• (Seratus enam puluh enam ribu rupiah)Salinan Resmi Penetapan ini Sesuai dengan aslinyaSebanyak 9 (Sembilan) lembar diberikan kepada PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluAn. PaniteraKoordinator PTSP,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 193/Pat.P/2019/PN Bgl

• PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSARPANMUD TIPIKOR,TTDH. SYAHRIR DAHLAN, SH.NIP: 19651120 198903 1 004.Halaman 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 883/PID.B/2021/PT MKS

• Nomor 594 PK/Pdt/2018Kembali yang merupakan ahli waris dari Razali bin almarhum Syamsudin/Tergugat ; Membatalkan putusan Putusan Pengadiilan Tinggi/Tipikor Aceh Nomor78/PDT/2013/PT BNA tertanggal 20 Juni 2014 juncto Putusan PengadilanNegeri Calang Nomor 01/Pdt.G/2013/PN Cag., tertanggal 29 Juli 2013antara Imran H Bin almarhum Husein lawan Razali Bin almarhumSyamsudin, dan kawankawan;Atau: Bilamana Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat

• Praperadilan samasekali tidak melakukan suatu bentuk upaya atas keberadaan praperadilan yangdiajukannya, sehingga dapatlah dinilai bahwa Pemohon tidak secara sungguhsungguh melakukan permohonan Praperadilan;Menimbang, bahwa oleh karena keberadaan alamat Kuasa HukumPemohon Praperadilan tidak diketahui, mengakibatkan Pemohon tidak menghadiripersidangan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat, selanjutnya sehubungan dengankeberadaan pokok perkara yang telah dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum kePengadilan Negeri/Tipikor

• ELKANA PINALIA, yang menyatakan pernah ditambangseaikit dibelakangnya);Bahwa Pemohon Banding/Pembanding (dulu Tergugat) sangat keberatan atasputusan Pengadilan Negeri/HI/TIPIKOR Samarinda Kelas 1A, Nomor 87/Pdt.G/2019/PN.Smr, tertanggal 9 Januari 2020, karena putusan tersebut sangattidak adil (onrechtwardig) dan telah salan dalam menentukan hukumnya, yaknidengan kurang cukupnya memberikan pertimbangan hukum (Onvoldoendegemotiveerd) sehingga cacat hukum dan putusan dapat dibatalkan(Vernietigbaar);

  Karena itu pula Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 ayat (1) Rbg, danPasal 50 RV mewajibkan Hakim karena jabatannya melengkapi segala alasanhukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;Adapun keberatan dari Pemohon Banding/Pembanding terhadap pertimbanganhukum Judex Facti dalam putusan Pengadilan Negeri/HI/TIPIKOR SamarindaKelas 1A, Nomor 87/Pdt.G/2019/PN.Smr, tertanggal 9 Januari 2020, dapat kamiuraikan sebagai berikut:.

  Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Negeri/HI/TIPIKOR Samarinda Kelas1A Nomor 87/Pdt.G/2019/PN.Smr, tertanggal 9 Januari 2020 adalah sangatmenyesatkan dan menyinggung rasa keadilan (onrechtyaaraig) oleh karenanyaputusan Judex Facti tersebut cacat hukum dan dapat di batalkan(Vernietigbaar);Jika yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama hanyalahpermasalahan tanda tangan yang tidak memenuhi asas keseimbangan dantidak memenuhi asas adanya kesepakatan kehendak, bagaimana dengan asasasas hukum

  Membatalkan putusan Pengadilan Negeri/HI/TIPIKOR Samarinda Kelas 1ANomor 87/Pdt. G/2019/PN.Smr, tertanggal 9 Januari 2020;4. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul kepadaPenggugat/Terbanding;SUBSIDAIR:Mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequa et Smro) menurut hukum,keadilan dan kebenaran yang tepat (redelijk/Naar goede/ustitie rechtdoen);Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding semulaPenggugat mengajukan kontra memori banding sebagai berikut:A.

  Bahwa Pengadilan Negeri/HI/TIPIKOR Samarinda Kelas 1A mengabulkangugatan untuk sebagian;2. Bahwa Pengadilan Negeri/HI/TIPIKOR Samarinda Kelas 1A menyatakanperjanjian antara Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugatsebagaimana dalam surat perjanjian kerjasama tanggal 12 April 2013 antara Tn.FLORIANUS ALUI sebagai Pihak Pertama dengan CV. DUNIA USAHA sebagaiPihak Kedua dibatalkan dengan konsekuensi hukum;3. Bahwamenolak gugatan untuk selebihnya;4.

• Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 12 April 2017 sampaidengan 10 Juni 2017;Terdakwadalam persidangan tingkat pertama dididampingi oleh penasihathukum H. Indra Cahaya, MD.,SE.,SH.

  Tjkyang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umumpada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 telah mengajukan banding terhadapputusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor32/Pid.SusTPK/2016/PN.Tjk tanggal 7 Maret2017, dan permintaan bandingtersebut diikuti dengan penyampaian memori banding tertanggal 29 Maret2017.

  Atas memori banding dari Jaksa Penunutut Umum tersebut, Terdakwatelah menyampaikan kontra memori banding yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 7April 2017 yang kemudian telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umumpada hari Senin tanggal 10 April 2017;Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara kepada JaksaPenuntut Umum dan kepada Terdakwa masingmasing tertanggal 18Hal. 39 dari 63 Puts. No. 13/Pid.SusTPK/2017/PT.TJKApril2017 No.

  Putusan Pengadilan Tipikor Tanjungkarang Nomor 32/Pid.susTPK/2016/PN.Tjk tanggal 7 Maret 2017 terlalu ringan dan belum memenuhirasa keadilan masyarakat.> Bahwa judex facti di dalam amar putusannya menyatakan terdakwaDrs.A.Kohar Ayub,MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primer.

  No. 13/Pid.SusTPK/2017/PT.TJKberupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta yangdiperoleh dari tindak pidana korupsi;.Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo tidak terdapat buktibahwa Terdakwa memperoleh harta benda yang berasal daritindak pidanakorupsi, maka kepada Terdakwa tidak dikenakan pidana tambahan berupapembayaran uang pengganii;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,maka putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor32

• Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejaktanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;9.

  Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehsejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : TAUFIK M.NOER, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LBH Anak Bangsa AcehUtara beralamat di Jalan MedanBanda Aceh KM 310 Keude Sampoiniet,Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara 24392 EMaillbh.anakbangsa@gmail.com, AHU60AH0107TAHUN 2014, berdasarkanHalaman 1 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN.LSkPenetapan Penunjukan

• Hakim Pengadilan Tipikor sejak tanggal 18 Oktober 2011 sampai dengantanggal 16 November 2011 ;3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal 17 Nopember 2011sampai dengan tanggal 15 Januari 2012 ;4, Perpanjangan Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 16 Januari 2012sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2012 ;5. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 01Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 01 Maret 2012 ;6.

  Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejaktanggal 02 Maret 2012 sampai dengan tanggal 30 April 2012 ;Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;PENGADILAN TINGGI tersebut :Setelah membaca ; Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 21 Pebruari 2012No.21/PID.Sus/2012/PTY tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara ini ; Berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta turunan resmiputusan Pengadilan Tipikor

• ,serta dalam hal PT Sumigita jaya tidak mempunyai harta benda yangmencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka PT SumigitaJaya dipidana, sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (8) UU Tipikor;Bahwa penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uangpengganti, diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor, yangmenyatakan :"pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknyasama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi";Bahwa dalam perkara a quo siapakah yang menjadi

  Pertimbangan Hukum Judex Facti Dan Judex Juris MemperlihatkanSuatu Kekhilafan Nyata Atau Kekeliruan Yang Nyata Karena TelahMenerapkan UU Tipikor Dalam Hubungan Perdata Antara SwastaDengan Swasta Berdasarkan Kontrak1.1 Bahwa hubungan hukum Herland Bin Ompo selaku Direktur PTSGJ adalah karena hubungan keperdataan, yaitu PT SGJ sebagaipemenang tender/lelang yang diselenggarakan oleh PT.

  ) karena akibat tertipunya dia akan dapatmengurangi jumlah uang yang menjadi kewajiban kontraknya.Demikian pula setiap orang yang lalai membayar rekeningtelepon atau PAM atau tidak membayar pada waktu makan direstoran akan dapat diruntut melakukan Tipikor karena dalamtagihan tersebut ada komponen pajak penjualan/pajakpertambahan nilai (PPN) yang merupakan hak Negara;Berdasarkan Novum, tagihan PT.

  Padahal filosofinyapasal 18 UndangUndang Tipikor tersebut hanya untukmengembalikan kerugian negara bukan untuk mendapatkeuntungan untuk negara. Berdasarkan hal tersebut PT SGJ atauTerdakwa seharusnya tidak dihukum membayar kerugian negarasebesar USS 6,900,929.67. jika PT. Chevron Pacific IndonesiaHal. 97 dari 136 hal. Put. Nomor : 29 PK/Pid.Sus/20156.8merasa dirugikan terhadap kegiatan bioremediasi, seharusnyaPT.

  Aturan ini merupakan aturan hukum pidana materiilbukan hukum formil (acara) yang disisipbkan dalan Undangundang Tipikor;Bahwa dalam aturan hukum acara pidana pasal 143 KUHAP haruslahjelas nama Terdakwa dalam surat dakwaan.

• Panitera Muda Tipikor Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal dan hari itu jugakepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukanMemori Banding tanggal 24 Desemmber 2015 yang diterima oleh PaniteraPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu padatanggal 28 Desember 2015, dan Memori Banding tersebut telahdiberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum oleh Plh.

  PaniteraMuda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPalu pada tanggal 31 Desember 2015;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTinggi, kepada Penasihat hukum Terdakwa maupun Penuntut Umun,, telahdiberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana AktaPemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Plh.

  PaniteraMuda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPalu masingmasing pada tanggal 2 Desember 2015;Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penasihat HukumTerdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, sertatelah memenuhi syaratsyarat yang ditentukan oleh undangundang, makapermohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membacaberkas perkara dengan seksama, mencermati putusan Pengadilan TindakPidana

• Hakim Pengadilan Tipikor Medan tanggal 12 November 2015 No.110/Pid.SusTPK/2015/PN.Mdn sejak tanggal 12 November 2015 s/d 11 Desember 2015 ;Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Medan tanggal 17 November2015 No.110/Pid.SusTPK/2015/PN.Mdn sejak tanggal 12 Desember 2015 s/d 09 Februari2016 ;.

  Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Januari 2016No.44/Pen.Pid.Sus/2016/PT.Mdn sejak tanggal 10 Februari 2016 s/d 10 Maret 2016 ;Halaman 1.Putusan Pengadilan Tindak Pidana KorpusiNomor : 110/Pid.SusTPK/2015/PN.Mdn.Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama :M.Syarifuddin, SH Advokat /Penasehat Hukum pada Kantor M.Syarifuddin, SH dan Rekanyangberalamat di Jalan Tamtama No.20 Binjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal24 November 2015, yang telah terdaftar pada Pengadilan TIPIKOR

• Terdakwa ditahan di RUTAN oleh:1 Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriTanjung Karang, tanggal 03 Januari 2013, Nomor. 36/PID.TPK/2012/PN.TK sejaktanggal 03 Januari 2013 s/d tanggal 01 Pebruari 2013 ;2 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriTanjung Karang, tanggal 23 Januari 2013, Nomor 36/PID.TPK/2012/PN.TK sejaktanggal 02 Pebruari 2013 s/d tanggal 02 April 2013.3 Perpanjangan penahanan ke I oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat

  Banding padaPengadilan Tinggi Tanjung Karang, tanggal 27 Maret 2013, No.10/Pen.Pid/TPK/2013/PT.TK sejak tanggal 03 April 2013 s/d tanggal 02 Mei 2013 ; 4 Perpanjangan penahanan ke II oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, tanggal......... 2013, No.10/Pen.Pid/TPK/2013/PT.TK sejak tanggal 03 Mei 2013 s/d tanggal 02 Juni 2013Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Sukarmin,SH., Samsudin, SH., dan Yuntoro, SH., semuanya Advokat/Penasehat

  dalam persidangan MajelisHakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapatmenghapuskan kesalahan terdakwa, maka oleh karena itu kepada terdakwa haruslahdinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa selanjutnya tentang pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 yangdijuntokan dalam pasal dakwaan Subsidair oleh Penuntut umum terhadap perbuatanTerdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang bahwa di dalam pasal 18 UU Tipikor

  (Hakim Ad Hoc Tipikor) masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis.

  (Hakim Ad Hoc Tipikor)Panitera PenggantiSYAFRUDDIN, SH.

• menerangkan bahwa awal mula Saksi di panggil bulan lupapada tahun 2017 dan terakhir pada bulan Januari 2019;Halaman 24 dari 48 halaman Putusan Nomor : 1/Pid.Pra/2019/PN PpsBahwa,Saksi menerangkan bahwa Saksi ada menerima surat panggilanKejaksaan pada saat di panggil ke Kejaksaan Negeri Pulang Pisau;Bahwa, Saksi menerangkan bahwa Saksi di selidik di bagian IntelijenKejaksaan Negeri Pulang Pisau pada tahun 2017;Bahwa,Saksi menerangkan bahwa Saksi melihat disurat pemanggilanberkaitan dengan perkara tipikor

  bahwa pada saat diperiksa di Kejaksaan adadibuat berita acara pemeriksaan dan Saksi bertandatangan;Bahwa,Saksi menerangkan bahwa Saksi mengalami 5 (lima) kalipemeriksaan dan menandatangin kelima berita acara pemeriksaan tersebut;Bahwa,Saksi meneragkan pada saat Saksi diperiksa tahun 2017 belum adatersangkanya;Bahwa,Saksi menerangkan pada saat di periksa pada tanggal 3 Desember2018 bahwa saksi baru ada tersangkanya;Bahwa,Saksi menerangkan pada bulan Januari 2019 Saksi diperiksa terkaitdengan perkara tipikor

  Ppsnegara yang berbeda pula, menghasilkan nilai kerugian negara yang salingKontradiktif ,Ketepatan dan akurasi baik metode dan bagaimana mendefinisikankerugian negara dalam perhitungan akan mencapai keadilan dan kepastianhukum.Menimbang, bahwa Putusan MK Nomor 25/PUUXIV/2016 mencabutfrasa dapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi (UU Tipikor

  Putusan MK ini menafsirkan bahwa frasa dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam Pasal 2 ayat(1) dan Pasal 3 UU Tipikor harus dibuktikan dengan kerugian kKeuangan negarayang nyata (actual loss) bukan potensi atau perkiraan kerugian keuangannegara (potential loss).Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan mempertimbangkan dalam halmenetapkan tersangka harus memiliki dua alat bukti, kKemudian alat bukti yangdimiliki itu harus relevan dengan tindak pidananya yang ditersangkakan danbahwa

  kapasitasnya dengan keilmuannya dan tidak ada di sebutkanadanya nilai kerugian didalm bukti Surat Termohon T1T6 tersebut dan tidakdidukung dengan alat bukti yang dapat menghitung kerugian keuangan negarasebagaimana Putusan MK Nomor 25/PUUXIV/2016 Putusan MK Nomor25/PUUXIV/2016 mencabut frasa dapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor

• ., supaya membayar biayaperkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor: 29/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL tanggal 23 Desember 2013yang amar lengkapnya sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa H. Syahrir Ishak, SE., tersebut, tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan oleh Penuntut Umum baik dalam Dakwaan Primair maupunDakwaan Subsidair;2.

  Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Palu dalam mengadili perkara incasu tidak dilaksanakan sesuai undangundang;Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 115 s/d 117(terhadap Unsur melawan Hukum) dan halaman 134 s/d 137 (terhadapUnsur Dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatukorporasi menyalahgunakan kewenangan Kesempatan atau sarana yangada padanya karena jabatan atau kedudukan) menyatakan antara lain:Menimbang bahwa Majelis berdasarkan uraianuraian pertimbangandiatas

  Bupatiseperti tersebut diatas, adalah perintah jabatan yang sifatnya luar biasaatau mutlak;Alasan/Keberatan: Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Palu telah salahmenerapkan Undangundang yaitu. tidak memutus berdasarkanketentuan Pasal 183 KUHAP, karena Majelis Hakim yang menjatuhkanputusan bebas kepada Terdakwa hanya berdasarkan satu alat buktisaja yaitu. berdasarkan keterangan Terdakwa saja tanpamempertimbangkan alat bukti lainnya berupa keterangan saksisaksidan alat bukti surat serta barang

  diatas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secarasah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair, oleh karena itukepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukupalasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum danmembatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor 29/Pid.Sus/Tipikor

  KekuasaanKehakiman, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI,Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Poso tersebut;Membatalkan Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPalu Nomor 29/Pid.Sus/Tipikor

• Perpanjangan (ID oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Medan, sejak tanggal 15 Agustus 2012 s/d tanggal 13 September 2012;halaman 1dari 105 hal, putusanNomor : 22/PID.SUS.K/2013/PTMDN.4. Perpanjangan (II) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Medan, sejak tanggal 14 September 2012 s/d tanggal 13 Oktober 2012;5. Penuntut Umun, sejak tanggal 10 Oktober 2012 s/d tanggal 29 Oktober2012 ;6.

  Perpanjangan (I) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Medan, sejak tanggal 30 Oktober 2012 s/d tanggal 28 Nopember 2012;7. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal14 Nopember 2012 s/d tanggal 13 Desember 2012 ;8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Medan, sejak tanggal 14 Desember 2012 s/d tanggal 11 Pebruari2013 ;9.

  Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Medan (1), sejak tanggal 05 Pebruari 2013 s/d tanggal 06 Maret 2013 ;10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Medan (II), sejak tanggal 07 Maret 2013 s/d tanggal 05 April 2013 ;11. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 05 April 2013 s/d tanggal 04 Mei2013 ;12.

  Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Medan, sejak tanggal 05 Mei 2013 s/d tanggal 03 Juli 2013 ;PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; Telah membaca :1.

  Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis,ROSMALINA SITORUS, SH., MH. dan Dr. NARDIMAN, SH.MH. masingmasing Hakim Ad Hoc dan Hakim Karir Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medansebagai HakimHakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tinggi Medan tanggal 29 April 2013.

• PUTUSANNomor : 52/TIPIKOR/2011/PT.BDG.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI BANDUNG, yang memeriksa danmengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding denganacara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :Nama LengkapTempat lahirUmur / Tanggal lahirJenis kelaminKebangsaan/KewarganegaraanAgamaTempat tinggalPekerjaanPendidikanDEDI HAMDAN ;Bandung ;50 tahun / 15 Oktober 1960 ;lakilaki

  2012 dan diterima di Kepaniteraan PengadilanTinggi Tindak Pidana Korupsi Ba ndung tanggal 11 Januari 2012 ; Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan memori bandingnyatertanggal 20 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Bandung tanggal 23 Desember 2011 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan TinggiTindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 04 Januari 2012 ; Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum olehPanitera Pengadilan Tipikor

  Hakim Ad Hoc pada PengadilanTinggi Bandung, masingmasing sebagai hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan PenetapanKetua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 28Desember 2011 No. 52/TIPIKOR/2011/PT.Bdg, Putusan mana diucapkan pada hari Kamistanggal 09 Pebruari 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim KetuaMajelis tersebut, dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota dan dibantu SAIFULASNURI, SH.

• Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua Tingkat Peradilan Tipikor yang di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP;5. Memulihkan hakhak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, danharkat sertamartabatnya;6.

Pembuktian atas perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat pertimbanganhukum dari Majelis Tipikor Tingkat Pertama, pertimbangan unsurunsur telahmendasarkan kepada faktafakta yang terungkap di persidangan dan telahmendasarkan pada argumen hukum yang memadai sehingga PengadilanTipikor Tingkat Banding membenarkan pertimbangan tersebut dan diambilalih sebagai pertimbangan Pengadilan Tipikor Tingkat Banding dalammemutus perkara ini, dengan demikian keberatan yang dikemukakan olehTerdakwa

Berkaitan dengan barang bukti knhususnya nomor urut 813, 814 dan815;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mohon agar barangbarangbukti tersebut Supaya dirampas untuk Negara sebagaimana diajukan dalamtuntutan Penuntut Umum pada persidangan di Pengadilan Tipikor TingkatPertama, karena barangbarang bukti tersebut sudah tidak dipergunakandalam perkara lain, yang oleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat PertamaHalaman 203 dari 203 halaman Putusan Nomor 34/PID.SUSTPK/2020/PT KPGditetapbkan dikembalikan kepada Penuntut

Penjatuhan pidana atas diri Terdakwa;Menimbang, bahwa berkaitan dengan pemidanaan kepada Terdakwa,menurut Pengadilan Tipikor Tingkat Banding, perlu dikaji komponen lainyaitu tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan dengan berpedomanPeraturan Mahkamah Agung PERMA Nomor 1 tahun 2020 TentangPedoman Pemidanaan Pasal 2 dan pasal 3 UndangundangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat pertimbanganMajelis Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama, PERMA Nomor 1 Tahun 2020tersebut

telah dijadikan dasar dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwadan menurut Pengadilan Tipikor Tingkat Banding telah tepat dan benarmaka penjatuhan pidana tersebut beralasan untuk dikuatkan;Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan selain dan selebihnya,Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sependapat dengan pertimbanganPengadilan Tipikor Tingkat Pertama, sehingga atas halhal tersebutberalasan untuk dikuatkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atasmaka Putusan Pengadilan Tindak Pidana

• PUTUSANNo. 03/TIPIKOR/2014/PTY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiYogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalamPeradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraTerdakwa :Nama lengkap : BEDJO RAHARDJO ;Tempat lahir : Gunung Kidul ;Umur atau tanggal lahir : 59 tahun /07 September 1954 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Dusun

  Desa Baleharjo ;Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Wonosari, berdasarkanperintah/penetapan :=Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 09September 2013 ; Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeriYogyakarta, sejak tanggal 3 September 2013 sampai dengan tanggal 2Oktober 2013 ; Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeriYogyakarta, sejak tanggal 3 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 1Desember 2013 ; Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor

  tingkat banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta sejak tanggal 2 Desember 2013 sampai dengan 31 Desember2013 ; Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor tingkat banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 30 Januari 2014 ;scccess Diperpanjang oleh Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 21Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2014 di Rutan Wonosari ;sceccecs Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 20Pebruari 2014

  Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta tanggal 13 Pebruari 2014 Nomor: No: 03/ TIPIKOR/ 2014/PTY tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;2, Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriYogyakarta, tanggal 16 Januari 2014, Nomor No. 20/Pid.Sus/2013/P.Tpkor. Ykds Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg.

• Penggugat juga memasukkanpemberitaan bermuaian fitnah dan pencemaran nama balk ke media yang bernamaTabloid Tipikor dalam 2 (dua) edisi berturutturut, yang mana sesungguhnya rencanaatau ancaman pemuatan pemberitaan tentang did Tergugat Il dan Bapak AbdulRahman sudah disampaikan beberapa kali oleh Penggugat kepada Bapak AbdulHal 29 dari 78 Put. No. 24 Pdt.G 2014 PN kdi.Rahman dan bu Andi Muiani. Kesaksian Bapak Abdul Rahman dan bu Andi Muianiakan Tergugat Il ajukan dalam pembuktian nant.

  Bahwa atas pemberitaan di Tabloid Tipikor tersebut Tergugat ll dan Bapak AbdulRahman telah melaporkan ke Dewan Pers, dan telah selesai dengan balk dan damai,dimana Tabloid Tipikor sudah menyampaikan permohonan maaf kepada Tergugat lldan Bapak Abdul Rahman.

  Namun selesainya permasalahan dengan Tabloid Tipikortidak berarti selesai permasalahan dengan Penggugat sebagai sumber pemberitaan.Bahwa untuk perouatan pidana dugaan fitnah dan pencemaran nama balk yangdiduga dilakukan oleh Penggugat sehuoungan dengan pemuatan pemberitaan diTabloid Tipikor tersebut di atas, Bapak Abdul Rahman telah melaporkannya ke pihakKepolisian di Jakarta, dan saat ini prosesnya masih tetap berlangsungiberproses.Informasi yang diperoleh, pihak Kepolisian Polres Jakarta Timur

  Foto Copy sesuai aslinya Bliyet Goro Bank Negara No.GF 556884 senilaiRp.650.000.000,(Enam ratus lima puluh juta rupiah) telah bermeteraisecukupnya dan telah diberi tanda T.Il 6;7.Foto Copy sesuai aslinya Bukti Slip Setoran/Transfer uang senilaiRp.650.000.000, (Enam ratus limapuluh juta rupiah) telah bermeteraisecukupnya dan telah diberi tanda T.Il 7;8.Foto Copy dari Foto Copy Tabloid Tipikor Edisi 115 Juni 2013 telah bermeteraisecukupnya dan telah diberi tanda T.l1 8;9.

  Foto Copy dari foto copy Tabloid Tipikor Edisi 115 Juli 2013 telah bermeteraisecukupnya dan telah diberi tanda T.Il 9;10.Foto Copy sesuai aslinya Surat tanda bukti Lapor Nomor:TBL/2462/V1V2013/PMJ/Dit.Reskrimum telah bermeterai secukupnya dan telahdiberi tanda T.Il 10;11. Foto Copy dan Foto Copy Surat Pengaduan Pemberitaan No.009/ISR/DPTVVIV2013 tanggal 24 Juli 2013 telah bermeterai secukupnya dan telahdiberi tanda T.lIl 11;12.

• Tipikor/2016/PN.Amb, dan permintaan Banding Penasehat HukumTerdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa PenuntutUmum pada tanggal 30 Agustus 2016, sesuai Akta Pemberitahuan Permintaanbanding Nomor 19/Akta.Pid.

  Tipikor/2016/PN.Amb.Halaman 57 dari 61 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SusTPK/2016/PT AMBMenimbang bahwa atas permohonan banding tersebut, Jaksa PenuntutUmum telah menyerahkan memori bandingnya pada tanggal 29 Agustus 2016,berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor : 19 / Akta.Pid.Tipikor /2016/PN.Amb. Memori Banding mana telah diberitahukan kepada PenasehatHukum Terdakwa tanggal 30 Agustus 2016, berdasarkan Warta PemberitahuanDan Penyerahan Memori Banding Nomor 19/Akta Pid.

  Tipikor/2016/PN.Amb.Menimbang bahwa atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum,Penasehat hukum terdakwa telah mengajukan Kontra memori Banding padatanggal 4 Nopember 2016, sebagaimana ternyata dalam Tanda Terima KontraMemori Banding Nomor 19/Akta Pid.Tipikor/2016/PN.Amb, Kontra MemoriBanding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa PenuntutUmum tanggal 7 Nopember 2016, Nomor 19/Akta.Pid.

  Atau mengadili sendiri dengan menjatuhnkan hukuman yang seringanringannya.Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat HukumTerdakwa telah diberitahukan, untuk mempelajari berkas perkara (inzage)sesuai surat Panitera Muda Pidana Tipikor Pengadilan Negeri Ambon masingmasing Nomor : W27Ul/ 1235/HK.O7/IX/2014, dan Nomor W27UI/1236/Hk.07/IX/2014, tanggal 10 Oktober 2016.Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkatbanding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu

  MH,Hakim Ad Hoc Tipikor, masingmasing sebagai HakimHakim Anggota,berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 7NOPEMBER 2016, Nomor: 22/PID.SUSTPK/2016/PT.AMB, untuk memeriksadan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebutdiucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIStanggal 9 NOPEMBER 2016, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengandihadiri HakimHakim Anggota tersebut serta dibantu oleh DANIEL.N.MORIOLKOSSU, SH, MH.