Ditemukan 1009 data
120 — 7
tersebutkemudian Terdakwa dan Saudara Endang Ridwan pulang ke rumahnya, diKampung Cikaret Hilir, Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur.Kemudian Terdakwa memecahnya dar 1 (satu) bungkus sabusabu menjadi 19(sembilan belas) bungkus plastik berisikan sabusabu.Bahwa cara pembagian sabusabu dalam 19 bungkus plastic hanya dikirakira sajaberatnya;Bahwa pembagian tugas membawa sabusabu oleh Terdakwa dan SaudaraEndang Ridwan yaitu 9 (sembilan) bungkus sabusabu dibawa oleh SaudaraEndang Ridwan yang terdin
76 — 86
Pasar untuk mengawasi secara langsung operasional pengelolaanPasar Nagari Lubuk Alung; Berdasarkan aturan Adat Salingka Nagar diKanaganan Lubuk Alung, Dewan Komisi Pasar ini beranggotakan 10 orang yangberasal dari Basa Nan Barampek Pucuk Nan Baranam (salah satunya adalahPemangku gelar sako Datuk Marajo, dalam hal ini sekarang adalah Penggugat I),dan diketuai langsung secara otomatis oleh Ketua Kerapatan Adat Nagan (KAN)Lubuk Alung;Bahwa Kerapatan Adat Nagar (KAN) Lubuk Alung secara keseluruhan terdin
119 — 348 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 31 P/HUM/2016cacat hukum dalam proses penerbitannya, di mana berdasarkanUndangUndang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, padaPasal 81 ayat (1) menyatakan Penyelenggara Pelabuhansebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (3) yaitu terdin atas:a. Otoritas Pelabuhan: atau b.
AMINUDDIN, S.H
Tergugat:
WALIKOTA BINJAI
102 — 49
Pasal 78 UndangUndang Nomor 30Tahun 2014, yaitu :Pasal 75(1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadapKeputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratifkepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkandan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdin atas :a. Keberatan; danb. Banding;(3) Upaya Administratif ... dst.
36 — 28
Gradasi kesengajaan terdin dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berartiterjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betulbetul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan danpengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentangpasal 1364 BW mengenai pengertian Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan:a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.b.
126 — 11
Pasal 13 tentang Musyawarah Dewan Musapat sebagaipemegang kekuasaan pengawasan tertinggi Organisasi.f Pasal 16 Perbendaharaan yang pada pokoknya menyatakansemua harta kekayaaan organisasi yang terdin dan harta tetapbaik yang sudah ada maupun yang akan ada, adalah milikmasyarakat Aceh, didaftarkan sebagai hak dan berada dibawahpenguasaan, asuhan serta tanggung jawab Yayasan kerukunanAceh untuk kepentingan Aceh Sepakat, diawasi oleh DewanMUSAPAT dan dapat dimanfaatkan oleh Badan/Organisasikhusus dengan
Yogi Fransis Taufik SH
Terdakwa:
LE THANH SANG
158 — 30
ORCA 003) danHalaman 21 dari 34 Putusan No.25Pid.Sus/Prk/2020/PN.Tpgsekarang menjabat sebagai Kasie Sarana dan Prasarana Pangkalan PSDKPBatam;Bahwa yang mendasari ahli dalam memberikan keteranganketerangan/pendapat ahli Nomor 173/PPNSKan/Lan. 2/PW.511/IV/2020tanggal 17 April 2020;Bahwa Ahli menerangkan bahwa Definisi pelayaran adalah satu kesatuansistem yang terdin atas angkutan di Perairan, kepelabuhan, keselamatan dankeamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana disebutkandalam pasal
47 — 6
Menetapkan barang bukti berupa: Uang tunai Rp20.000,00 (dua pulun ribu rupiah) terdin dari uang Rp5.000,00(limaribu rupiah);Dirampas untuk negara; 3 (tiga) potongan sedotan wama put; 2 (dua) buah tutup botol Aqua yang sudah dilubangi; 6(enam) buah korek api; 1 (Satu) buah plastk klip bening; 2 (dua) buah pipet kaca;1 (Satu) paket shabu seberat + 0,26 gram beserta plastik pembungkusnya;Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN Mkd 1 (Satu) unit handphone Smart Frend; 1 (Satu) unit handphone
PT. PUTRI MAHAKAM LESTARI
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH X PROVINSI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEMA YOGYAKARTA PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
201 — 113
telah keliru karena menganggap Somasi samadengan Keberatan seperti yang disebutkan dalam Pasal 75 dan Pasal77 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan yaitu sebagai berikut :Pasal 75(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusandan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratifkepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yangmenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atauTindakan.(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin
60 — 4
Dalam Pasal 1 ayat 3 UndangundangNomor 23 Tahun 2002 dijelaskan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalammasyarakat yang terdin dan suami istri, atau Suami istri dan anak, atau ayah dananak, atau ibu dan anak atau keluarga sedarah dalam gans lurus keatas ataukebawah sampai dengan derajat ketiga;Hal 29dari 37 hal Nomor 4176/Pdt.G/2018/PA.
56 — 4
TentangNarkotika, Subsidair: Pasal 112 Ayat (2) Undangundang RI Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika, Lebin Subsidair: Pasal 127 huruf a Undangundang RI Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan bersifat subsidairitas maka MaijelisHakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, bila dakwaan primairteroukti maka dakwaan subsidair dan lebih subsidair tidak perlu dibuktkan lagi;Menimbang, bahwa dakwaan primair Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika terdin
42 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 749/B/PK/PJK/2015Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang TerutangPajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak, antara lain mengaturbahwa bagi Pengusaha yang melakukan kegiatan usaha terpadu(integrated) yang terdin dan unit atau kegiatan yang menghasilkanbarang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak PertambahanNilat dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang ataspenyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai maka Pajak Masukanyang nyatanyata digunakan untuk
180 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Melakukan kegiatan usaha teipadu (integrated) yang terdin dari unitatau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannyatidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yangmenghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang PajakPertambahan Nilai; ataub. Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya terdapatpenyerahan yang tidak terutang PPN dan yang terutang PPN; atauc.
SHETHREE AYU SINAGA
Tergugat:
1.BOING PAHALA SITANGGANG
2.LOI RENNI NAIBAHO
103 — 53
Menyatakan dalam hukum Utang Para Tergugat kepada Penggugat adalahsebesar : Rp. 44.463.000,00 (terdin' dari Total Utang Riil Para Tergugatkepada Penggugat sebesar Rp. 40.980.000,00 dan bunga utang sesualketentuan Undangundang sebesar Rp. 3.483.000,00);:4.
125 — 29
maksud dan tuuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memperimbangkan mengenaipokok perkara yang dipermasalahkan oleh Penggugat, terlepas dari eksepsi yangtelah diajukan oleh Tergugat, Maielis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkanmengenai mengenai formalitas gugatan Penggugat khususnya kesesuaian posita danpetitum gugatan Penggugat serfa mengenai pihak yang dijadikan Tergugat olehPenggugat;Menimbang, bahwa, suatu surat gugatan pada dasamya terdin
176 — 53
., dalam bukunya Delikdelik Khusus Kejahatan Yang ditujukanterhadap hak milik dan lainlain hak yang timbul dari hak milik, Penerbit Nuansa Aulia,hal. 173175, yang dimaksud dengan tipu muslihat bukanlah terdin dari katakata,melainkan terdiri dari perouatanperouatan yang demikian rupa, sehingga perouatanperobuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain atau denganperkataan lain bahwa pada orang yang digerakkan itu timbul kesan yang sesuaidengan kebenaran yang sah dan benar;Bahwa yang dimaksud
34 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated) yang terdin dariunit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang ataspenyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unitatau kegiatan yang menghasilkan barang yang ataspenyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai; atauHalaman 15 dari 39 halaman.
SHETHREE AYU SINAGA
Tergugat:
1.BOING PAHALA SITANGGANG
2.LOI RENNI NAIBAHO
87 — 32
Menyatakan dalam hukum Utang Para Tergugat kepada Penggugat adalahsebesar : Rp. 44.463.000,00 (terdin' dari Total Utang Riil Para Tergugatkepada Penggugat sebesar Rp. 40.980.000,00 dan bunga utang sesualketentuan Undangundang sebesar Rp. 3.483.000,00);:4.
ARSEH HASIBUAN, SH
Tergugat:
BUPATI PADANG LAWAS
145 — 107
sehingga Majelis Hakim berpedoman padaUndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang AparaturSipil Negara, yang mengatur mengenai prosedur Upaya Administratif yangdapat ditempuh oleh ASN;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (1), (2), (3),(4) dan (5) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 TentangAparatur Sipil Negara, yang mengatur:(1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;(2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin
43 — 11
Kemudian saksi RO HENDRI PUTRA dansaksi RION SAPUTRA beserla rekanrekannya langsung menuju rumah saksi JUNISSAPUTRA Pgl JUNIS dan melakukan penggeledahan lalu dari hasil penggeledahanditemukan tas pinggang warma hitam merk eiger yang digantung dibelakang pintukamar depan yang berisikan Narkotika Golongan jenis shabu sebanyak 4 (empat)paket yang disimpan dalam kotak puth, yang isinya terdin dari paket besar sehargaRo 6.000.000, (enam juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket dan paket setengahkantong seharga