Ditemukan 1009 data
Urut Berdasarkan
Register : 26-01-2017 — Putus : 13-04-2017 — Upload : 23-05-2017
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN Sgl Tanggal 13 April 2017 — Rudy bin Chian Aciuw
34 — 9
34 — 9
pemakaiannya peru pembebanan punguian Negara demi keadilan dankeseimbangan;Menimbang, bahwa pasal 4 ayat (1) menyebutkan jenisjenis barang yangdikenai cukai terdin dari Etl Alkohol atau Etanol, minuman yang mengandung EtilAlkohol dan hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau irisdan hasil pengolahan tembakau lainnya;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pita cukai yang diwajibkan adalahpita cukai yang dilekatkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan
Register : 12-11-2015 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 29-05-2020
Putusan PA SUMBAWA BESAR Nomor 0829/Pdt.G/2015/PA.SUB Tanggal 27 Juni 2016 — Penggugat melawan Tergugat
123 — 71
123 — 71
Saadiah berikutnyayang harus dilihat adalah siapasiapa yang menjadi ahli warisnya maka harus ditinjau dari ketentuan tentang hukum waris;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 174 KompilasiHukum Islam ayat (1) kelompokkelompok ahli waris terdiri dari : (a). menuruthubungan darah meliputi golongan lakilaki terdiri dari : ayah, anak lakilaki,Saudara lakilaki, paman dan kakek dan golongan perempuan terdiri dari : ibu,anak perempuan, saudara perempuan, (b). menurut hubungan perkawinan terdin duda
Putus : 28-08-2014 — Upload : 04-09-2014
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 147-K/PM II-08/AD/VI/2014 Tanggal 28 Agustus 2014 — JONROI SINAGA, KOPDA
27 — 20
27 — 20
./ Menimbang....11Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer secara kumulatif mengandungunsurunsur sebagai berikut:Dakwaan kesatu yang terdin dari unsurunsur sebagai berikut:Unsur kesatu : Setiap orangUnsur kedua: Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan narkotika golongan.DanDakwaan kedua yang terdiri dari unsurunsur sebagai berikut:Unsur kesatu : Setiap penyalahguna narkotika
Register : 16-11-2016 — Putus : 16-01-2017 — Upload : 24-01-2017
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN Mkd Tanggal 16 Januari 2017 — OKY RANGGA BASKORO alias OGI alias GENDUT bin EDI HARI ARWANTO
48 — 6
48 — 6
Menetapkan barang bukti berupa: Uang tunai Rp20.000,00 (dua pulun ribu rupiah) terdin dari uang Rp5.000,00(limaribu rupiah);Dirampas untuk negara; 3 (tiga) potongan sedotan wama put; 2 (dua) buah tutup botol Aqua yang sudah dilubangi; 6(enam) buah korek api; 1 (Satu) buah plastk klip bening; 2 (dua) buah pipet kaca;1 (Satu) paket shabu seberat + 0,26 gram beserta plastik pembungkusnya;Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN Mkd 1 (Satu) unit handphone Smart Frend; 1 (Satu) unit handphone
Register : 19-03-2021 — Putus : 14-09-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 70/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 14 September 2021 — Penggugat:
PT. PUTRI MAHAKAM LESTARI
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH X PROVINSI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEMA YOGYAKARTA PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
202 — 115
PT. PUTRI MAHAKAM LESTARI
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH X PROVINSI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEMA YOGYAKARTA PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
202 — 115
telah keliru karena menganggap Somasi samadengan Keberatan seperti yang disebutkan dalam Pasal 75 dan Pasal77 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan yaitu sebagai berikut :Pasal 75(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusandan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratifkepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yangmenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atauTindakan.(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin
Register : 14-09-2015 — Putus : 30-11-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 749 B/PK/PJK/2015 Tanggal 30 Nopember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ASIATIC PERSADA;
42 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 749/B/PK/PJK/2015Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang TerutangPajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak, antara lain mengaturbahwa bagi Pengusaha yang melakukan kegiatan usaha terpadu(integrated) yang terdin dan unit atau kegiatan yang menghasilkanbarang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak PertambahanNilat dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang ataspenyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai maka Pajak Masukanyang nyatanyata digunakan untuk
Register : 07-11-2018 — Putus : 18-03-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PA SIDOARJO Nomor 4176/Pdt.G/2018/PA.Sda Tanggal 18 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
60 — 4
60 — 4
Dalam Pasal 1 ayat 3 UndangundangNomor 23 Tahun 2002 dijelaskan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalammasyarakat yang terdin dan suami istri, atau Suami istri dan anak, atau ayah dananak, atau ibu dan anak atau keluarga sedarah dalam gans lurus keatas ataukebawah sampai dengan derajat ketiga;Hal 29dari 37 hal Nomor 4176/Pdt.G/2018/PA.
Register : 12-08-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN SALATIGA Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Slt Tanggal 3 Juni 2021 — * Pidana
- JPU : S. PRATIWI AMINUDDIN
- Terdakwa : FANI CANDRA GUNAWAN anak dari SUPARLAN
56 — 4
56 — 4
TentangNarkotika, Subsidair: Pasal 112 Ayat (2) Undangundang RI Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika, Lebin Subsidair: Pasal 127 huruf a Undangundang RI Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan bersifat subsidairitas maka MaijelisHakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, bila dakwaan primairteroukti maka dakwaan subsidair dan lebih subsidair tidak perlu dibuktkan lagi;Menimbang, bahwa dakwaan primair Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika terdin
Putus : 18-01-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1036/B/PK/PJK/2015 Tanggal 18 Januari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. WINDU NABATINDO LESTARI,
182 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
182 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Melakukan kegiatan usaha teipadu (integrated) yang terdin dari unitatau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannyatidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yangmenghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang PajakPertambahan Nilai; ataub. Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya terdapatpenyerahan yang tidak terutang PPN dan yang terutang PPN; atauc.
Register : 19-07-2021 — Putus : 16-04-2021 — Upload : 23-07-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jap Tanggal 16 April 2021 — - MUHAMMAD ANWAR (PEMOHON KASASI/TERGUGAT)
- PT FREEPORT INDONESIA (TERMOHON KASASI/PENGGUGAT)
337 — 227
337 — 227
Uangpenggantian hak, yang terdin dari: Penggantian perumahan dan pengobatan15% x Rp259.500.000,00 =Rp38.925.000,00 Kompensasi sisa hari cui = Rp25.556.818,00 Relokasi Perdiem = Rp500.000,00 Unitpenggantiansaham =Rp5.176.18600 +Jumlah = Rp329.658.004,0021.
Uang penggantian hak, yang terdin dan: Penggantian perumahan dan pengobatan15% x Rp259.500.000,00 =Rp38.925.000,00 Kompensasi sisa han cuti = Rp25.556.818,00 Relokasi Perdiem = Rp500.000,00 Unitpenggantiansaham =Rp5.176.186,00 +Jumlah =Rp329.658.004,00Terbilang: (tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribuempat rupiah);Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mendaftarkanTergugat pada program dana pensiun yang iurannya dibayar penuh olehPenggugat sebagaimana bukti bertanda
Register : 03-08-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 25/Pid.Sus-PRK/2020/PN Tpg Tanggal 3 September 2020 — Penuntut Umum:
Yogi Fransis Taufik SH
Terdakwa:
LE THANH SANG
158 — 30
Yogi Fransis Taufik SH
Terdakwa:
LE THANH SANG
158 — 30
ORCA 003) danHalaman 21 dari 34 Putusan No.25Pid.Sus/Prk/2020/PN.Tpgsekarang menjabat sebagai Kasie Sarana dan Prasarana Pangkalan PSDKPBatam;Bahwa yang mendasari ahli dalam memberikan keteranganketerangan/pendapat ahli Nomor 173/PPNSKan/Lan. 2/PW.511/IV/2020tanggal 17 April 2020;Bahwa Ahli menerangkan bahwa Definisi pelayaran adalah satu kesatuansistem yang terdin atas angkutan di Perairan, kepelabuhan, keselamatan dankeamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana disebutkandalam pasal
Register : 22-04-2016 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 25-10-2018
Putusan PN MEDAN Nomor 208/Pdt.G/2016/PN Mdn Tanggal 14 Juni 2017 — H.M. HUSNI MUSTAFA, SE. (Penggugat I) ;
H.T. BAHRUMSYAH, SH. (Penggugat II) ;
- LAWAN -
Prof. Dr. Ir. H. Bustami Syam, MS. ME, (Tergugat I) ;
Ir. H. Islahuddin Yahya, (Tergugat II) ;
Ishak Ibrahim MA. (Tergugat III)) ;
Suriadin Noernikmat, ST, MM. (Tergugat IV) ;
Mahyani Muhammad, SH, MKn, (Tergugat V) ;
Kepala Badan Kesbanglinmas Provinsi Sumatera Utara, (Tergugat VI) ;
126 — 11
126 — 11
Pasal 13 tentang Musyawarah Dewan Musapat sebagaipemegang kekuasaan pengawasan tertinggi Organisasi.f Pasal 16 Perbendaharaan yang pada pokoknya menyatakansemua harta kekayaaan organisasi yang terdin dan harta tetapbaik yang sudah ada maupun yang akan ada, adalah milikmasyarakat Aceh, didaftarkan sebagai hak dan berada dibawahpenguasaan, asuhan serta tanggung jawab Yayasan kerukunanAceh untuk kepentingan Aceh Sepakat, diawasi oleh DewanMUSAPAT dan dapat dimanfaatkan oleh Badan/Organisasikhusus dengan
Register : 26-06-2019 — Putus : 09-10-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 191/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 9 Oktober 2019 — Penggugat:
AMINUDDIN, S.H
Tergugat:
WALIKOTA BINJAI
103 — 50
AMINUDDIN, S.H
Tergugat:
WALIKOTA BINJAI
103 — 50
Pasal 78 UndangUndang Nomor 30Tahun 2014, yaitu :Pasal 75(1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadapKeputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratifkepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkandan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdin atas :a. Keberatan; danb. Banding;(3) Upaya Administratif ... dst.
Putus : 06-08-2014 — Upload : 11-08-2014
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 113-K/PM II-08/AL/V/2014 Tanggal 6 Agustus 2014 — AHMAD AGUNG SUGIARTO, SERTU
37 — 29
37 — 29
Gradasi kesengajaan terdin dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berartiterjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betulbetul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan danpengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentangpasal 1364 BW mengenai pengertian Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan:a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.b.
Register : 28-03-2016 — Putus : 19-10-2016 — Upload : 08-03-2017
Putusan PN MUARO Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mrj Tanggal 19 Oktober 2016 — YUSMEN,
BUPATI DHARMASRAYA c.q. DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA
126 — 29
126 — 29
maksud dan tuuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memperimbangkan mengenaipokok perkara yang dipermasalahkan oleh Penggugat, terlepas dari eksepsi yangtelah diajukan oleh Tergugat, Maielis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkanmengenai mengenai formalitas gugatan Penggugat khususnya kesesuaian posita danpetitum gugatan Penggugat serfa mengenai pihak yang dijadikan Tergugat olehPenggugat;Menimbang, bahwa, suatu surat gugatan pada dasamya terdin
Register : 10-01-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 27-09-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Blg Tanggal 12 Agustus 2020 — Penggugat:
SHETHREE AYU SINAGA
Tergugat:
1.BOING PAHALA SITANGGANG
2.LOI RENNI NAIBAHO
103 — 54
SHETHREE AYU SINAGA
Tergugat:
1.BOING PAHALA SITANGGANG
2.LOI RENNI NAIBAHO
103 — 54
Menyatakan dalam hukum Utang Para Tergugat kepada Penggugat adalahsebesar : Rp. 44.463.000,00 (terdin' dari Total Utang Riil Para Tergugatkepada Penggugat sebesar Rp. 40.980.000,00 dan bunga utang sesualketentuan Undangundang sebesar Rp. 3.483.000,00);:4.
Register : 26-08-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 03-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 384 K/TUN/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — WALIKOTA MAKASSAR VS H. IDHAM KHALID, SH.,DKK;
86 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
86 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dalamdaftar nomor urut 70, Rekapitulasi Hasil Seleksi memperoleh total nilai 72,4yang terdin dari: Test tertulis = 80 Sekda =70 Ka. BKD = 70 Prof. Hamid Paddu, M.A. = 72 Dr. Aspia Noer M., M.Si. = 70Fakta ini sudah tentu menjadi salah satu pertimbangan Tergugat/PemohonKasasi dalam menerbitkan keputusan objek sengketa. Karena itu jikaPenggugat H. Idham Khalid, S.H. dimutasikan pada jabatan lain dan digantioleh Pejabat lain in casu Drs.
Putus : 26-07-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 234 PK/Pdt/2016 Tanggal 26 Juli 2016 — SINGGIH MULYONO, DK VS PT PRIMA KARYA KECANA, DKK
131 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
131 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
(lima ribu delapan ratus enam puluhmeter persegi) terdin dari Tanah Milik Penggugat seluas 4856 m? (empatribu delapan ratus lima puluh enam meter persegi) dan Tanah milikPenggugat Il, Ill, IV seluas 1.004 m?
Register : 02-04-2019 — Putus : 01-07-2019 — Upload : 19-08-2019
Putusan PN LUWUK Nomor 98/Pid.B/2019/PN Lwk Tanggal 1 Juli 2019 — - Mustapa I. Patiwael, SH.,MH.
176 — 53
176 — 53
., dalam bukunya Delikdelik Khusus Kejahatan Yang ditujukanterhadap hak milik dan lainlain hak yang timbul dari hak milik, Penerbit Nuansa Aulia,hal. 173175, yang dimaksud dengan tipu muslihat bukanlah terdin dari katakata,melainkan terdiri dari perouatanperouatan yang demikian rupa, sehingga perouatanperobuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain atau denganperkataan lain bahwa pada orang yang digerakkan itu timbul kesan yang sesuaidengan kebenaran yang sah dan benar;Bahwa yang dimaksud
Putus : 10-10-2006 — Upload : 28-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 023K/N/HaKI/2006 Tanggal 10 Oktober 2006 — PT. Mitra Edia Espe ; H. Tatang Istiawan Witjaksono ; Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jendral Merek
138 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
138 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
danlerdafiar dalam Daftar Umum Merek yang terdin atas Sertifikat MerekSurabaya Sore (bukti T1, T12 dan 713) srta bukii pembayaran kelurut Termonon Kasas semula lergugat ji yang terdapat dalam bujkctrT49, T1410, T111 dan 7112) telah memenuhi aturan hukum yang adabaik persyaratan formalitasnya maupun pada waktu pemeriksaan substantive sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 4, 5 dan 6 Undangundang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek;Termohen Kasasi semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekenvensi melakukan