Ditemukan 167 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 25-08-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 804 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 25 Agustus 2017 — PT BALI TARU UTAMA VS CANDRA
4730 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Padasaat job order produksi itu dibuat oleh Penggugat ternyata pihak produksitelah memproduksi job order yang pertama dan sudah setengahnya dibuatoleh bagian produksi;Bahwa hal tersebut menyebabkan expor produksi tersebut tertunda karenadilakukan perbaikanperbaikan sampai dengan bulan Februari 2016.Bahwa karena merasa mengeluarkan biayabiaya tambahan untukmelakukan perbaikanperbaikan tersebut, pada akhirnya Tergugatmemanggil Penggugat pada tanggal 27 Februari 2016.
    Tergugatmenyatakan semua yang terjadi di bagian produksi dari perbaikanperbaikan produksi sampai tertundanya expor karena kesalahan Penggugatmembuat job order produksi. Dan akhirnya Tergugat menyatakan memutushubungan kerjanya dengan Penggugat pada tanggal 27 Februari 2016tersebut dan hanya akan memberikan uang kebijaksanaan sebanyak 3(tiga) bulan gaji.
Register : 04-05-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn
Tanggal 19 Nopember 2020 — Penggugat:
SAWALUDIN
Tergugat:
1.PT. HARVARD COCOPRO
2.BUPATI KABUPATEN ASAHAN
3.DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN ASAHAN
7721
  • Saksi Irfan Syahfitri.OOBahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;Bahwa setahu saksi Penggugat sebagai pekerja tetap padaTergugat dengan status harian borongan.Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja dibagian dryerBahwa Saksi juga sebagai pekerja pada Tergugat;Bahwa jenis produksi dari Perusahaan Tergugat ada Tepung Kelapadan produksi Expor;Bahwa benar setahu saksi penggugat digaji oleh Tergugat secaraMingguan;Bahwa benar setahu saksi pembayaran upah selalu terlambatdibayar Tergugat;Bahwa setahu
    Saksi Dedi Pramana.OBahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;Halaman 19 dari 49Putusan Perkara Nomor :105/Pdt.SusPHI/2020/PN MdnBahwa setahu saksi Penggugat sebagai pekerja tetap padaTergugat dengan status harian borongan.Bahwa saksi juga sebagai pekerja pada Tergugat;Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja dibagian dryer dantermasuk bagian produksi;Bahwa jenis produksi dari Perusahaan Tergugat ada Tepung Kelapadan produksi Expor;Bahwa benar setahu saksi penggugat digaji oleh Tergugat secaraMingguan
    Saksi Hendra Dermawan.OOBahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;Bahwa setahu saksi Penggugat sebagai pekerja tetap padaTergugat dengan status harian borongan.Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja dibagian dryer danpenggugat telah bekerja lebih dari 3 Tahun;Bahwa setahu saksi bagian dryer temasuk dibagian dari produksitepung kelapa;Bahwa jenis produksi dari Perusahaan Tergugat ada Tepung Kelapadan produksi Expor;Bahwa benar setahu saksi penggugat digaji oleh Tergugat secaraMingguan;Bahwa benar
Register : 24-08-2011 — Putus : 16-04-2013 — Upload : 08-11-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.44489/PP/M.XIII/15/2013
Tanggal 16 April 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
13042
  • dalam pengertian biaya untukmendapatkan, menghasilkan dan memelihara sebagaimana dimaksud Pasal 6ayat (1) a Undangundang PPh.bahwa air freight yang dibayarkan ditagihkan kepada supplier jika kelambatanpengiriman disebabkan kelabatan pengiriman bahan oleh supplier;penggantian oleh supplier sudah dikurangkan (off set) dari pengeluaran biayaPengiriman dan Pengangkutan Expor.bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan koreksi positifbeban penjualan berupa biaya Pengiriman dan Pengangkutan Expor
Putus : 25-07-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 622/B/PK/PJK/2012
Tanggal 25 Juli 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA
18799 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tersebut dengan alasan sebagai berikut:* Bahwa menurut Pasal 1 UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998tentang perbankan: "kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yangdapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan ataukesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yangmewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangkawaktu tertentu dengan pemberian bunga";* Bahwa Trade Bills adalah tagihan kepada nasabah berdasarkankontrak letter of credit (L/C) karena transaksi fasilitas expor
    Bahwa Trade Bills adalah tagihan kepada nasabah/debitur berdasarkankontrak letter of credit (L/C) karena pemberian fasilitas berkenaandengan expor/impord. Bahwa berdasarkan peraturan Bank Indonesia, tagihan kepadanasabah karena transaksi perdagangan yang telah jatun tempo dansetelah 15 hari belum diselesaikan oleh nasabah masuk dalam kategorikredit/pinaaman yang diberikan.
    Penghasilan Bruto atas cadangan penghapusan piutangtak tertagin sebesar Rp91.942.934.632,00 tidak tepat, karena Majelis tidakcermat dalam menerapkan ketentuan Pasal 1 KMK68/KMK.04/1999mengingat koreksi positif cadangan penghapusan piutang yang tidak dapatditagih sebesar Rp91.942.934.632,00 tersebut berasal dari Trade Bills yangmerupakan surat berharga berupa tagihan atas transaksi perdagangan kepadanasabah/debitur berdasarkan kontrak letter of credit (L/C) sehubunganpemberian fasilitas berkenaan dengan expor
Register : 28-10-2019 — Putus : 03-12-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 306/Pid.B/2019/PN Ksp
Tanggal 3 Desember 2019 — Penuntut Umum:
FARDHIYAN AFFANDI, SH, MH
Terdakwa:
MUHAMMAD ALINAFIAH BIN ALM KAMARUDDIN
746
  • Jasa Samudra Corporation Expor-Impor-Karang Baru Aceh Tamiang, Tanggal 20 Mei 2019.

    - 1 (satu) Lembar SURAT KEBENARAN.

    Di Kembalikan Kepada yang berhak yaitu saksi Sudriman Nasution Bin Kasim Nasution.

    • 1 (satu) lembar surat persetujuan berlayar dengan No.a5 /KM 17/245/V/2019 tanggal 20 Mei 2019;
    • 1 (satu) lembar surat daftar awak kapal KM Fajar Indah tanggal 20 Mei 2019
    • 1 (satu) lembar surat Outward Manifest perusahaan CV.JSC.Jasa Samudra Corporation Expor-Impor karang Baru Aceh Tamiang tanggal 20 Mei 2019.
    • 1 (satu) lembar surat kebenaran.
Putus : 22-01-2013 — Upload : 25-02-2013
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 188/Pid./2012/PT.TK.
Tanggal 22 Januari 2013 — IDRUS FABANYO bin DAUL , YACOB LATUHIMALLO als. JOVI bin JOHANNIS HATTU
3116
  • .145.100.000, (seratus empat puluh lima jutaseratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000, (seratusribu rupiah) sebanyak 1.451 (seribu empat ratus lima puluh satu)Uang kertas palsu Dollar Amerika sejumlah $ 9.300 (sembilan ribu tiga ratusdollar) yang terdiri dari uang pecahan $ 100 (seratus dollar) sebanyak 93(sembilan puluh tiga) lembar ;Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalamperkara terdakwa Rahman bin Sulaiman ;1 (satu) buah tas punggung warna Hitam merek Expor
Putus : 13-12-2010 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 184/B/PK/PJK/2010
Tanggal 13 Desember 2010 — PT. NESTLE INDONESIA, vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
2311 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pengklasifikasianLactogen1 dan Lactogen2 ke dalam HS0402.29.10.00 sudah benar, dengandemikian pendapat Majelis PengadilanPajak dalam putusan Pengadilan Pajakdalam Halaman 53 Paragraf 6 yangmenyatakan : bahwa menurut Majelis,Form D adalah dokumen yang membuktikanOrigin/asal barang impor, sehingga FormD bukanlah dokumen penetapan klasifikasi1611.pos tarif tidak tepat, karena Form Dbukan semata mata sebagai dokumen yangmenyatakan asal barang saja tetapi jugapenetapan' klasifikasi pos tarif atasbarang yang di expor
Register : 12-07-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PA MAGETAN Nomor 738/Pdt.G/2021/PA.Mgt
Tanggal 19 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
10219
  • Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidupistriistri Pemohon beserta anakanak, karena Pemohon bekerja sebagaiPengusaha Expor Impor daging dan mempunyai penghasilan setiapbulannya ratarata sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah).7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istriistri Pemohon.8. Bahwa antara Pemohon dan termohon selama menikahmemperoleh harta sebagai berikut:i, Sepeda Motor N Max , XXXXX OG tahun 2020 atasnama STNK XXXXXX2.
Putus : 31-12-2010 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor Nomor 246/B/PK/PJK/2010
Tanggal 31 Desember 2010 — PT. NESTLE INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
267 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pengklasifikasianLactogen1 dan Lactogen2 ke dalam HS0402.29.10.00 sudah benar, dengandemikian pendapat Majelis PengadilanPajak dalam putusan Pengadilan Pajakdalam Halaman 53 Paragraf 6 yangmenyatakan : bahwa menurut Majelis,Form D adalah dokumen yang membuktikanOrigin/asal barang impor, sehingga FormD bukanlah dokumen penetapan klasifikasipos tarif tidak tepat, karena Form D1611.bukan semata mata sebagai dokumen yangmenyatakan asal barang saja tetapi jugapenetapan' klasifikasi pos tarif atasbarang yang di expor
Register : 24-02-2021 — Putus : 23-03-2021 — Upload : 23-03-2021
Putusan PT MANADO Nomor 18/PDT/2021/PT MND
Tanggal 23 Maret 2021 — Pembanding/Tergugat I : BERT SANTI
Pembanding/Tergugat II : SHERLY SANTI
Pembanding/Tergugat III : TEDDY SANTI
Pembanding/Tergugat IV : RONNY SANTI
Terbanding/Penggugat : JIMMI MAIT
Turut Terbanding/Tergugat V : MICHAEL SANTI
6120
  • Bank Expor Impor Indonesia tertanggal 10Desember 1991, bukti P.4. surat dari tante Al danom Bert tertanggal 14Desember 1991 tentang telah diterimanya uang pada Bank Ekspor Impor).Bahwa sejak Terbanding/Semula Penggugat membeli tanah objek sengketa dariAlm.
    Bahwa mana mungkin tidak terjadi suatu kesepakatan antara tante AlltjePontoan sebagai Penjual dengan Terbanding/semula Penggugat sedangkanyang datang menawarkan tanah untuk dijual adalah tante Altje Pontoan danseharusnya Tergugat II Sherly Santi mengetahui dnegan jelas, dan setelahmendapatkan uang sisa pengiriman lewat bank Expor Impor (bukti P.3)bagaimana bisa Tante Altje Pontoan dan Om Bert Santi mengirimkan suratmenyatakan bahwa uang tersebut sudah diterima bahkan berterimakasihdan meminta oleole
Putus : 10-03-2011 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 132/B/PK/PJK/2010
Tanggal 10 Maret 2011 —
158 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pengklasifikasianLactogen1 dan Lactogen2 ke dalam HS0402.29.10.00 sudah benar, dengandemikian pendapat Majelis PengadilanPajak dalam putusan Pengadilan Pajakdalam Halaman 53 Paragraf 7 yangmenyatakan : bahwa menurut Majelis,Form D adalah dokumen yang membuktikanOrigin/asal barang impor, sehingga Form1611.D bukanlah dokumen penetapan klasifikasipos tarif tidak tepat, karena Form Dbukan semata mata sebagai dokumen yangmenyatakan asal barang saja tetapi jugapenetapan' klasifikasi pos tarif atasbarang yang di expor
Putus : 31-01-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 351/B/PK/PJK/2010
Tanggal 31 Januari 2011 — PT. NESTLE INDONESIA, vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
2012 Berkekuatan Hukum Tetap
  • jelas disebutkanLactogen1 dan Lactogen2 masuk dalamklasifikasi HS 0402.29.10.00,selanjutnya pada Kolom 11 Form ODmengenai Declaration by the exporter (pernyataan oleh Pengekspor) ditegaskankembali bahwa apa yang telah dinyatakandalam Form D tersebut dinyatakan sudahbenar, termasuk juga pengklasifikasianLactogen1 dan Lactogen2 ke dalam HS0402.29.10.00 sudah benar, Form D bukansemata mata sebagai dokumen yangmenyatakan asal barang saja tetapi jugapenetapan' klasifikasi pos tarif atasbarang yang di expor
Putus : 13-12-2010 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 167/B/PK/PJK/2010
Tanggal 13 Desember 2010 —
229 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pengklasifikasianLactogen1 dan Lactogen2 ke dalam HS0402.29.10.00 sudah benar, dengandemikian pendapat Majelis PengadilanPajak dalam putusan Pengadilan Pajakdalam Halaman 53 ~ Paragraf 5 yangmenyatakan : bahwa menurut Majelis,Form D adalah dokumen yang membuktikanOrigin/asal barang impor, sehingga FormD bukanlah dokumen penetapan klasifikasipos tarif tidak tepat, karena Form Dbukan semata mata sebagai dokumen yang1611.menyatakan asal barang saja tetapi jugapenetapan' klasifikasi pos tarif atasbarang yang di expor
Putus : 13-12-2010 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 247/B/PK/PJK/2010
Tanggal 13 Desember 2010 — PT. NESTLE INDONESIA, vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
208 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pengklasifikasianLactogen1 dan Lactogen2 ke dalam HS0402.29.10.00 sudah benar, dengandemikian pendapat Majelis PengadilanPajak dalam putusan Pengadilan Pajakdalam Halaman 53 ~ Paragraf 8 yangmenyatakan : bahwa menurut Majelis,Form D adalah dokumen yang membuktikan1611.origin/asal barang impor, sehingga FormD bukanlah dokumen penetapan klasifikasipos tarif tidak tepat, karena Form Dbukan semata mata sebagai dokumen yangmenyatakan asal barang saja tetapi jugapenetapan' klasifikasi pos tarif atasbarang yang di expor
Putus : 13-12-2010 — Upload : 06-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 186 B/PK/PJK/2010
Tanggal 13 Desember 2010 — PT. NESTLE INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
229 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pengklasifikasianLactogen1 dan Lactogen2 ke dalam HS0402.29.10.00 sudah benar, dengandemikian pendapat Majelis PengadilanPajak dalam putusan Pengadilan Pajakdalam Halaman 53 Paragraf 6 yangmenyatakan : bahwa menurut Majelis,Form D adalah dokumen yang membuktikanOrigin/asal barang impor, sehingga FormD bukanlah dokumen penetapan klasifikasipos tarif tidak tepat, karena Form D1611.bukan semata mata sebagai dokumen yangmenyatakan asal barang saja tetapi jugapenetapan' klasifikasi pos tarif atasbarang yang di expor
Putus : 21-02-2011 — Upload : 27-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34/B/PK/PJK/2010
Tanggal 21 Februari 2011 — PT. NESTLE INDONESIA, ; DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
237 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pengklasifikasianLactogen1 dan Lactogen2 ke dalam HS0402.29.10.00 sudah benar, dengandemikian pendapat Majelis PengadilanPajak dalam putusan Pengadilan Pajakdalam Halaman 35 Paragraf 7 yangmenyatakan : bahwa menurut Majelis,Form D adalah dokumen yang membuktikanOrigin/asal barang impor, sehingga FormD bukanlah dokumen penetapan klasifikasi1611.pos tarif tidak tepat, karena Form Dbukan semata mata sebagai dokumen yangmenyatakan asal barang saja tetapi jugapenetapan' klasifikasi pos tarif atasbarang yang di expor
Putus : 21-02-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 446/B/PK/PJK/2009
Tanggal 21 Februari 2011 — PT. NESTLE INDONESIA,; VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ;
3212 Berkekuatan Hukum Tetap
  • termasukjuga pengklasifikasian Lactogen 2 kedalam HS = 0402.29.10.00 sudah benar,dengan demikian pendapat MajelisPengadilan Pajak dalam putusan PengadilanPajak dalam Halaman 33 Paragraf 8 yangmenyatakan : bahwa menurut Majelis, FormD adalah dokumen yang membuktikanorigin/asal barang impor, sehingga Form Dbukanlah dokumen penetapan klasifikasipos tarif tidak tepat, karena Form Dbukan semata mata sebagai dokumen yangmenyatakan asal barang saja tetapi jugapenetapan' klasifikasi pos. tarif atasbarang yang di expor
Putus : 02-09-2010 — Upload : 19-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 350 B/PK/PJK/2010
Tanggal 2 September 2010 —
103 Berkekuatan Hukum Tetap
  • jelas disebutkanLactogen1 dan Lactogen2 masuk dalamklasifikasi HS 0402.29.10.00,selanjutnya pada Kolom 11 Form ODmengenai Declaration by the exporter (pernyataan oleh Pengekspor) ditegaskankembali bahwa apa yang telah dinyatakandalam Form D tersebut dinyatakan sudahbenar, termasuk juga pengklasifikasianLactogen1 dan lactogen2 ke dalam HS0402.29.10.00 sudah benar, Form D bukansemata mata sebagai dokumen yangmenyatakan asal barang saja tetapi jugapenetapan' klasifikasi pos tarif atasbarang yang di expor
Putus : 17-02-2011 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 74/B/PK/PJK/2010
Tanggal 17 Februari 2011 — PT. NESTLE INDONESIA, vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
2116 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 74/B/PK/PJK/201011.16Pengadilan Pajak dalam putusan PengadilanPajak dalam Halaman 33 Paragraf 6 yangmenyatakan : bahwa menurut Majelis, FormD adalah dokumen yang membuktikanorigin/asal barang impor, sehingga Form Dbukanlah dokumen penetapan klasifikasipos tarif tidak tepat, karena Form Dbukan semata mata sebagai dokumen yangmenyatakan asal barang saja tetapi jugapenetapan klasifikasi postarif atasbarang yang di expor yang dinyatakantelah benar dalam kolom 12 oleh Bureau ofCustoms Departement
Putus : 03-02-2010 — Upload : 03-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 335 B/PK/PJK/2009
Tanggal 3 Februari 2010 — PT. NESTLE INDONESIA, ; DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
1710 Berkekuatan Hukum Tetap
  • jelas disebutkan Lactogen1 dan Lactogen2 masuk dalamklasifikasi HS 0402.29.10.00, selanjutnya pada Kolom 11 Form Dmengenai Declaration by the exporter (pernyataan oleh Pengekspor)ditegaskan kembali bahwa apa yang telah dinyatakan dalam Form Dtersebut dinyatakan sudah benar, termasuk juga pengklasifikasianLactogen1 dan Lactogen2 ke dalam HS 0402.29.10.00 sudah benar,Form D bukan sematamata sebagai dokumen yang menyatakan asalbarang saja tetapi juga penetapan klasifikasi pos tarif atas barang yangdi expor