ANNY KAPIORU, terhadap Putusan Judex Facti Pengadilan TinggiKupang dan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara a quoterdapat halhal yang mencerminkan ketidakadilan dan kesewenangwenangan Hakimdan untuk menguji ketidakadilan dan kesewenangwenangan Hakim yang terkandung didalam Putusan Judex Facti dalam perkara a quo, maka sesuai dengan pasal 253 KUHAPterdapat tiga alasan untuk menilai dan menentukan ketidakadilan dan kesewenangwenangan Hakim di dalam Putusan Judex Factie dalam

No. 110 K/Pid.Sus/2014berbunyi: Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yangmenyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;(Pertimbangan Hukum Judex Facti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupanghalaman 4547, yang diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Kupang);321Bahwa dengan demikian maka yang menjadi fokus bahasan dalam MemoriKasasi ini adalah mengenai Dakwaan Kedua, yang menurut Judex FactiPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang dan Pengadilan TinggiKupang

APAKAH BENAR PENGADILAN TELAH MELAMPAUI BATASWEWENANGNYA;1Bahwa Judex Facti ternyata juga pada tingkat Pengadilan TinggiKupang telah mengambil alih seluruh Pertimbangan Hukum JudexFacti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang tanpamenjelaskan apa pertimbangan yuridisnya sehingga begitu sajamengambil alih dan lalu memperbaiki amar putusannya denganmemperberat hukuman kepada Terdakwa, padahal Judex FactiPengadilan Tinggi Kupang seharusnya mendalami secara cermat danhatihati tentang isi surat

dakwaan, tuntutan Jaksa dan PertimbanganHukum serta Amar Putusan Judex Facti Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Kupang yang penuh kontradiksi, kekurangcermatan, kesalahan dalam cara menerapkan hukum;Bahwa Judex Facti ternyata juga pada tingkat Pengadilan TinggiKupang pada putusan (halaman 32 alinea 2 dan 3) tidakmemperhatikan pertimbangan Jaksa Penuntut umum dalamtuntutannya bahwa secara defakcto pekerjaan tersebut telah selesai100 %;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agung

Penetapan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh,sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018;8. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/ TipikorBanda Aceh, sejak tanggal 7 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret2018;Didepan persidangan terdakwa didampingi oleh Penasehat HukumnyaAsfiani, SH.,danM.

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesaRp. 2.000, (dua ribu rupiah);Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebutPenasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal22 Desember 2017, dengan alasan sebagaimana termuat dalam kontra memoribandingnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut danberdasarkan alasanalasan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mohon agarMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh/ Tipikor di Banda Aceh berkenanhendaknya

Nomor 2149 K/Pid.Sus/2016Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon dalampertimbangannya memutuskan Terdakwa bersalah melakukan tindakpidana Menguasai Narkotika Golongan dalam bentuk tanaman danmenjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Putusan MajelisHakim Pengadilan Tinggi / Tipikor menjatunkan Pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarmaka kepada Terdakwa dikenakan

hukuman pengganti selama 4 (empat)bulan penjara kepada Terdakwa.Kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan MajelisHakim Pengadilan Negeri Lhoksukon dan Majelis Hakim PengadilanTinggi /Tipikor karena Majelis Hakim telah keliru dan tidak cermat dalammenafsirkan suatu peraturan hukum sehingga mengakibatkan penerapanhukum tidak diterapbkan sebagaimana mestinya.Bahwa di dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon tidak jelasapa yang menjadi pertimbangan Hakim sehingga menjatuhkan Pidanaterhadap

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti denganpidana penjara selama 4 (empat) bulan, menurut kami Penasihat HukumTerdakwa tidak tepat dan terlalu berat pertanggung jawabannya atautidak berkesesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan;Bahwa berdasarkan alasan keberatan tersebut diatas maka kamiPenasihat Hukum Terdakwa Nurdin bin A.Jalil sangat keberatan atasPutusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon maka kami PenasihatHukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa.Bila Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berpendapat lain,mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa,Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan MemoriBanding tanggal 26 Oktober 2021, sebagaiberikut;1.

Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 10 Agustus 2016sampai dengan tanggal 8 September 2016;7.

PT.BNA tanggal 6 September 2016, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalampersidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para HakimAnggota tersebut, serta MUHAMMAD Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh PenuntutUmum maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa;HakimHakim Anggota .Hakim KetuaINANG KASMAWATI, SH.WAHYONO, SHDIO SYUHADA, SH.Panitera PenggantiMUHAMMADHalaman 13 dari hal 13 Pidana Nomor:159/Pid/2016/PTBnaSalinan yang sama bunyinya oleh :Pengadilan Tinggi/Tipikor

NANI tersebut ;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura No.26/Tipikor/2013/PN.Jpr. tanggal 9 Desember 2013, sekedar mengenai lamanya pemidanaan dan besarnya pidana denda dan lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda tersebut pada amar angka 4 putusan a quo, sehingga amar No. 4 putusan a quo berbunyi sebagai berikut :

• Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa: NURAINI MUDIA SUTIARSIH, S.Sos. als.

P U T U S A NNomor: 7/Tipikor Banding/2014/PT.JPR.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaratindak pidana korupsi pada tingkat banding, telan menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa :Nama Lengkap : NURAINI MUDIA SUTIARSIH,S.Sos als. NANI ;Tempat Lahir : Tanah Merah ;Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun/07 Mei 1969 ;Jenis Kelamin : Perempuan ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat Tinggal : Jl. Raya Mandala, Gg.

Tipikor/2013/PNJPR tanggal 29 Juli 2013 selama 60 (enam puluh) harisejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2013 ;4.Perpanjangan Penahanan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura berdasarkan Penetapan Nomor67/Pen.Penahanan/Tipikor/2013/PT.JPR tanggal 07 Oktober 2013 seama 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal 14 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 12 November2013 ;5.Perpanjangan Penahanan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi

pada Pengadilan Tinggi Jayapura berdasarkan Penetapan Nomor67/Pen.Penahanan/Tipikor/2013/PT.JPR tanggal 04 November 2013 selama 30(tiga puluh) hari sejak tanggal 13 November 2013 sampai dengan tanggal 12Desember 2013 ;6.Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapuraberdasarkan Penetapan Nomor: 93/Pen.Penahanan/Tipikor/2013/PT.JPR.tanggal 11 Desember 2013 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Desember2013 sampai dengan 7 Januari 2014 ;7.Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan

Tinggi Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Jayapura berdasarkan Penetapan Nomor: 104/Pen.Penahanan/Tipikor/2013/PT.JPR. tanggal 17 Desember 2013 selama 60(enam puluh) hari sejak tanggal 8 Januari 2014 sampai dengan tanggal 8 Maret2014 ;Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat HukumAdvokat bernama: M.

Berkas perkara dan Suratsurat lain yang berkaitan dalam perkara ini, sertaturunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kelas A Jayapura Nomor: 26/Tipikor/2013/PN.Jpr. tanggal 6 Desember2013 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umumdengan surat dakwaan Nomor: Reg.Perk.

., M.H Hakim Ad Hoc Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, masing-masing sebagai anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2016 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MASTIN BOLUDAWA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

., M.H Hakim Ad Hoc Tipikor Pada Pengadilan TinggiGorontalo, masingmasing sebagai anggota, putusan mana diucapkan dalamsidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2016oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MASTIN BOLUDAWA, S.H.sebagai Panitera Pengganti, tanoa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwamaupun Penasihat Hukumnya.HAKIMHAKIM ANGGOTA HAKIM KETUATTD TTDH.BAMBANG SASMITO, S.H., M.H. H.TOTOK PRIJO SUKANTO, S.H., M.H.TTDH.

Olehkarenanya gugatan a quo masih sesuai dengan tenggang waktu yangditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa dalam pokok sengketa, oleh karena Penggugat telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut sertatindak pidana korupsi (penyalangunaan kedudukan dan jabatan)berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor38/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm, tanggal 7 Januari 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap;Bahwa objek sengketa a quo adalah

PUTUSANNomor 123/PID.B/2017/PT.PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru yang mengadiliperkaraperkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :Nama : DENY YANZULNI O.P.;Tempat lahir : Pekanbaru; aUmur/Tgl. Lahir : 31 Tahun / 06 Oktober 1985; QRJenis Kelamin : Lakilaki: YWKewarganegaraan : Indonesia; QTempat tinggal : Jalan Gelurus Nomor 74 RT.

sebagaiberikut :e Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;e Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 02 April2014 No : 03/Pid.Sus/TPK/2014/PNBNA, yang dimintakan banding tersebutsehingga putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :1 Menyatakan Terdakwa I.

Selanjutnya dalam amar putusannya PengadilanTinggi/Tipikor mengadili Menyatakan Terdakwa I. RAMLAN, S.T. bin alm.JAMALUDDIN dan Terdakwa II. MUHAMMAD ARFAN, S.T. bin M.

RALIFtidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum dan Membebaskan paraTerdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut,kemudian dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh hanya mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama dan dijadikanpertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalammengadili dan memutus perkara dalam tingkat banding, sehingga dalam hal iniPenuntut

mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menyatakanbahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimanadidakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair, sehingga dalamhal ini Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sengaja meloloskan paraTerdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum yang ancaman penjaranyasangat berat minimum 4 tahun disertai denda minimun 200 juta rupiah, MenurutDrs.

Jumlah 511.369.692,00 128 Jaminan pelaksanaan yang tidak diterima Oleh Rp195.000.000.00,Negara Jumlah seluruhnya Rp706.969.692,00.4 Bahwa putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tersebut tidakmencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, khususnyaterhadap pelaku tindak pidana Korupsi.

Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram sejaktanggal 12 Juni 2015 s/d 10 Agustus 2015;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir didalamnya serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertamapada Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 7 Mei 2015 Nomor10/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mtr., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan

Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah );Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tipikor TingkatPertama tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan permohonanbanding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram sebagaimanaternyata dalam Akta Permintaan Banding No10/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mtr, tertanggal 13 Mei 2015, yang manapermohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara46seksama kepada Terdakwa/Penasehat Hukumnya pada tanggal 19 Mei2015, sebagaimana

ternyata dalam Akta Pemberitahuan PermohonanBanding No.10/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mtr ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama padaPengadilan Negeri Mataram telah memberitahukan kepada PenuntutUmum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya untuk mempelajari berkasperkara di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama padaPengadilan Negeri Mataram selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimanaternyata dalam surat pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage)masingmasing untuk Terdakwa/Penasehat Hukum disampaikan

tertanggal 11 Juni 2015, diterima oleh KepaniteraanPengadilan Negeri Mataram pada tanggal 22 Juni 2015 dan telahdiberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum padatanggal 23 Juni 2015, melalui Panitera/Sekretaris Pengadilan NegeriRaba Bima dengan surat tertanggal 23 Juni 2015, Perihal ; Mohonbantuan penyerahan kontra memori banding perkara No. 10/Pid.SusTpk/2015/PN.Mtr.Menimbang, bahwa materi memori banding Penuntut Umumpada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusanPengadilan Tipikor

Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 14 Juni 2019sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;6. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 14 Juli 2021sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu :1. LA JAMRAH HI. ZAKARIA, S.H.2. NAIMUDIN K. HABIB, S.H.3. SYAFRIN S.

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri TernateNomor. 4/Pi.SusTPK/2021/PN Tte tertanggal 16 Maret 2021 tentangpenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;2s Surat Penetapan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri TernateNomor 4/Pid.SusTPK/2021/PN Tte tertanggal 16 Maret 2021 tentangPenetapan Hari Sidang;3.

Workshop Komputer Forensik.Saksi sudah lebih dari 20 kali ditugaskan oleh kantor BPKP menjadi ahliterkait kasus yang terindikasi TPK pada Aparat Penegak Hukum (APH)dan sidang perkara tipikor di PN Tipikor.

Pemberi Keterangan Ahli Sidang dugaan TPK penyimpanganBBM pada Dinas Kebersihan Pertamanan dan Tata Kota Magelang(Tahun 2016) di PN Tipikor Semarangj. Pemberi Keterangan Ahli Sidang dugaan TPK dugaanpenyimpangan penggunaan dana nasabah pada PD BKK KlatenCabang Kalikotes (Januari 2017) di PN Tipikor Semarang.Halaman 121 dari 202 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PN Ttek.

Pemberi Keterangan Ahli Sidang dugaan TPK dugaanpenyimpangan kredit pada PD BPR BKK Purworejo (Maret 2017) diPN Tipikor Semarang.I. Pemberi Keterangan Ahli Sidang dugaan TPK dugaanpenyimpangan RBOS pada SMKN 1 Sukoharjo (November 2019) diPN Tipikor Semarang.m. Pemberi Keterangan Ahli Sidang dugaan TPK dugaanpenyimpangan kredit pada BRI Cabang Purbalingga (Desember2019) di PN Tipikor Semarang.n.

Cikidang RT.002,RW.006, KelurahanNyalindung, KecamatanNyalindung, Kabupaten Sukabumi ;Agama : Islam.Pekerjaan i Wiraswasta ; Terdakwa telah ditahan oleh:1.Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2014 sampai dengan tanggal 23Maret 2014 ;Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2014 sampaidengan tanggal 02 Mei 2014 ;Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan tanggal18 Mei 2014 ;Penahanan Hakim sejak tanggal 06 Mei 2014 sampai dengan tanggal04 Juni 2014Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor

Bandung sejak tanggal05 Juni 2014 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2014 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat (1) sejaktanggal 04 Agustus 2014 sampai dengan tanggal O02 September2014 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat (2) sejak tanggal 03September 2014 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2014 ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah melanggar Pasal 2 ayat 1Juncto pasal18 ayat (1) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak

terhitung sejak tanggal 19 Oktober2016;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagaiberikut:DAKWAAN:KESATU:Bahwa Terdakwa Raehan Tahir selaku Ketua Kelompok Kembang Mawaryang pada waktu antara bulan Agustus tahun 2011 sampai dengan bulan JuliTahun 2012, bertempat di Desa Taopa, Kecamatan Taopa, Kabupaten ParigiMoutong, atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasukdaerah hukum Pengadilan Tipikor

Putusan Nomor 2155 K/Pid.Sus/2016Pengadilan Tipikor Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karenaJabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil ataudigelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatantersebut, perobuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagaiberikut:Bahwa PNPMMPd masuk di Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong,sejak Tahun 2009 s/d Tahun 2014 yang

Putusan Nomor 2155 K/Pid.Sus/2016pokoknya sebagai berikut:Bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa danmengadili perkara atas nama Terdakwa Raehan Tahir yang pertimbanganhukumnya mengambil alin pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama(Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas A Palu) yang sudah secaratepat dan benar yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa berdasarkanfaktafakta persidangan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana

Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 14 Juni 2019sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;6. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 14 Juli 2021sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu :1. LA JAMRAH HI. ZAKARIA, S.H.2. NAIMUDIN K.

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri TernateNomor 4/Pi.SusTPK/2021/PN Tte tertanggal 16 Maret 2021 tentangpenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;2. Surat Penetapan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri TernateNomor 4/Pid.SusTPK/2021/PN Tte tertanggal 16 Maret 2021 tentangPenetapan Hari Sidang;3.

Diklat TOT Audit investigatif.d Diklat Fraud Audit 1 dan 2.e Diklat Audit Forensik.f.Workshop Komputer Forensik.Halaman 104 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2021/PN TteSaksi sudah lebih dari 20 kali ditugaskan oleh kantor BPKP menjadi ahliterkait kasus yang terindikasi TPK pada Aparat Penegak Hukum (APH)dan sidang perkara tipikor di PN Tipikor.

Pemberi Keterangan Ahli Sidang dugaan TPK penyimpanganBBM pada Dinas Kebersihan Pertamanan dan Tata Kota Magelang(Tahun 2016) di PN Tipikor Semarangj. Pemberi Keterangan Ahli Sidang dugaan TPK dugaanpenyimpangan penggunaan dana nasabah pada PD BKK KlatenCabang Kalikotes (Januari 2017) di PN Tipikor Semarang.k.

Pemberi Keterangan Ahli Sidang dugaan TPK dugaanpenyimpangan kredit pada PD BPR BKK Purworejo (Maret 2017) diPN Tipikor Semarang.Halaman 106 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2021/PN TteI. Pemberi Keterangan Ahli Sidang dugaan TPK dugaanpenyimpangan RBOS pada SMKN 1 Sukoharjo (November 2019) diPN Tipikor Semarang.m. Pemberi Keterangan Ahli Sidang dugaan TPK dugaanpenyimpangan kredit pada BRI Cabang Purbalingga (Desember2019) di PN Tipikor Semarang.n.

Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh,sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017;. Perpanjangan penahanan oleh ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh sejak tanggal 28 Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017 ;Halaman 1 dari hal.84 Putusan Nomor 10/PID.TIPIKOR/2017/PT BNATerdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1.Rasminta Sembiring,SH. 2. Zul Azmi Abdullah, SH. 3. Hendra Sofyan, SH. 4. Baiman Fadhli, SHberalamat diJalan Tgk.

Aceh Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempatlain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Aceh yang berwenangmemeriksa dan mengadili, telah melakukan, menyuruh melakukan atauturut serta melakukan dengan secara melawan hukum telah melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiyang dapat merugikan keuangan negara atauHalaman 2 dari hal.84 Putusan Nomor 10/PID.TIPIKOR/2017/PT BNAperekonomian negara

Aceh Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempatlain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Aceh yang berwenangmemeriksa dan mengadili, telah melakukan, menyuruh melakukan atauturut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atauHalaman 20 dari hal.84 Putusan Nomor 10/PID.TIPIKOR/2017/PT BNAkedudukan

Orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan atau turutmelakukan ;Maka oleh karena itu Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Banda Aceh akan menjatuhkan hukuman yang berimbangdengan perkara splitan tersebut;Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidakhanya mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai pedoman bagimasyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makaputusan Tindak Pidana

SUDIRMAN, S.H., M.H.PANITERA PENGGANTI,d.t.oUntuk salinan yang sama bunyinya oleh: USMAN, S.H.PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERATIPIKOR/2017/PT BNAH. SAID SALEM, S.H., M.HNIP: 19620616 198503 1 006

Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 12Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019.Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik M. Noer, S.H.

800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan tidak tepat atau tidak berkesesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa berdasarkan alasan keberatan tersebut diatas maka kami Penasihat Hukum Terdakwa MUSTAMI BIN ARAHMAN sangat keberatan atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon maka kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Pengadilan Tinggi/Tipikor

Bila Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) :

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 9 September 2020 Nomor 179/Pid.Sus/ 2020

800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuanapabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan tidak tepat atau tidak berkesesuaian dengan fakta yangterungkap di persidangan;Halaman 11 Putusan Nomor 268/PID/2020/PT BNABahwa berdasarkan alasan keberatan tersebut diatas maka kami PenasihatHukum Terdakwa MUSTAMI BIN ARAHMAN sangat keberatan atas PutusanMajelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon maka kami Penasihat HukumTerdakwa memohon kepada Pengadilan Tinggi/Tipikor

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa.MENGADILI SENDIRI :Menyatakan bahwa Terdakwa MUSTAMI BIN ARAHMAN telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PenyalahgunaanNarkotika bagi diri sendiri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1)huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Bila Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) :Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwatersebut

Bahwa apa yang dilakukanPenggugat sama sekali tidak berencana sebagaimana isi putusanPengadilan Tipikor Semarang tersebut yang tidak menyebutkanadanya perencanaan) 22 n nnn nnn10.Bahwa dengan demikian, maka Keputusan Bupati Pemalang Nomor:888/03/Tahun 2018, tanggal 31 Oktober 2018 TentangHalaman 11 dari 68 halaman Putusan Nomor : 7/G/2019/PTUN.Smg.11.Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan, atas nama SARYANTO, SIP

Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Tipikor SemarangNomor: 48/Pid.Sus/2014/PN. Tipikor.Smg., tanggal 17 September2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat hanyadihukum 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan, sehingga hukumantersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun;e. Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat tidak sesuaidengan yang dimaksud dalam Pasal 87 UndangUndang Nomor: 5Tahun 2014 Tentang Aparatus Sipil Negara (ASN), dan Pasal 247jo. Pasal 248 jo. Pasal 249 jo . Pasal 250 jo.

.: : Rp. 5.000,00, Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh3. Leges..ccecccceeees : Rp. 3.000,00, Panitera4. Beaya proses .... : Rp. 136.000,00.Jumlah Rp. 150.000,00,H.SAID SALEM, SH.MHNIP.19620616 198503 1 006Hal 6 dari hal 6 Putusan No.67/Pdt/2014/PT.BNAHal 7 dari hal 6 Putusan No.67/Pdt/2014/PT.BNAHal 8 dari hal 6 Putusan No.67/Pdt/2014/PT.BNA