan pembayaran yang melebihi hak kontraktor dan karena ituadalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan pasal36 ayat 1 ,2,3 Keppres No. 80 Tahun 2003 adalah tidak benar dan justruputusan Judex Facti adalah bertentangan dengan Pasal 51 Keppres 54 Tahun2010 karena kontrak antara Terdakwa dengan penyedia barang dan jasa adalahkontrak lump sum
124 — 221
dihadapan penyidikkejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya, dan keterangan dalam Berita AcaraPenyidikan benar keterangan saksi yang saksi baca dan tandatangani;24Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga.Bahwa saksi sebelumnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil DisporaProvinsi Jawa Barat, jabatan staf pelaksana, dan sekarang dalam prosesfungsional sebagai Widiaswara di Provinsi Jawa Barat.Bahwa di Provinsi Jawa Barat ada Program Pendananaan KompetisiIndeks Pembangunan Sum
80 — 183 — Berkekuatan Hukum Tetap
seluas + 100M2 dan luas bangunan 5 x 8 M2 dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Barat : Rumah Lubis; Sebelah Timur : Rumah Agian; Sebelah Utara : Rumah lbu Janda; Sebelah Selatan : Jalan;Mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah)bangunan semi permanen sebagai akibat dibongkar ;Biskeron Hutabarat memiliki kerugian dengan luas tanah seluas + 100M2 dan luas bangunan 6 x 8 M2 dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Barat : Rumah Cinta Nainggolan; Sebelah Timur : Rumah Sum
76 — 38
Benyamin Nomleni sebagai Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan kegiatanpembangunan gedung SMA 2 Takari termasuk jenis kontrak lump sum yaitu jeniskontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batasvaktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yangHalaman133 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.SusTPK/2016/PN.Kpg.mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung olehpenyedia barang/jasasebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Keputusan
100 — 36
PLN (Persero) PIKITRINGSUAR mengirimkan surat kepadaGubernur Sumatera Utara Nomor 470/120/UIP RING SUM 1/2011 PerihalPermohonan jin Penetapan Lokasi Proyek PLTA Asahan Ill dan ProduksiEnergi Listrik PLTA untuk Masyarakat menyampaikan bahwa produksi energilistrik PLTA Asahan Ill dengan kapasitas 2x87 MW seluruhnya digunakan untukkeperluan masyarakat Sumatera Utara, dengan konfigurasi 10 MW akandisalurkan kepada masyarakat di desa sekitar lokasi PLTA Asahan Ill di DesaTangga Kecamatan Aek Songsongan
59 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
selaku serikat pekerja dalam mewakili anggota harusmendapat sum kuasa dari anggota yang hendak diwakili kepentingannya sebagaitanda persetujuan ;Bahwa, pemberian surat kuasa kepada serikat pekerja adalah hal mutlak yangsecara jelas diatur dalam Pasal 1972 KUH Perdata "Pemberian Kuasa ialah suatupersetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yangHal. 87 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.SusPHI/2012menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikankuasa "( engelbrecht