Ditemukan 123 data
14 — 2
Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini ;Berdasarkan alasan/salildalil di atas, Penggugat mohon agarKetua Pengadilan Agama Rantau cc,q, Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yangamarnya berbunti :Primer : Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadapPenggugat (Penggugat) ; Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;Subsider : Atau menjatuhkan putusan lain yang seadiladilnya ;Menimbang, bahwa
30 — 21
plastik berisi urine milik Ricky Prakoso AliasKiki Bin Sahirin ;Dirampas untuk dimusnahkan ;e 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah nopol:R4101TS ;hal7 dari 20 hal. put.no.345/Pid.Sus/2013/PT.SmgDikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa RICKY PRAKOSO ;4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah) ;Menimbang,bahwa berdasarkan atas surat tuntutan Jaksa PenuntutUmum tersebut Pengadilan Negeri Purwokerto telah menjatuhkan putusanyang amarnya berbunti
26 — 2
Bahwa pada Senin tanggal 09 Januari 2012 sekira jam 16.00 Wib, saksiberada di rumah kemudian H P saksi berbunti ada panggilan masukdari MUSTOFA memberitahukan kalai adik saksi bernama AGUSPURMARIYANTO telah mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan rayaBabat dengan kendaraan BUS dan Truk kemudiak saksi seketika itumenuju ke tempat kejadian bersama MUKHLASON adik saksi tiba ditempat kejadian sekira pukul 18.00 Wib, lalu saksi menuju kePuskesmas Karang kembang Babat, disana saksi mengetahui AGUSPURMARIYANTO
50 — 14
Tindakan Tergugat Melakukan Lelang Eksekusi Jaminan ParaPenggugat telah sesuai dengan Pasal 8 ayat 1 Perjanjian Kreditserta Undangundang nomor 4 tahun 1996 tentang HakTanggungan atas tanah beserta bendabenda yang berkaitandengan tanah (selanjutnya disebut UU Hak Tanggungan);Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 1 berbunti sebagaiberikut :Untuk menjamin pembayaran lunas, penuh, tertib dan dengansebagaimana mestinya semua jumlah uang yang terhutang dan wajibdibayar oleh debitur kepada Bank berdasarkan
8 — 0
keuanganTergugat kurang baik dan Tergugat sedang berusaha mencari rizki untukmemberikan yang terbaik untuk keluarga, , karena sejak bulan Agustus2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonisdan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dari bulan Agustus2018 Tergugat sudah tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat;Bahwa berdasarkan dalildalil yang diuraikan diatas, maka kami mohonkepada Yang Mulya Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang berkenanmenjatuhkan Putusan, yang amarnya berbunti
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : YESSI KURNIANI, SH
90 — 0
., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunti sebagai berikut:
- Menyatakan Terdakwa Sholikhin Alias Unyil Bin Wardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sholikhin Alias Unyil Bin Wardi dengan pidana penjara selama
51 — 24
yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untukmemerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjukuntuk mengirimkan turunanresmi Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Bangli, untuk dicatatkan/didaftar pada register yang diperuntukanuntuk itu; Bahwa berdasarkan atas halhal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada YangTerhormat Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara iniberkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunti
13 — 7
No. 0174 /Pdt.G/2017 /PA Rh.bekas istri apabilan perceraian itu atas kehendak suami kecuali istri gqobla aldukhul, hal ini sesuai dengan petunjuk dalam Al Quran Surah Al Bagarah ayat241 yang diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim dalammempertimbangkan putusan ini berbunti :Cited (gle lia Cig alls Lin cs LilbeallArtinya : Dan bagi perempuanperempuan yang diceraikan hendaklah diberimutah yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orangorang yangbertaqua.Menimbang, bahwa di persidangan terungkap
145 — 108
timbul dalam perkara ini;Bahwa PENGGUGAT mohon pada TERGUGAT dihukum menanggungseluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;PENGGUGAT mohon TERGUGAT dinyatakan tunduk dan taat pada isiPutusan Hakim;Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, kiranya Ketua Pengadilan NegeriPadang cq Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo berkenan memanggilkami kedua belah pihak pada persidangan yang waktunya akan ditentukankemudian guna memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan berkenanmemutuskan yang amarnya berbunti
24 — 8
Dmk, yangamar putusannya berbunti sebagai berikut ; DALAM KONVENSI : e DALAM EKSEPSI : e Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; e DALAM POKOK PERKARA : e Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; DALAM REKONVENSI : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi untukSEDAQIAN 5 ~~~cnannnnn an nnn nnennnnnnennennnnnnnananenannnnnannansanann2.
90 — 5
sepakat melepaskan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267KUHPerdata dengan demikian pengakhiran perjanjian kredit oleh Tergugat I tidak perluadanya putusan Pengadilan terlebih dahulu;3 Tindakan Tergugat I Melakukan Lelang Eksekusi Jaminan Para Penggugat telahsesuai dengan Pasal 8 ayat Perjanjian Kredit serta Undangundang nomor 4 tahun1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta bendabenda yang berkaitandengan tanah (selanjutnya disebut UU Hak Tanggungan);Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 1 berbunti
96 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
DALAM KONVENSI DAN REKONMVENSI : Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.28,000, (dua puluh delapan riburupiah).Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi TanjungKarang tanggal 9 Februari 1999 No.39/Pdt/1998/PT.TK tersebutsebagai berikut : Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat; Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung KarangNo.27/Pdt.G/1998/PN.TK tertanggal 2 September 1998 yangdimohonkan banding sehingga amarnya berbunti
29 — 14
ternyatasuratsurat tersebut tidak ada terdaftar dalam databasemasyarkat yang mengurus akta kelahiran , KK maupun KTP diDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dan pihakDinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyatakan bahwasannyasuratsurat tersebut adalah palsu.Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti sah danmenurut hukum.Ad.3.Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turutserta melakukan perbuatan:Menimbang bahwa rumusan pasal 55 ayat (1) undangundanghukum pidana (KUHP) berbunti
49 — 20
Pasal 20 Undang undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasarpokok pokok Agraria berbunti :Halaman 15 dari 21 hal. Put. 39/PDT/2016/PTR(1) Hak milik adalah hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai oleh orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalamPasal 6 :(2) Hak milik dapat beralih dan dialinkan kepada pihk lainc. Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah Jo.
17 — 6
No. 0066 /Pdt.G/2017 /PA Rh.bekas istri apabilan perceraian itu atas kehendak suami kecuali istri gobla aldukhul, hal ini sesuai dengan petunjuk dalam Al Quran Surah Al Bagarah ayat241 yang diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim dalammempertimbangkan putusan ini berbunti :atioll ole Las 99 20JL lic w LallaolyArtinya : Dan bagi perempuanperempuan yang diceraikan hendaklah diberimutah yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orangorang yangbertaqwa.Menimbang, bahwa di persidangan terungkap
34 — 2
ini;Telah memperhatikan suratsurat bukti Kedua belah pihak yang berperkara;Telah mendengar keterangan saksisaksi dari Penggugat maupunTergugatT ergugat.Telah memperhatikan faktafakta yang terungkap dipersidangan dalamperkara ini;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya, yang terdaftardikepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas A Palembang Pada tanggal 16september 2013 Register Nomor : 140 /Pdt.G/2013/PN.Plg telah mengajukangugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya berbunti
109 — 49
yang memohon untukmembatalkan Sertifikat Hak Milik (GHM) No.2964/tahun 2003 atasnama Aliamaid Bin Paradin yang diterbitkan oleh Tergugatl yangnotabene merupakan Pejabat Tata Usaha Negara.Bahwa oleh karena objek sengketa berupa Sertifikat yang merupakanSurat keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara,maka wewenang mengadili ada pada Peradilan Tata Usaha Negara(PTUN), hal ini sesuai dengan : Undangundang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara Pasal 53 ayat (1) dan 2 yang berbunti
14 — 5
kerena profesi Notaris yang di jalankanoleh Tergugat Rekopensi di Depok Jawa Barat kota besardan jasa untuk seorang Pejabat Notaris sangatlah besar,oleh karenanya sudah patut dan tepat gugatan Rekopensitentang nafkah Iddah, Mutah, dan nafkah lampau layak dantepat utuk di kabulkan.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas berdasarkan fakta danrealita yang benar oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Agamajombang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikanputuannya yang amarnya berbunti
Bahwa oleh karena gugatan Rekopensi Penggugat Rekopensibenar, sudah tepat dan layak untuk di kabulkanBahwa berdasarkan uraian tersebut di atas berdasarkan fakta danrealita yang benar oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Agamajombang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikanputuannya yang amarnya berbunti sebagai berikut:l. DALAM EKSEPSIMenyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terimall. DALAM KONPENSI1.
306 — 135
Pasal106 berbunti sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkansetelah mendapat izin edar;Bahwa berdasarkan PP No.72 Tahun 1998 Tentang PengamananSediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, pada Pasal 9 ayat (1) menyatakansediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmemperoleh izin edar dari Menteri Kesehatan. Pasal 13 ayat (1) berbunyiHal 10 dari 22 hal.Put.No.939/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.
42 — 18
yangmemohon untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik (SHM)No.2964/tahun 2003 atas nama Aliamaid Bin Paradin yang diterbitkanoleh Tergugat yang notabene merupakan Pejabat Tata UsahaNegara.Bahwa oleh karena objek sengketa berupa Sertifikat yangmerupakan Surat keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat TataUsaha Negara, maka wewenang mengadili ada pada Peradilan TataUsaha Negara (PTUN), hal ini sesuai dengan : Undangundang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara Pasal 53 ayat (1) dan 2 yang berbunti