Ditemukan 480 data
TAUFIK,SE.
Tergugat:
BUPATI PENAJAM PASER UTARA
337 — 177
Kepala Bagian Perkonomian Setdakab.Penajam Paser Utara kepada Kepala Bagian HukumSetdakab Penajam Paser Utara Nomor : 045.4/171/TU.Pimp/X1/2020 ;7)Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 539/54/2020 Tentang Pemberhentian Taufik SE, Sebagai DirekturSumber Daya Manusia Perusahaan Umum Daerah BenuaTaka Kabupaten Penajam Paser Utara, Tanggal 20 Januari2020 ;d.Bahwa telah terbit Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) DenganTujuan Tertentu Tahun Anggaran 2017 dan 2018 Nomor : 700/008/LHP/ItKab/IV/2020
ketentuan yang berlaku;Halaman 37 dari 100 HalamanPutusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.SMDe)Pengelolaan asset yang dimilik Perusda benuo Taka belumdiidentifikasi dengan baik dan belum ada legalitas tanahtersebut.Bahwa telah jelas menurut hukum, penerbitan Objek Sengketadidasari oleh Surat dan Rekomendasi Dewan PengawasPerusahaan Daerah Benua Taka Kabupaten Penajam PaserUtara, Peraturan yang berlaku dan Laporan Hasil Pemeriksaan(LHP) Dengan Tujuan Tertentu Tahun Anggaran 2017 dan 2018Nomor : 700/008/LHP/ItKab
;Bahwa benar saksi mengetahul LHP No. 700/008/LHP/ItKab/IV/2019,tanggal 18 April 2019 ;Bahwa benar Pemeriksaan dengan tujuan tertentu yaitu menilalapakah pengelolaan dan pertanggung jawaban tahun anggaran2017 dan 2018 sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangundangan dan menilai apakah kegiatankegiatan bisa dinilai secaraefisien, efektif dan ekonomis ;Bahwa benar hasil dari pemeriksaan itu, berupa laporanhasilpemeriksaan dengan tujuan tertentu dengan catatancatatan yangtelah kami tungkan dalam
rekomendasi katakanlahsebuah kegiatan sifatnya operasional dalam laporan pertanggungjawaban, setelah kami uji kalau tidak benar dikembalikan, dankepada yang bersangkutan kami rekomendasikan agar pimpinanyang lebih tinggi memberikan teguran secara tertulis kepada yangbersangkutan ;Bahwa benar rekomendasi kami hanya sebatas kalau tidak benardikembalikan, kalau. kurang dipenuhi atas kelalainnya diberihukuman secara tertulis ;Bahwa benar hasil laporan pemeriksaan dengan tujuan tertentu No.700/008/LHP/ItKab
Kepala Bagian Perekonomian Setdakab.Penajam Paser Utara kepada Kepala Bagian Hukum Setdakab.Penajam Paser Utara, Nomor : 045.4/171/TU.Pimp/XI/2019 (bukti T20) ;Halaman 90 dari 100 HalamanPutusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.SMD10.Bahwa telah terbit Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Dengan TujuanTertentu Tahun Anggaran 2017 dan 2018 Nomor : 700/ 008/LHP/ItKab/IV/2020, Tanggal 18 April 2020 pada Perusahaan Daerah BenuoTaka Kabupaten Penajam Paser Utara oleh Inspektorat KabupatenPenajam Paser Utara (bukti T21
87 — 173
HAKA UTAMA.Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan khusus oleh Inspektorat Kabupaten AcehTimur yang di tuangkan dalam laporan hasil pemeriksaan khusus atasPembangunan Gedung Pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur Tahun20092011 pada Bagian Umum Setdakab Aceh Timur Nomor: 029/ITKAB/2012, Tanggal 04 Oktober 2012, diketahui bahwa masih terdapatpekerjaan yang belum diselesaikan (tidak termasuk PPN setelah dikurangimaterial on site) sebesar Rp. 1.377.260.989,11 ( satu milyar tigaratus tujuhpuluih tujuh juta
Haka Utama, selanjutnya ada SuratPerintah Tugas Inspektur Kabupaten Aceh Timur Nomor 938.a./700/2012Tanggal 30 Juli 2012.Bahwa saksi ada membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas dalam bentukLaporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas Pelaksanaan PembangunanGedung Pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur Tahun 20092011pada Bagian Umum Setdakab Aceh Timur Nomor 029/ITKAB/20012tanggal 4 Oktober 2011, dengan kesimpulan kami sebagai berikut:Pelaksanaan pekerjaan bangunan gedung kantor pusatpemerintahan kabupaten
Aceh Timur Tahun 2009 sampai dengan 2011tersebut sudah ada kemajuan diantaranya ACAC yang sudah terpasang.Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.ZULKIFLI, SE, Bin HUSEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut;Bahwa saksi ada membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas dalam bentukLaporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas Pelaksanaan PembangunanGedung Pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur Tahun 20092011pada Bagian Umum Setdakab Aceh Timur Nomor: 029/ITKAB/20012tanggal
1.ANUARDIN DAKHI, S,PAK
2.WARISMAN WAOMA
3.DERMAWAN DAKHI
4.DERMAWAN DACHI
Tergugat:
1.KEPALA DESA HILISIMAETANO, KECAMATAN MANIAMOLO
2.KEPALA DESA HILISIMAETANO
96 — 51
Foto copy Surat Inspektorat Nomor 700/370/ITKAB/2020 Tentangtindaklanjut Pengaduan, Tanggal 21 April 2020, Kepada CamatMANIAMOIO,........cccccecesceceececeeaueceueceeeeeeeeaeeeaeeeeeeeees (Bukti P1VIIl) ;9.
Foto copy Surat Inspektorat Nomor 700/370/ITKAB/2020 Perihaltindaklanjut Pengaduan Tanggal 21 April 2020, Kepada CamatMANIAMOIO,.......0cccccececeeeceueceeceeeeuueeeueceseeueeaueeeness (Bukti P2XIX) ;Halaman 20 dari 30 hal.Put.86/G/2020/PTUNMdn20.
54 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor:1668/640/DIKPORA/X/ 2008 tanggal 08 Oktober 2008, dengan penambahan waktupekerjaan mulai tanggal 12 Oktober 2008 s/d 31 Desember 2008;Setelah diberikan penambahan waktu sebagaimana yang tertuang di dalam suratperjanjian Amandemen tersebut, BEBY KOBSTAN selaku kontraktor pelaksanatidak dapat menyelesaikan lagi pekerjaan sesuai dengan batas waktu yang telahditetapkan dalam Amandemen tersebut, sehingga atas laporan Hasil pemeriksaanKhusus Inspektorat Kabupaten Banggai Nomor : 708/10/rhsRiksus/itkab
AMIN selaku Wakil Bupati Banggaitelah mengeluarkan surat teguran Nomor : 708/568/TLRiksus/itkab tanggal 04Nopember 2009 yang intinya agar Terdakwa NAWIK IBRAHIM diberikan sanksisesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memberikan sanksi kepada BEBYKOBSTAN selaku kontraktor pelaksana pada proyek tersebut yaitu tidak dapatmengikuti proyek dari tahun 2007 s/d tahun 2010 di wilayah Kabupaten Banggai; Bahwa atas dasar Berita Acara Serah terima Pekerjaan telah mencapai 100% fiktifyang ditandatangani oleh
AMIN selaku Wakil Bupati Banggaitelah mengeluarkan surat teguran Nomor: 708/568/TLRiksus/itkab tanggal 04Nopember 2009 yang intinya agar Terdakwa NAWIK IBRAHIM diberikan sanksisesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memberikan sanksi kepada BEBYKOBSTAN selaku kontraktor pelaksana pada proyek tersebut yaitu tidak dapatmengikuti proyek dari tahun 2007 s/d tahun 2010 di wilayah Kabupaten Banggai;Bahwa atas dasar Berita Acara Serah terima Pekerjaan telah mencapai 100% fiktifyang ditandatangani oleh
152 — 51
delapan puluh tujuh rupiah) atauorang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara sebesar Rp. 345.889.487, (tiga ratus empat puluh limajuta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh tujuhrupiah), atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantumdalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Pengelolaan Alokasi Dana Desa(ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2016/2017 oleh Inspektorat KabupatenHalmahera Tengah Nomor : 700/100LHPPK/ITKAB
AYUB tersebut berdasarkanLaporan Hasil Pemeriksaan Khusus Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) danDana Desa (DD) Tahun 2016/2017 oleh Inspektorat Kabupaten HalmaheraTengah Nomor : 700/100LHPPK/ITKAB/HT/V/2018 tanggal 14 Mei 2018kerugian negara Cq. Pemerintah Kab. Halmahera Tengah sebesar Rp.345.889.487, (tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tigaribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlahtersebut.
AYUB tersebut berdasarkanLaporan Hasil Pemeriksaan Khusus Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) danDana Desa (DD) Tahun 2016/2017 oleh Inspektorat Kabupaten HalmaheraTengah Nomor : 700/100LHPPK/ITKAB/HT/V/2018 tanggal 14 Mei 2018Halaman 35 dar 163 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2019/PN Ttekerugian negara Cq. Pemerintah Kab.
Halmahera TengahNomor : 700/46SPPD/ITKAB/HT/2016 tanggal 9 September 2016;Bahwa pada tanggal 26 September 2016 kami melakukan audit yang terdiridari: Tamsil Bailusi, SE (Ketua Tim); Mansyurlbrahim, SE (Anggota); Abubakar Syafie,S.IP (Anggota); Buyung Husain (Anggota);Bahwa dari hasil audit penggunaan angagran ADD dan DD tahun 2015 dantahap tahun 2016 ditemukan :1.
Kepala Desa Masuretidak pernah melakukan pembelian lahan pekuburan, kemudian memerintahkansaksi HELMI JAKARIA untuk membuat laporan pertanggungjawaban ataspenggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun 2017, kemudian saksi HELMIJAKARIA membuat laporan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan sebenamyaatas belanja lahan pekuburan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan InspektoratKabupaten Halmahera Tengah Nomor : 700/100LHPPK/ITKAB/HT/V/2018 tanggal14 Mei 2018, ditemukan
Aries Susanto, S.Hut
Termohon:
Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi
287 — 350
Kuantan Singingi nomor : 700/ITKAB/2020/714tanggal 20 November 2020 perihal pemeriksaan BPK perwakilanProvinsi Riau, Surat ini sangat diperlukan untuk pembelaanPEMOHON ;k. Photo copy surat yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan,Kepemudaan dan Olahraga Pemerintah Kab. Kuantan SlInginginomor 420/Disdikpora HM/1410 tanggal 16 November 2020perihal permintaan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Riau,Surat ini Sangat diperlukan untuk pembelaan PEMOHON ;I.
Kuantan Singingi nomor : 7OO/ITKAB/2020/714 tanggal 20November 2020 perihal pemeriksaan BPK perwakilan Provinsi Riau ; Photo copy surat yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan,Kepemudaan dan Olahraga Pemerintah Kab.
nomor: 700/ITKAB/2020/714tanggal 20 November 2020 perihal pemeriksaan BPK perwakilanProvinsi Riau, surat ini sangta diperlukan untuk pembelaanPEMOHON;k. Photo copy surat yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan,Kepemudahan dan Olahraga Pemerintah Kab.Kuantan Singinginomor 420/DisdikporaHM/1410 tanggal 16 November 2020perihal permintaan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Riau,Surat ini sangat diperlukan untuk pembelaan PEMOHON;I.
KuantanSingingi nomor : 7OO/ITKAB/2020/714 tanggal 20 November 2020 perihalpemeriksaan BPK perwakilan Provinsi Riau; Surat asli yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan danOlahraga Pemerintah Kab.
121 — 32
dimaksud padaAyat (1), harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.Bahwa akibat perbuatan terdakwa PETRUS KANISIUS alias KANISselaku Kepala Desa Runut tersebut diatas merugikan Desa Runut sebesarRp. 157.102.000, (seratus lima puluh tujuh juta seratus dua ribu rupiah)atau setidaktidaknya sejumlah tersebut dan masyarakat Desa Runuttidak memanfaatkan pembangunan rabat jalan tersebut sebagaimanaLaporan Hasil Pemeriksaan Khusus pada Kantor Kepala Desa RunutKecamatan Waigete Nomor: 85/LHP/PKPT/PM/ITKAB
dimaksudpada Ayat (1), harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.Bahwa akibat perbuatan terdakwa PETRUS KANISIUS alias KANIS selakuKepala Desa Runut tersebut diatas merugikan Desa Runut sebesar Rp.157.102.000,(seratus lima puluh tujuh juta seratus dua ribu rupiah) atausetidaktidaknya sejumlah tersebut dan masyarakat Desa Runut tidakmemanfaatkan pembangunan rabat jalan tersebut sebagaimana LaporanHasil Pemeriksaan Khusus pada Kantor Kepala Desa Runut KecamatanWaigete Nomor: 85/LHP/PKPT/PM/ITKAB
Terkait dengan point 9 diatas, menurut hemat kami bahwa ahli yangdihadirkan dalam persidangan bukan bukan saksi ahli palsu karena ahitersebut berasal dari Inspektorat Kabupaten Sikka yang telah diakui oleTerdakwa/Pembanding sebagaimana dalam Memori BandingnyaTerdakwa/Pembanding yang telah memberikan keterangan berdasarkankeahlian yang dimiliki sebagaimana dalam laporan hasil pemeriksaan khususpada Kantor Kepala Desa MRunut, Kecamatan Waigete Nomor:85/LHP/PKPT/PM/ITKAB/SKA/2016 tanggal 30 Desember
122 — 32
HAKA UTAMA.Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan khusus oleh Inspektorat Kabupaten AcehTimur yang di tuangkan dalam laporan hasil pemeriksaan khusus atasPembangunan Gedung Pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur Tahun20092011 pada Bagian Umum Setdakab Aceh Timur Nomor: 029/ITKAB/2012, Tanggal 04 Oktober 2012, diketahui bahwa masih terdapat pekerjaanyang belum diselesaikan (tidak termasuk PPN setelah dikurangi material onsite) sebesar Rp. 1.377.260.989,11 ( satu milyar tigaratus tujuh puluih tujuhjuta
HAKA UTAMA.Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan khusus oleh Inspektorat Kabupaten AcehTimur yang di tuangkan dalam laporan hasil pemeriksaan khusus atasPembangunan Gedung Pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur Tahun20092011 pada Bagian Umum Setdakab Aceh Timur Nomor: 029/ITKAB/2012, Tanggal 04 Oktober 2012, diketahui bahwa masih terdapatpekerjaan yang belum diselesaikan (tidak termasuk PPN setelah dikurangimaterial on site) sebesar Rp. 1.377.260.989,11 ( satu milyar tigaratus tujuhpuluih tujuh juta
Haka Utama, selanjutnya ada SuratPerintah Tugas Inspektur Kabupaten Aceh Timur Nomor 938.a./700/2012Tanggal 30 Juli 2012.Bahwa saksi ada membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas dalam bentukLaporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas Pelaksanaan PembangunanGedung Pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur Tahun 20092011pada Bagian Umum Setdakab Aceh Timur Nomor 029/ITKAB/20012tanggal 4 Oktober 2011, dengan kesimpulan kami sebagai berikut:Pelaksanaan pekerjaan bangunan gedung kantor pusatpemerintahan kabupaten
Aceh Timur Tahun 2009 sampai dengan 2011tersebut sudah ada kemajuan diantaranya ACAC yang sudah terpasang.Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.ZULKIFLI, SE, Bin HUSEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut;Bahwa saksi ada membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas dalam bentukLaporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas Pelaksanaan PembangunanGedung Pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur Tahun 20092011pada Bagian Umum Setdakab Aceh Timur Nomor: 029/ITKAB/20012tanggal
2013 untuk melakukan monitoring tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Aceh Timurterhadap Pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur,dengan kesimpulan dari kekurangan pekerjaan terhadap pembayaranPembangunan Gedung Pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Timursenilai 3,94% dengan nilai kKeuangan Rp. 1.377.260.989,11 (satu milyartiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu Sembilan ratusdelapan puluh Sembilan rupiah sebelas sent), berdasarkan LHP Nomor:029/ITKAB
214 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
Desember Tahun2012;1 (satu) buku laporan bulanan periode Januari November Tahun2012;6. 1 (satu) buku data peminjam periode Mei Februari 2012:7. 1 (satu) buku kas belanja LPD periode November 2011 10.11,12.13.14.12,16.17.18.Desember 2014:1 (satu) buku kuitansi peminjam LPD periode Mei 2010 Maret2015;1 (satu) buku belanja LPD periode April 2010 November 2011;1 (satu) buku dokumen data peminjam;1 (satu) bundel data angsuran peminjam;1 (satu) buku laporan hasil pemeriksaan inspektorat Nomor700/102/LHP/ItKab
10 — 8
Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggalselama 1 tahun 10 bulan;Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 364/Pdt.G/2019/PA.Pwl10.Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh suratizin cerai dari atasan (Bupati Polewali Mandar) sebagaimana nomorB.009/Itkab/472.20/05/2019, tertanggal 29 Mei 2019;11.Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapanuntuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;Bahwa berdasarkan dalildalil tersebut, Pemohon
10 — 5
tetap akanbercerai dengan termohon, dan telah mohon putusan;Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acarapersidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk danmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di muka;Menimbang, bahwa pemohon sebagai pegawai negeri sipil telahmemperoleh surat izin cerai dari atasan pemohon sebagaimana nomor:704.01/018/Khusus/Itkab
65 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 386 K/PID.SUS/2015Bahwa berdasarkan hasil audit dari Inspektorat Kabupaten KepulauanSelayar yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor76/NON PKPT/I/2011/ITKAB tanggal 6 Januari 2011 diketahui kalau rekananterlambat menyelesaikan pekerjaan selama 657 hari kelender, sehinggarekanan wajib membayar denda keterlambatan sebanyak Rp17.797.750,00(tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh tujuh ratus lima puluh rupiah),dan terdapat kelebihan pembayaran' prestasi pekerjaan sebesarRp151.011.545,00
Membayar (SPM) dari proyekPembangunan Kapal Penangkap Ikan tersebut tidak meneliti dokumenpencairan yang diajukan oleh rekanan melalui Kuasanya saksi Baso Ali denganrealisasi fisik pekerjaan di lapangan sehingga walaupun proyek tersebut belumselesai tetapi anggaran dari proyek Pembangunan Kapal Penangkap Ikantersebut dapat dicairkan keseluruhannya;Bahwa berdasarkan hasil audit dari Inspektorat Kabupaten KepulauanSelayar yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor 76/NON PKPT/I/2011/ITKAB
14 — 11
Bahwa sebabsebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tanggaantara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak adaharapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baikbercerai dengan Termohon;11.Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh suratizin ceral dari Bupati Polewali sebagaimana NomorB.003/Itkab/472.20/07/2021, tertanggal 7 Juli 2021;12.Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini:Bahwa berdasarkan alasanalasan
13 — 8
Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikiruntuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalilgugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidakpernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS)yang mana di persidangan menyatakan telah memperoleh surat izin perceraian dariBupati Polewali Mandar, dengan Nomor B.001/Itkab
Pembanding/Penuntut Umum II : SENDY MARITA, SH
Terbanding/Terdakwa : FRANS WAHYUDI, S.ST. Ars. bin INSANI
118 — 45
- 1 (satu) Eksemplar Surat Nomor : 700/142/R/SS/ITKAB-PALI/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 Perihal Hasil Audit Ketaatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten PALI Periode 01 Januari 2020 s/d 30 Juni 2020 (GU 1 s/d GU 9)
- 1 (satu) Eksemplar Surat Nomor : 700/001/RI/ITKAB-PALI/I/2021 tanggal 15 Januari 2021 Perihal Hasil Pemeriksaan Khusus untuk Membuktikan Kebenaran dari Pernyataan Sdr. H. Asri AG, SH.
Selaku Ketua DPRD Kabupaten PALI pada Media Sosial Tanggal 11 Januari 2021
- 1 (satu) Eksemplar Surat Nomor : 700/050/RI/ITKAB-PALI/II/2021 tanggal 03 Februari 2021 Perihal Pemeriksaan Terhadap pertanggungjawaban Keuangan TA 2020 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- 1 (satu) Eksemplar Surat Nomor : 800/054/R/ITKAB-PALI/2021 tanggal 10 Februari 2021 Perihal Pemberitahuan atas Hasil Pemeriksaan yang Belum Ditindaklanjuti
- 1 (satu) Eksemplar Surat Nomor : 700/067/R/ITKAB-PALI/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 Perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Kerugian Daerah Semester II Tahun 2020
- 1 (satu) Eksemplar Surat Nomor : 700/071/R/SS/ITKAB-PALI/V/2021 tanggal 05 Mei 2021 Perihal Tindak Lanjut LHP BPK atas SPI dan KTPPU Tahun Anggaran 2020
- (satu) Eksemplar Surat Nomor : 700/073/R/SS/ITKAB-PALI/V/2021 tanggal 05 Mei 2021 Perihal Tindak Lanjut LHP BPK atas SPI dan KTPPU Tahun Anggaran 2020
- (satu) Eksemplar Surat Nomor : 700/077/R/SS/ITKAB-PALI/V/2021 tanggal 05 Mei 2021 Perihal Tindak Lanjut LHP BPK atas SPI dan KTPPU Tahun Anggaran 2020
- (satu) Eksemplar Surat Nomor : 700/081/R/SS/ITKAB-PALI/V/2021 tanggal 05 Mei 2021 Perihal Tindak Lanjut LHP BPK atas SPI dan KTPPU Tahun Anggaran 2020
- (satu)
Eksemplar Surat Nomor : 175/96/SETWAN/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 Perihal Tindak Lanjut LHP BPK atas SPI dan KTPPU Tahun Anggaran 2020
- (satu) Eksemplar Surat Nomor : 800/315/R/ITKAB-PALI/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 Nomor : Perihal Penagihan Kerugian Daerah Temuan BPK.
NI KOMANG SASMITI, SH., MH
Terdakwa:
I GEDE KETUT SUKERTA
160 — 81
Terdakwa Gede Ketut Sukertal GedeKetut Sukerta yang telah yang mengelola dan menggunakan dana /Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sunantaya tidak sesuaidengan ketentuan yang ada sehingga mengakibatkan kerugian Negarayang berdasarkan Laporan hasil audit Penghitungan Kerugian KeuanganNegara (PPKN) oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan pada LembagaPerkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Sunantaya Desa SunantayaKecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dari Tahun 2009 sampaidengan Tahun 2017 Nomor : 700/672/Itkab
Gede Ketut Sukerta yang telahmenguntungkan diri sendiri dengan caramengelola dan menggunakandana / Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sunantaya tidaksesuail dengan ketentuan yang ada sehingga mengakibatkan kerugianNegara berdasarkan Laporan hasil audit Penghitungan KerugianKeuangan Negara (PPKN) oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan padaLembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Sunantaya DesaSunantaya Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dari Tahun 2009sampai dengan Tahun 2017 Nomor : 700/672/Itkab
Bahwa sesuai hasil audit sebagaimana tertuang dalamLaporan Hasil Audit dalam Rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara atas DugaanPenyimpangan Dana LPD Desa Pakraman Sunantaya,Desa Penebel, Kecamatan Penebel, KabupatenTabanan Periode Tahun 2009 sampai dengan BulanOktober 2017 Nomor 700/672/Itkab tanggal 25 Maret2019, dapat saksi jelaskan bahwa ditemukan fakta yangmenunjukkan bahwa:Ditemukan bukti transaksi yang dilakukan oleh Gede KetutSukerta, selaku Ketua LPD Desa PakramanSunantaya sebagaiberikut
mengelola dan menggunakandana / Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sunantaya tidaksesuail dengan ketentuan yang ada sehingga mengakibatkan kerugianNegara berdasarkan Laporn haasil audit Penghitungan KerugianKeuangan Negara (PPKN) oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan padaLembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Sunantaya DesaSunantaya Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dari Tahun 2009Hal. 150 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid SusTPK/2019/PN Dpssampai dengan Tahun 2017 Nomor : 700/672/Itkab
LPDSunantaya sebesar Rp. 912.459.009,00 (Sembilan ratus dua belas jutaempat ratus lima puluh Sembilan ribu Sembilan rupiah), berdasarkan Lapornhasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PPKN) oleh InspektoratKabupaten Tabanan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa PakramanSunantaya Desa Sunantaya Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dariTahun 2009 sampai dengan Tahun 2017 Nomor : 700/672/Itkab tanggal 25Hal. 165 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid SusTPK/2019/PN DpsMaret 2019, Oleh karena
13 — 7
alasan yang jelas danterjadilah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;Bahwa kini telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugatselama 1 tahun 1 bulan;Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dirukunkan;Bahwa Penggugat merasa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudahtidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraianmerupakan jalan terbaik;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperolehSurat izin cerai dari atasan Penggugat sebagaimana NomorB.010/Itkab
36 — 11
Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperolehSurat izin cerai dari atasan Penggugat sebagaimana Nomor B.005/Itkab/472.20/8/2020 tertanggal 5 Agustus 2020;9.
HAFRIZAL, SH.,MH
Terdakwa:
JALAL ANDI FERIANSYAH BIN ABU RAHMAN
111 — 40
rekening kas Desa sebesar Rp.65.910, maka kerugian negara menjadi : Nilai kerugian Rp. 625.569.062 Saldo kas Rp. 65.910 Kerugian negara Rp. 625.503.152Maka kerugian keuangan negara/daerah yang menjadi tanggungjawabterdakwa JALAL ANDI FERIANSYAH BIN ABU RAHMAN selaku KeuchikHTI Ranto Naru adalah sebesar Rp.625.503.152, (enam ratus dua puluhlima juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam puluh dua rupiah),sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Perhitungan KerugianNegara/Daaerah Nomor : 39 / ITKAB
rekening kas Desa sebesar Rp.65.910, maka kerugian negara menjadi : Nilai kerugian Rp. 625.569.062 Saldo kas Rp. 65.910 Kerugian negara Rp. 625.503.152 Maka kerugian keuangan negara/daerah yang menjadi tanggungjawabterdakwa JALAL ANDI FERIANSYAH BIN ABU RAHMAN selakuKeuchik HTI Ranto Naru adalah sebesar Rp.625.503.152, (enam ratusdua puluh lima juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam puluhdua rupiah), sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil PerhitunganKerugian Negara/Daaerah Nomor : 39 / ITKAB
rekening kas Desa sebesar Rp.65.910, maka kerugian negara menjadi : Nilai kerugian Rp. 625.569.062 Saldo kas Rp. 65.910 Kerugian negara Rp. 625.503.152Maka kerugian keuangan negara/daerah yang menjadi tanggungjawabterdakwa JALAL ANDI FERIANSYAH BIN ABU RAHMAN selaku Keuchik HTIRanto Naru adalah sebesar Rp.625.503.152, (enam ratus dua puluh lima jutalima ratus enam puluh sembilan ribu enam puluh dua rupiah), sebagaimanatercantum dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara/DaaerahNomor : 39 / ITKAB
6.000.000Belanja Barang Praktek dan Pelatihan 5.000.000 5.000.000BelanjaHonorarium Tim PelaksanaKegiatan 1.000.000 1.000.000Belanja Modal 40.000.000 40.000.000Belanja Modal Pengadaan AlatalatRumah Tangga 40.000.000 40.000.000 15.Bahwa, akibat perbuatan terdakwa JALAL ANDI FERIANSYAH BIN ABURAHMAN menimbulkan kerugian negara sebesar Rp.625.503.152, (enamratus dua puluh lima juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam puluhduasebagaimana Laporan Hasil Perhitungan KerugianNegara/Daaerah Nomor : 39 / ITKAB
rakyat ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keteranganpara saksi, keterangan ahli dari BPKP Perwakilan Aceh dan keteranganTerdakwa serta apabila dikaitkan dengan barang bukti yang ada bahwaperbuatan Terdakwa JALAL ANDI FERIANSYAH Bin ABU RAHMAN telahmengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.625.503.152, (enamratus dua puluh lima juta lima ratus tiga ribu seratus lima puluh duarupiah), sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Perhitungan KerugianNegara/Daaerah Nomor : 39 / ITKAB
1.Shynta Soplantila, S.H.
2.Wilke Hennia Rabeta, S.H.
3.Wilke Hennia Rabeta, S.H.
4.Joice Amelia Ussu, S.H.
5.Fiona Kristina Laku, S.H.
Terdakwa:
STENDRY WANGKE, SH
70 — 42
Minahasa Utara Nomor 700/426/ITKAB-MU/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 hal laporan hasil pemeriksaan;
- Laporan hasil pemeriksaan khusus pengelolaan bantuan keuangan desa di desa Sawangan Kec. Airmadidi Kab. Minahasa Utara Nomor 20 /LHP-PDT/ITKAB-MU/V/2021, Tanggal 28 Mei 2021;
- Surat keterangan tanggung jawab mutlak, tanggal 30 Mei 2021;
- 1 (satu) lembarrekeningkoran;
- Laporan penggunaan dana desa 2017-2019;
- Surat Inspektorat Kab.
Minahasa Utara17-2019/700/346/ITKAB-MU/VI/2023, Tanggal 23 Juni 2023 perihal tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan khusus Desa Sawangan Tahun 2017 s.d 2019;
- Berita Acara Musrembang Desa Sawangan No. 987/Musrembang/2004/IX- 2021, Tanggal 23September2021;
- Foto copy Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 142 Tahun 2016 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa Sawangan Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara;
- Rancangan peraturan Desa Sawangan