Ditemukan 862 data
DAVID RAZI, SE. SH. MH.
Terdakwa:
ALIFUDIN Bin ABDUL KHOLIK
84 — 30
Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kepala BidangPerbendaharaan dan Kas Daerah di Badan PPKAD Kabupaten Brebesberdasarkan Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 TentangHalaman 54 dari 105 Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2018/PN.SmgqTugas, fungsi, dan uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat DaerahKabupaten Brebes yaitu merumuskan konsep dan pelaksanaan kebijakan,pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan bidangperbendaharaan, kas daerah, dan pengadministrasian pelaksanaan belanjatidak
Terbanding/Tergugat VII : KEPALA DINAS PPKAD
Terbanding/Tergugat VIII : KAWIL BPN JATENG
Terbanding/Tergugat IX : MENTERI AGRARIA / BPN
Terbanding/Tergugat X : DIREKTUR PDAM BANYUMAS
Terbanding/Tergugat XI : KETUA DPD KAB BANYUMAS
100 — 20
EKO TJIPTARTONO
Terbanding/Tergugat VII : KEPALA DINAS PPKAD
Terbanding/Tergugat VIII : KAWIL BPN JATENG
Terbanding/Tergugat IX : MENTERI AGRARIA / BPN
Terbanding/Tergugat X : DIREKTUR PDAM BANYUMAS
Terbanding/Tergugat XI : KETUA DPD KAB BANYUMAS
66 — 19
., MM. selaku bendahara pengeluaranadalah menerima, menyimpan, menatausahakan = danmembukukan uang dalam pengelolaannya serta melakukanpengujian dan pembayaran berdasarkan perintah dari PPK, dandihubungkan dengan mekanismepencairan, berdasarkanketerangan Terdakwa Samsir Muhammad Nasution, selakubendahara dipanggil oleh Terdakwa Darwin Sitepu selaku KepalaDinas Bina Marga Kabupaten Serdang Bedagai untuk melakukanpermintaan pencairan dana ke Dinas PPKAD (PendapatanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
DECYANA CAPRINA, SH
Terdakwa:
Pdt. ROBERTS JEREMIA NANDOTRAY, S.Th
230 — 117
H.SUARDI THAMAL, MM selaku KPA;
- 1 (buah) Cek list kelengkapan dokumen penerbitan SP2D LS_Hibah pada BPKAD, tanggal 22 Februari 2017;
- 1 (buah) Fotocopy SP2D Nomor : 0027/SP2D-LS/BPKAD-PPKAD-PB/2017 tanggal 22 Februari 2017;
- 1 (buah) Fotocopy BKU TA.2017;
- 1 (buah) keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 452.5/96/5/2015 tentang Penetapan Badan Pengelola Situs Mansinam sejarah Injl di Tanah Papua, tanggal 7 Mei 2015 ;
- Fotocopy Surat dari badan Pengelolan
174 — 95
1.715.124.000 (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratusdelapan puluh satu ribu rupiah) dengan lampiran yaitu Berita AcaraPembayaran dari Diknas Pora Nomor : 277/BAPLS/XII/2010 tanggal 18Desember 2010, Berita Acara Pemerksaan Barang Nomor (203/BAPB/DIKNASPORA/XII/2010 tanggal 16 desember 2010, BenitaAcara Serah Terma Barang Nomor : 0803/PPKAPBNP/DIKNASPORA/XII/2010 tanggal 17 desember 2010, foto/dokumentasi,dan Surat Setoran Pajak tanggal 23 desember 2010 selanjutnya setelahdinyatakan lengkap PPKAD
TTMAKO GROUPPRATAMA telah tercatat sebagai aset daerah dan dilaporkan ke PPKAD;Bahwa benar ada daftar inventaris yaitu Aset daerah Pemda Wakatobiberupa komputer touch screen untuk jumlah dan merknya saya lupa;Bahwa komputer komputer tersebut tetap tercatat walaupun ada perintahuntuk dilakukan penarikan karena belum ada pengembalian;Bahwa PPN dan PPH untuk pengadaan komputer tersebut 10 % untuk PPNdan PPH 1,5 %;Bahwa yang melakukan pembayaran pajak adalah Perusahaan;Bahwa pembayaran pajak tersebut
64 — 31
sebagai PemberiKeterangan Ahli;= Bahwa benar tugas saksi selaku Bekerja di Kantor BPKP ialahMelakukan Pemeriksaan dan Lintas Sektoral termasukPermintaan dari Penyidik;= Bahwa benar dalam kasus ini Saksi Melakukan AuditInvestigasi dengan Nomor LHAI4015/PW 24/5/2009 tanggal17 Juli 2009, dengan Sasaran Membuktikan apakahpenyimpangan ini ada kerugian keuangan Negara;= Bahwa benar Berdasarkan register penutupan kas per 17Maret 2009, yang ditandatangani oleh Saudara DaudNdakularak selaku Kepala Dinas PPKAD
80 — 43
.464.856.636, dan dari DAUsebesar Rp. 46.485.664,o Tahap V pembayaran sisa pelaksanaan pekerjaan 100 % sesuaijaminan bank sebesar 16 % yaitu Rp. 584.391.200, dari DAKsebesar Rp. 531.264.727, dan dari DAU sebesar Rp. 53.126.473,Bahwa Untuk pembayaran uang muka sebesar 20% PPK menyiapkandokumen kemudian dokumen diberikan kepada saksi untuk membuatdokumen SPP dan SPM ;Bahwa selanjutnya SPP dan SPM itu diverivikasi oleh PPK kemudian PPKmemberikan SPP dan SPM tersebut kepada ARI HUMA, ST untuk diajukanke Dinas PPKAD
114 — 60
Rp2,426.640,00 setiap bulan (Setaradengan 120% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil Golongan Il/a);e Gaji Sekdes Rp2.224.420,00 (Setara 110% dari gaji pokokPegawai Negeri Sipil Golongan IlI/a);e Gaji untuk Perangkat Desa Rp2.022.200,00 (setara 100% darigaji pokok Pegawai Negeri Sipil Golongan II/a);e Jumlah penghasilan Kepala Desa dan Perangatnya desaPadang kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras KabupatenSeluma selama 12 (dua belas) bulan sebesar Rp271.753.279,00(Sumber dari Kemenerian Desa dan Dinas PPKAD
82 — 25
yang membuat orang dinas dan Kontrak ditanda tangani; Bahwa Karena didalam kontrak tidak ada disebutkan hanya Cleaning Servicesaja didalam kontrak tersebut; Bahwa Sopir, Satpam dan Caraka tidak termasuk Cleaning service; Bahwa Ada buktinya uang yang telah dikembalikan itu;Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah menghadirkanbarang bukti yang disita secara sah menurut hukum antara lain sebagai berikut:15 F&M &11.SP2D dengan Nomor:a. 900/605/DPPKAD/SETWAN/DAU/BL2013;b. 900/658/D PPKAD
I KOMANG PRASETYA,SH.
Terdakwa:
Lalu Kusnendar
58 — 33
TPK/2018/PN Mtrpenerimaan sebagai dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan dandisyahkan oleh PPKAD. Mekanisme pendistrian tiket, pencatatan dan tatacara pemungutanretribusi belum dibuat aturannya. Hal ini tidak sesuai denganperaturan daerah nomor 5 tahun 2010 tentang retribusi golongan jasausaha pasal 26 ayat (4) yang menyatakan tatacara pelaksanaanpemungutan retribusi ditetapbkan dengan peraturan Bupati;.
Persediaan barang kuasi (tiket wisata pantai) pada laporan per 31Desember 2015 Dinas PPKAD dan Dinas Pariwisata Kabupaten LombokUtara Nihil, kondisi tersebut tidak sesuai dengan permendagri nomor 13tahun 2006;. Adanya kekosongan tiket masuk wisata pantai domestik pada tanggal 24s.d 28 Maret 2015 kondisi ini tidak Sesuai dengan peraturan pemerintahnomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian interen pemerintah.. Adanya pengakuan dari Sdr.
81 — 35
benar riwayat Pendidikan saksi, yakni:# SD Tahun 1973 di Havea, SMP Tahun 1976 di Dolok Masihul, SMA Tahun 1980 di Tebing Tinggi, $1 Tahun 2007 di Universitas Teladan Medan,Riwayat Pekerjaan saksi : CPNS di SMP Negeri 1 LabuhanRuku Tahun 1981, PNS di SMP Negeri 1 LabuhanRuku Tahun 1982,i Kasubbag Keuangan di DPPKADTahun 2008, Kabid akutansi di DPPKAD 2011, Sekretaris di BPPKAD Tahun2015.Bahwa benar yang menjadi Tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab saksiselaku Kepala Bidang Akutansi di Dinas PPKAD
90 — 21
UNTUNG selaku PenggunaAnggaran pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten RoteNdao agar yang telah lengkap untuk segera dibuatkan proses keuangannya;Menimbag bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;13 Saksi LEKSI AGUSTINUS SUEKe Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungankeluarga dengan terdakwa;e Bahwa saksi selaku penguji SPM pada bagian keuangan yang namanyasekarang PPKAD Kabupaten Rote Ndao;e Bahwa saksi menguji kelengkapan SPM dan kelengkapan
87 — 27
Mempertanggungjawabkan secara administratif ataspengelolaan uang yang menjadi tanggungjawab denganmenyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penerimaankepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaranmelalui Pejabat Penatausahaaan Keuangan yang bersangkutanpaling lambat tanggal 10 bulan berkutnya ; Mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaanuang yang menjadi tanggungjawab dengan menyampaikanlaporan pertanggungjawabkan penerimaan kepada pejabatpengelola keuangan daerah (PPKAD) selaku Bendahara
68 — 60
., M.Ec.DevKepala Badan PPKAD Kab.
Buktibukti surat yang telah disita dari BAZATULO ZEBUA, SE., M.Ec.DevKepala Badan PPKAD Kab.
77 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jumlah Rekening SP2D15September 2010 Rp.20.000.000.000, 01.150.00.31.00 No.2582/SP2D/6/DP4130 PKAD/2010 itgl 14September 201015 Oktober 2010 Rp.10.000.000.000, 01.150.00.31.00 No.2933/SP2D/6/DP4813 PKAD/2010 tgl 15Oktober 201009 Nopember 2010 Rp.5.000.000.000, 01.150.00.31.00 No.3165/SP2D/6/DP5397 PKAD/2010 tgl 9Nopember 20104 Januari 2011 Rp.15.000.000.000, 01.150.00.31.00 No.0001/SP2D6210 NON/1.20.6.1/2010tanggal 04 Januari201111 April 2011 Rp.30.000.000.000, 01.150.00.31.00 No.00006/SP2D/6/D6780 PPKAD
bergerak di bidangInvestasi ;Dalam pertemuan tersebut Saksi Ilham Martua Harahapmenawarkan kepada Saksi Fadil Kurniawan produkprodukinvestasi perusahaannyaBahwa Saksi Fadil Kurniawan setelah mendapat tawaraninsvestasi dari teman lamanya Saksi Ilham Martua Harahaptersebut, saat kembali ke tempat dinasnya di Kabupaten Batubara,Sumatera Utara menceritakan tawaran untuk berinvestasi tersebutkepada atasannya Saksi Yos Rauke selaku Pejabat Kepala DinasPendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD
77 — 33
pembayarantermin, Penawaran, Kwitansi, Referensi bank,Risalah Kontrak, Berita Acara pembayaran, SKPenyediaaan Barang dan jasa, Surat PerjanjianKerjasama Pelaksanaan pekerjaan, Surat Perintah75Mulai Kerja, Jamsostek, Foto/dokumen menurutajuan, MC 0% sampai 100 % ;Bahwa dasar saksi membuat SPP (Suratpermintaan Pembayaran) adalah perintah lisandari Kepala Dinas Kependudukan dan CaatatanSipil Kab.Blitar, setelah pengaajuan persyaratandari PPTK ke pengguna Anggaran, selanjutnyasaksi membuat SPP untuk diajukan ke PPKAD
195 — 82
H.SUARDI THAMAL, MM selaku KPA;12) 1 (buah) Cek list kelengkapan dokumen penerbitan SP2D LS_Hibah pada BPKAD, tanggal 22 Februari 2017;13) 1 (buah) Fotocopy SP2D Nomor : 0027/SP2D-LS/BPKAD-PPKAD-PB/2017 tanggal 22 Februari 2017;14) 1 (buah) Fotocopy BKU TA.2017;15) 1 (buah) keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 452.5/96/5/2015 tentang Penetapan Badan Pengelola Situs Mansinam sejarah Injl di Tanah Papua, tanggal 7 Mei 2015 ;16) Fotocopy Surat dari badan Pengelolan Situs Mansinam Objek Sejarah
112 — 47
tersebut cair saat sebelumdilakukan perjalanan dinas;Bahwa uang atau dana perjalanan dinas dapat cair melalui prosessaat Wakil Bupati mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran)kemudian ditandatangani oleh saksi dan Kabag Umum, SPM (SuratPerintah Membayar) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah sebagaiHalaman 102 dari 276 hal Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus.TPK/2015/PN Mtr.Pengguna Anggaran, lalu SPP (Surat Permintaan Pembayaran) danSPM (Surat Perintah Membayar) diverifikasi oleh Bagian Keuangandan PPKAD
Bahwa benar Proses Pencairan SPPD perjalanan dinas adalah : WakilBupati mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kemudianditandatangani oleh Bendahara dan Kabag Umum, SPM (Surat PerintahMembayar) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah sebagai PenggunaAnggaran, lalu SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (SuratPerintah Membayar) diverifikasi oleh Bagian Keuangan dan PPKAD agardibuatkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), setelah selesaiBendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah melakukan pencairan
149 — 37
Kadis PPKAD kabupaten Batu bara dan PIt.Kuasa BUD Kabupaten Batu Bara tertanggal 28 September 2011.17 (tujuh belas) lembar Nota Kredit Bank Sumut Rekening Kas Umum Daerahkabupaten 26201030000020;1 (satu) lembar rekapitulasi rekening koran Januari 2010 s/d April 2010.1 (satu) bundel dokumen Surat PT.
Kadis PPKAD kabupaten Batu bara dan PIt.Kuasa BUD Kabupaten Batu Bara tertanggal 28 September 2011.17 (tujuh belas) lembar Nota Kredit Bank Sumut Rekening Kas Umum Daerahkabupaten 26201030000020.1 (satu) lembar rekapitulasi rekening koran Januari 2010 s/d April 2010.1 (satu) bundel dokumen Surat PT.
Kadis PPKAD kabupaten Batu bara dan PIt.Kuasa BUD Kabupaten Batu Bara tertanggal 28 September 2011;17 (tujuh belas) lembar Nota Kredit Bank Sumut Rekening Kas Umum Daerahkabupaten 26201030000020;1 (satu) lembar rekapitulasi rekening koran Januari 2010 s/d April 2010;1 (satu) bundel dokumen Surat PT.
80 — 27
lelang antaraPanitia dengan Pengguna Anggaran/PPK, lalu PA/PPKmenyerahkan dokumen kepada Saksi dengan perintah untukmembuat draf Surat Perjanjian Kerja antara pihak PA/PPK denganpenyedia barang, setelah draf Surat Perjanjian Kerja disetujui olehPA/PPK dan rekanan selanjutnya Saksi menfasilitasi dalam halpenandatanganan Surat Perjanjian Kerja pada tanggal 15November 2010, setelah ditandatangani maka Saksi memproseslegalitas ke bagian Hukum Setda Kabupaten lebong, KantorPelayanan Terpadu dan Dinas PPKAD