Sehingga dalam hal ini Tergugat sangat cukup dan mampuuntuk menafkai Penggugat.Bahwa Tergugat merupakan karyawan Pertambangan di CSI minning servicesAustralia dari dulu hingga sekarang, sehingga kebiasaan yang terjadi Tergugatmemberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas jutarupiah) perbulannya. sebagaimana ketentuan pasal 80 ayat (4) Kompilasi HukumIslam maka Tergugat memiliki hutang nafkah kepada Penggugat sejak Agustus2020 sampai dengan saat ini April 2021 ;Bahwa atas

Uang nafhakh lampau atau Nafkah Madliyah yang tidak diberikan selama8 bulan (agustus 2020 April 2021), yaitu 8 bulan X Nafkah perbualnRp. 15.000.000, = Rp. 230.000.000, (dua ratus tiga puluh juta rupiah);Bahwa tuntutan Penggugat tentang uang Mutah sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dan Uang Iddah sebesar Rp. 120.000.000, (seratus duapuluh juta rupiah) ;adalah sangat wajar karena pengahasilan Tergugat sebagai sebagai karyawanPertambangan di CSI minning services Australia nilainya ratarata

ArutminIndonesia dan tidak memiliki IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi makaaktifitas yang dilakukan terdakwa melakukan penambangan dapatdigolongkan penambangan tanpa ijin (illegal minning) =; Bahwa dampak penambangan tanpa ijin (illegal minning) adalah kerusakanekosistem dan vegetasi alam, sedangkan negara juga dirugikan karenakewajibankewajiban yang harus dipenuhi oleh orang/badan yangmelakukan penambahan tidak dipenuhi oleh terdakwa, misalnya perijinan,royalti dan jaminan dana reklamasi ;

Arutmin Indonesia dantidak memiliki IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi maka kegiatan yang17dilakukan terdakwa dalam melakukan penambangan dapat digolongkanpenambangan tanpa ijin (illegal minning) ; e Bahwa menurut keterangan ahli, dampak penambangan tanpa ijin (illegalminning) adalah kerusakan ekosistem dan vegetasi alam, sedangkan negarajuga dirugikan karena kewajibankewajiban yang harus dipenuhi oleh orang/badan yang melakukan penambahan tidak dipenuhi oleh terdakwa, misalnyaperijinan, royalti

Arutmin Indonesia dantidak memiliki IUP eksplorasi dan IUP operasiproduksi maka aktifitas yang dilakukan terdakwamelakukan penambangan dapat digolongkanpenambangan tanpa ijin (illegal minning) ;Bahwa dampak penambangan tanpa ijin (illegalminning) adalah kerusakan ekosistem danvegetasi alam, sedangkan negara juga dirugikankarena kewajibankewajiban yang harus dipenuhioleh orang/badan yang melakukan penambahantidak dipenuhi oleh terdakwa, misalnya perijinan,royalti dan jaminan dana reklamasi ;24Menimbang

Arutmin Indonesia dan tidakmemiliki IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi maka kegiatan yang dilakukanTerdakwa dalam melakukan penambangan dapat digolongkan penambangan tanpayin (illegal minning) ;Bahwa menurut keterangan ahli SEFTA HADI CHIMARO.ST, dampakpenambangan tanpa ijin (illegal minning) adalah kerusakan ekosistem dan vegetasialam, sedangkan negara juga dirugikan karena kewajibankewajiban yang harusdipenuhi oleh orang/badan yang melakukan penambahan tidak dipenuhi olehTerdakwa, misalnya

Arutmin Indonesia dan tidak memiliki IUP eksplorasi danIUP operasi produksi maka aktifitas yang dilakukan Terdakwa melakukan penambangandapat digolongkan penambangan tanpa ijin (illegal minning), dengan demikian maka unsur"'Tanpa IUP, IPR atau IUPK " telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan DakwaanKedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 TentangMineral dan Batubara yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1. Setiap orang ;2.

Arutmin Indonesia dan tidak memiliki IUP eksplorasi danIUP operasi produksi maka aktifitas yang dilakukan terdakwa melakukan penambangandapat digolongkan penambangan tanpa ijin (illegal minning), dengan demikian maka unsur"'Tanpa IUP, IPR atau IUPK " telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas ternyataperbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur dari dakwaan Kesatu PenuntutUmum yaitu melanggar Pasal 158 UU Nomor 4 tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batubara38dan

Arutmin Indonesia14dan tidak memiliki IUP eksplorasi dan IUPoperasi produksi maka aktifitas yangdilakukan terdakwa melakukanpenambangan dapat digolongkanpenambangan tanpa ijin (illegal minning) ;e Bahwa dampak penambangan tanpa ijjin(illegal minning) adalah kerusakan ekosistemdan vegetasi alam, sedangkan negara jugadirugikan karena kewajibankewajiban yangharus dipenuhi oleh orang/badan yangmelakukan penambahan tidak dipenuhi olehterdakwa, misalnya perijinan, royalti danjaminan dana reklamasi ;Menimbang

Arutmin Indonesia dan tidakmemiliki IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi maka aktifitas yang dilakukanTerdakwa melakukan penambangan dapat digolongkan penambangan tanpa ijin(illegal minning), dengan demikian maka unsur" Tanpa IUP, IPR atau IUPK " telahterpenuhi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur dari dakwaanKesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 158 Undang Undang Republik IndonesiaNomor 4 Tahun 2009 Tentang

Penggugat:
PT GUNA ADITAMA
Tergugat:
1.KEMENTRIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI
2.DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
Intervensi:
1.PT ARTHA BUMI MINNING
2.PT DAYA INTI MINERAL

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan pemohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon ( Sudarmadi bin Minning ) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon ( Aisyah Sabrina Heril binti Heril Yanto ) di depan sidang Pengadilan Agama Parepare;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 518.

Merge Minning Industri melalui saksi DARHANI bin HAMSANI HASAN;- 1 (satu) buah gergaji besi warna merah kuning Dimusnahkan;6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Merge Minning Industri melalui saksi DARHANIbin (Alm.) HAMSANI HASAN; 1 (satu) buah gergaji besi warna merah kuningDimusnahkan;4.

Merge Mining Industri yang bergerak dibidang tambang batu bara sebagai HUMAS; Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan laporan temankerja saksi yang memberitahukan kepada saksi pada saat hari Minggupagi, tanggal 26 Februari 2017, ada orang yang masuk ke dalam area PT.Merge Mining Industri mengambil kabel milik perusahaan; Bahwa kemudian pada pagi hari Minggu tanggal 26 Gebruari 2017sekitar jam 07.00 wita, saksi melaporkan perihal pencurian kabel listriktembaga di area PT. merge Minning

Merge Minning Industri melalui saksi DARHANIbin HAMSANI HASAN; 1 (satu) buah gergaji besi warna merah kuningDimusnahkanMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwasebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaranbiaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biayaperkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHP dan UndangundangNomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanPerundangundangan

Merge Minning Industri melalui saksi DARHANIbin HAMSANI HASAN; 1 (satu) buah gergaji besi warna merah kuningDimusnahkan;6.

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (SUPANRIMO Bin SRIADI) terhadap Penggugat (SAVITRI MINNING SUWARNIK Binti SUNOTO );

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 681.000,00 (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

PeraturanPemerintah dimaksud belum ada" (hal: 27), maka menurutpendapat kami (JPU) adalah suatu kekeliruan penerapan maupunpenafsiran hukum (Neerkeerde toepassing van het recht) , haltersebut dikarenakan jika terhadap hal tersebut (syaratsyaratdalam melakukan usaha pertambangan ) dikatakan belum adaInsttumen Pemerintah yang mengatur secara rinci", maka dalampelaksanannya ataupun pemberlakuannya, baik itu dalam upayamencegah ataupun menindak tegas terhadap perbuatanpertambangan Illegal (Illegal Minning

), belum dapat dijalankansecara mengikat ataupun berfungsi sebagaimana mestinya.Sehingga, dengan demikian dapat menyebabkan adanya"kekosongan hukum" khususnya terhadap perbuatan/pertambangan lleggal (illegal minning), di daerah / kawasantertentu. yang dapat mengakibatkan kerusakan lahan ataulingkungan sekitar.Oleh karenanya, kami (JPU) berpendapat dengan dikeluarkannya/diberlakukannya UndangUndang Nomor 11 Tahun 1967 tentangKetentuan Pokok Pertambangan, maupun dengan adanya SuratKeputusan Menteri

Sehingga hal tersebut dapatdijadikan dasar atau suatu langkah / upaya preventif maupunrepresif dari pemerintah terhadap upaya / adanya kegiatanpertambangan illegal (illegal Minning), dan terhadappemberlakuannya adalah suatu upaya dalam mengatasi masalah"kekosongan hukum" yang terjadi, kKhususnya terhadap masalahpertambangan.Sehingga berlebihan kiranya (keliru), jika Majelis Hakimmenganggap terhadap hal yang dilakukan oleh Terdakwa tersebuttidak memiliki pengaturan (dasar hukum) yang jelas, khususnyaterhadap

pasca tambang ;Bahwa seseorang atau badan hukumyang melakukan kegiatan pertambanganwajib memiliki Ijin Usaha Pertambangan(IUP) yang terdiri dari 2 (dua) tahap, yaituIUP eksplorasi dan JUP operasiproduksi ;Bahwa terdakwa tidak tercatat sebagaipemilik ijin IUP atau IUPK di DinasPertambangan dan Energi KabupatenTanah Laut ;Bahwa jika terdakwa tidak memiliki IUPeksplorasi dan IUP operasi produksimaka aktifitas yang dilakukan terdakwamelakukan penambangan dapatdigolongkan penambangan tanpa jjin(illegal minning

) ;Bahwa dampak penambangan tanpa ijin(illegal minning) adalah kerusakanekosistem dan vegetasi alam, sedangkannegara juga dirugikan karena kewajibankewajiban yang harus dipenuhi olehMenimbang,orang/badan yang melakukanpenambahan tidak dipenuhi olehterdakwa, misalnya perijinan, royalti danjaminan dana reklamasi;bahwa selanjutnya telah pula didengar keteranganTerdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2014 sekitar jam01.00 wita bertempat di lokasi tambang

VIPRONITY POWERENERGY dan tidak memiliki IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi makaaktifitas yang dilakukan Terdakwa melakukan penambangan dapat digolongkanpenambangan tanpa ijin (illegal minning), dengan demikian maka unsur " TanpaIUP, IPR atau IUPK " telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut makaunsur Tanpa IUP, IPR atau IUPK terpenuhi;5. Ad. 4.

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Idrus Efendi bin Laode Kamande) terhadap Penggugat (Yati Ferneni Sumarni binti Minning

Arutmin Indonesia dan tidakmemiliki JUP eksplorasi dan JIUP operasi produksimaka aktifitas yang dilakukan terdakwa melakukanpenambangan dapat digolongkan penambangan tanpaijin (illegal minning) ; Bahwa dampak penambangan tanpa ijin (illegalminning) adalah kerusakan ekosistem dan vegetasialam, sedangkan negara juga dirugikan karenakewajiban kewajiban yang harus dipenuhi olehorang/badan yang melakukan penambahan tidakdipenuhi oleh terdakwa, misalnya perijinan,royalti dan jaminan dana reklamasi =;Menimbang

Arutmin Indonesia dan tidakmemiliki JUP eksplorasi dan JIUP operasi produksimaka kegiatan yang dilakukan terdakwa dalam29melakukan penambangan dapat digolongkanpenambangan tanpa ijin (illegal minning) ; Bahwa menurut keterangan ahli, dampak penambangantanpa ijin (illegal minning ) adalah kerusakanekosistem dan vegetasi alam, sedangkan negara jugadirugikan karena kewajiban kewajiban yang harusdipenuhi oleh orang/badan yang melakukanpenambahan tidak dipenuhi oleh terdakwa, misalnyaperijinan, royalti

Arutmin Indonesia dan tidakmemiliki IUP eksplorasi dan JUP operasi produksimaka aktifitas yang dilakukan terdakwa melakukanpenambangan dapat digolongkan penambangan tanpaijin (illegal minning), dengan demikian makaunsur " Tanpa IUP, IPR atau IUPK " telah terpenuhiMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwatelah memenuhi' seluruh unsur unsur dari pasal dakwaantunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakimberkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti

Arutmin Indonesia SiteAsamAsam ;Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untukmelakukan penambangan dilokasi tersebut ;Bahwa menurut ahli jika terdakwa tidak ada kerjasama dengan PT.Arutmin Indonesia dan tidak memiliki IUP eksplorasi dan IUP operasiproduksi maka aktifitas yang dilakukan terdakwa melakukanpenambangan dapat digolongkan penambangan tanpa jjin (illegalminning) ;Bahwa dampak penambangan tanpa jjin (illegal minning) adalahkerusakan ekosistem dan vegetasi alam, sedangkan

Arutmin Indonesiadan tidak memiliki IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi maka kegiatanyang dilakukan terdakwa dalam melakukan penambangan dapatdigolongkan penambangan tanpa ijin (illegal minning) ;e Bahwa menurut keterangan ahli, dampak penambangan tanpa ijin (illegalminning) adalah kerusakan ekosistem dan vegetasi alam, sedangkannegara juga dirugikan karena kewajibankewajiban yang harus dipenuhioleh orang/badan yang melakukan penambahan tidak dipenuhi olehterdakwa, misalnya perijinan, royalti

Charlesmelakukan penambangan dapat digolongkan penambangan tanpa ijin(illegal minning), dengan demikian maka unsur " Tanpa IUP, IPR atauIUPK " telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur daripasal dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulanbahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakpidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut ;Menimbang,

LAMAN MINNING,Desa: Tolak, Kecamatan: Matan Hilir Utara, Kabupaten: Ketapang, seringterjadi transaksi Narkoba dan dari informasi tersebut kami sampaikan kepimpinan dan pimpinan memerintahkan untuk melakukan penyelidikan danselanjutnya kami menuju kesana dan sesampainya di depan rumah waletSdr. AMIN kami melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan daselanjutnya kami hampiri yang rupanya adalah Terdakwa yang merupakanKepala Dusun dan adiknya yang bernama Sdr.

Holing Laman Minning tepatnya depanrumah walet milik saksi yang terletak di Desa: Kuala Tolak, Kecamatan:Matan Hilir Utara, Kabupaten: Ketapang;Bahwa saksi kenal dengan orang yang di tangkap oleh Anggota Kepolisiantersebut yaitu Terdakwa yang bernama Sdr.

Holing Laman Minning tepatnya depan rumah walet milikSdr. AMIN yang terletak di Desa: Kuala Tolak, Kecamatan: Matan HilirUtara, Kabupaten: Ketapang;Saya kenal dengan orang yang di tangkap oleh Anggota Kepolisiantersebut yaitu Sdr. AID SUPANDI yaitu abang kandung Saya;Pada saat Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadapSdr. AIDI SUPANDI tersebut Saya sedang nyusul Sdr. AIDI SUPANDItersebut untuk menyuruhnya pulang dan pada saat itu Saya baru datangdan membantu Sdr.

Holing Laman Minning tepatnya depanrumah walet milik Sdr. AMIN yang terletak di Desa: Kuala Tolak,Kecamatan: Matan Hilir Utara, Kabupaten: Ketapang pada saatTerdakwa sedang akan menyalin minyak solar ke ken bersama denganSdr.

Holing Laman Minning tepatnya depan rumahwalet milik Sdr. AMIN yang terletak di Desa: Kuala Tolak, Kecamatan: MatanHilir Utara, Kabupaten: Ketapang pada saat Terdakwa sedang akan menyalinminyak solar ke ken bersama dengan Sdr.

terdakwa kembali melakukan aktifitaspenambangan emas tersebut sampai dengan pukul 05.00 wib dan dari kegiatanpenambangan tersebut diperoleh hasil Emas Pasir dengan berat 4,04 (empatkoma nol empat) gram. selanjutnya sekitar Pukul 06.00 wib pada saat paraterdakwa sedang berisirahat di lokasi penambangan tersebut, mereka di datangioleh Petugas kepolisisan dari Sat Reskrim Polres Nagan Raya yang telahmendapatkan Informasi dari masyarakat tentang adanya aktifitas usahapenambangan tanpa izin (Illegal Minning

Nagan Rayatelah terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh Petugas PolresNagan Raya atas dugaan penambangan emas tanpa jjin; Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 18.00 wibkepolisian Resor Nagan Raya mendapatkan Informasi tentang adanyaHalaman 6 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/LH/2021/PN Skmaktifitas usaha penambangan tanpa izin (Illegal Minning) di Pinggiran SungaiDesa Krueng Mangkom Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan RayaBahwa selanjutnya personel Satreskrim melakukan

Nagan Rayatelah terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh Petugas PolresNagan Raya atas dugaan penambangan emas tanpa ijin;Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 18.00 wibkepolisian Resor Nagan Raya mendapatkan Informasi tentang adanyaaktifitas usaha penambangan tanpa izin (Illegal Minning) di Pinggiran SungaiDesa Krueng Mangkom Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan RayaBahwa selanjutnya personel Satreskrim melakukan pengecekan ke PinggiranSungai Desa Krueng Mangkom Kec.

Nagan Rayatelah terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh Petugas PolresNagan Raya atas dugaan penambangan emas tanpa jjin;Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 18.00 wibkepolisian Resor Nagan Raya mendapatkan Informasi tentang adanyaaktifitas usaha penambangan tanpa izin (Illegal Minning) di Pinggiran SungaiDesa Krueng Mangkom Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan RayaBahwa selanjutnya personel Satreskrim melakukan pengecekan ke PinggiranSungai Desa Krueng Mangkom Kec.

atas dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwamengerti maksud dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan tidak akanmengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umumtelah memanggil saksisaksi untuk diajukan di persidangan yang memberikanketerangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :Saksi : PUPUT ARI PAMBUDI. e Bahwa saksi bersama saksi M.UBAIDILLAH pada saat melaksanakangiat rutin operasi Illegal Minning

UBAIDILLAHe Bahwa saksi bersama saksi PUPUT pada saat melaksanakan giat rutinoperasi Illegal Minning telah melakukan penangkapan aktifitaspenambangan batubara tanpa ijin yang dilakukan oleh terdakwa padahari Jumat tanggal 1 Maret 2013 sekira jam 17.30 Wita di Pit MuliaDesa Sungai Cuka Kec. Satui Kab.

tempat terdakwa menambang berada dalam area konsesiPT Arutmin;e Bahwa tidak ada kerjasama antara terdakwa dengan PTArutmin dalam menangani usaha pertambangan;Saksi Ill: EKO PUJIANTO Bin NGATEMAN, Bahwa saksi bekerja pada terdakwa sebagai waker dan sudah bekerjaselama 1 minggu sejak tanggal 23 Februari 2013 dan digaji olehterdakwa;Bahwa pada saat saksi menjaga alat berat yang digunakan dalamkegiatan penambangan terdakwa, datang anggota Kepolisian dariPolres Tanah Bumbu melaksanakan operasi Illegal Minning

,demikian pula halnya Tergugat II Intervensi secara tegas mengakui bahwa tanahseluas 722 M2 (Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Meter Persegi) tersebut yang telahditerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) nya a quo atas nama LA BOHARI(Tergugat Il Intervensi) adalah tanah milik sah Tergugat Il Intervensi (LABOHARI) yang diperoleh Tergugat II Intervensi dari LA MINNING dengan caramembelinya dari LA MINNING tersebut pada tanggal 11 Desember 2017,dengan harga sebesar Rp. 15.000.000, (Lima Belas Juta Rupiah).

ataukah tanahmilik sah Tergugat Il Intervensi yang telah dibelinya dari LA MINNING dihadapan PPAT pada tanggal 11 Desember 2017 ?

Bahwa tanah seluas kurang lebih 722 M2 (Tujuh Ratus Dua Puluh DuaMeter Persegi) adalah tanah milik sah Tergugat Il Intervensi yangdiperoleh dari LA MINNING, dengan cara Tergugat II Intervensimembelinya dari LA MINNING tersebut pada tahun 2017 atau tepatnyapada tanggal 11 Desember 2017.

Surya Kuttim Minning, beralamat diJalan Cempaka Putih Tengah XVII F 21 Rt.004 Rw.008, Kelurahan CempakaPutih, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili olehKuasanya : HARTONO TANIWIJAYA,SH .Msi, Dkk , Law Firm HARTONO TANUWIJAYA & PARTNERS Advocates & LegalConsultans, berkantor di Wisma A Rachim Lantai 2 Jalan Suryo ParanotoNo.83 Harmoni Jakarta Pusat , berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25Januari 2011 , untuk selanjutnya disebut : TERBANDING SemulaTERLAWAN $;Pengadilan

Juya Aceh Minning Desa le Mirah Kec. Babahrot Kab. AcehBarat Daya mobil colt diesel warna kuning tahun 2014 No. Pol. BL 8805AC yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan Saksi SANUSI sertasaksi RIZAL SYAH Bin SYAHRIDIN, saksi HAMDAN Bin Alm HASBI,saksi ZAIRIN Bin M. RASUL, saksi MUSTAFA HELMI Bin TARMIZI, saksiKASWADI Bin Alm SUMOGISAN dan saksi M.

Juya Aceh Minning,Desa le Mirah, Kec. Babahrot, Kab. Aceh Barat Daya mobil yangdikendarai Terdakwa di hentikan oleh anggota Polres Aceh Barat Dayadan menanyakan siapa pemilik kayu dan surat ijin / dokumen tentangkayu tersebut, namun Terdakwa maupun saksi lainnya tidak dapatmenunjukkan surat tersebut sehingga Terdakwa dan para saksi di bawake Mapolres Aceh Barat Daya;Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2015/PN. Ttn.Bahwa benar pemilik Mobil Colt Diesel No.

Juya Aceh Minning, Desa le Mirah, Kec.

PUTRA SULAWESI MINNING, berkedudukan di Kota Palu, beralamatkantor di JIn. Jenderal Anmad Yani No.18, Kelurahan Besusu Tengah,Kecamatan Palu Timur, didirikan pertama kali berdasarkan AktaPendirian Perseroan Terbatas Nomor: 33 tanggal 28 Mei 2009 yangdibuat oleh dan/atau dihadapan TUAFIQ ARIFIN, S.H., Notaris diMakassar, dalam hal ini diwakili oleh H. KARLAN A. MANNESSA,selaku Direktur Utama, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal diJIn.