APELES SASEWA, DKK VS Pimpinan PT TANTO INTIM LINE

., dan kawankawan, Para Advokat, berkantor diKalasey Dua Jaga V, Kecamatan Mandolang, KabupatenMinahasa, Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 14 Februari 2017;Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;LawanPimpinan PT TANTO INTIM LINE, yang diwakili oleh Drs.ABRAHAM LAKAHENA, Kepala Cabang PT Sarana WenangSakti, berkedudukan di Jalan A.A. Maramis Nomor 89 BitungBarat Dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, dalam hal inimemberi kuasa kepada Ridwan Mapahena, S.H., M.H.

DUTABAHARI MENARA LINE (PT.DML)

DUTABAHARI MENARA LINE (PT.DML), berkedudukan diJalan Gatot Subroto Nomor 18, Ketapang, KabupatenBanyuwangi, yang telah disempunakan alamatnya menjadi diJalan Piere Tendean Banjarmasin, yang diwakili oleh HermanChandra, selaku Direktur Utama, beralamat di Jalan KP TendeanNomor 174 Lt. Il, Banjarmasin 70235, dalam hal ini memberi kuasakepada: 1.Stevanus Utama, SH., 2.

karenanya mohon perhatikan pertimbanganpertimbanganhukum Judex Facti halaman 17 yang sangatlah tidak beralasan hukumdengan uraian dibawah ini:beees , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketika Tergugat mengeluarkanperintah mutasi atas diri Penggugat dan Penggugat tidak dapatmenerimanya atau belum terjadi kesepakatan antara Penggugat danTergugat terhadap adanya perintah mutasi tersebut seharusnya Penggugattetap melaksanakan kewajibanya sebagai karyawan yaitu masuk kerja di PT.Dutabahari Menara Line

Dutabahari Menara Line yaitu menolak mutasidan demosi yang merupakan hak dan kewenangan perusahaan terhadapkaryawan (Bukti P5), maka dengan demikian menurut Majelis HakimTergugat tidak terbukti melakukan Pemutusan Hubungan Kerja atas diriPenggugat sebab tidak ada satupun bukti yang membuktikan bahwa perintahmutasi Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundangan di bidangHal. 9 dari 15 hal.Put.Nomor 288 K/Pdt.Sus/2012Ketenagakerjaan serta tidak ada bukti yang membuktikan bahwa Tergugatmelarang

Dutabahari Menara Line yang dipergunakan sebagai dasarpertimbangan hukum dalam mengadili dan memutus perkara Penggugatternyata mulai berlakunya pada tanggal 11 Mei 2011 s/d 10 Mei 2013,padahal perintah mutasi Tergugat (Termohon Kasasi) terhadap Penggugat(Pemohon Kasasi) adalah tanggal 23 Maret 2011 sampai akhirnyaPenggugat diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat dengan SuratKeputusan Nomor SKEP/330/DMLBJM/IV/2011 tentang Surat Keputusanberhenti kerja yang dibuat pada tanggal 20 April 2011.

Dutabahari Menara Line tidak dapatdipergunakan sebagai alas hak untuk mengakhiri hubungan kerja denganPenggugat, dengan demikian secara nyata dan jelas bahwa Tergugat dalammelakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat telahbertentangan dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, dengan demikian pertimbangan hukum Judex Facti dalamperkara a quo menurut hemat Penggugat (Pemohon Kasasi) adalah tidaktepat, karena sudah cukup jelas dasar hukum Tergugat melakukan mutasiadalah

DOOYANG LINE CO. LTD >< PT SUGAR LABINTA,Cs

PST.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusansebagai berikut dalam perkara antara :DOOYANG LINE CO.

berkwalitas untuk dijadikan pihak dalam perkara aquo1.Bahwa, Tergugat II menolak secara tegas untuk dijadikan salah satupihak Tergugat dalam gugatan Penggugat oleh karena STATUS /POSISI Tergugat II dalam hal pembongkaran muatan milik Tergugat jenis "Raw Cane Sugar" dengan pelabuhan bongkar / tujuan yaituPelabuhan Panjang di Bandar Lampung, Indonesia adalah selakuGENERAL AGENT yang ditunjuk oleh SINO OCEAN KOREA yangadalah Operational Manager dari dan oleh karenanya bertindakuntuk dan atas nama DOOYANG LINE

Bahwa, Tergugat II tidak, berkwalitas untuk ditarik sebagai pihak dalamperkara aquo oleh karena STATUS / POSISI Tergugat II adalah sebagaiGENERAL AGENT yang ditunjuk oleh fiiNOOQCEAN KOREA yang adalahOperational Manager dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atasnama DOOYANG LINE CO. LTD KOREA sebagai Pemilik Kapal (in casuPenggugat), selanjutnya Tergugat Il menunjuk PT.

ada kekurangan muatan;Bahwa Sekitar 400 ton kurang dari timbangan seharusnya berdasarkan BL24.000 MT/metrik ton, jadi ada penyusutan sekitar 408 ton ;Bahwa Kondisi saat diperiksa Surveyor belum ketahuan ada kekurangan,setelah selesai bongkar baru ketahuan ada kekurangan ;Bahwa Statement of Fact yang tandatangan adalah saksi, Sugar Labintadan NakhodaBahwa Saksi ikut dalam beberapa pertemuan yakni tanggal 5, 10 dandipimpinpihak Adpel, hadir juga PBM (Perusahaan Bongkar Muat), Local Agent,Dooyang Line

, Sugar Labinta;Bahwa Inti pertemuan adalah Dooyang Line tandatangan kesepakatan ;Bahwa Surveyor menunggu P&l baru Surveyor bisa bongkar muatdisaksikan oleh semua ;Bahwa PT.

BARUNA SHIPPING LINELawanASURANSI JASA INDONESIA (Persero)

Baruna Shipping Line, dan meminta agar segeramemberikan hasil penelitian dari PT. Radita Hutama Internusa selakuAdjuster & Marine Surveyor selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sejakditandatanganinya surat tersebut.

Baruna Shipping Line atas nama MV.

Baruna Shipping Line (PENGGUGAT).Tetapi yang terinformasikan pada Jurnal Deck KM. Baruna Mega adalahbahwa pada tanggal 07 Oktober 2010, pukul 18.00 WIB, NakhodaNangkok Manurung turun (SIGNOFF) dari KM. Baruna Mega.7.

Asuransi JasindoNo.Fax.027/203.4/I/2012, tanggal 5 Januari 2012 kepada PT barunaShipping Line dengan Perihal Klaim Asuransi Marine Hull a/n PT.BARUNA SHIPPING LINE ,di beri tanda P16.17 Foto copy Surat PT. Global Insurance Brokers No.007/GIBDIR/I/2012tanggal 17 Januari 2012 kepada PT. Baruna Shipping Line, perihal klaimAsuransi Rangka KapalKM Baruna Mega, Dol : 9/10/2010 di beri tandaP17.18 Foto copy Surat PT. Asuransi Jasindo No.177/2034/l/2012 tanggal 27Januari 2012 kepada PT.

Baruna Shipping Line, diberi tanda P18 ;19 Foto copy Surat dari kantor hukum Rudyantho & Partners, tanggal 07Februari 2012, kepada PT. Asuransi Jasindo, Perihal Klaim AsuransiMarine Hull an. PT. Baruna Shipping Line, diberi tanda P19 ;20 Foto copy Surat dari kantor hukum Rudyantho & Partners, tanggal 09Februari 2012, kepada PT. Asuransi Jasindo, Perihal Klaim AsuransiMarine Hull an. PT.

K LINE INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

K LINE INDONESIA, beralamat di Summitmas II Lantai 4,Jalan Jenderal Sudirman Kavling 6162, Senayan, Jakarta12190, dalam hal ini diwakili oleh JONATHAN RAYMONDKAUNANG, jabatan Direktur PT. K Line Indonesia;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta, 12190, dalamhal ini memberikan kuasa kepada:1. CATUR RINI WIDOSARI, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak;2.

K Line Indonesia, NPWP: 01.071.571.2058.000, alamat:Summitmas Il Lantai 4, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 6162 SenayanJakarta 12190, dengan perhitungan sebagai berikut:Halaman 7 dari 26 halaman.

K Line Indonesia (KLI) sebagai Pemohon Peninjauan Kembaliadalan sebuah perusahaan PMA yang berdiri sejak tahun 1996berdasarkan Akte Notaris H.

K Line Indonesia (KLI) Pemohon PeninjauanKembali adalah merupakan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dari suatuperusahaan di luar negeri;Kesimpulan yang merupakan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusanPengadilan Pajak bahwa KLI adalah merupakan BUT dari suatu perusahaan diluar Indonesia adalah tidak benar dengan beberapa penjelasan sebagai berikut:Halaman 15 dari 26 halaman.

(K Line). Oleh karenanya koreksi Termohon Peninjauan Kembaliberupa pengenaan PPN atas penghasilan yang berasal dari kegiatankeagenan perkapalan Pemohon Peninjauan Kembali yang berjumahRp40.388.437.532, tidak dapat dipertanhankan dan harus dibatalkan;Kesimpulan1.Berdasarkan penjelasanpenjelasan tersebut, Pemohon PeninjauanKembali berpendapat bahwa PT.

PT MAJU KARSA PERDANA JAYA LINEMELAWANHARIDI SURYASAPUTRA

adalah Rita Herlina Harianja,Karyawan PT Maju Karsa Perdana Jaya Line;17 Bahwa saksi mengaudit PT Maju Karsa Perdana Jaya Line karena ada suratpermohonan bantuan melalui lembaga saksi; Bahwa saksi tidak mempunya sertifikat auditor dan tidak pernah diambilsumpahnya sebagai auditor, tetapi mempunyai kemampuan audit yang diberinomor register oleh Dep.

Keuangan (Nomor Reg D.10570) sebagai auditor dansaya bekerja di lembaga audit independen dan profesional; Bahwa terhadap hasil audit yang bertanggung jawab adalah managementperusahaan, bukan Haridi; Bahwa saat saksi mengaudit PT Maju Karsa Perdana Jaya Line, saksi dibantustaf saya dan didampingi oleh Sdri Herlina Karyawan PT Maju Karsa PerdanaJaya Line;Saksi 2.

EVA NURIDALIA; Bahwa saksi bekerja di PT Maju Karsa Perdana Jaya Line sejak tahun 2004pada bagian administrasi keuangan dengan tugas mencatat keluar masuknyauang dan mencatat hasil invois; Bahwa tugas Sdr Haridi sebagai kepala operasional adalah mengatur semuakegiatan kantor yaitu mengatur karyawan dan kegiatan lain termasukmemegang masalah keuangan seperti mengatur keluar masuknya uangperusahaan; Bahwa Pemilik PT Maju Karsa Perdana Jaya Line adalah Hasoloan Gultomdengan jabatan sebagai Direktur

: 76dibuat oleh H.A Kadir Usman, Notaris di Jakarta, bukti tersebut membuktikanbahwa HASOLOAN GULTOM selaku direktur PT Perusahaan PelayaranMajukarsa Jaya Line yang bergerak dibidang pelayaran dengan kegiatan usahaantara lain pelayaran kapal dan angkutan laut dengan mengangkut orang dan ataubarang ;Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan adalah apakahnPenggugat Hasoloan Gultom selaku direktur PT Perusahaan PelayaranMajukarsa Jaya Line sejak Tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 pernahmendelegasikan

MAJUKARSA PERDANA JAYA LINE adalah Penggugat halini sesuai dengan surat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa Bukti P3 danP4 dengan demikian segala aktivitas dan pengendalian Perusahaan adalahtanggung jawab dari Penggugat ;Menimbang, bahwa dari surat bukti P2 mengenai Laporan AuditInvestigasi Untuk Periode Tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Drs.

Bank DBS INDONESIA, CS >< PT.BARUNA SHIPPING LINE

./2015 tanggal 27 Februari 2015 ;Terhadap :e PT.BARUNA SHIPPING LINE, suatu Perseroan Terbatas yangdidirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, beralamatdi jalan R.E Martadinata Blok B No. 1 Komplek Grand Ancol,Jakarta Utara selanjutnya disebut TERMOHON PKPUe JEO TJIN BOK, beralamat di Jalan Lamlo No. 23 Kelurahan SeiRengas Kecamatan Medan Kota Kota Medan selanjutnya disebutTERMOHON PKPU Il;IV. Pencabutan Permohonan dari Pemohon tertanggal 26 MaretV.

GUSTAF HIZKIA DAUD VS PT TANTO INTIM LINE,

TANTO INTIM LINE

peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;M E N G A D I L I:- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT TRUST EADYRA LINE tersebut;- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 46/Pdt.Sus-PHl/2017/PN.Jkt.Pst.tanggal 12 Juni 2017

PT TRUST EADYRA LINE VS TUTUN DAKIAHTUN SA'ADA ROSYAD

PUTUSANNomor 1226 K/Pdt.SusPHI/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkatkasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT TRUST EADYRA LINE, yang diwakili oleh Direktur UtamaMateus Darmawan Lesmana, berkedudukan di Gedung MenaraAnugerah Lantai 23 Kantor Taman E, 3.3, Jalan Dr.

Bahwa Penggugat telah bekerja pada perusahaan Tergugat sebagaikaryawan tetap terhitung sejak Januari 2015 dengan jabatan sebagaiQHSE Coordinator dengan upah terakhir yang diterima sebesarHalaman 2 dari 20 hal.Put.Nomor 1226 K/Pdt.SusPHI/2017Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sebagaimana berdasarkan SuratPerjanjian Kerja tanggal 30 Januari 2015 tentang penerimaan karyawantetap PT Trust Eadyra Line, sehingga antara Penggugat denganTergugat, terikat dalam suatu hubungan kerja, sebagaimana yangditegaskan

Agar perusahaan PT Trust Eadyra Line membayarkan hakhakpekerja Sdr. Tutun Dakiahtun Sa'ada Rosyad atas pemutusanhubungan kerja, yaitua. Uang pesangon2 x 2 x Rp 7.000.000,00 = Rp28.000.000,00b. Uang penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan15 0/0 x Rp 28.000.000,00 = Rp4.200.000,00c. Upah selama proses PHK (September Desember 2016)4 x Rp 7.000.000,00 = Rp28.000.000,00Jumlah = Rp60.200.000,00terbilang: sembilan puluh tiga juta rupiahIl. Agar pekerja sdr.

dari pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Judex Facti/PengadilanNegeri harus diperbaiki sepanjang mengenai upah proses semulaRp42.000.000,00 menjadi Rp14.000.000,00;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyatabahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri JakartaPusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PTTRUST EADYRA LINE

K LINE AIR SERVICE INDONESIA;;

SARI INDO PRIMA LINE;

SARI INDO PRIMA LINE, berkedudukan di Apartemen PermataHalaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 126 PK/TUN/2017Hijau, Tower Lantai 9 Suite 1091, Permata Hijau, Jakarta Selatan,diwakili oleh Drs.

Sari Indo Prima Line,beralamat di Apartemen Permata Hijau, Tower Lantai 9 Suite1091, Permata Hijau, Jakarta Selatan;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat in person Drs. H.Achmad Rowa, S.H.,Sp.N, dalam jabatannya sebagai PresidenDirektur PT. Target Energy Indonesia, beralamat di Menara Palma5th Floor, Suite 03, Jl. H.R.

Kalibata Timur No. 36,Indo Prima Line. Drs. H. Jakarta (LIHAT PASAL.Achmad Rowa, 1.2 dan 1.4 NOVUM 1 danS.H.,Sp.N. ataupun 3)Presiden Direktur PTTarget EnergyIndonesia, Drs. H.Achmad Rowa,S.H.,Sp.N.Penyelenggara Bukan Kementerian PT. PGN Solution atauPelelangan Perhubungan sering disingkat dengannama PT PGAS Solution h.

Pimpinan konsorsium adalah PT Rekayasa Industri dan bukan PT.Target Energy Indonesia (lihat Pasal 4 Novum1) dan juga bukan PTSari Indo Prima Line (Termohon Peninjauan Kembali);c. Perjanjian Konsorsium telah berakhir secara hukum sejak tanggal 13Januari 2015, berdasarkan ketentuan Pasal 9. (2) PerjanjianKonsorsium Lihat Pasal 9 (2) Novum1;d.

Gugatan perkara Nomor 90 di Pengadilan Tata Usaha Negaradidaftarkan oleh PT Sari Indo Prima Line pada tanggal 20 April 2015atau tepatnya 3 bulan 7 hari setelah berakhirnya PerjanjianKonsorsium antara PT. Rekayasa Industri dengan PT. Target EnergyIndonesia;.

PT.ARPENI PRATAMA OCEAN LINE TBK >< PT.DWIBINA PRIMA CS

ARPENI PRATAMA OCEAN LINE,TBK, beralamat di jalan Abdul MuisNomor 50, Jakarta Pusat 10160, yang dalam hal ini diwakilioleh Surjono Abdullah Suharsono dalam kedudukannyasebagai Direktur Utama dan Mia Sitaresmi Surya dalamKedudukannya sebagai Direktur, memberi kuasa kepada kuasahukumnya Aditia Kirana,SH ,Advokat, pada kantor WWS lawOffice, Jalan Tirtayasa Raya No. 24 Kebayoran Baru, JakartaSelatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Juli2015, selanjutnya disebut sebagai : PEMBANDING semulaPENGGUGAT

Bahwa Penggugat mencoba berkedok seolaholah adanya di dalam Pasal2 tertulis perjanjian tersebut sebagai kuitansi, namun hal tersebut tidakmembuktikan adanya suatu pembayaran dari Penggugat kepada Tergugat.Karena:Penggugat TIDAK MEMPUNYAI BUKTI APAPUN yang membutikanadanya pembayaran seperti transfer atau rekening koran dari PT ArpeniPratama Ocean Line (Penggugat) kepada PT Dwibina Prima (Tergugat)Hal 15 dari 29 Halaman Put. No.274/ Pdt/2016/PT.DKI162.

Cokroaminoto No. 32,Menteng, Jakarta Pusat.Hal mana terbukti:Penggugat (PT Arpeni Pratama Ocean Line) sendiri melalui pemiliknyayaitu Bapak Oentoro Surya pada tanggal 12 Oktober 1992 dengan181918.memakai nama Tergugat mengajukan Permohonan Hak Guna Bangunanatas Tanah yang terletak di Jalan H.O.S.

Sedangkan di sisi lain:Penggugat mengakui Tergugat yang berhak atas tanah tersebut dengancara membuat pengakuan di hadapan pejabat pemerintah (BadanPertanahan Nasional) bahwa yang mempunyai tanah adalah Tergugat.Pengakuan di hadapan pejabat negara adalah BUKTI SEMPURNADAN TIDAK DAPAT DIBANTAH oleh Penggugat.Bahwa perlu kami sampaikan bahwa Bapak Oentoro Surya adalah pemegang saham dariPenggugat (PT Arpeni Pratama Ocean Line) danjuga pernah menjadi pemegang sahamdari Tergugat (PT Dwibina Prima) (T13

Menyatakan Gugatan yang diajukan oleh PT Arpeni Pratama Ocean Line,TBK (Penggugat) tidak dapat diterima niet onvakelijk Verklaraad) ;DALAM POKOK PERKARA :1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak tidaknyamenyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (nietonvankelijk verklaard).2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.DALAM REKONPENSI1. Mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi;2.

BARUNA SHIPPING LINE

BARUNA SHIPPING LINE, berkedudukan diJalan R. E.

BarunaShipping Line Nomor 47 tertanggal 22 Februari 2008 (bukti P1);Bahwa Penggugat adalah pemilik Kapal KM.

Meratus Line

Pemohon:
1.Lexi Malasay
2.Line Kaligis

SARI INDO PRIMA LINE;

SARI INDO PRIMA LINE, berkedudukan di ApartemenPermata Hijau, Tower Lantai 9 Suite 1091, Permata Hijau,Jakarta Selatan,Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwasekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telahmenggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/T ergugat dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta pada pokoknya

penundaan pelaksanaan ObyekSengketa sekaligus dan bukannya gugat sana dan gugat sini;Bahwa Majelis Hakim PTUN 90 gagal dalam memahami faktafaktahukum tersebut di atas, sehingga mengambil kesimpulan hukum yangsalah dan fatal, hal ini terlinat dalam pertimbangan hukumnya sebagaiberikut: Pada angka 3 halaman 6566 PTUN 90, angka 6 huruf b halaman6667 bagian atas yang dikutip sebagai berikut ....akan melaporkankepada Menteri Perhubungan sehubungan adanya dispute antaraPT PGN Solution dengan Sari Indo Prima Line

Sari Indo Prima Line; (b) ada potensikerugian keuangan negara akibat pembatalan izin yang berdampakpada keterlambatan pekerjaan tersebut; (c) potensi kerugian materiilyang dapat dituntut secara perdata dan TUN baik oleh PT.PGASSolution maupun PT. Humpus Transportasi Kimia (4) menyarankanuntuk tidak perlu meninjau kembali surat Menteri Perhubungan No.AL.003/4/11 Phb2015 tanggal 18 Maret 2015..

Putusan Nomor 173 K/TUN/2016Fakta Hukum yang ada dan terjadi adalah Tender tersebut adalaholeh PT PGS Solution dan Bukan Kementerian Perhubungandimana PT Sari indo Prima Line adalah Konsorsium dari PT Energy. Mengapa timbul dispute antara PT PGN Solution dengan PT SariIndo Prima Line? Fakta Hukum yang mengemuka adalah karena PTEnergytidak lulus/gugur dalam tender Proyek Kalija ; Mengapa PT PGN Solution tidak ditarik sebagai pihak dalamperkara PTUN 90 ini?

NTL NAIGAI TRANS LINE INDONESIA,

NTL NAIGAI TRANS LINE INDONESIA, diwakili olehABDUL RAHMAN BIN IBRAHIM Jabatan Direktur, WargaNegara Indonesia, berkedudukan di Menara Cakrawala 16"Floor di Jalan M.H. Thamrin No. 9, Jakarta.Termohon Peninjauan kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca Surat surat yang bersangkutan ;Hal 1 dari 19 hal. Put.

proses penetapan itu dilakukan tanpa memperhatikanKeputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 545/KMK.04/2000tanggal 22 Nopember 2000, tentang Tata Cara Pemeriksaan diBidang Perpajakan dan karena Pemohon Banding berpendapatbahwa SKPKB PPN masa Mei s.d Nopember 2001 Nomor :00050/207/01/058/03 tanggal 20 Januari 2003 batal demi hukum,namun demikian di bawah ini disampaikan alasanalasan materialyang mendukung permohonan banding Pemohon Banding sebagaiberikut :Ruang Lingkup Pekerjaan PT NTL Naigai Trans Line

NTL Naigai Trans Line Indonesia, NPWP02.005.645.3058.000, alamat : Menara Cakrawala 16" Floor, Jl.

NTLNaigal Trans Line Indonesia, NPWP : 02.005.645.3058.000, karenakesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung pada halaman 34 dari 34,menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak :Ekspor Rp. 0,00Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp. 0,00Penyerahan yang PPNnya harus dipungutJumlah DPPPajak KeluaranJumlah pajak yang dapat diperhitungkanPajak Pertambahan Nilai Lebih DibayarJumlah pajak yang telah dikompensasikanke masa pajak berikutnyaPajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayarSanksi administrasi

SPECTRA TIRTA SEGARA LINE

BARUNA SHIPPING LINE

BARUNA SHIPPING LINE, berkedudukan diJalan R. E.

BarunaShipping Line Nomor 47 tertanggal 22 Februari 2008 (bukti P1);Bahwa Penggugat adalah pemilik Kapal KM.