suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya, makaPegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus diberhentikan tidak denganhormat karena telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya.Tindak Pidana Kejahatan Jabatan yang dimaksud antara lain adalah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 Kitab UndangUndangHukum Pidana.C Yang kemudian Kepala Badan Kepegawaian Negara menegaskan regulasitentang pemberhentian

tidak hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhihukuman pidana karena jabatan dengan menerbitkan Surat Kepala BadanKepegawaian Negara, Nomor : K.2630/V.3262/99, Tanggal : 20 November2012, Perihal : Pegawai Negeri Sipil Yang Dijatuhi Hukuman Pidana, yang jugamenjelaskan tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan PemberhentianPegawai Negeri Sipil.Yang ditujukan Kepada semua Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, DaerahProvinsi dan Daerah Kabupaten/Kota se Indonesia.4 Dari uraian penjelasan

Bahwa, dalam Surat Keputusan Nomor XXSURKP/16.091 Tentang Pemberhentian Tidak Hormat terhadap Penggugat,disebutkan bahwa alasan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap Penggugat pada intinya adalah Penggugat dinyatakanmenyalahgunakan wewenang dalam jabatan sehingga merugikanperusahaan, yaitu Penggugat dituduh secara pribadi telah melakukankerjasama dengan KPTR Nugroho untuk mengadakan pembelian Tebu milikpetani TRTAD yang dimasukan pada nomor kontrak tertentu danmendapatkan nilai jaminan

tujuh puluh sembilan juta sembilanratussembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sebelum dipotongkewajiban berupa hutang yang harus dibayar oleh Penggugat;Menimbang, bahwa atas perbedaan dalil para pihak tersebut diatas,Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa secara cermatdan teliti buktibukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan, sesuaidengan bukti P3 sama dengan T8 berupa Surat Keputusan Nomor XXSURKP/16.091 Tentrang Pemberhentian

Tidak Hormat Sdr.

angka 2 huruf b angka 3 huruf cmenjadi sebagai berikut Peraturan dasar telah menetapkan secaraeksplisit Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkaraperkara yang berkaitan dengan :a.UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KeterbukaanInformasi Publik;UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan TanahBagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;Pasal 21 dan Pasal 53 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan;Pemberhentian

Tidak Hormat yang didasarkan Pada PutusanPengadilan Pidana atau Komisi Etik;Untuk perkaraperkara tersebut diatas tidak perlu diajukan upayaadministratif lagi karena sudah diatur dalam peraturan perundangundangan yang bersangkutan.3.

Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan SuratKeputusan Pemberhentian Tidak Hormat (PTDH) dari Dinas POLRI secaraSewanangwenang dan telah melanggar Hukum dengan ketentuan hukumyang berlaku serta bertentangan dengan asasasas Umum Pemerintah yangbaik (AUPB) Yaitu : Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kecermatansehingga Keputusan Tergugat stersebut sebagaimana dimaksud dalamketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang Undang UndangUndang No. 9 tahun 2004 Tentang Peradilan

Rumusan HukumKamar Tata Usaha Negara pada angka 3 huruf e disebutkan pada pokoknyabahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara yangberkaitan dengan Pemberhentian Tidak Hormat yang didasarkan padaputusan Pengadilan Pidana atau Komisi Etik, yang tidak perlu diajukan upayaadministratif lagi karena sudah diatur dalam peraturan perundangundanganyang bersangkutan;Menimbang, bahwa oleh karena sengketa dalam perkara ini telahdinyatakan sebagai sengketa tata usaha negara dan objek sengketaHalaman

Pemberhentian Tidak Hormat yang didasarkan Pada PutusanPengadilan Pidana atau Komisi Etik;Untuk perkaraperkara tersebut diatas tidak perlu diajukan upayaadministratif lagi karena sudah diatur dalam peraturan perundangundangan yang bersangkutan.. Bahwa Penggugat telah menjalani tahaP.tahap Pemeriksaansebagaimana Perkap No. 14 tahun 2011 yaitu berupa :1.

tanggal 14 Januari 2021; Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima/diketahui Penggugat padatanggal 14 Januari 2021; Bahwa gugatan a quo diajukan pada tanggal 25 Januari 2021; Bahwa oleh karenanya gugatan aquo diajukan masih dalam tenggangwaktu sesuail dengan pasal 55 UndangUndang No. 5 tahun 1986;Dasar dan Alasan Mengajukan GugatanAdapun duduk Perkara Sengketa Tata Usaha Negara atau dasar gugatanadalah sebagai berikut :1Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkanSurat Keputusan Pemberhentian

Tidak Hormat (PTDH ) dari Dinas POLRIsecara Sewenangwenang dan telah melanggar Hukum dengan ketentuanhukum yang berlaku serta bertentangan dengan asasasas UmumPemerintah yang baik ( AUPB ) Yaitu : Asas Keadilan, Kepastian Hukum,dan Kecermatan sehingga Keputusan Tergugat tersebut sebagaimanadimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) UndangUndang No. 9 tahun 2004Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yangdisebutkan sebagai berikut :1.

Rumusan HukumKamar Tata Usaha Negara pada angka 3 huruf e disebutkan pada pokoknyabahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara yangberkaitan dengan Pemberhentian Tidak Hormat yang didasarkan padaHalaman 46 Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN.PLGputusan Pengadilan Pidana atau Komisi Etik, yang tidak perlu diajukan upayaadministratif lagi karena sudah diatur dalam peraturan perundangundanganyang bersangkutan;Menimbang, bahwa oleh karena sengketa dalam perkara ini telahdinyatakan sebagai

Struktural yang bersifatkolektif kolegial dan penerbitan KEPPRES tersebut adalah berdasarkan usulMenteri Perhubungan setelah KNKT menyampaikan usulan kepada MenteriPerhubungan guna pemberhentian anggota KNKT untuk disampaikan kepadaPresiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (3) yang bunyinya:Berdasarkan hasil rapat KNKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KNKTmenyampaikan usulan kepada Menteri Perhubungan guna pemberhentiananggota KNKT untuk disampaikan kepada Presiden,14.Bahwa Permohonan Pemberhentian

tidak hormat yang ditujukan kepadaPenggugat selayaknya diambil melalui keputusan bersama dalam rapatAnggota KNKT, sesuai dengan prinsip dalamproses pengambilan keputusan dalam rapat yaitu musyawarah mufakat sesuaidengan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentangKNKT dan bukan atas keinginan sendiri dari Ketua KNKT;15.Bahwa pemberhentian Penggugat yang dinyatakan secara tidak hormat secaratibatiba seperti itu sangat mengejutkan bagaikan petir di siang bolong,mengingat Penggugat

Kemudian memangharus dibatalkan keputusan itu karena ada cacat prosedur.; Bahwa saat membela diri dalam suatu rapat, harus ada hasil audit, kaitannyadengan permintaan yang dilakukan oleh ketua KNKT Tidak ada dalam peraturan.Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) tidak punyawewenang untuk menafsirkan sendiri hasil rekomendasi Laporan Hasil AuditTertentu pada Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan juga tidakpunya wewenang untuk mengusulkan pemberhentian tidak hormat anggotaKNKT

tidak hormat yang ditujukan kepadaPenggugat selayaknya diambil melalui keputusan bersama dalam rapatAnggota KNKT, karena KNKT adalah Lembaga Non Struktural yang bersifatkolektif kolegial dan penerbitan KEPPRES tersebut adalah berdasarkan usulMenteri Perhubungan setelah KNKT menyampaikan usulan kepada MenteriHalaman 74 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 92/G/2017/PTUNJKT.Perhubungan guna pemberhentian anggota KNKT untuk disampaikan kepadaPresiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (8) yang bunyinya

tidak hormat anggota KNKTatas nama jabatannya, bahwa menurut pendapat ahli Dr.

Bahwa terhadap dalil angka 6 gugatanPenggugat, Tergugat menanggapi sebagaiberikutBahwa Pemberhentian Tidak Hormat terhadapSdr. SUHARTO Bin RASAMAN sebagai PerangkatDesa (Kamituwo/Kepala Dusun) Desa Baleadiadalah sah dan mempunyai kekuatan hukum dantidak bersifat sewenang wenang karenadilakukan berdasarkan Ketentuan Hukum yangberlaku (Vide Pasal 21 ayat (5) PerdaKabupaten Pati No. 6 Tahun 2007 TentangPerangkat Desa) ;4.

Pemberhentian Tidak Hormat yang didasarkan Pada PutusanPengadilan Pidana atau Komisi Etik.Halaman 5 Putusan Nomor 10/G/2021/PTUN.PLGperkaraperkara tersebut diatas tidak perlu diajukan upayaadministratif lagi karena sudah diatur dalam peraturan perundangundangan yang bersangkutan.. Bahwa Penggugat telah menjalani tahaptahap Pemeriksaansebagaimana Perkab No. 14 tahun 2011 yaitu berupa :1.

DASAR DAN ALASAN MENGAJUKAN GUGATANAdapun duduk Perkara Sengketa Tata Usaha Negara atau dasargugatan adalah sebagai berikut :1.Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telahmenerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Hormat(PTDH) dari Dinas POLRI secara Sewanangwenang dan telahmelanggar Hukum dengan ketentuan hukum yang berlaku sertabertentangan dengan asasasas Umum Pemerintah yang baik(AUPB) Yaitu : Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kecermatansehingga Keputusan Tergugat stersebut sebagaimana

Pemberhentian Tidak Hormat yang didasarkan Pada Putusan PengadilanPidana atau Komisi Etik.perkaraperkara tersebut diatas tidak perlu diajukan upaya administratif lagikarena sudah diatur dalam peraturan perundangundangan yang bersangkutanMenimbang, bahwa objek sengketa a quo diterbitkan tanggal 14 Januari2021 dan Penggugat dalam gugatannya halaman 5 diketahui bahwa Penggugatmengetahui objek sengketa a quo pada hari yang sama, kemudian Penggugatmendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata

adalah tidak benar karena Tergugat dalam menerbitkanSurat Keputusan Aquo tidak melanggar Prinsip umum Pemerintahan YangBaik seperti Kepastian Hukum, Asas bertindak cermat, Asas motivasi untuksetiap keputusan, Asas jangan mencampuradukkan kewenangan, Asasperlakuan yang jujur atau asas permainan yang layak, Asas kelayakan atauasas kewajaran (fairness) karena Surat Keputusan Aquo diterbitkanberdasarkan :Peraturan perundangundangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32Tahun 1979; Alasan untuk melakukan pemberhentian

tidak hormat kepada Penggugatdidasarkan dengan fakta bahwa Penggugat telah melakukan tindak pidanapenggelapan yang mana ancaman pidananya setinggitingginya 4 (empattahun) dan akibat dari perbuatan penggugat, penggugat dihukum penjaraselama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dan selain itu Penggugat juga adalahorang yang tidak disiplin yaitu dengan tidak masuk kerja selama 44(empat puluh empat) hari kerja, dan Penggugat mendapatkan tegurantertulis dari tempat tugas Penggugat yaitu Badan Pelaksana PenyuluhanPertanian

(BP4K) Kabupaten Muara Enim (Fotocopy sesuai dengan aslinya); Surat Nomor 526/373/Sekrt/BP4K/2012 tertanggal 27 September 2010Perihal : Pengembalian Tenaga Staf yang dikeluarkan Badan PelaksanaPenyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten MuaraEnim (Foto copy sesuai dengan aslinya); Berita Acara Penyampaian Keputusan Bupati Muara Enim tertanggal 6Februari 2012 tentang Penyampaian 1 (Satu) berkas Keputusan BupatiMuara Enim Nomor : 134/KPTS/BKD4/2012 tanggal 18 Januari 2012tentang Pemberhentian

Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atasnama Lukman NIP. 19660221 198609 1 001 (Foto copy sesuai dengan aslinya);Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 824/132/BKD2/2008 tentang MutasiPegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim,Tanggal 2 Juli 2008 atas nama Lukman NIP 19660221 198609 1 001 (Fotocopy sesuai dengan aslinya); T.16: Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan Nomor Print 103/N.6.17/T.17Ep.1/05/2010 tertanggal 25 Mei 2010 atas nama Lukman Bin Husinfotocopy dari

Undangundang, dan apakah Pengadilantelah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalamPasal 239 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer j/uncto Pasal 253 Ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana; Bahwa namun khusus tentang pidana tambahan yang dijatuhkan kepadaTerdakwa perlu dipertimbangkan kembali, mengingat Terdakwa lahir diBrebes tanggal 11 Juni 1964, berarti pada bulan Juni 2017 akan memasukiusia pensiun, karenanya pidana tambahan pemberhentian

tidak hormat daridinas keprajuritan tidak perlu dijatuhkan kepada Terdakwa, karena Terdakwatelah menjalani pemidanaan tidak akan kembali lagi ke Kesatuan, danTerdakwa tidak dikhawatirkan lagi akan mempengaruhi secara langsunganggotaanggota Satuan dimana Terdakwa bertugas, karena Terdakwa tidakakan bertugas lagi di lingkungan Satuansatuan TNI;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonankasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak, namun demikianputusan Pengadilan

adalah tidak benar karena Tergugat dalam menerbitkanSurat Keputusan Aquo tidak melanggar Prinsip umum Pemerintahan YangBaik seperti Kepastian Hukum, Asas bertindak cermat, Asas motivasi untuksetiap keputusan, Asas jangan mencampuradukkan kewenangan, Asasperlakuan yang jujur atau asas permainan yang layak, Asas kelayakan atauasas kewajaran (fairness) karena Surat Keputusan Aquo diterbitkanberdasarkan :e Peraturan perundangundangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32Tahun 1979;e Alasan untuk melakukan pemberhentian

tidak hormat kepada Penggugatdidasarkan dengan fakta bahwa Penggugat telah melakukan tindak pidanapenggelapan yang mana ancaman pidananya setinggitingginya 4 (empattahun) dan akibat dari perbuatan penggugat, penggugat dihukum penjaraselama (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dan selain itu Penggugat juga adalahorang yang tidak disiplin yaitu dengan tidak masuk kerja selama 44Halaman 22 dari 45 halaman Putusan Perkara No. 11/G/2012/PTUNPLG(empat puluh empat) hari kerja, dan Penggugat mendapatkan tegurantertulis

Kehutanan (BP4K) Kabupaten Muara Enim (Fotocopy sesuai dengan aslinya);Surat Nomor 526/373/Sekrt/BP4K/2012 tertanggal 27 September 2010Perihal : Pengembalian Tenaga Staf yang dikeluarkan Badan PelaksanaPenyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten MuaraEnim (Foto copy sesuai dengan aslinya);Berita Acara Penyampaian Keputusan Bupati Muara Enim tertanggal 6Februari 2012 tentang Penyampaian 1 (Satu) berkas Keputusan BupatiMuara Enim Nomor : 134/KPTS/BKD4/2012 tanggal 18 Januari 2012tentang Pemberhentian

Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atasHalaman 26 dari 45 halaman Putusan Perkara No. 11/G/2012/PTUNPLGT.15 :nama Lukman NIP. 19660221 198609 1 001 (Foto copy sesuai denganaslinya);Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 824/132/BKD2/2008 tentang MutasiPegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim,Tanggal 2 Juli 2008 atas nama Lukman NIP 19660221 198609 1 001 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);T.16: Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan Nomor Print 103/N.6.17/T.17 :T.18

Selong Nomor 223/PID.B/2008/PN.SEL dikeluarkanPengadilan Negeri Selong pada tanggal 24 Maret 2009;4) Bahwa argumentasi Penggugat yang menyimpulkan bahwapemberlakuan obyek sengketa yang diterbitkan tanggal 29 April 2019tidak dapat diberlakukan terhadap penggugat adalah dalil yang kelirudan tidak berdasar hukum, karena pada saat putusan pengadilannegeri Nomor 223/PID.B/2008/PN.SEL, yang menimpa penggugatberkekuatan hukum tetap, Penggugat masih aktif sebagai PegawaiNegeri Sipil, sehingga ketentuan pemberhentian

tidak hormat sebagaiPNS juga berlaku bagi Penggugat.5) Bahwa dengan uraian dan fakta yuridis tersebut di atas,menunjukkan bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugattelah memenuhi ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor11 Tahun 2017, karena penerbitannya diberlakukan mulai tanggalakhir bulan ketika putusan pengadilan Negeri Selong NomorHalaman 14 dari 36 Halaman.

Bahwa argumen Penggugat yang pada intinya menyatakanbahwa pemberhentian tidak hormat Penggugat sebagai PNS denganterbitnya obyek sengketa oleh Tergugat merupakan bentukpelanggaran hak asasi manusia adalah tuduhan yang keliru, tidakberdasar hukum dan jauh dari kebenaran, karena pemberhentianPNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana kejahataan yang ada hubungannya dengan jabatan incasuPenggugat dilaksanakan oleh Tergugat setelan adanya putusanpengadilan yang telah memiliki

mengadangada melakukan BAP terhadap Penggugat karenapemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dasar hukumnyaadalah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapkarena dianggap melanggar PP Nomor 32 Tahun 1979 tentangpemberhentian Pegawai Negeri Sipil, bukan PP Nomor 30 Tahun 1980tentang hukuman disiplin;Bahwa, tanggal 15 April 2011 Penggugat dipanggil diminta untuk hadir danmenghadap ke BKD Kabupaten Kediri, ternyata di BKD Kabupaten KediriPenggugat disuruh menandatangani Surat Pemberhentian

Tidak Hormat;Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlakudan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);27.28.Bahwa, Tergugat (Bupati Kediri) menerbitkan Keputusan Nomor188.45/167/418.32/2011, tanggal 04 April 2011, tentang Pemberhentiantidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama ENDANGPURWATININGSIH;Bahwa, pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebutdidalam konsideran

Fotokopy Surat Keputusan Tentang Pemberhentian Tidak Hormat dariDinas Polri, Nomor : Kep/254/V/2010, atas nama SAITO, yangdikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, pada tanggal19 Mei 2010, sebagai bukti P.3;Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Majelis Hakim telahmemberi kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan bukti saksi,namun Pemohon menyatakan tidak sanggup mengajukan bukti saksi;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Termohonmengajukan alat bukti surat, berupa

Melaksanakan Sidang Kode Etik Profesi Polri terhadapPenggugat SUDARMAJI pada tanggal 21 Mei 2016 denganPutusan Nomor : KEP/02/V/2016 Tanggal 21 Mei 2016 denganPutusan Rekomendasi Pemberhentian Tidak Hormat (PTDH)a.n. BRIPTU SUDARMAuJI NRP. 85090873 Brigadir Siwas PolresMusi Banyuasin karena telah melanggar :a. Pasal 7 ayat 1 huruf (6) dan Pasal 11 huruf (c) Perkap Nomor14 tahun 2011 ; 22222 222 22 n=b.

ataulebih dan telah diputus oleh Pengadilan yang berkekuatanhukum tetap.Dengan demikian, maka Institusi Polri melaksanakan mekanisme ProsesHukum terhadap Termohon Kasasi/Terbanding (Disran David) berdasarkanPeraturan yang berlaku di Lingkungan Polri yaitu melaksanakan sebagai berikut:1.Melaksanakan Sidang Kode Etik Profesi Polri terhadap TermohonKasasi/Terbanding (Disran David) pada tanggal 18 Februari 2016 denganPutusan Nomor : PUT/04/2016 KKEP Tanggal 18 Februari 2016 denganPutusan Rekomendasi Pemberhentian

Tidak Hormat (PTDH) a.n.

Penggugat menjatuhnya talak pada tanggal 19 Mei 2017, sertaPenggugat membantah hubungan berikutnya dengan Saudari Harmini ; Bahwa disebutkan jika PNS pria menikah siri, baik perkawinan pertamaataupun pernikahan kedua dan melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) sertaPasal 4 PP Perkawinan dan Perceraian bagi PNS maka sesuai Pasal 15PP Nomor 45 Tahun 1990 akan dijatuhi salah satu hukuman disiplin beratdan ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur berdasarkan PP Nomor53 Tahun 2010, yang terberat adalah pemberhentian

tidak hormat ;6.

Bukti T 34 Fotocopy Artikel tentang sanksi nikah siri bagi PNS yakni padaini ;Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 4 PP perkawinan dan perceraianbagi PNS dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun1990 tentang hubungan disiplin berat bagi PNS yangmelakukan pernikahan siri dan ketentuan disiplin PNS yangdiatur berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010yang terberat adalah pemberhentian tidak hormat ;Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi dalam perkaraMenimbang, bahwa di persidangan,

Persidangan olehPara Pihak ; Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 25September 2019, yang diterima dan didaftar di dalam Register KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 25 September2019, Nomor: 254/G/2019/PTUNMDN, yang telah diadakan perbaikan secaraformal pada tanggal 09 Oktober 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut;1.OBJEK GUGATANKeputusan Bupati Batu Bara Nomor 322/BKD/2019 tanggal 5 Juli 2019tentang Pemberhentian

Tidak Hormat Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya denganJabatan Atas Nama YANDI BOY OMPUSUNGGU, S.Kom NIP 19840924201001 1 016 ;llL.KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHAHal. 2 Putusan Nomor : 214/G/2019/PTUNMDN1.Bahwa keputusan yang ditetapkan oleh Tergugat, telan memenuhi ketentuanPasal1 angka (9) dan angka (12) UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi objek

Nomor 153/KEP/2018tertanggal 13 September 2018;2.Bukti T2 : Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor : K.2630/V.203/99, tanggal 5 Pebruari 2016tentang Kewenangan Pelaksana Harian Dan PlaksanaTugas Dalam Aspek Kepegawaian ;3.Bukti T3 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor:499/BKD/2018 tentang Pembentukan Badan PertimbanganPenyelesaian kasusukasuS Kepegawaian (BPPKk)Pemerintah Kabupaten Batu Bara ;4.Bukti T4 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor :322/BKD/2019 tentang Pemberhentian

tidak hormat karenamelakukn tindak pidna kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannnya dengan jabatan atasnama Yandi Boy Ompusunggu;Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan Saksi, meskipun telahdiberikan kesempatan yang cukup;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkanKesimpulannya tanggal 23 Desember 2019, untuk mempersingkat Putusantidak akan dimasukkan dalam uraian Putusan ini, akan tetapi tetap dianggapmerupakan bagian dari Putusan ini;Menimbang, bahwa

bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkanpemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berpangkat Pembina Tingkat Golongan Ruang IV/b ke bawah di lingkungannya, berdasarkan ketentuan tersebutTergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat di lingkungan KemeterianPendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (dahulu Kementerian PendidikanNasional Republik Indonesia) menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan NasionalRepublik Indonesia Nomor : 47567/A4.2/KP/2011, tanggal 10 Juni 2011,mengenai pemberhentian

tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaPenggugat ; 7.

Bank Sumut No.050/Dir/DSDMTK/SK/2014,tertanggal 24 Maret 2014, tentang Pemberhentian tidak hormat atas namaHerry Togi Manalu, dengan alasan telah melakukan perbuatan yangmengakibatkan PT. Bank Sumut mengalami kerugian sebesarRp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);Bahwa pemberhentian Penggugat tersebut didasari atas adanya temuanoleh pihak PT.

Bank Sumut sehuinggaPenggugat layak dikenakan sanksi berat dengan kategori pemberhentiandengan tidak hormat, sebagaimana telah diusulkan oleh Divisi Pengawasantetang Pemberhentian tidak hormat atas diri Penggugat, sehingga DivisiSDMPT. Bank Sumut mengeluarkan Memorandum No.158/DSDMTK/Mm/2014, tanggal 10 Maret 2014;Bahwa dengan adanya persetujuan dan disposisi Direksi atas Memorandumtertanggal 10 maret 2014 tersebut, sehingga Divisi SDM PT.

(yang sekarang menjadi KabupatenPesawaran) hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku dan telah tidak memperhatikan kepentinganPemohon Kasasi yang telah menguasai yang baik secara terus menerusselama bertahuntahun, seyogyanya menjadi pertimbangan sebelummenerbitkan surat pemberhentian tidak hormat tersebut serta TermohonKasasi juga telah tidak memperhatikan Asas Kecermatan dalam AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang diatur dalam Pasal 53ayat 2 huruf b UndangUndang