,M.P selaku KPA dan PPK, saksi Yossian Yacob, saksi Joko Suyono dansaksi Herizal masing masing selaku PPTK memerintahkan beberapa staffhonorer dibidang Sarana dan Prasarana Olahraga untuk mempersiapkanSurat Perintah Kerja/ SPK dan untuk melakukan penyamaan harga satuan,Hal 20 dari 146 halaman Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2019/PT PBRtermasuk diantaranya komponen, koefisien, dan harga satuan dasar agarberkoordinasi kepada Pejabat Pengadaan serta melakukan koordinasidengan sesama tenaga honorer untuk

Mislan selaku KPA bersama sama dengan terdakwa AbdulHaris, saksi Yossian Yacob, saksi Joko Suyono dan saksi Herizal masing masing selaku PPTK memerintahkan beberapa staf honorer dibidangSarana dan Prasarana Olahraga untuk mempersiapkan dokumen SuratPerintah Kerja/ SPK dan melakukan penyamaan harga satuan, termasukdiantaranya komponen, koefisien, dan harga satuan dasar agarberkoordinasi kepada Pejabat Pengadaan serta melakukan koordinasidengan sesama tenaga honorer untuk menyamakan analisis harga

Mislan selaku KPA bersama samadengan terdakwa Abdul Haris, saksi Yossian Yacob, saksi Joko Suyono dansaksi Herizal masing masing selaku PPTK memerintahkan beberapa staffhonorer dibidang Sarana dan Prasarana Olahraga untuk mempersiapkanSurat Perintah Kerja/ SPK dan melakukan penyamaan harga satuan,termasuk diantaranya komponen, koefisien, dan harga satuan dasar agarberkoordinasi kepada Pejabat Pengadaan serta melakukan koordinasidengan sesama tenaga honorer untuk menyamakan analisis harga satuantersebut

(PPNS) yang ruanglingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumenuntuk dilakukan penyidikan dan proses penuntutan sesuai denganketentuan peraturan yang berlaku.Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 132/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN Lbp> Bahwa selain itu Majelis Arbitrase BPSK Batubara juga tidak tegasmenyatakan apa defenisi Klausula Baku Yang Dilarang dan dan jugatidak pernah memanggil Saksi Ahliuntuk dimintakanpendapatnyamengenai klausula baku yang dilarang undang undang;> Bahwa terhadap penyamaan

Bahwa penyamaan kedudukan dan kepentingan hukum PARATERGUGAT dengan Pihak yang dikalahkan dalam Putusan PengadilanTata Usaha Negara Nomor: 91/G/2009/PTUNJKT sebagaimanadisampaikan PENGGUGAT dalam dalil gugatannya pada point 22(duapuluh dua) adalah sebuah logika hukum yang keliru) danmenyesatkan. Sebab Pihak yang dikalahkan dalam Putusan PTUNtersebut tidak memiliki hubungan hukum dan sejarah apapun denganPENGGUGAT;c.

ayat (3),maka BPSK melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungankonsumen untuk dilakukan penyidikan dan proses penuntutan sesuaidengan ketentuan peraturan yang berlaku;Bahwa selain itu Majelis Arbitrase BPSK Batubara juga tidak tegasmenyatakan apa defenisi Klausula Baku Yang Dilarang dan dan jugatidak pernah memanggil Saksi Ahli untuk dimintakan pendapatnyamengenai klausula baku yang dilarang undang undang;Bahwa terhadap penyamaan

DirektoratJenderal Pendidikan tinggi Deopartemen PendidikanNasional dengan UMMY Koto BAru tentang PrinceTinggi ...Peralatan Sistem Informasi (SIM) Perguruan dan Sistem Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasidan Komunikasi (TIK) Nomor :0088/KONTRAK/PK SDMPT/X1I/2006 tanggal 20 Nopember 20061 (lembar) Kartu Penerus / Disposisi No. 002/ UMMY/I 2007 dari Kopertis Wilayah X Padang PerihalPenyamaan Persepsi Pengelolaan Dana SIM & TIKbeserta surat Kopertis No. 003/ O10/ KU/ = 2007tanggal O02 Januari 2007 Perihal Penyamaan

DirektoratJenderal Pendidikan tinggi Deopartemen PendidikanNasional dengan UMMY Koto BAru tentang BantuanPeralatan Sistem Informasi (SIM) Perguruan Tinggidan Sistem Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasidan Komunikasi (TIK) Nomor :0088/KONTRAK/PK SDMPT/X1I/2006 tanggal 20 Nopember 20061 (lembar) Kartu Penerus / Disposisi No. 002/ UMMY/I 2007 dari Kopertis Wilayah X Padang PerihalPenyamaan Persepsi Pengelolaan Dana SIM & TIKbeserta surat Kopertis No. 003/ O10/ KU/ = 2007tanggal O02 Januari 2007 Perihal Penyamaan

DirektoratJenderal Pendidikan tinggi Deopartemen PendidikanNasional dengan UMMY Koto BAru tentang BantuanPeralatan Sistem Informasi (SIM) Perguruan Tinggidan Sistem Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasidan Komunikasi (TIK) Nomor : 0088/KONTRAK/PK SDMPT/X1I/2006 tanggal 20 Nopember 2006;1 (lembar) Kartu Penerus / Disposisi No. 002/ UMMY/I 2007 dari Kopertis Wilayah X Padang PerihalPenyamaan Persepsi Pengelolaan Dana SIM & TIKbeserta surat Kopertis No. 003/ O10/ KU/ = 2007tanggal O02 Januari 2007 Perihal Penyamaan

dilaksanakan di rumah Makan Karundeng Serang denganrombongan Zaenal Anshori yaitu Fauzan Mubarok dan 2 oranglainya, adapun ikhwanikhwan JAD Banten Utara yang datang sekitarlima orang yaitu saksi, Mamat, Endang Mulyono, Holili, Econ, Ookdan Indra dimana dalam pertemuan tersebut membahas tentangsilabus Tarbiyah yang dijanjikan pada saat pertemuan di lamongan.melaporkan hasil yang sudah di lakukan oleh JAD wilayah BantenUtara yaitu kajian Rutin, meminta waktu dan tempat untuk diadakanDauroh di Serang, penyamaan

Iskandar mendapat amanah untuk melanjutkanHal 39 dari 91 Putusan No.726/Pid.Sus/2020/PN Jkt Timkepemimpianan Zaenal Anshori, penyamaan manhaz dan Aqidah.rencana pembentukkan struktur Jamaah Baru, Tim askari secaraterpisah di luar struktur, menerangkan bahwa Ustad Abu Hutaibahals.

No. 702 K/Sip/1973 Tanggal 5 September 1973) ;13.Bahwa terhadap penyamaan kedudukan ketentuan eksekusi haktanggungan sesuai Undangundang No. 4 Tahun 1996 dengan parateeksekusi Pasal 224 HIR / 258 Rbg adalah keliru sama sekali. MajelisArbitrase BPSK Pemerintah Kab. Batu Bara dalam perkara a quo telahmenafsirkan lain dari ketentuan yang diatur Undang undang HakTanggungan dengan seolah olah wajib mensyaratkan adanya fiat eksekusidari Pengadilan Negeri.

., LL.M12) Melakukan gelar perkara dalam rangka penyamaan persepsi.13) Menetapkan pemohon RAFIANDI BIN MUSTAFA KAMAL sebagaitersangka.14) Melakukan pemeriksaan (BAP) terhadap RAFIANDI BIN MUSTAFAKAMAL.TENTANG PENETAPAN TERSANGKABahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik terhadaptersangka/ pemohon (Sdri.

posita dan petitum para Penggugat dimana terdapattuntutan yang sama atas dasar upah yang berbeda beda, setelah Majleis Hakimmencermati gugatan para Penggugat, terdapat fakta bahwa alasan penyamaandasar upah yang dijadikan dasar tuntutan adalah dengan mendasari padabesaran upah minimum Propinsi DKI Jakarta tahun 2018 sebesarRp3.648.035,00 dikarenakan upah para Peggugat yang masih lebih kecildibandingkan upah minimum Propinsi DKI Jakarta tahun 2018;Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat alasan penyamaan

Hal ini sebagai bentuk penyamaan persepsi dankeinginan dari Suami maupun Isteri yang baru membina RumahTangga.Bahwa untuk keterbukaan keuangan Rumah Tangga, Tergugatmemutuskan sejak pertengkaran Bulan Februari 2010 sampai dengan BulanMaret 2020, seluruh gaji dan Tunjangan Hari Natal (THN) yang Tergugatperoleh dibayarkan ke rekening atas nama Penggugat di Bank BCA danbeberapa tahun terakhir di Bank BNI.Bahwa terhadap masalah pekerjaan, Tergugat cukup terbuka danPenggugat cukup mengerti tentang tugas

memisahkan diri dengan kelompok terdakwa lalumengadakan pertemuan dengan Ikhwan JAD kelompoknya dan dalampertemuan tersebut saksi ditunjuk sebagai Amir ; Bahwa untuk melaksanakan rencana dalam rangka penyatuan barisanAnshor Daulah diwiilayah pulau Sumatera kemudian pada bulan Maret2017 saksi bersama Ansor Daulah lainnya mulai melakukan perjalanan kedaerah Dumai, Pekanbaru, Palembang, Muara Enim, Komering, LampungTengah dengan tujuan menyatukan barisan Anshor Daulah di wilayahpulau Sumatera dan penyamaan

Pemberian kesempatan ekslusif oleh penyelenggara tender ataupihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelakuusaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum;Bahwa terhadap unsur persekongkolan tersebut, Pemohon tidak pernahsama sekali melakukan kerjasama baik secara terangterangan atau punsecara diamdiam melakukan penyamaan dokumen sebelum diserahkandan melakukan persaingan semu dengan pihak lain dalammemenangkan tender;Halaman 22 dari 44 hal. Put.

positif yang bertendensiNegatif terkait adanya alas hak, konversi tanah yang mengacu padaPeraturan Menteri Agraria Nomor 2 tahun 1962, jadi sebelum sayamenjelaskan maka kita perlu satu persepsi terlebih dahulu bahwa statustanah kalau kita berbicara tentang status tanah pada prinsipnya awalnyastaus tanah itu adalah tanah negara semua tanah itu milik negara asalusulnya kemudian setelah lahir UU khususnya PP No. 24 tahun 1997bahwa yang disebut tanah negara adalah tanah yang tidak terdaftar iniperlu penyamaan

DirektoratJenderal Pendidikan tinggi Deopartemen PendidikanNasional dengan UMMY Koto BAru tentang BantuanPeralatan Sistem Informasi (SIM) Perguruan Tinggi danSistem Pembaelajaran Berbasis Teknologi Informasi danKomunikasi (TIK) Nomor :0088/KONTRAK/PK SDMPT/XI/2006 tanggal 20 Nopember 20061 (lembar) Kartu Penerus / Disposisi No. 002/ UMMY/I 2007 dari Kopertis Wilayah xX Padang PerihalPenyamaan Persepsi Pengelolaan Dana SIM & TIK besertasurat Kopertis No. 003/ 010/ KU/ 2007 tanggal 02Januari 2007 Perihal Penyamaan

DirektoratJenderal Pendidikan tinggi Deopartemen PendidikanNasional dengan UMMY Koto BAru tentang BantuanPeralatan Sistem Informasi (SIM) Perguruan Tinggi danSistem Pembaelajaran Berbasis Teknologi Informasi danKomunikasi (TIK) Nomor :0088/KONTRAK/PK SDMPT/X1I/2006 tanggal 20 Nopember 20061 (lembar) Kartu Penerus / Disposisi No. 002/ UMMY/I 2007 dari Kopertis Wilayah xX Padang PerihalPenyamaan Persepsi Pengelolaan Dana SIM & TIK besertasurat Kopertis No. 003/ 010/ KU/ 2007 tanggal 02Januari 2007 Perihal Penyamaan

DirektoratJenderal Pendidikan tinggi Deopartemen PendidikanNasional dengan UMMY Koto BAru tentang BantuanPeralatan Sistem Informasi (SIM) Perguruan Tinggi danSistem Pembaelajaran Berbasis Teknologi Informasi danKomunikasi (TIK) Nomor :0088/KONTRAK/PK SDMPT/XI/2006 tanggal 20 Nopember 2006 1 (lembar) Kartu Penerus / Disposisi No. 002/ UMMYy/I 2007 dari Kopertis Wilayah xX Padang PerihalPenyamaan Persepsi Pengelolaan Dana SIM & TIK besertasurat Kopertis No. 003/ 010/ KU/ 2007 tanggal 02Januari 2007 Perihal Penyamaan

mendownload Peraturan BKI dimana Rules forClassification And Surveys (Volume ) termasuk didalamnya,terdapat kalimat Login for Download yang artinya pihak yangHal 32 dari 53 hal.No.719/Pdt.G/2016 /PN.Jkt.Sel.ingin mengunduh/mendownload PeraturanPeraturan BKIharus memiliki Login yang harus dimohonkan dulu ke PT.Biro Klasifikasi Indonesia.Buku Petunjuk dan Prosedur Survey yang dirujuk adalahedisi 2005; yang pada Kata Pengantarnya dinyatakan; BukuPetunjuk dan prosedur survey ini dapat dijadikan referensiguna penyamaan

Bahwa terhadap penyamaan kedudukan ketentuan eksekusi haktanggungan sesuai Undang Undang No. 4 tahun 1996 Tentang HakTanggungan dengan parate eksekusi Pasal 224 HIR / 258 Rbg adalah kelirusama sekali. Penggugat telah menafsirkan lain dari ketentuan yang diaturUndang Undang Hak Tanggungan dengan seolah olah wajib mensyaratkanadanya fiat eksekusi dari Pengadilan Negeri. Pelaksanaan lelang eksekusiobyek Hak Tanggungan berdasarkan ketentuan Pasal 6 UUHT Jo.

Keterangan Para Saksi ini tidak pernahditerangkan di dalam persidangan, bahkan jika dilihat secarasubstansi redaksi yang dituangkan di dalam salinan putusan,kata per kata dan kalimat per kalimat antara saksi yang satudengan yang lainnya sama persis, dapat disimpulkan ini hanyapenggandaaan' kalimat serta penyamaan kalimat danketerangan yang dipaksakan, agar terlihat keterangan ParaSaksi berkesesuaian antara satu dengan lainnya.2.

Kerancuanyuridis ini disebabkan karena adanya upaya penyamaan (identifikasi) yangsalah antara hubungan pinjam meminjam antara pemohon PK dengan PT.Danareja Cemerlang selaku badan hukum diidentikan sebagai hubunganpinjam meminjam dengan isteri Harun Let Let dan sama pula dengan pribadiHarun Let Let dan selaku Penyelenggara Negara.

Keterangan Para Saksi ini tidak pernahditerangkan di dalam persidangan, bahkan jika dilinat secarasubstansi redaksi yang dituangkan di dalam salinan putusan, kataHalaman 31 dari 49 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PT MDNper kata dan kalimat per kalimat antara saksi yang satu denganyang lainnya sama persis, dapat disimpulkan ini hanyapenggandaaan kalimat serta penyamaan kalimat dan keteranganyang dipaksakan, agar terlihat keterangan Para Saksiberkesesuaian antara satu dengan lainnya.2.

Keterangan Para Saksi initidak pernah diterangkan di dalam persidangan, bahkan jika dilihatsecara substansi redaksi yang dituangkan di dalam salinanputusan, kata per kata dan kalimat per kalimat antara saksi yangsatu dengan yang lainnya sama persis, dapat disimpulkan inihanya penggandaaan kalimat serta penyamaan kalimat danketerangan yang dipaksakan, agar terlihat keterangan Para Saksiberkesesuaian antara satu dengan lainnya.Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2021/PT MDN2.