Menyatakan Tidak Sah dan Cacat Hukum surat Tergugat berupa SURATPERNYATAAN PEMNDAHANPELEPASAN HAK PRIORITAS Nomor100/Des2004/X/2007, terlanggal 09 September 2007, yang isinya Bertindakuntuk dan atas nama Pemerntah Kabupaten Pandeglang,selaku yangmenguasai Tanah Negara yang terletak di : Blok > Numpi Desa : Kurungkambing Kecamatan : Mandalawangi Kabupaten : Pandeglang Prowinsi : Banten Seluas : 200.000 M2 yang terdin dari :a. Bidang Tanah A seluas 193.370 M2b. Bidang Tanah Bseluas 6.530 M2.

Udin Saepudin selaku Kepala Desa KurungKambing.Selanjutnya diberi tanda Tl, Till2d ;Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kartu Tanda Penduduk Para Penggarapdiatas tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang (1), yang terdin dari: Sdr. Jumhadi, Sdr. Sumata, Sdr. Supardi, Sdr. Sundi, Sdr. Ebi, Sdr. DoniHidayat, Sdr. Sayuti, dan Sdr. Adhari.

Selanjutnya diberi tanda TI, Till.2g;Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kartu Tanda Penduduk Para Penggarapdiatas tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang (4), yang terdin dariHalaman 75 dari 123 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdl.12.13.14.15.16.17.18.19.: Sdr. Sugra, Sdr. Rukbi, Sdr. Pendi, Sdr. Ronie Hidayat, Sdr.

Melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated) yang terdin dariunit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang ataspenyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unitatau kegiatan yang menghasilkan barang yang ataspenyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai; atauHalaman 15 dari 39 halaman.

yang dimaksud,dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik;Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan 2 orang saksi dan merekatermasuk orang yang tidak dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawahsumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang. dengan demikian merekatelah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg dan parasaksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya serta keterangan satu dengan yangsebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdin

Menyatakan dalam hukum Utang Para Tergugat kepada Penggugat adalahsebesar : Rp. 44.463.000,00 (terdin' dari Total Utang Riil Para Tergugatkepada Penggugat sebesar Rp. 40.980.000,00 dan bunga utang sesualketentuan Undangundang sebesar Rp. 3.483.000,00);:4.

sehingga Majelis Hakim berpedoman padaUndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang AparaturSipil Negara, yang mengatur mengenai prosedur Upaya Administratif yangdapat ditempuh oleh ASN;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (1), (2), (3),(4) dan (5) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 TentangAparatur Sipil Negara, yang mengatur:(1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;(2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin

Kemudian saksi RO HENDRI PUTRA dansaksi RION SAPUTRA beserla rekanrekannya langsung menuju rumah saksi JUNISSAPUTRA Pgl JUNIS dan melakukan penggeledahan lalu dari hasil penggeledahanditemukan tas pinggang warma hitam merk eiger yang digantung dibelakang pintukamar depan yang berisikan Narkotika Golongan jenis shabu sebanyak 4 (empat)paket yang disimpan dalam kotak puth, yang isinya terdin dari paket besar sehargaRo 6.000.000, (enam juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket dan paket setengahkantong seharga

Bahwa besaran THR sebagaimanapasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) ketentuan Permenaker RINomor6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan BagiPekerja/ Buruh di perusahaan sebagai berikut:;Ayat (1) huruf a:Pekerja/Buruh yang telah yang telah mempunyai masa kena 12 (duabelas) bulan secara terusmenerus atau lebih, diberikan sebesar 1(satu) bulan upah,Ayat (2):Upah 7 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin ataskomponen upah:a.

Putusan Nomor 415 K/TUN/2017Ayat (1) huruf a:Pekerja/ Buruh yang telah yang telah mempunyai masa kerja 12(dua belas) bulan secara terusmenerus atau lebih, diberikan sebesar1 (satu) bulan upah;Ayat (2):Upah 7 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin ataskomponen upah:a. Upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih (cleanwages); ataub.

Pasal 36 ayat (1): Belanja menurut kelompok belanjasebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) terdin dan:a).belanja tidak langsung; danb).belanja langsung.h.

Pasal 14 ayat (3): Bendahara penenmaan dan bendaharapengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsungdilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekenjaanpemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagaipenjamin atas kegiatan/ pekejaar/penjualan, serta membukarekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank ataulembaga keuangan lainnya atas nama pribadi;e, Pasal 22 ayat (1): Struktur APBD merupakan satukesatuan terdin dan :a) pendapatan daerah;belanja daerah; danb) pembiayaan daerah;f.

Pasal 36 ayat (1): Belanja menurut kelompok belanjasebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) terdin dan:a) belanja tidak langsung; danb) belanja langsung;h. Pasal 36 ayat (3): Kelompok obelanja langsungsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanjayang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaanprogram dan kegiatan;i.

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;Dalam Konvensi dan Rekonvensi:Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untukmembayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluhsatu nbu rupiah);Demikian diputuskan dalam musyawarah moajelis fhakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2017, yang terdin dan yang; terdiri dari Drs. H. Muhidin, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.

Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, MenjadiPerantara Dalam Jual Beli Menukar, Atau Menyerahkan NarkotikaGolongan IMenimbang, bahwa unsur ini terdin darn dua elemen yaitu elemen unsurmenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalamjual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan .

PTS.Otonomi Pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) terdin atas:a. otonomi di bidang akademik, yang meliputi penetapan normadan kebijakan operasional serta pelaksanaan:1. pendidikan;2. penelitian; dan3. pengabdian kepada masyarakat,sesual dengan ketentuan peraturan perundangundangan.b. otonomi di bidang non akademik yang meliputi penetapannorma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:organisasi;keuangan;kemahasiswaan;ketenagaan; dana KR WwW NM >Sarana prasarana,sesual dengan

Hukuman disiplin berat;Ayat (3) : Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b terdin dari:1.

ORCA 003) dansekarang menjabat sebagai Kasie Sarana dan Prasarana Pangkalan PSDKPBatam.Bahwa yang mendasari ahli dalam memberikan keteranganketerangan/pendapat ahli Nomor 173/PPNSKan/Lan. 2/PW.511/IV/2020tanggal 17 April 2020.Bahwa Ahli menerangkan bahwa Definisi pelayaran adalah satu kesatuansistem yang terdin atas angkutan di Perairan, kepelabuhan, keselamatan dankeamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana disebutkanHalaman 21 dari 34 Putusan No.24Pid.Sus/Prk/2020/PN.Tpgdalam pasal

tersebut telahditanggapi oleh Tergugat dengan surat nomor 027/3397 tanggal 28Juni 2021.b.PasalBahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Jo76 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan;(1)(2)(1)(2)Pasal 75Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusandan/atauTindakan dapat mengajukan Upaya Administratifkepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yangmenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atauTindakan.Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin

Menurut hubungan perkawinan terdin dari : duda atau janda.(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya :anak, ayah, ibu, janda atau duda.Menimbang, bahwa adapun berkaitan dengan ahli waris, sesuai denganketentuan Pasal Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam,maka anakanak pewaris Dongke Dg. Ropu bin Mattewakkang Karaeng Tiroyang masih hidup saat pewaris meninggal merupakan ahli waris dari DongkeDg.

atau menerimaimbalan yang di berikan oleh RIDO JI setelah menjual Narkotika jenis Shabu Shabu tersebut kepada RDO KHWANRI Pgl RIDO;Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin atau di beri izin oleh pihak yangberwenang untuk melakukan perbuatan tersebut diatas;Bahwa menurut terdakwa perbuatan tersebut diatas yang terdakwa lakukanbersama Fany Aprial Putra Panggilan Fany tersebut diatas adalah salah danmelanggar hukum;Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihnatkan didalampersidangan in terdin

Tindakantindakan seperti itu biasanya terdin dan tindakan pidana(kriminal) yang diatur hukum nasional. Contoh dari perbuatan korupsiknminal adalah seperti suap, penipuan, penggunaan fasilitas publik untukkepentingan prbadi, sengaja menghilangkan datadata pengadilan, dansengaja merubah datadata pengadilan.

Uang penggantian hak, yang terdin dani: Penggantian perumahan dan pengobatan15% x Rp147.028.700,00 =Rp22.054.305,00 Kompensasi sisaharicuti =Rp13.194.883,00 Relokasi Perdiem = Rp500.000,00 Unit penggantian saham = Rp1.971.880,00 +Jumlah =Rp184.749.769,0019.

Uang penggantian hak, yang terdin dan:Penggantian perumahan dan pengobatan15% x Rp147.028.700,00 = Rp22.054.305,00Kompensasi sisa hari cut = Rp13.194.883,00Relokasi Perdiem = Rp500.000,00Unit penggantian saham = Rp1.971.880,00 +Jumlah =Rp184.749.769,00Terbilang: (seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh sembilanriou tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah);Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mendaftarkanTergugat pada program dana pensiun yang iurannya dibayar penuh olehPenggugat

memperbaikinya hinggapenandatanganan BA hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh para terdakwa.Bahwa pada tanggal 21 April 2014 sekira pukul 09.00 wib selesai rapat pleno di KPU KotaLubuklinggau, para terdakwa, bersama dengan Panwaslu Kota Lubuklinggau, Dendi Rismandan beberapa anggota keamanan dari Polres Lubuklinggau menuju ke KPU propinsi SumatraSelatan ( Palembang) dengan membawa rekapitulasi kotak suara DPR RI, DPD RI, dan DPRDProvinsi yang sudah disegel tersebut, dengan menggunakan mobil yang terdin

Mengayomi semua tugas anggota Panwaslu yang terdin dari Divisi Pengawasan danDivisi Hukum / Penindakan pelanggaran:Memimpin rapat pleno di Panwaslu Kota lubuklinggau ;Menandatangani surat keluar ;Melantik seluruh anggota panwaslu sekota Lubuklinggauoo 90 &Bahwa saksi yang membuka dan menutup segala kegiatan berbentuk Bimtek dan rapatkoordinasi selama pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum Persiden; Bahwa saksi tahu susunan komisoner KPU Kota lubuklinggau yaitu : Ketua KPU : EFRIADISUHENDRI,

bersifat strategis sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 angka 1 yang dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010tanggal O5 April 2010 tentang Pedoman PenghitunganPengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yangMelakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahanyang Tidak Terutang Pajak (PMK78), antara lain mengatur:Pasal 2 angka 1:Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan:71. usaha terpadu (integrated), terdin