.;: 19681214.199403.2.001;: Kepala Sub Bidang Pengolahan B.3 pada SekretariatBadan Pertimbanagn Kepegawaian;Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;: Jalan Letjen Soetoyo No.12 Cililitan, Jakarta Timur;: Deni Kurniadi, S.H.;: 1982021 4.201503.1.001;: Analis Hukum pada Sekretariat Badan PertimbanganKepegawaian;Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;: Jalan Letjen Soetoyo No.12 Cililitan, Jakarta Timur;: Helenika, S.H.;: 19860807.200604.2.002;: Analis Hukum pada Sekretariat Badan PertimbanganKepegawaian

horizontal dan vertikal adalahpersekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang == ataupengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengansesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa;Dari uraian diatas serta mengambil alin pula pertimbangan Majelis Komisi,maka persengkokolan yang dilakukan oleh Para Pemohon telah menciptakanpersaingan semu yang dapat berdampak kepada terjadinya terjadinyapersaingan usaha tidak sehat antara pelaku Usaha;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbanagn

;NIP : 19850702.200912.1.001;Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengolahan B/2 padaSekretariat Badan Pertimbanagn Kepegawaian;Unit Kerja: Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;Alamat : Jalan Letjen Soetoyo No.12 Cililitan, Jakarta Timur;4. Nama : Slamet, S.E.;NIP : 19600716.198312.1.001;Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengolahan B/1 padaSekretariat Badan Pertimongan Kepegawaian;Unit Kerja: Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;Alamat =: Jalan Letjen Soetoyo No.12 Cililitan, Jakarta Timur;5.

putusan halaman 78 alenia 5 danpertimbangan tersebut berdasakan fakta persidangan yang diperoleh daribukti surat dan saksisaksi yang diajukan Para Pembanding dan ternyataobyek sengketa 4.7 terjual setelah Amaq Minasih meninggal dunia buktiT.247 dan T.248 sehingga tidak benar obyek sengketa dijual olehTergugat atas perintah Amaq Minasih karena pada tahun 1998 waktuterjadinya jual beli obyek sengketa 4.7 Amaq Minasih sudah lamameninggal dunia yaitu pada tahun 1990;Bahwa tentang Obyek sengketa 4.8Bahwa pertimbanagn

Bintang Jaya NusantaraPerkasa yang dianggap mengetahui persis permasalahan yang terjadidilapangan yaitu Pelabuhan Panjang Lampung.Bahwa ternyata Gugatan Aquo tidak mengikut sertakan / melibatkanPT.Bintang Jaya Nusantara Perkasa di Lampung sebagai pihak, makagugatan Penggugat dianggap kurang pihakMenimbang, berdasarkan alasan dan pertimbangan pertimbanagn tersebutdiatas Majelis berpendapat bahwa eksepsi tergugat , tergugat II dan TurutTergugat beralasan menurut hukum bahwa gugatan Penggugat kurangpihak

terhadap Pembelaan Penasihat Hukum ParaTerdakwa pada point mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam PutusanSela Nomor Nomor 239/Pid.B/2017/PN Amt tanggal 6 Desember 2017, yangsalah satu pertimbangannya berbunyi Menimbang, bahwa mengenai kebaratanpoint tersebut, Mayjelis Hakim berpendapat keberatan tersebut bukanmerupakan ranah eksepsi untuk memeriksanya sebagaimana digariskan olehPasal 143 ayat (2) dan lainnya masuk ranah Praperadilan, dalam hal ini MajelisHakim mempertimbangkannya bahwa dalam pertimbanagn

22091984 yang ditandatangani oleh VIKTOR PURBA selaku Kepala Desa Simamora,Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Propinsi Sumaterautara, sehingga jelas kepemilikan atas tanah aquo tersebut merupakan milikdari Terbanding/Penggugat.Halaman 83 dari 109 Putusan Nomor 504/Pdt/2021/PT MDNBahwa terkait dalil Pembanding/Tergugat yang meyatakan tanah aquodidondonkan (digadai) oleh Jaulim Purba kepada Soga Manullang (kakekPembanding/Tergugat) dengan 8 kaleng beras tidak cermat dan tidak telitidalam pertimbanagn

hukumnya sehingga pertimbanagn Judex Facti telahmemberikan pertimbangan yang aneh karena tidak mempertimbanganbuktibukti dan keterangan saksi yang berkaitan dengan dondon (gadal)adalah dalil yang dipaksakan dan meperjelas bahwa Pembanding/Terbanding benarbenar tidak mengerti permasalahan yang termuat didalammateri gugatan Terbanding/Penggugat dan selanjutnya Judex Facti telahmempertimbangkan semua buktibukti dan keterangan saksi terkait dondon(gadai) dimaksud, hal mana dapat dilihat dalam pertibangan

dalamdakwaan Pertama yaitu :Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagaimilik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain,tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372KUHP.Bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaafmaupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapatmenghapuskan pertanggungjawaban pidananya, dan oleh karena itumaka Terdakwa harus dipidana.Bahwa sebelum sampai pada pertimbanagn

Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, suratsurat bukti, saksisaksi yang diajukan oleh para pihak, Memori Banding dari Tergugat/Pembanding,maka berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim TingkatPertama dalam menjatuhkan putusannya tersebut telah tepat dan benar, sedangkanMemori Banding dari Tergugat/Pembanding tidak memuat halhal baru yang dapatmelemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya a quo,maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbanagn

Yangmemuat pertimbanagn: ... karenapetitumbertentangan denganposita qgugatan, qgugatan tidak dapat diterima.Hal. 23 dari 66 hal. Putusan No 437/Pdt.G/2019/PA.Kdr.5. Bahwa berdasarkan halhal tersevut di atas, maka dengandemikian Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGATa tidak jelas dankabur(obscuur libel), sehingga terhadap Gugatan yang demikiansudah depatutnya Majelis Hakim menyatakan GugatanPENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).Eksepsi Gugatan Eror In Persona.1.

Putusan No. 2461 K/Pdt/1984).Bahwa dalam pertimbanagn hukum Pengadilan Negeri Airmadidi tertanggal21 Maret 2017 dengan Nomor perkara : 161/Pdt.G/2015/PN.Arm halaman8485 paragraf ke 3, menyampaikan dalam pertimbangan hukumnya adalahsebagai berikut :Put.

(Vide.Putusan halaman 34 dan 35 ).Bahwa keterangan Saksi CAHYONO dikaitkan dengan Bukti P 2adalah sangat bertentangan dimana dalam Perjanjian tersebut tertulisJERO MANGKU sebagai Saksi, padahal saksi CHYONO dengantegas menyatakan Tidak ada JERO MENGKU pada saat penandatanganan Penjanjian tersebut.Bahwa oleh karena itu keterangan Saksi YAYAN dan CAHYONO samasekali tidak dapat dijadikan dasar pertimbanagn hukum Majelis Hakim Tasikmalaya untuk menyatakan adanya Utang Piutang antaraTerbanding/Penggugat

Pertimbanagn Pengadilan Negeri hanya mendasarkanpada Yurisprudensi yang berbunyi Penggugat yang berwenangmenentukan siapa saja yang akan digugat, dan bertentangan denganpasal 97 ayat 1 sampai dengan 4 dan pasal 114 ayat 2 dan 3 Undangundang Nomor 40 tahun 2007 bahwa Direksi bertanggungjawabsecara tanggung renteng atas kerugian perusahaan akibat Komisarisdan Direksi yang lalai .Oleh karena semua Direksi termasuk CHRISTOPHER CORRY ROBBA,dan Komisaris MARK CHRISTOPHER ROBBA tidak ikut digugat,sehingga

Sehingga berdasarkan pertimbanagn tersebutMajelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dan Penggugat II dalamperkara ini tidak nebis in idem atau exceptio res judicata (exceptie vangewisjde zaak) sebagaimana digariskan oleh Pasal 1917 BW;2. Eksepsi "Gugatan Obscuur Libel karena : Dalam gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 8/Pdt.G/2017/PN. Amtyang menjadi subjek gugatan Penggugat dan Penggugat II Konvensi /Tergugat dan Tergugat Il Rekonvensi tidak lengkap karena ahli warislain dari H.

Voorbaarbij vorrad) tersebut antara lain adalah Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 332 Rvdan SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang permasalahan Putusan Serta Merta danProvisional serta SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta MertaProvisional yang dimana diatur bahwa putusan serta merta dikeluarkan jikaantara lain :a. gugatan berdasarkan pada bukti surat authentic atau surat tulisanyang tidak di bantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya oleh pihaklawan ;b. gugatan Provisionil dikabulkan dengan pertimbanagn

Undang Undang Nomor 2Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,terutama dalam pertimbanagn sebagaimana diuraikan pada huruf b,yang menguraikan bahwa dalam era industrial, masalah perselisihanhubungan Industrial menjadi semakin meningkat dan kompleks,sehingga diperlukan institusi dan mekanisme penyelesaianperselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil dan murah.Bahwa Putusan Judex Juris (Mahkamah Agung RI.)

Bahwa terhadap dalil Pembanding dalam memori bandingnya pada angka11 (sebelas) halaman 12 (dua belas) sampai dengan halaman 13 (tigabelas), kami tanggapi sebagai berikut,Bahwa terhadap Pertimbanagn Judex faktie tingkat pertama padahalaman 61 yang didalilkan oleh Pembanding semula Tergugat menurut hemat kami adalah sudah benar dan tepat.Bahwa dalil Pembanding semula Tergugat sangatsangat jelas telahmembuat fakta yang tidak benar, berdasarkan bukti Akta jual beli No.594.4/PUT/141/1989 tanggal 02 November

MILIK NOMOR : 695Tanggal 19 Nopember 1988 , terletak di Songgokerto, seluas 861 m2 , sebagaimanaGambar Situasi Tanggal 2 Nopember 1988 Nomor : 4899/1988 dengan Pemegang Hak :SUMIATI, yang ternyata telah dibalik nama menjadi PEMEGANG HAK atas namaYULIA KURMEYAN (TERGUGAT ID) , adalah didasarkan pada proses BALIK NAMAberdasar HIBAH dari SUMIATI secara LANGSUNG kepada YULIA KURMEYAN(TERGUGAT IJ) selaku anak dari TERGUGAT I (KURMENJAWATI , sedangkansebagaimana telah dinilai dan dipertimbangkan dalam pertimbanagn

adalah milik Pembanding/Penggugat yang merupakan tanahpeninggalan dari Almarhum Bapak Husen/Temin sedangkan ParaTergugat/Para Terbanding bisa membuktikan tanah obyek sengketadiperoleh dari jual beli secara sah, Bahwa dari pertimbangan hukumtersebut sangat jelas bertentangan dengan hukum karenaPenggugat/Pembanding tidak perna menjual kepada siapapun dansemasa hidupnya Almarhum Bapak Temin/Husen tidak pernah menjualsehingga Ahliwaris sampai saat ini masih menguasai tanah obyeksengketa, Maka dari itu pertimbanagn

Terdakwa sebesar Rp4.814.875.000,00selaku PPK harian dan uang tersebut terdapat 18 kegiatan yang dilaksanakanfiktif, baik sebagian nama peserta, tiket pesawat atau transportasi, dimulaidengan rapat koordonasi paparan program tahun 2010 dan direncanakan 18program sehingga merugikan negara akibat praktek fiktif tersebut sebesarRp1.278.039.788,00 dan benar antara lain dipergunakan pribadi Terdakwasebesar Rp39.500.000,00 dan Kakanwil sebesar Rp106.000.000,00;Bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, pertimbanagn