Aturan ini sangatnormatif tidak aplikatif sehingga yusrisprudensi Mahkamah Agung memahami pasaltersebut dengan indikator:1. Terjadi ketidak harmonisan rumah tangga dalam bentuk pertengkaran mulut, fisikatau tidak terjalin komunikasi antara suami istri;2. Suami istri sudah pisah meja atau pisah ranjang (tempat tinggal);3.

, ini berarti aspek kemanfaatan hukum sebagai bentukpertanggung jawaban secara sosiologis tidak terpenuhi;Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding berpendapatpertimbangan majelis hakim tingkat pertama tentang perceraian yang didasarkanpada alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) dimana antaraPemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terusmenerus dan tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga,aturan ini sangat normatif tidak aplikatif

Br.logis untuk di pertimbangkan dan dapat dianggap mempunyai kepentinganhukum yang aplikatif;Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut, telah ternyatamempunyai kepentingan hukum terapan yang layak dan patut serta telahternyata pula tidak terdapat larangan hukum untuk melangsungkan perkawinan,oleh karnanya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal ini telah relevan denganketentuan Pasal 8 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, jo Pasai 7 ayat (3)huruf (e Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa pernikahan

pertengkaran serta sudah tidak tidurbersama lagi pada satu ranjang dalam satu rumah dengan Penggugat/Terbanding, walaupun penyebabnya tidak semuanya benar sebagaimanadiutarakan Penggugat/ Terbanding;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan AgamaKabupaten Malang telah bersesuaian dengan pemahaman dalam YurisprudensiMahkamah Agung RI, terhadap ketentuan Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, yang sifatnya sangat normatif tidak aplikatif

Terhadap aspek ini,terlepas lamanya ammar/diktum tuntutan pidana JAKSA PENUNTUTUMUM tersebut memang apabila dikaji dan dianalisis maka di satu sisikebijakan formulatif pembentuk KUHAP tidak ada memberikan pedomanpemidanaan kepada Hakim sebagai Kebijakan Aplikatif dalam hal apapemilihan dapat dilakukan terhadap PIDANA MATI, PIDANA PENJARASEUMUR HIDUP ataukah PIDANA PENJARA SEMENTARA kemudianpemilihan penjatuhkan pidana dalam KUHAP tersebut apabila dianalisissecara lebih cermat ternyata bersifat singkat

rentan menimbulkan DISPARITAS PEMIDANAAN(SENTENCING OF DISPARITY) sedangkan di sisi lainnya JAKSAPENUNTUT UMUM hanya dengan tolok ukur formal legalistik mengikuti30kebijakan formulatif pembentuk KUHAP guna menentukan formatkeadilan dalam ammar/diktum tuntutannya kepada terdakwa.Padadasarnya apabila ditarik sebuah benang merah anasir ini di satu sisitidaklah dapat disalahkan apabila JAKSA PENUNTUT UMUM bersikaplegalistik formalistis demikian sedangkan di sisi lainnya dari ASPEKKEADILAN pada KEBIJAKAN APLIKATIF

akan menimbulkan permasalahankrusial karena KEBJAKAN FORMULATIF tidak ada membuat PEDOMANPEMIDANAAN dalam hal apa, dalam keadaan bagaimana dan dalam halkonstruksi bagaimana Hakim sebagai kebijakan aplikatif dapat memilihmenjatuhkan hukuman kepada terdakwa antara PIDANA MATI, ATAUPIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP ATAUKAH PIDANA PENJARA WAKTUTERTENTU yang dipandang serta dianggap TEPAT, LAYAK, ADIL DANMANUSIAWI untuk dijatuhkan terhadap diri terdakwa dan tentang halhal yang tidak dibantah oleh Jaksa Penuntut

Namun fakta tersebut patut dipertimbangkan sebagai bentuk dari akibathukum (rechts gevolg) telah terjadinya suatu pernikahan yang sah menuruthukum Islam dengan didasarkan kepada pertimbangan sosiologis (socialjustice) yang dikaitkan dengan doktrin hukum Islam yang mempunyai relevansidengan permohonan Pemohon dan Pemohon Il, yaitu sebagai berikut:Bahwa secara sosiologis dapat diketahui secara umum bahwa masyarakattempat tinggal Pemohon dan Pemohon Il mayoritas beragama Islam.Sehingga dalam tataran aplikatif

Sehingga dalam tataran aplikatif asas tersebut dapat dimaknaisecara acontrario (mafhum mukhalafah), yaitu bahwa tidaklah mungkin dapatditerima dengan baik oleh masyarakat banyak seorang lakilaki danperempuan tinggal besama sekian lamanya sampai mempunyai anak apabilatanpa didasari adanya ikatan yang dibenarkan oleh syara (ketentuan hukumIslam); Bahwa oleh karena telah ternyata masyarakat tempat tinggal Pemohon dan Pemohon II selama ini dapat menerima dengan baik serta tidak pernahada yang menggugat

Bahwa sewaktu menikah dengan Pemohon I, Pemohon II masih terikatdengan perkawinan lain meskipun telah berpisah tempat tinggal dalamwaktu yang cukup lama;Menimbang, bahwa terhadap permohonan = para Pemohonmengajukan permohonan Itsbat Nikah, akan dipertimbangkan oleh MajelisHakim setelah Majelis Hakim memaparkan hal berikut:Pertama:Bahwa tujuan hukum Islam dalam melaksanakanpernikahan/perkawinan secara normatif maupun aplikatif adalah untukmewujudkan kemaslahatan, kebaikan, kententraman dankesejahteraan

Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan pedoman bagi AnggotaPolri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabdalam pelaksanaan penegakan KEPP;Sederhana yaitu pelaksanaan KEPP dilaksanakan dengan caramudah, cepat serta angkuntabel dengan tetap menjunjung tinggikebenaran dan keadilan;Kesamaan hak yaitu setiap Anggota Polri yang diperiksa ataudijadikan saksi dalam Penegakkan KEPP diberikan perlakuan yangsama tanpa membedakan pangkat, jabatan, status social, ekonomi,ras, golongan dan agama;Aplikatif

Sehingga dalam tataran aplikatif asas tersebut dapat dimaknaisecara acontrario (mafhum mukhalafah), yaitu bahwa tidaklah mungkin dapatditerima dengan baik oleh masyarakat banyak seorang lakilaki danperempuan tinggal besama sekian lamanya sampai mempunyai keturunanapabila tanpa didasari adanya ikatan yang dibenarkan oleh syara (ketentuanhukum Islam); Bahwa oleh karena telah ternyata masyarakat tempat tinggal Pemohon dan Pemohon II selama ini dapat menerima dengan baik serta tidak pernahada yang menggugat

Sehingga dalam tataran aplikatif asas tersebut dapat dimaknaisecara acontrario (mafhum mukhalafah), yaitu bahwa tidaklah mungkin dapatditerima dengan baik oleh masyarakat banyak seorang lakilaki danperempuan tinggal besama sekian lamanya sampai mempunyai anak apabilatanpa didasari adanya ikatan yang dibenarkan oleh syara (ketentuan hukumIslam); Bahwa oleh karena telah ternyata masyarakat tempat tinggal Pemohon dan Pemohon II selama ini dapat menerima dengan baik serta tidak pernahada yang menggugat

Sehingga dalam tataran aplikatif asastersebut dapat dimaknai secara acontrario (mafhum mukhalafah), yaitubahwa tidaklah mungkin dapat diterima dengan baik oleh masyarakatHalaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 137/Padt.P/2019/PA.Lbsbanyak seorang lakilaki dan perempuan tinggal besama sekian lamanyasampai mempunyai anak apabila tanpa didasari adanya ikatan yangdibenarkan oleh syara (ketentuan hukum Islam); Bahwa oleh karena telah ternyata masyarakat tempat tinggalPemohon dan Pemohon II selama ini

Sehingga dalam tataran aplikatif asasHalaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2019/PA.Lbstersebut dapat dimaknai secara acontrario (mafhum mukhalafah), yaitubahwa tidaklah mungkin dapat diterima dengan baik oleh masyarakatbanyak seorang lakilaki dan perempuan tinggal bersama sekianlamanya sampai mempunyai anak apabila tanpa didasari adanya ikatanyang dibenarkan oleh syara (ketentuan hukum Islam); Bahwa oleh karena telah ternyata masyarakat tempat tinggalPemohon dan Pemohon II selama ini

Dp, Hal. 8Bahwa tujuan hukum Islam dalam melaksanakanpernikahan/perkawinan secara normatif maupun aplikatif adalah untukmewujudkan kemaslahatan, kebaikan, kententraman dankesejahteraan. kemaslahatan harus berbuah manfaat dan kebaikanserta menghilangkan kemudcharatan.

Sehingga dalam tataran aplikatif asastersebut dapat dimaknai secara acontrario (mafhum mukhalafah), yaitubahwa tidaklan mungkin dapat diterima dengan baik oleh masyarakatbanyak seorang lakilaki dan perempuan tinggal bersama sekianHalaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2019/PA.Lbslamanya sampai mempunyai anak apabila tanpa didasari adanya ikatanyang dibenarkan oleh syara (ketentuan hukum Islam); Bahwa oleh karena telah ternyata masyarakat tempat tinggalPemohon dan Pemohon II selama ini

disampaikan oleh pihakpihak in casu alatalat bukti, berkesimpulandan berkeyakinan bahwa perselisihan antara kedua belah pihak telahsampai kepuncaknya sehingga kehidupan rumah tangga telah pecah dansulit untuk dibina kembali;Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertamatersebut telah bersesuaian dengan pemahaman dalam yurisprudensiMahkamah Agung RI terhadap ketentuan Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI yang sifatnyasangat normatif tidak aplikatif

Sehingga dalam tataran aplikatif asastersebut dapat dimaknai secara acontrario (mafhum mukhalafah), yaitubahwa tidaklah mungkin dapat diterima dengan baik oleh masyarakatbanyak seorang lakilaki dan perempuan tinggal bersama sekianlamanya sampai mempunyai anak apabila tanpa didasari adanya ikatanyang dibenarkan oleh syara (ketentuan hukum Islam); Bahwa oleh karena telah ternyata masyarakat tempat tinggalPemohon dan Pemohon II selama ini dapat menerima dengan baikserta tidak pernah ada yang menggugat

sejak bulan Nopember 2011 yang lalu, dan telah diusahakanperdamaian oleh keluarga ternyata tidak berhasil sehingga kehidupanrumah tangga penggugat/terbanding dan tergugat/pembanding telah pecahdan sulit untuk dibina kembali;Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertamatersebut telah bersesuaian dengan pemahaman dalam YurisprudensiMahkamah Agung RI terhadap ketentuan Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI yang sifatnyasangat normatif tidak aplikatif

Bahwa proses pemeriksaan perkara di PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIALSURABAYA pada PENGADILAN NEGERI SURABAYA antara PELAWAN danTERLAWAN secara teori (konseptual) dan praktis (aplikatif) lebih cepat daripada proseslaporan pidana yang dibuat oleh PELAWAN terhadap TERLAWAN di kepolisianResort Gresik (Polres Gresik) dan persidangannya di Pengadilan NegeriGresik ;8.

Sehingga dalam tataran aplikatif asasHalaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 76/Pat.P/2019/PA.Lbstersebut dapat dimaknai secara acontrario (mafhum mukhalafah), yaitubahwa tidaklah mungkin dapat diterima dengan baik oleh masyarakatbanyak seorang lakilaki dan perempuan tinggal bersama sekianlamanya sampai mempunyai anak apabila tanpa didasari adanya ikatanyang dibenarkan oleh syara (ketentuan hukum Islam); Bahwa oleh karena telah ternyata masyarakat tempat tinggalPemohon dan Pemohon II selama ini