Pasal 7 yang keberadaannya tidak dikukuhkan dengan PeraturanDaerah, karenanya dapat diklasifikasikan sebagai perambah hutan sebagaimana telahdipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negen Bintuhan Nomor : 09/ Pid. Sus./ 2014/ PN. BHN.

Woko Menjadi Desa Definitif KecamatanPajo Kabupaten Dompu;T5 ~Fotokopi Surat Menteri Kehutanan No. 102/MenhutVII/1998 perihalPersetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan untuk lokasi pemukimantransmigrasi penempatan T.A. 1997/1998, ditujukan kepada MenteriTransmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan;T6 Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 214 Desa Woko, atas nama MamanSantra, Surat Ukur tanggal 10032000, No. 87/Woko/2000, luas 10.000 M2;T7 Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 198 Desa Woko, atas namaSyamsudin

Woko Menjadi Desa Definitif KecamatanPajo Kabupaten Dompu; Fotokopi Surat Menteri Kehutanan No. 102/MenhutVII/1998 perihalPersetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan untuk lokasi pemukimantransmigrasi penempatan T.A. 1997/1998, ditujukan kepada MenteriTransmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan; Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 214 Desa Woko, atas nama MamanSantra, Surat Ukur tanggal 10032000, No. 87/Woko/2000, luas 10.000 M2; Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 198 Desa Woko, atas namaSyamsudin Gani

No. 1243 K/Pid.Sus/2012transmigran sebagai lahan sawah tadah hujan dan bercocok tanam palawija hingga tahun2008.Bahwa luas lahan konstruksi perluasan sawah yang dikerjakan oleh CIPTO aliasKI FANG di atas lahan yang pernah digusur oleh Kanwil Departemen Transmigrasi danPemukiman Perambah Hutan tahun 1996/1997 adalah 155,05634 Ha sesuai perhitunganahli Surveyor DJALAMUDIN L.

Hutan Propinsi Malukutahun 1996/1997 dan telah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian sebagai lahan sawahtadah hujan dan bertanam palawija.

Setelah lahan tersebut digusur tahun 1996/ 1997sudah dalam kondisi datar dan siap olah, yang kemudian dimanfaatkan oleh petanitransmigran sebagai lahan sawah tadah hujan dan bercocok tanam palawija hingga tahun2008.Bahwa luas lahan konstruksi perluasan sawah yang dikerjakan oleh CIPTO aliasKI FANG di atas lahan yang pernah digusur oleh Kanwil Departemen Transmigrasi danPemukiman Perambah Hutan tahun 1996/1997 adalah 155,05634 Ha sesuai perhitunganahli Surveyor DJALAMUDIN L.

No. 1243 K/Pid.Sus/2012333 Peta Hasil Pengukuran dan Pembagian Lahan LP,LU I, dan Blok LU II Tahun 1996/1997 yang dikeluarkanoleh Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi danPemukiman Perambah Hutan Propinsi Maluku.Dikembalikan kepada pemilik yang barang bukti tersebut disita5 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000, (sepuluh ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor : 117/Pid.Sus/2011/PN.MSH., tanggal 31 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut

Rahim), Terdakwa bukan perambah hutan,Terdakwa adalah kepala keluarga tulang punggung keluarga danTerdakwa saat ini sedang mengidap suatu penyakit ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Pertama : Bahwa terdakwa USMAN bersama ABDUL RAHIM Alias ATOK RAHIM(dalam DPO) pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2015 sekitar pukul 06.30 Wib atau dalambulan Juli 2015 atau setidaktidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Blok Hutan SeiBamban

Tergugat/Pembanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan PengadilanNegeri Sengeti pada pokoknya atas dalildalil:Bahwa Penggugat adalah peserta Transmigrasi Pengganti di unitpemukiman Transmigrasi Sungai Bahar unit XVI, sesuai dengan suratKeputusan Menteri Transmigrasi dan pemukiman dan perambah

hutan RepublikIndonesia Nomor : KEP.367 PP.04.43.1999 tanggal 6 Mei 1999 (P1);Bahwa Penggugat mendapat lahan perumahan No. 111, yangsebelumnya atas nama Tergugat yang dicabut status Transmigrasinya sesuaidengan Surat Keputusan Menteri Transmigrasi dan pemukiman Perambahhutan Republik Indonesia Nomor : KEP.345/PP.04.43.1999 tanggal 25 April1999 (P2);Bahwa Penggugat telah memperoleh kepemilikan atas tanah perumahanyaitu sertifikat hak milik No. 1014 tahun 2001 (P3) dengan luas 5.430 m?

Bukti P3 Fotocopy Keputusan Menteri Transmigrasi danpemukiman perambah hutan Republik IndonesiaNomor..kep.249/Men/KANWILDT/1994;4.

Sibolga sebagai yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan perbuatanmengangkut, menguasai, dan memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan(SKSHH), perbuatan tersebut dilakukan terdakwadengan caracara sebagai berikut: Berawal dari tugas Operasi Expedisi yang dilakukan oleh saksi Mayor InfSuwondo bersamasama dengan saksi Lettu Inf.RAMELZA ADHA PUTRA,saksi Sertu AHMAD YUDI dan saksi DODI PRANATA dengan tujuanoperasi adalah mencari sasaran perambah

hutan atau penebang pohon yang tidakberijin.

PERIZINANBahwa Sidang Kabinet Republik Indonesia pada pertengahan tahun 1998telah memutuskan dan menugaskan kepada Menteri Dalam Negeri, MenteriTransmigrasi, Pemukiman dan Perambah Hutan, Menteri Kehutanan danPerkebunan dan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Petanahan Nasional,untuk mempersiapkan lahan seluas kurang lebih 20.000 HA di KalimantanTimur keperluan program transmigrasi Pola PIR Trans bagi kurang lebih8.000 transmigran dari pulau Jawa ke Kalimantan Timur ;1.

Keputusan Menteri Transmigrasi PPH R.I tentang Izin pelaksanaantransmigrasi sementara ;Bahwa dalam persidangan juga telah terungkap fakta tentang adanyapersetujuan Pemerintah Republik Indonesia melalui Surat KeputusanMenteri Transmigrasi, Pemukiman dan Perambah Hutan No. 121/Men/1999 tanggal 21 September 1999 yang telah menunjuk PT Tunggul BuanaPerkasa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan perkebunan PIRTrans dengan komoditas kelapa sawit seluas 20.000 HA yang terdiri dari4.000 HA kebun inti dan

16.000 HA kebun plasma, di Kecamatan TanjungPalas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur.Dengan keputusanini maka PT Tunggul Buana Perkasa resmi ditunjuk sebagai perusahaanpelaksana program transmigrasi ; (Bukti PK03: Surat Keputusan MenteriTransmigrasi, Pemukiman dan Perambah Hutan No. 121/Men/1999tanggal 21091999, semula diajukan sebagai Buldi Terdakwa03) ;3.1.Bahwa semula keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 40/BPN16/UM10/VIII/1998 tertanggal 31 Agustus 1998 telah menunjukPT Bulungan

Agro Lestari sebagai perusahaan untuk membuka lahantransmigrasi Pola PIR:TRANS tersebut, akan tetapi Surat KeputusanMenteri Transmigrasi, Pemukiman dan Perambah Hutan No.121/Men/1999 tanggal 21 September 1999 mempertimbangkan lain danmemberikan izin pelaksanaan transmigrasi Pola Perkebunan PIRTrans itu kepada PT Tunggul Buana Perkasa, seperti terrnaktub dalamHal. 73 dari 76 hal.

No. 87 PK/PID.SUS/2012diktum Pertama keputusan Keputusan Menteri Transmigrasi,Pemukiman dan Perambah Hutan tersebut ;3.2.Bahwa salah satu kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada PTTunggul Buana Perkasa selaku pelaksana program transmigrasiadalah kewajiban yang tercantum dalam butir 4 Lampiran SuratKeputusan Menteri Transmigrasi, Pemukiman dan Perambah HutanNo.121/Men/1999 tanggal 21 September 1999, yaitu kewajiban untukmenyelesaikan sendiri dukungan pendanaan atau masalahpembiayaan program, baik

Pasal 7 yang keberadaannya tidak dikukuhkan dengan PeraturanDaerah, karenanya dapat diklasifikasikan sebagai perambah hutan sebagaimana telahdipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negen Bintuhan Nomor: 10/ Pid. Sus./ 2014/ PN. BHN.

Put No. 30/Pid.2014/PTBKl.15Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, angka romawi Il tentangPenjelasan Pasal Demi Pasal, knususnya penjelasan Pasal 11 Ayat (3) yo.Pasal 7 yang keberadaannya tidak dikukuhkan dengan Peraturan Daerah,karenanya dapat diklasifikasikan sebagai perambah hutan sebagaimana telahdipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor : 12/ Pid.Sus./2014/ PN. BHN.

Purnomo; Barat : Mukmin; Bahwa sampai dengan saat ini batasbatas tanah sengketatersebut belum berubah; Bahwa tanah milik Puji Purnomo yang berbatasan di sebelah timurdengan tanah sengketa telah dijual oleh ahli warisnya kepada saksiKuwato; Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa tersebut milik Penggugatdari arsip desa, Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat dan saksi hadirsaat BPN melakukan pengukuran; Bahwa Saksi ikut mediasi antara Penggugat dan Tergugat di kantorDesa dan melihat Surat Keterangan Perambah

Hutan milik Tergugat yangdikeluarkan pada tahun 1996; Bahwa lahan sengketa dulunya dibuat cetak sawah, jagung, dansayuran oleh Penggugat; Bahwa Penggugat belum pernah menjual tanahnya;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atasPenggugat dan Turut Tergugat membenarkan keterangan saksi, namunPenggugat hanya membenarkan sebagian keterangan saksi dan menyatakanbahwa Penggugat tidak ada menanam jagung dan tanaman lainnya dari tahun1989 sampai dengan 2015 di tanah sengketa tersebut dan

dikeluarkan oleh Kantor PertanahanKabupaten Bengkulu Utara sejak tahun 1991;Menimbang, bahwa terhadap dalildalil gugatan tersebut, Tergugatmenyatakan bahwa Tergugat memperoleh tanah tersebut berdasarkan ganti rugitebang tebas dari Saksi Sopan pada tahun 1997 dengan diperkuat oleh buktisurat T1 sampai dengan bukti surat T7;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tergugat yaitu AbuHasan Azhari, Abdullan Abbas, M.Syaiful Rifai, Sopan dan Anggun Sastrawanmenerangkan bahwa Tergugat adalah seorang perambah

hutan dan Tergugatmengelola tanah aquo berdasarkan surat ganti rugi tebang pohon.

Bahwa Para Penggugat adalah warga transmigrasi yang sah berdasarkanBerita Acara Serah Terima Pemukiman Transmigrasi/Desa Transmigrasi diDaerah Tingkat Kalimantan Timur Dari Menteri Transmigrasi DanPemukiman Perambah Hutan Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat Kalimantan Timur, Nomor : 3607.SB.04.43.00, tanggal 21 September 1999;Hal2 dari 40 hal, Putusan No.108/PDT/2019/PT.SMR2.

Bahwa menanggapi dalil posita gugatan Para Penggugat angka 1, bahwabisa saja benar Para Penggugat dalam perkara ini adalah berkedudukansebagai warga Transmigrasiberdasarkan Berita Acara Serah TerimaPemukiman Transmigrasi di daerah Tingkat Provinsi Kalimantan Timur dariMenteri Transmgrasi dan Pemukiman Perambah Hutan kepada GubernurKepala Dearah Tingkat Provinsi Kalimantan Timur nomorHal10 dari 40 hal, Putusan No.108/PDT/2019/PT.SMR3607.SB.04.43.00, tanggal 2191999, namun tidak benar kalau dikatakanbahwa

Sedangkan hutan kemasyarakatan (HKM) adalahkawasan hutan yang pemanfaatan utamanya ditujukan untukmemperdayakan masyarakat.Bahwa Perambah hutan ialah : orang atau kelompok Masyrakat yangmemasuki hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya denganmemanfaatkan sumber dan potensi hutan, baik oitu mengambil hasil hutanatau pun membuka lahan untuk dijadikan tempat bercocok tanam,sehingga dengan hal tersebut berakibat kerusakan hutan.Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/LH/2021/PN AgmBahwa bahwa lokasi

.87.000.000, pada tanggal 14 Juni 2008 dan mulaimenggarap pada sekitar bulan Nopember 2008 sehingga luas tanah yangdigarap tersebut seluas kurang lebih 1.200 (seribu dua ratus) hektarmasingmasing di Blok Susukan Baru kurang lebih seluas 900 (sembilanratus) hektar dan di Blok Muara Jaya kurang lebih 300 (tiga ratus) hektartersebut lokasinya berada di Resort Ill Susukan Baru Taman Nasional WayKambas, bahwa perbuatan terdakwa tersebut baru berhenti setelah adanyatindakan tegas/ operasi pengeluaran perambah

hutan sehubungan adanyapenolakan dari Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan KonservasiAlam Departemen Kehutanan dengan Surat Nomor: $.174/N.SLT/2009tanggal 28 April 2009; Bahwa tanah garapan seluas kurang lebih 1.200 (seribu dua ratus) hektarmasingmasing di Blok Susukan Baru kurang lebih seluas 900 (sembilanratus) hektar dan di Blok Muara Jaya kurang lebih 300 (tiga ratus) hektartersebut lokasinya berada di Resort Ill Susukan Baru Taman Nasional WayKambas yang diduduki atau dikuasai oleh terdakwa

Hutan Provinsi Maluku.Dikembalikan kepada pemilik yang barang bukti tersebut disita.a.

Hutan ProvinsiMaluku tahun 1996/1997 untuk pembukaan lahan transmigrasi dilokasi UPTR Banggoi (Desa Waeketam Baru).

dan Pemukiman Perambah Hutan tahun 1996/1997 adalah155,05634 Ha sesuai hasil perhitungan ahli Surveyor Djamaludin L.

Cipto alias Ki Fang sesuaiRAB dengan vegetasi hutan seluas 112,39 Ha padahal lahan tersebutsebagian besar semak belukar karena pernah digusur oleh KanwilDepartemen Transmigrasi dan Pembinaan Perambah Hutan Propinsi Maluku214215tahun 1996/1997 dan telah dimanfaatkan oleh para petani untuk sawah tadahhujan dan bertanam palawija sehingga pembayaran terhadap sdr.

Peta Hasil Pengukuran dan Pembagian Lahan LP, LU , dan Blok LU II Tahun1996/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Transmigrasidan Pemukiman Perambah Hutan Provinsi Maluku.Tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;7.

Musi Banyuasin Indah; Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasidan Pemukiman Perambah Hutan Propinsi Sumatera SelatanNomor : Kep. 2187.PP.04.43.2000 tanggal 27 Maret 2000; Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 381K/TUN/2013, Tanggal 11 Oktober 2013;Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 729 K/PID/2016Menetapkan para Peserta Plama PIR Trans PT.

Setelah mendengar Nota Pembelaan yang disampaikan secara lisan olehTerdakwa yaitu yang pada pokoknya Terdakwa memanfaatkan lahanKedatukan Besitang diluar kawasan TNGL bukan untuk memperkayamelainkan untuk memanfaatkan lahan untuk menanam palawija gunamenambah ekenomi keluarga dan Terdakwa bukan perambah hutan, Terdakwaadalah kepala keluarga tulang punggung keluargadan Terdakwa saat ini sudahtua mohon keadilan ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan

StbBahwa saat penangkapan, tidak ditemukan lagi pepohonan yang tinggisehingga layak disebut sebagai hutan;Bahwa berdasarkan data laporan pada tahun 2004 kelompok terdakwamelakukan pembersihan tetapi bukan penebangan pohon dikarenakan didaerah lahan tersebut hanya ada semaksemak;Bahwa saksi tahu nama Hasan Sitepu tetapi tidak tahu orangnya;Bahwa Hasan Sitepu dan anggotanya adalah kelompok perambah hutan;Bahwa saksi mengetahui Hasan Sitepu dan anggotanya adalah kelompokperambah hutan adalah dari Data

UU RINo: 51/2009 tentang PTUN pasal 55Adapun alasan yang mendasarinya dan pertimbangan hukum yang melatarbelakangi adanya gugatan ini adalah berdasarkan peristiwa atau kejadiansebagai berikut:Riwayat Hidup Penggugat1.Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang tercatat pertama kali padaDepartemen Transmigrasi dan Perambah Hutan pada Biro KepegawaianBAKMP Jakarta pada Biro Umum BAKNAS pada Pusdiklat Pegawai danberpindah atas kemauan sendiri ke Kabupaten Ponorogo dan ditempatkanpada Poli Psikologi sekaligus

sertifikat objek sengketa,serta sepakat mengenai besaran gantirugi terkait lahan dalam ke 24 (dua puluh empat) sertifikat objek sengketasebagaimana bukti Tergugat II Intervensi . 115;Halaman 45 dari 56 halamanPutusan 03/B/2014/PTTUNMDN.Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampaidengan 10 /Terbanding II s/d Terbanding XI dalam kesimpulannyamendalilkan bahwa perolehan hak atas tanah dimulai dengan diterbitkannyaSurat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi DanPemukiman Perambah

Hutan Propinsi Jambi Nomor : KEP. 130.

HAMID ( Nomor 8 ) , SLAMET TRIYONO( Nomor Urut 58 ) dan DASIKUN ( Nomor Urut 159 ), dengan demikian tidaksemua pemberian hak didasarkan kepada Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Departemen Transmigrasi Dan Pemukiman Perambah Hutandimaksud ;Menimbang, bahwa pemberian hak kepada Tergugat Il Intervensidilakukan jauh setelah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DepartemenTransmigrasi Dan Pemukiman Perambah Hutan Tahun 1998 diterbitkan,menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Petani peserta PIR Perkebunan mempunyai hak:a.Memperoleh wilayah Plasma sesuai dengan luas yangditetapkan dalam PIR Perkebunan yang bersangkutan,Memperoleh sertifikat hak milik atas tanah dari lahan yangdiberikan,Memperoleh bimbingan, penyuluhan dan latihan dariPerusahaan Inti, Kanwil Departemen Transmigrasi danPemukiman Perambah Hutan, Kanwil Departemen Koperasidan Pembinaan Pengusaha Kecil, Dina Perkebunan, Instansidan atau Lembaga terkait lainnya secara berkesinambungan,Memperoleh pelayanan dan